<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/1625132950555_copy_800x600_1_1.jpg" alt="Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri. Evarukdijati/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri. Evarukdijati/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menyatakan pihaknya memerlukan penanganan khusus dalam kasus di Yalimo. Kasus yang bermula sejak Selasa (29/6) itu  berpotensi menjadi perang suku.  ”Penanganan khusus itu perlu dilakukan guna menghindari terjadinya perang suku mengingat massa pasangan calon 01 Erdi Dabi-Jhon Wilil kecewa dan tidak menyangka hasil putusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK),” tutur Mathius Fakhiri.  Dia menjelaskan, aksi para pendukung paslon 01 itu dilakukan secara spontan sesaat setelah MK memutuskan mendiskualifikasi calonnya. Sehingga, Polda Papua harus berhati-hati dalam menangani kasus tersebut.  Menurut kapolda, dari laporan yang diterima, awalnya para pendukung menonton jalannya sidang di Elelim. Setelah mendengar hasil putusan, massa langsung melakukan aksi pembakaran sejumlah gedung pemerintahan dan fasilitas umum.  Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Massa juga melakukan pemalangan di sepanjang jalan menuju Wamena serta sempat membakar jembatan namun cepat dipadamkan.  ”Saya sudah bertemu dengan paslon 01 dan berharap mereka membantu meredam emosi para pendukung sehingga tidak melakukan aksi anarkis.” Ujar Fakhiri.  Mathius Fakhiri menambahkan, pihaknya juga akan segera bertemu dengan paslon 02 yakni pasangan Lakius Peyon dan Nahum Mabel.  Dia mengakui, ada kesalahan prediksi yang dibuat Polres Yalimo. Sebab, aparat keamanan sebelumnya meyakini pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil akan menang di MK. Sehingga, tidak akan ada reaksi berlebihan dari pendukungnya.  ”Kapolres percaya tidak akan ada masalah sehingga mengembalikan BKO di Yalimo hingga personel TNI/Polri di kabupaten ini hanya 103 personel, 40 personel di antaranya adalah anggota Polres Yalimo,” terang Irjen Pol Fakhiri.  Sejak Rabu (30/6), Polda Papua sudah menambah pasukan brimob ke Elelim guna membantu mengamankan wilayah itu. Bahkan dalam waktu dekat, kapolda bersama Pangdam XVII Cenderawasih akan ke Elelim untuk bertemu langsung dengan masyarakat bersama para paslon.  Pilkada Kabupaten Yalimo diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Yakni paslon Erdi Dabi-Jhon Wilil dan paslon Lakius Peyon-Nahum Mabel.

