<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/15/Screenshot_2026-01-15-11-19-41-421_comandroidchrome-edit-2511324620.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati memimpin rapat pembentukan RUU Perampasan Aset, Kamis (15/1). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati memimpin rapat pembentukan RUU Perampasan Aset, Kamis (15/1). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah satu upaya memaksimalkan pemberantasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengatakan RUU itu dirancang untuk memberantas tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. "Rapat kami nyatakan terbuka untuk umum," kata Sari saat membuka rapat pembahasan RUU tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis. Adapun rapat pembentukan RUU Perampasan Aset itu dilakukan bersama Badan Keahlian DPR RI untuk mendengarkan laporan proses pembuatan naskah akademik RUU itu. Dia mengatakan Komisi III DPR RI ingin agar penegakan hukum bukan hanya sekadar menghukum para pelaku dengan pidana penjara, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan pidana. Dalam proses pembentukan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana itu, dia memastikan bakal memaksimalkan partisipasi warga negara. "Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper) yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri," katanya. Adapun sebelumnya Badan Legislasi DPR RI telah menetapkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada tahun 2026. RUU itu memang direncanakan untuk dibahas oleh Komisi III DPR RI sebagai komisi yang membidangi urusan penegakan hukum (*)

Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi

Komisi III DPR RI mulai Bahas RUU Perampasan Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/11/Harvey-Moeis-Dery-Ridwansah-6JPG-1949711307.jpg" alt="Artis Sandra Dewi memeluk suaminya yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 Harvey Moeis usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10/2024). (Dery R" width="100%">
<figcaption>Artis Sandra Dewi memeluk suaminya yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 Harvey Moeis usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (10/10/2024). (Dery R</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sandra Dewi mencabut gugatan atas aset-aset miliknya yang perkaranya bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan pencabutan ini diterima majelis hakim berdasarkan surat yang dikirimkan Sandra Dewi melalui kuasa hukumnya. Majelis hakim pun menerima dan mengabulkan permohonan Sandra Dewi terkait pencabutan gugatan perampasan aset. Dengan dicabutnya gugatan, maka perkara tersebut dinyatakan dihentikan atau selesai. Majelis hakim juga menyatakan bahwa putusan kasus korupsi yang sempat menjerat Harvey Moeis kini sudah dapat dieksekusi setelah adanya pencabutan perkara oleh Sandra Dewi. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 5009 K/Pid.sus/2025, 25 Juni 2025, beserta putusan tingkat banding dan pertama yang mendasari perkara ini berlaku dan dapat dieksekusi," kata majelis hakim PN Jakarta Pusat, Selasa (28/10). Alasan Sandra Dewi mencabut gugatan atas aset-aset miliknya mulai dari tas mewah, perhiasan, mobil, hingga rumah karena menghormati dan tunduk pada putusan perkara kasus korupsi yang menjerat Harvey Moeis &nbsp; "Alasan pencabutan gugatan oleh pemohon pada intinya karena menerima dan tunduk pada isi putusan tindak pidana perkara korupsi dengan terpidana Harvey Moeis yang telah berkekuatan hukum tetap,&rdquo; ungkap majelis hakim. Dalam sidang sebelumnya, saksi dari Kejagung yang juga penyidik yang menangani perampasan aset Harvey Moeis, Rex Jefferson, mengungkapkan kesaksian di hadapan majelis hakim. Dia pun mematahkan alasan Sandra Dewi dalam materi gugatan. Mulai dari perjanjian pisah harta hingga aset-aset tersebut diklaim dibeli dari hasil kerja kerasnya di dunia hiburan dan juga dari hasil endorse. <h2>Perjanjian Pisah Harta Dinilai Janggal</h2> Rex Jefferson menilai janggal terkait perjanjian pisah harta antara Sandra Dewi dengan Harvey Moeis karena adanya perbedaan tanggal antara bagian kepala akta perjanjian pisah harta dengan tanggal yang tertera pada cap stempel. "Ada yang aneh di akta pisah harta. Tanggal di akta pisah harta di bagian atas tertera tanggal 12 Oktober 2016. Tapi di cap basah akta tanggalnya berbeda," kata Rex Jefferson ketika itu. Kejanggalan tersebut dinilai harus ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan keabsahan dokumen perjanjian pisah harta antara Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Pada prinsipnya, Rex Jefferson meragukan keaslian dokumen tersebut mengingat terjadi inkonsistensi di dalamnya. Selain itu, pihak Kejagung juga melihat ketidaksesuaian antara perjanjian pisah harta dengan praktik yang terjadi di lapangan. Mengingat Harvey Moeis melakukan transfer kepada Sandra Dewi dengan nilai fantastis mencapai Rp 13 miliar dalam rentang waktu 2016 hingga 2022. "Dari tahun 2016 sampai 2019, ada uang masuk sebanyak Rp 6 miliar ke rekening BCA yang belakangnya 411. Terus ke rekening Sandra Dewi yang 993, ada aliran dana sebesar Rp 7 miliar dari periode 2018 hingga 2022," ujar Rex Jefferson. Kejagung meyakini uang Rp 13 miliar yang dikirimkan Harvey Moeis itu digunakan Sandra Dewi untuk membeli sejumlah barang mewah. Keyakinan tersebut semakin kuat setelah terdapat kecocokan antara waktu penarikan uang dengan waktu pembelian sejumlah barang seperti tas mewah dan lain-lain oleh Sandra Dewi.&nbsp; Rex Jefferson juga memaparkan alasan merampas properti di kawasan elit Permata Regency. Hal itu dilakukan karena pembangunannya 80 persen bersumber dari uang haram Harvey Moeis yang ditaruh di rekening khusus Sandra Dewi. &nbsp;