Kapolda Papua Sebut Kasus Yalimo Berpotensi Jadi Perang Suku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/20150618antarafoto-bakar-batu-bersama-170615-ar-1-2.jpg" alt="Warga muslim Papua menggelar acara bakar batu bersama menjelang Ramadan di Kampung Meteor, Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Tradisi serupa biasanya juga dilakukan warga muslim di Lembah Baliem saat ini tidak dilaksanakan ka" width="100%">
<figcaption>Warga muslim Papua menggelar acara bakar batu bersama menjelang Ramadan di Kampung Meteor, Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Tradisi serupa biasanya juga dilakukan warga muslim di Lembah Baliem saat ini tidak dilaksanakan ka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Mathius D Fakhiri mengingatkan jajaran Polres Mimika dan Batalyon B Brimob Polda Papua di Timika agar tidak lagi membiarkan terjadinya konflik antarkelompok masyarakat atau yang populer dinamakan 'perang suku'.  "Dulu waktu saya masih bertugas sebagai Danyon, lalu menjadi Wadansat dan Kasat Brimob Polda Papua, kita disibukkan dengan perang suku di Timika. Namun dari waktu ke waktu dengan ketegasan teman-teman Polres Mimika dibantu Batalyon B Brimob Polda Papua maka sudah dilakukan langkah tegas melalui penegakan hukum terhadap para pelaku perang suku," kata Irjen Fakhiri di Timika, Minggu (14/3).  Karena itu, Kapolda Papua memerintahkan seluruh jajaran Polres Mimika dan Batalyon Brimob setempat untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan tindakan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang berupaya memicu terjadi konflik antarkelompok masyarakat.  "Jangan memberikan ruang sedikitpun untuk membuka lagi hal-hal yang sudah tidak boleh. Dalam melakukan langkah penegakan hukum sebetulnya kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan sehingga ke depan di Mimika tidak boleh ada lagi perang suku," ujar Irjen Fakhiri yang baru dua pekan dilantik menjadi Kapolda Papua menggantikan Komjen Paulus Waterpauw. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/03/2021/hotma-sitompul-terima-uang-rp-3-miliar-dari-hasil-fee-pengadaan-bansos/">Baca Juga: Hotma Sitompul Terima Uang Rp 3 Miliar dari Hasil Fee Pengadaan Bansos</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/">Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</a> Putra asli Papua asal Fakfak itu mengaku heran lantaran warga dari suku-suku lain di luar Papua yang bermukim di Mimika bahkan mulai ikut-ikutan menggunakan istilah perang suku saat terjadi konflik antarindividu yang berbeda suku.  "Sampai orang Jawa, orang Toraja juga mau perang suku di Timika, apa urgensinya. Saya minta hal ini tidak boleh dibiarkan. Mari kita menjaga ini, dan terus menjaga itu Kwamki Narama supaya kita bisa menghentikan secara menyeluruh perang suku di Tanah Papua," kata Irjen Fakhiri.  Dalam kunjungan kerja perdana ke Mimika, Kapolda Papua menyerahkan bantuan peralatan genset dan kipas angin kepada tiga rumah ibadah di kompleks Polres Mimika dan Batalyon B Polda Papua yaitu Masjid An Nur, Masjid Al Amin dan GKI Ottow-Geisler.  Kapolda juga berharap peralatan tersebut dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pelayanan iman dan ibadah terutama saat terjadi pemadaman listrik.  "Mohon seluruh anggota Polri baik yang bertugas di Polres Mimika maupun Batalyon B Brimob Polda Papua untuk menjaga dan memelihara fasilitas yang ada. Apalagi Batalyon B Brimob Polda Papua menjadi tempat persinggahan bagi seluruh pasukan yang melaksanakan tugas operasi di Papua baik Satgas Nemangkawi maupun Satgas Pam Rahwan," ujarnya.

Pantang Kasih Ruang, Fakhiri Tegaskan Tak Boleh Ada Lagi Perang Suku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/KAPOLRES-FLOTIM-DENY-ABRAHAM-1.jpg" alt="Kapolres Flores Timur, AKBP Deny Abraham. (ANTARA/HO-Deny Abraham)" width="100%">
<figcaption>Kapolres Flores Timur, AKBP Deny Abraham. (ANTARA/HO-Deny Abraham)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menangkap delapan orang dalam kasus perang tanding antarwarga. Bentrokan itu melibatkan dua suku di Pulau Adonara yang menewaskan enam orang.  ”Situasi aman kondusif. Sementara sudah kami bawa delapan orang yang di duga sebagai pelaku,” kata Kapolres Flores Timur AKBP Deny Abraham seperti dilansir dari Antara pada Kamis (12/3).  Menurut Deny, penangkapan itu berkaitan dengan penanganan terhadap kasus perang antarwarga dua suku yang menyebabkan enam orang meninggal dunia. Peristiwa berdarah yang memperebutkan lahan di Wulen Wata, Bani, Desa Sandosi, Kecamatan Witihama, itu terjadi pada Kamis (5/3) sekitar pukul 10.00 Wita.  Mengenai status, Deny mengatakan, masih dalam pemeriksaan dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. ”Tetapi delapan orang ini kemungkinan besar kita tetapkan tersangka,” kata Deny.  Namun Deni belum menyebutkan identitas delapan orang yang sudah ditangkap Polres Flores Timur tersebut.  Peristiwa perang tanding antarwarga dua suku di Desa Sandosi pecah pada Kamis (5/3) pagi di wilayah perkebunan Wulen Wata menewaskan enam orang. Korban tewas di antaranya dari Suku Kwaelaga masing masing berinisial MKK, 80; YMS, 70; YOT, 56; dan SR, 68. Sedangkan dari Suku Lamatokan adalah YH, 70; dan WK, 80.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=57Nrr4j60j8  https://www.youtube.com/watch?v=BT8317p0BIA  https://www.youtube.com/watch?v=zp1qIrp6_QY