Sandra Dewi mencabut gugatan aset, majelis hakim terima permohonan, kasus korupsi Harvey Moeis dapat dieksekusi.

Sandra Dewi Cabut Gugatan Perampasan Aset, Putusan Korupsi Harvey Moeis Bisa Dieksekusi

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/JKT_Raker-Komisi-I-DPR-bahas-sistem-keamanan-laut_SALMAN-TOYIBI_-5JPG-3372148950.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra menyoroti rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah diajukan oleh pemerintah sebelumnya. Ia menilai, pengesahan RUU tersebut justru bisa menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait dengan prosedur perampasan aset hasil kejahatan. &ldquo;Saya pun kadang-kadang juga setiap kali bertemu dengan kalangan LSM bertanya kapan pemerintah akan mulai membahas rencana undang-undang tentang perampasan aset,&rdquo; kata Yusril dalam sebuah acara yang diunggah dalam media sosial Instagram pribadinya, Kamis (8/4). Ia mengamini, ada dorongan kuat dari masyarakat sipil agar pemerintah mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Namun, menyebut bahwa RUU Perampasan Aset yang sebelumnya telah diajukan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu masih perlu dikaji ulang.&nbsp; &ldquo;Nah kami sendiri juga kena kira-kira ini sudah diajukan oleh pemerintah yang lalu pada masa pemerintahan Pak Jokowi sudah diserahkan ke DPR rencana undang-undang tentang perampasan aset itu, tapi kalau kita pelajari lagi sekarang tentu akan menimbulkan persoalan-persoalan baru,&rdquo; ungkapnya. Ia menyoroti, selama ini mekanisme perampasan aset dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.&nbsp; &ldquo;Yang selama ini kita tahu bahwa perampasan itu kan mesti pada putusan akhir pengadilan ya, vonis pengadilan telah persidangan terbukti sah dan meyakinkan terdakwa melakukan kejahatan seperti yang didakwakan,&rdquo; jelas Yusril. Namun, RUU Perampasan Aset yang ada saat ini, memberikan kewenangan untuk merampas aset lebih awal, bahkan sebelum ada putusan pengadilan.&nbsp; &ldquo;Tapi kalau kita baca rancangan undang-undang perampasan aset ini di depan itu sudah dirampas, bukan disita. Kalau disita kan bisa, pada waktu penyidikan disita barang bukti ya, tapi ya disimpan aja dulu, nanti tergantung putusan akhir,&rdquo; paparnya. Karena itu, Yusril mempertanyakan bagaimana jika ternyata dalam proses persidangan, terdakwa tidak terbukti bersalah. Ia tak memungkiri, RUU Perampasan Aset yang ada saat ini akan menimbulkan persoalan baru. &ldquo;Tapi kalau RUU perampasan aset ini terhadap barang yang diduga sebagai hasil kejahatan itu dirampas di depan, kalau disidangkan kemudian tidak terbukti lalu dirampas semua bagaimana? Itu jadi masalah juga bagi kita,&rdquo; ucapnya. Lebih lanjut, Yusril menyampaikan kekhawatiran bahwa aturan ini bisa membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.&nbsp; &ldquo;Saya pikir, saya khawatir malah akan menjadi beban sangat berat bagi Kepolisian karena mungkin dianggap oleh masyarakat akan terjadi abuse of power ketika diberikan kewenangan untuk melakukan perampasan terhadap barang-barang yang diduga hasil kejahatan belum proses hukum dilakukan,&rdquo; paparnya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya untuk meninjau kembali substansi RUU Perampasan Aset sebelum melanjutkan pembahasannya dengan DPR.&nbsp; &ldquo;Makanya sampai hari ini DPR dengan pemerintah juga masih agak berpikir juga bagaimana kita, RUU sudah diajukan ke DPR dan apakah kita mau lanjutkan bahas atau kita mau ubah konsepnya untuk sesuai dengan bahan-bahan dalam KUHP Nasional," pungkasnya. </div>

RUU Perampasan Aset yang ada saat ini, memberikan kewenangan untuk merampas aset lebih awal, bahkan sebelum ada putusan pengadilan.

Menko Yusril Sebut RUU Perampasan Aset Akan Timbulkan Persoalan Hukum Baru 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/WhatsApp-Image-2025-02-25-at-092441-2554604223.jpg" alt="Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang (UU) dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dengan memberikan wewenang lebih besar kepada lembaga penegak hukum, RUU tersebut diharapkan dapat mempercepat proses perampasan aset dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya. &rdquo;Urgensi pengesahan RUU ini sangat penting mengingat kelemahan regulasi saat ini yang menghambat pemulihan aset negara dan memberikan peluang bagi koruptor untuk menyembunyikan kekayaannya,&rdquo; ujar Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho, Kamis (10/4). Sebelumnya, saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi di Hambalang pada Minggu (6/4), Presiden Prabowo menjawab berbagai pertanyaan salah satunya mengenai RUU Perampasan Aset. Presiden telah menunjukkan kemarahan terhadap praktik korupsi yang merajalela. Namun pernyataan Presiden Prabowo belum menyentuh inti permasalahan secara konkret, terutama terkait nasib RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum disahkan. &rdquo;Tidak cukup dengan amarah, tapi tunjukan keseriusan dengan mengesahkan RUU itu,&rdquo; tegas Hardjuno Wiwoho. Hardjuno yang juga Kandidat Doktor Bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) ini menjelaskan, dukungan luas dari berbagai kalangan menunjukkan bahwa RUU ini merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum. &rdquo;RUU ini menjadi instrumen hukum yang kuat dan mendapatkan legitimasi serta dukungan dari masyarakat, memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mewujudkan sistem hukum yang lebih adil di Indonesia,&rdquo; ujar Hardjuno Wiwoho. &rdquo;Presiden menyebut korupsi sebagai perampokan, dan itu tepat. Tapi pernyataan seperti &lsquo;saya juga geram&rsquo; ataupun menaikkan gaji hakim, tidak cukup. Bangsa ini sudah terlalu lama dirampok, dan yang dibutuhkan sekarang adalah langkah hukum yang konkret. Salah satunya, sahkan RUU Perampasan Aset,&rdquo; tegas dia. Hardjuno memahami kekesalan Presiden Prabowo terhadap sistem hukum yang kerap dimanipulasi. Bahkan menyebut korupsi sebagai kejahatan yang disamarkan secara legal. Namun sayangnya, Presiden Prabowo tidak tegas. Bahkan presiden justru memberi catatan soal pentingnya bersikap adil terhadap keluarga pelaku, seperti anak dan istri, serta menyebut bahwa aset yang dimiliki sebelum menjabat sebaiknya tidak ikut disita. &rdquo;Pernyataan tersebut justru mencerminkan ambivalensi. Di satu sisi Presiden geram, di sisi lain beliau justru mulai masuk ke ruang kompromi moral. Ketika bicara soal anak-istri pelaku korupsi, kita memang harus adil. Tapi bukan berarti kita kehilangan ketegasan. Jangan sampai rasa kasihan menutup rasa keadilan publik,&rdquo; tandas Hardjuno Wiwoho. Dia juga menyayangkan sikap Presiden Prabowo yang tidak tegas menyebut RUU Perampasan Aset akan didorong untuk segera disahkan DPR. Padahal, di tengah kemarahan publik terhadap korupsi, inilah saat paling tepat untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat. &rdquo;Rakyat tidak butuh presiden yang hanya ikut marah, rakyat butuh presiden yang memimpin penyelesaian. Kalau Presiden serius, segera buat pernyataan politik resmi mendesak DPR untuk mengesahkan RUU itu,&rdquo; ucap Hardjuno Wiwoho. Lebih lanjut Hardjuno juga mengingatkan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum sangat dibutuhkan untuk menutup celah kejahatan ekonomi. Apalagi dalam kasus yang sulit dituntaskan secara pidana karena pelaku menyembunyikan atau mengalihkan aset dengan cerdik. &rdquo;RUU ini menggunakan pendekatan non-conviction based asset forfeiture. Artinya, aset bisa dirampas meski belum ada putusan pidana, selama bisa dibuktikan bahwa itu hasil kejahatan. Ini penting agar negara tidak selalu kalah cepat dari koruptor yang sudah menyiapkan pelarian sejak awal,&rdquo; ungkap Hardjuno Wiwoho. Namun demikian, Hardjuno tetap menekankan bahwa RUU ini bukan berarti bebas risiko. Karena itu, dia juga selalu menyuarakan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaannya. &rdquo;RUU ini harus ditegakkan dengan prinsip kehati-hatian, pengawasan ketat, dan mekanisme hukum yang adil. Kita tidak boleh gegabah. Tapi jangan pula takut mengambil langkah hanya karena ada risiko,&rdquo; ujar Hardjuno. Hardjuno menegaskan keberanian negara dalam menindak korupsi akan menjadi cermin keberanian bangsa ini menatap masa depan. &rdquo;RUU Perampasan Aset bukan hanya soal hukum, ini soal keberanian moral. Kita tidak bisa lagi membiarkan koruptor hidup mewah dan anak cucunya menikmati hasil kejahatan. Saatnya negara menunjukkan bahwa uang hasil korupsi tidak akan pernah aman,&rdquo; kata Hardjuno Wiwoho.