Delapan Orang Ditangkap Dalam Kasus Perang Tanding di Adonara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/baru-ADONARA-PERANG2.jpg" alt="Personel TNI menjaga keamanan setelah perang tanding antarwarga di Pulau Adonara beberapa waktu lalu. Bernadus Tokan/Antara" width="100%">
<figcaption>Personel TNI menjaga keamanan setelah perang tanding antarwarga di Pulau Adonara beberapa waktu lalu. Bernadus Tokan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ratusan personel Polri dan TNI dari sejumlah daerah yang dikirim ke Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih siaga menjaga daerah itu. Mereka berjaga di daerah tersebut pascaperang tanding antarwarga dua suku di wilayah itu. "Personel belum ditarik. Semua masih tetap siaga di Adonara," kata Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Flores Timur AKBP Deny Abraham seperti dilansir dari Antara pada Kamis (12/3). Deny menjelaskan, hal itu sesuai dengan evaluasi kondisi di lapangan melihat situasi terakhir di Pulau Adonara. Menurut dia, situasi keamanan sudah kondusif. Namun, masih butuh aparat untuk pengamanan pascapecah perang tanding dua suku memperebutkan lahan yang menewaskan enam orang. Menurut Deny, para personel yang melakukan pengamanan saat ini terdiri atas aparat kepolisian dari Polres Flores Timur dan jajaran polsek sebanyak 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi) berjumlah sekitar 100 orang. Sementara itu, personel polisi BKO dari daerah lain di antaranya Kabupaten Lembata sebanyak 1 SST (Satuan Setingkat Peleton) berjumlah 30 orang, Kabupaten Sikka 1 SST, Dalmas Polda NTT 1 SST, serta personel Brimob dari Sikka 1 SSK. Pengamanan juga dibantu personel TNI dari Komando Distrik Militer (Kodim) setempat sebanyak 1 SST. Peristiwa perang tanding antarwarga dua suku di Desa Sandosi pecah pada Kamis (5/3) di wilayah perkebunan Wulen Wata dan menewaskan enam orang. Korban tewas dari Suku Kwaelaga masing masing berinisial MKK, 80; YMS, 70; YOT, 56; dan SR, 68; sedangkan dari Suku Lamatokan adalah YH, 70; dan WK, 80.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=57Nrr4j60j8  https://www.youtube.com/watch?v=BT8317p0BIA  https://www.youtube.com/watch?v=zp1qIrp6_QY

Aparat Masih Siaga setelah Pecah Perang Tanding di Adonara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/ADONARA-PERANG.jpeg" alt="Korban Konflik di Pulau Adonara antara Suku Kewaelaga dan Lamatokan. (ANTARA/HO-Nadus Lamanepa)" width="100%">
<figcaption>Korban Konflik di Pulau Adonara antara Suku Kewaelaga dan Lamatokan. (ANTARA/HO-Nadus Lamanepa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Enam jenazah korban bentrok warga di Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan belum dievakuasi dari lokasi kejadian.  Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli seperti dikonfirmasi Antara dari Kupang pada Kamis  (5/3) mengakui jenazah belum dievakuasi karena alasan keamanan. ”Sampai saat ini, jenazah belum dievakuasi. Selain karena alasan keamanan, lokasi kejadian juga jauh dari pemukiman,” kata Agustinus.  Agustinus mengatakan, sejumlah personel TNI sudah berada di lokasi kejadian. Saat ini, masih menunggu personel kepolisian tiba di Desa Sandosi sebelum jenazah dibawa masuk kampung. ”Personel kepolisian sudah dalam perjalanan ke Desa Sandosi. Mereka akan berada di desa untuk menjaga keamanan, sebelum jenazah di evakuasi dari lokasi kejadian,” kata Agustinus.  Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi keamanan karena warga suku-suku itu berada dalam satu desa. Perang tanding memperebutkan tanah antardua suku pecah di Pulau Adonara dan menewaskan enam orang.  Sebelumnya, Kepala Kepolisian Resor Flores Timur AKBP Deny Abraham mengatakan konflik antarwarga tersebut terjadi akibat perebutan lahan. Namun, belum diketahui kronologis munculnya peristiwa. Konflik tersebut telah menimbulkan korban jiwa. Pihaknya masih melakukan identifikasi di lapangan. ”Para personel sudah saya kirim ke lapangan untuk melakukan identifikasi sekaligus berupaya meredam konflik tersebut,” katanya.