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya memberantas korupsi

Pengesahan RUU Perampasan Aset Tingkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dugaan-penyelewengan-dana-di-dispora-riau-ditingkatkan-ke-penyidikan_m_192100.jpeg" alt="Ilustrasi korupsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemberantasan korupsi di Indonesia terus menjadi agenda prioritas, dengan berbagai langkah yang dipertimbangkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara. Salah satu wacana yang tengah hangat dibahas adalah penerapan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan. Mekanisme NCB dianggap sebagai solusi yang efektif dalam memulihkan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku sulit dijerat hukum. Menurut Hardjuno Wiwoho, ahli hukum dan pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, penerapan NCB di Indonesia memerlukan sejumlah perbaikan. &rdquo;Untuk bisa diterapkan dengan baik, kita membutuhkan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme NCB agar bisa berjalan efektif,&rdquo; ujar Hardjuno, Rabu (18/12). Saat ini, perampasan aset dalam kasus korupsi diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Itu mengharuskan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebelum aset dapat dirampas. Hal ini, menurut Hardjuno, sering menjadi kendala dalam proses hukum pidana. &rdquo;Banyak kasus yang terhambat karena pelaku meninggal dunia atau bukti tidak cukup untuk mendakwa. NCB memungkinkan negara untuk merampas aset meskipun pelaku belum dinyatakan bersalah,&rdquo; tambah Hardjuno. Namun, Hardjuno mengingatkan bahwa penerapan NCB membutuhkan pendekatan hukum yang berbeda yaitu perdata. Hal tersebut untuk menghindari tumpang tindih dengan hukum pidana. Meski berpotensi besar, penerapan NCB juga menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah resistensi dari sektor politik dan birokrasi. &rdquo;Jika digabungkan dengan UU Tipikor, dikhawatirkan akan menciptakan hambatan dalam implementasi NCB,&rdquo; jelas Hardjuno. Menurut Hardjuno, banyak kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor dari sektor politik dan birokrasi, yang mungkin akan menghalangi pelaksanaan mekanisme ini. &rdquo;Dibutuhkan keberanian politik dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menerapkan NCB,&rdquo; tegas dia. Selain itu, sistem pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan aset. &rdquo;Perampasan aset tanpa pemidanaan harus dilakukan secara transparan, dengan tetap menghormati hak asasi manusia,&rdquo; tandas Hardjuno. Mekanisme itu harus menjaga prinsip keadilan, terutama terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, kerja sama internasional juga dianggap krusial dalam upaya memulihkan aset yang disembunyikan di luar negeri. &rdquo;Indonesia perlu memperkuat perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara lain yang sering menjadi surga bagi aset koruptor,&rdquo; ujar Hardjuno. Dia mencontohkan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia yang telah berhasil menggunakan NCB untuk memulihkan aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri. &rdquo;Dengan pendekatan yang tepat, NCB bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk memerangi korupsi,&rdquo; tambah Hardjuno. Hardjuno juga berharap agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sedang dibahas dapat segera disahkan. RUU itu sangat penting untuk memberikan dasar hukum yang kuat, agar pelaku kejahatan tidak dapat lagi menikmati hasil dari korupsi. Dengan penerapan NCB yang tepat, Hardjuno optimistis Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi. &rdquo;Kuncinya adalah konsistensi dan komitmen dari semua pihak. Jika ini bisa diwujudkan, tidak ada lagi tempat bagi koruptor untuk bersembunyi,&rdquo; ucap Hardjuno.

penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture, perampasan aset tanpa pemidanaan dianggap sebagai solusi memulihkan aset dari tipikor

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan, Langkah Revolusioner Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dugaan-penyelewengan-dana-di-dispora-riau-ditingkatkan-ke-penyidikan_m_192100.jpeg" alt="Ilustrasi korupsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wacana penerapan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan melalui pengesahan RUU Perampasan Aset terus mengemuka. Political will maupun komitmen DPR terus dipertanyakan. Padahal, masyarakat memandang instrumen UU Perampasan Aset sebagai langkah strategis untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Terutama, dalam kasus di mana pelaku sulit dijerat melalui proses hukum pidana konvensional. Ahli Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga Surabaya Hardjuno Wiwoho terus mendorong political will DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset tersebut menjadi UU. Menurut dia, implementasi NCB di Indonesia tidak mudah karena membutuhkan keberanian politik dan kolaborasi yang nyata dari DPR. &rdquo;DPR harus segera mengambil langkah konkret dengan mengundang para ahli hukum, organisasi masyarakat sipil, dan publik untuk merumuskan regulasi yang matang dan dapat diterapkan secara efektif,&rdquo; kata Hardjuno. Dia menekankan pentingnya rancangan regulasi khusus untuk NCB terpisah dari kerangka hukum pidana seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Jika digabungkan dengan UU Tipikor, akan terjadi tumpang tindih yang berpotensi menghambat implementasi NCB. Dia menilai, aturan khusus akan memberikan kejelasan hukum dan memudahkan implementasi, terutama untuk kasus-kasus di mana pelaku tidak dapat dituntut secara pidana karena meninggal dunia atau kurangnya alat bukti. &rdquo;Dalam konteks ini, NCB memungkinkan negara tetap dapat merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana tanpa harus melalui proses pidana,&rdquo; jelas Hardjuno. Dia menjelaskan, berbagai tantangan yang mungkin muncul, terutama resistensi dari sektor politik dan birokrasi. Tidak sedikit kasus korupsi melibatkan aktor-aktor kuat di ranah politik dan birokrasi, sehingga diperlukan keberanian dan komitmen yang besar untuk mendorong instrumen ini. Selain itu, pengawasan yang ketat dan transparansi menjadi kunci untuk memastikan penerapan NCB tidak melanggar hak asasi manusia dan tetap menghormati hak properti pihak ketiga yang tidak terlibat. Menurut Hardjuno, sebagian besar aset hasil korupsi sering disembunyikan di luar negeri. Pemerintah perlu memperkuat perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara lain. &rdquo;Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia telah berhasil memanfaatkan NCB untuk memulihkan aset koruptor yang disembunyikan di luar negeri. Indonesia perlu belajar dari mereka,&rdquo; tambah Hardjuno Wiwoho. Hardjuno mendesak DPR untuk segera menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi dengan mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. &rdquo;DPR harus melibatkan para ahli hukum dan masyarakat untuk memastikan RUU ini tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pembahasan RUU ini tidak boleh dilakukan setengah hati,&rdquo; tandas Hardjuno Wiwoho. &rdquo;Keterlibatan publik sangat penting untuk menciptakan regulasi yang transparan dan menjawab kebutuhan masyarakat dalam melawan korupsi,&rdquo; imbuh dia. Dengan langkah-langkah tersebut, Hardjuno optimistis Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan efektif, serta memastikan tidak ada lagi celah bagi pelaku korupsi untuk menikmati hasil kejahatan.