Perang Tanding Rebutan Lahan, Enam Orang Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/perang-antar-suku-pecah-6-tewas-3-rumah-habis-terbakar_m_157111.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Situasi di Kabupaten Yahokimo, Papua memanas. Dua kelompok masyarakat di Kampung Mugi, Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jayawijaya, terlibat bentrokan. Akibat bentrok dua kelompok warga di daerah pedalaman ini menyebabkan 3 unit rumah habis terbakar dan 6 orang dari kedua kelompok yang bentrok meninggal dunia, Sabtu (9/9). Pihak Polres Jayawijaya terpaksa ikut memback up Polres Yahukimo. Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba saat dikonfirmasi membenarkan adanya bentrokan antar dua kelompok warga di Kampung Mugi yang dipicu dendam lama. Selain menewaskan 6 orang warga, Kapolres Yan Reba menyebutkan ada juga yang mengalami luka-luka namun jumlahnya belum diketahui. &ldquo;Menindaklanjuti masalah ini, kami dari Polres Jayawijaya, saya memimpin langsung anggota untuk menuju Kurima. Namun saat menuju ke sana, jembatan putus dan kami tidak bisa sampai ke lokasi dan kembali. Namun saya sudah sampaikan ke Kapolres Yahukimo untuk turun langsung ke sana,&rdquo;ungkapnya, Selasa (12/9) sebagaimana dilansir dari Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group). Kata Yan Pieter, persoalan tersebut telah diselesaikan, namun masih dalam tahapan negosiasi untuk menyelesaikan masalah bentrok. Dimana latar belakang dari masalah bentrok ini adalah sudah sejak 1996. Akibat bentrok saat itu, menyebabkan dendam dari kedua kelompok yang masih terbawa hingga sekarang. Bahkan, pada bulan Juli 2017 lalu, ada kejadian di Wamena yakni ada korban dari perang suku tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap masyarakat yang diduga membunuh ayahnya dalam perang. &ldquo;Ini semua adalah dendam lama yang masih terus dibawa oleh masyarakat di sana, dan masalah ini saling berkaitan. Dimana di Yahukimo juga ada korban pembunuhan dan saat ini merambat menjadi perang suku Kampung Mugi,&rdquo; katanya Untuk menyelesaikan masalah ini, kata Yan Reba, pihaknya sudah mengusulkan kepada Polres Yahukimo agar masalah ini langsung diselesaikan secara kekeluargaan di Polsek Kurima. Yang terpenting, bagaimana bisa menghentikan perangnya itu, sehingga kedepan tidak terulang kembali, dan menimbulkan korban jiwa lagi. &ldquo;Saya nilai ini kurang ketegasan dari waktu-waktu yang lalu, sehingga masalah ini muncul terus dan memakan korban jiwa,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Yahukimo, Esau Miram, menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu sempat terjadi pembunuhan dan persoalannya sudah selesai secara hukum di Wamena. Namun, hal ini terbawa lagi sampai ke Yahukimo dan merembet hingga terjadi bentrok. Menurut Esau, pemerintah sudah melakukan upaya untuk meredam bentrok itu dan berusaha untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak untuk bisa berdamai kembali. &ldquo;Kami dari pemerintah sebenarnya turut prihatin dengan perang suku yang terjadi di kampung Mugi, dimana pemerintah bersama aparat kepolisian akan berusaha untuk meredam konflik tersebut dengan cara perdamaian agar jangan lagi ada korban jiwa,&rdquo;bebernya.

Perang Antar Suku Pecah, 6 Tewas, 3 Rumah Habis Terbakar

perang suku

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perang suku