DPR diminta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset tersebut menjadi UU sebagai langkah strategis pulihkan kerugian negara akibat korupsi

DPR Harus Tunjukkan Political Will, Undang Ahli dan Masyarakat Rumuskan RUU Perampasan Aset

<div id="m#msg-f:1805145845153652244" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Profil_Tessa-Mahardika-Sugiarto_MIFTAHUL-HAYAT-01-1570390398.jpeg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan Agung (Kejagung), Departemen Kehakiman Amerika Serikat (USDOJ) dan Badan Penegakan Hukum Narkotika AS menggelar lokakarya bersama Di St. Regis Hotel, Jakarta, pada 15 Juli hingga 18 Juli 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014885643/toyota-luncurkan-t-opt-pilihan-baru-spare-parts-fast-moving-yang-diklaim-pasti-asli">Toyota Luncurkan T-OPT, Pilihan Baru Spare Parts Fast Moving yang Diklaim Pasti Asli </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lokakarya bertema 'Penelusuran, Pemulihan Dan Manajemen Aset' tersebut difasilitasi USDOJ dan Kantor Pengembangan, Bantuan, Dan Pelatihan Kejaksaan Luar Negeri (OPDAT).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengungkapkan, Lokakarya dibuka Mr. Tomika Patterson dari USDOJ, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto, serta Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejagung RI Emilwan Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Topik-topik yang dibahas dalam lokakarya tersebut di antaranya mengenai perspektif perampasan aset dalam undang-undang atau UU di AS dan UU di Indonesia,&rdquo; ujar Tessa dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, lanjut Tessa, dibahas juga teknik penelusuran aset, teknik penelusuran pencucian uang melalui mata uang kripto, dan tata cara mengelola aset-aset kompleks.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Serta bantuan hubungan timbal balik antara AS dan Indonesia, dan yang lainnya,&rdquo; ucap Tessa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembicara dalam Lokakarya tersebut berasal dari FBI, KPK, Kejagung RI, Kejaksaan AS, dan Atase Siber IRS-CI (Layanan Pendapatan Internal&nbsp;</div> <div dir="auto">Investigasi Kriminal) Sydney.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara pembicara lain, berasal dari Divisi Penyitaan dan Unit Internasional dari Layanan Marshal AS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Lokakarya ini menjadi sangat penting untuk berbagi pengalaman dan&nbsp;</div> <div dir="auto">pembelajaran bagi penegak hukum, khususnya di kedua negara, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia,&rdquo; ungkap Tessa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditambahkan Tessa, dalam Lokakarya ini, KPK, Kejaksaan RI, dan USDOJ berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama dalam penelusuran dan penyitaan aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa pun memastikan, Lokakarya-lokakarya seperti ini akan terus diselenggarakan untuk membangun kapasitas dan kompetensi penegak hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014885091/dipanggil-kpk-terkait-dugaan-korupsi-di-kereta-api-hasto-saya-tidak-punya-bisnis-di-sana">Dipanggil KPK Terkait Dugaan Korupsi di Kereta Api, Hasto: Saya Tidak Punya Bisnis di Sana</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Serta menjalin hubungan kerja sama yang mendalam di antara penegak hukum,&rdquo; ucapnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Lokakarya bertema 'Penelusuran, Pemulihan Dan Manajemen Aset' tersebut difasilitasi USDOJ dan Kantor Pengembangan, Bantuan, Dan Pelatihan

KPK Bersama Kejagung dan Departemen Kehakiman AS Bahas Perampasan Aset Hasil Korupsi  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/WhatsApp-Image-2024-04-26-at-133933-2702798984.jpg" alt="Pengamat hukum Dr. (Cand.) Hardjuno Wiwoho." width="100%">
<figcaption>Pengamat hukum Dr. (Cand.) Hardjuno Wiwoho.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus melanjutkan agenda pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan pemerintahan sebelumnya sebagai program prioritas. Selain program makan siang gratis, dua pekerjaan rumah (PR) besar yang masuk dalam program 100 hari pemerintah adalah pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU dan penuntasan mega skandal korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Karena itu, peran aktif masyarakat sangat penting untuk mengawal pembahasan substansi RUU Perampasan Aset. &rdquo;Saya kira, urgensi maupun semangat disahkannya RUU Perampasan Aset adalah bisa menumpas korupsi,&rdquo; ujar pengamat hukum Dr. (Cand.) Hardjuno Wiwoho, Jumat (26/4). &rdquo;Saya kira, di tahun awal pemerintahan baru ini, mari semua anak bangsa, sama-sama mengawal seberapa serius mereka mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Karena dari situ menjadi alat ukur keseriusan memberantas korupsi,&rdquo; tambah mahasiswa Program Studi Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya itu. Namun demikian, Hardjuno mengaku pengesahan RUU ini tidak mudah. Tarik ulur pengesahan RUU Perampasan Aset ini sangat kuat. Apalagi, banyak tangan politik yang bermain. &rdquo;Mestinya semua komponen bangsa dan seluruh rakyat Indonesia mengawasi pembahasan RUU ini,&rdquo; ujar Hardjuno Wiwoho. Menurut dia, RUU itu menjadi solusi untuk menyelamatkan uang negara yang dikorupsi. Namun dia melihat, tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang sangat besar, terutama dari sektor ekonomi. &rdquo;Situasi ini menyulitkan pemerintahan baru ini merealisasikan janji kampanye. Salah satu contohnya, kondisi geopolitik yang semakin memanas yang memberikan tekanan terhadap APBN. Memburuknya kondisi ekonomi global ini memberikan sentiment negative terhadap ekonomi Indonesia. Ruang fiskal kita menjadi sangat terbatas,&rdquo; urai Hardjuno Wiwoho. Sementara itu, pemerintahan baru harus membiayai program makan siang gratis yang menjadi jualan politik Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres. Diperkirakan, anggaran makan siang gratis itu menelan Rp 450 triliun per tahun. Kebutuhan dana jumbo itu diperkirakan akan mengganggu APBN yaitu tersedotnya anggaran lain dari program perlindungan sosial. &rdquo;Kalau anggaran makan siang dan susu gratis ini diambil dari program sosial seperti subsidi BBM dan listrik, diperkirakan tingkat kemiskinan akan meningkat,&rdquo; ujar Hardjuno Wiwoho. Karena itu, Hardjuno mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU sesegera mungkin. UU itu menjadi payung hukum merampas aset yang diperoleh dari hasil kejahatan (proceed of crime) dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (instrumentalities) untuk melakukan tindak pidana. &rdquo;UU ini nanti berguna untuk merampas aset pejabat negara dari pendapatan yang tidak wajar, serta tidak dapat dibuktikan diperoleh secara sah,&rdquo; tutur Hardjuno Wiwoho. Apalagi, lanjut dia, perampasan aset melalui RUU ini tidak memerlukan adanya bukti kesalahan dari pelaku kejahatan yang sulit dibuktikan dalam sidang pengadilan, sementara kerugian negara secara nyata yang telah terjadi. &rdquo;UU Perampasan Aset ini menjadi solusi untuk menyelamatkan uang negara yang dikorupsi. Dan dari hasil perampasan asset ini, bisa dipakai untuk mendanai program pemerintah, termasuk program makan siang gratis,&rdquo; jelas Hardjuno Wiwoho. Dia menambahkan, UU Perampasan Aset segera menjadi alat yang ampuh untuk memiskinkan koruptor. Selama koruptor tidak dihukum berat masih berani melakukan korupsi. &rdquo;Saya katakan, ini momentum yang pas. Kalau kita tidak segera mendesak pemerintah dan DPR, kita bisa kehilangan momentum apalagi disibukkan dengan agenda politik pemerintahan baru ini,&rdquo; imbuh Hardjuno Wiwoho. Selain pengesahan RUU Perampasan Aset, PR kedua bagi pemerintahan Prabowo-Gibran adalah penuntasan mega skandal BLBI. BLBIgate adalah peristiwa extraordinary crime yang merupakan kejahatan ketika negara sedang alami transisi dari pemerintah orde baru ke era reformasi. &rdquo;BLBI masih menjadi kotak pandora yang hingga kini belum terungkap secara terang benderang. Pemerintah harus transparan dan akuntabel dalam melakukan penanganan dan pemulihan hak negara atas sejumlah dana yang berhasil dikembalikan dan aset yang disita,&rdquo; ujar Hardjuno Wiwoho.

Prabowo-Gibran diharapkan menyelesaikan RUU Perampasan Aset menjadi UU dan penuntasan mega skandal korupsi BLBI dalam agenda pemerintah

Mahasiswa Pasca Sarjana Unair Sebut UU Perampasan Aset dan BLBI Menjadi PR Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/1-Rafael-Alun-Ditahan-KPK-Dery-RidwansahJPG-3403878723.jpg" alt="Eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo mengenakan rompi Tahanan." width="100%">
<figcaption>Eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo mengenakan rompi Tahanan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah kasus gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia terancam dimiskinkan. Aset-asetnya yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang diduga telah dicuci bakal ditelusuri dan disita. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk memulai penyidikan TPPU tersebut. Bukti itu di antaranya berangkat dari kasus dugaan gratifikasi yang diterima Rafael. Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan proses pengurusan perpajakan. &rdquo;Bukti permulaan awal sudah ditemukan tim penyidik,&rdquo; katanya kemarin (10/5). Tim penyidik menduga Rafael telah mencuci uang hasil korupsi dengan cara menempatkan, mengalihkan, membelanjakan sekaligus menyembunyikan, hingga menyamarkan asal usul hartanya. Salah satu tindakan menyembunyikan harta kekayaan itu adalah menggunakan nama keluarga atau orang terdekat sebagai seolah-olah pemilik kekayaan. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menambahkan, pihaknya kini tengah menelusuri dugaan TPPU Rafael yang dilakukan dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan harta dalam bentuk uang digital atau kripto. Juga, ditelusuri kepemilikan perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri yang terafiliasi dengan Rafael. Ali melanjutkan, pengumpulan bukti terkait dugaan TPPU masih terus dilakukan. KPK melibatkan peran aktif unit asset tracing pada Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi. Unit tersebut punya tugas khusus menelusuri berbagai aset yang dimiliki atau terafiliasi dengan ayah Mario Dandy Satriyo, penganiaya David Ozora, itu. Penerapan TPPU pada Rafael, terang Ali, merupakan upaya KPK dalam memaksimalkan penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi (asset recovery). Langkah serupa sebelumnya beberapa kali dilakukan KPK. Barang hasil rampasan tersebut nanti akan dilelang setelah perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sebagaimana diberitakan, sebelum ditetapkan sebagai tersangka TPPU, Rafael ditersangkakan oleh KPK dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Nilai penerimaan itu salah satunya dihitung dari uang yang disimpan Rafael dalam safe deposit box (SDB) senilai Rp 32,2 miliar. Rafael ditengarai menerima gratifikasi terkait pengurusan pajak sejak 2012. (tyo/c9/fal)

KPK menetapkan eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Jadi Tersangka Pencucian Uang, Rafael Alun Terancam Dimiskinkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure> CATATAN R. BUDIJANTO* --- SUMPAH patriotik ini selalu terucap saat pelantikan pejabat pemegang kuasa. &rdquo;...Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan.&rdquo; Begitu salah satu frasa sumpah anggota DPR. Sayang sekali, sumpah ini kadang menjadikan mereka malah &rdquo;disumpahi&rdquo; karena tak sejalan dengan kelakuan. Terkini banyak rakyat &rdquo;menyumpah-nyumpah&rdquo; karena ternyata DPR menyingkirkan dua rancangan undang-undang penting. Yakni, RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau RUU Transaksi Nontunai. Alasannya, seperti pengakuan Bambang &rdquo;Pacul&rdquo; Wuryanto dari FPDIP, karena kalau itu disahkan anggota DPR sulit terpilih lagi. Dan kenapa tak kunjung disahkan karena tak ada perintah ketua umum partai. Lhadalah, ternyata kepentingan bangsa dan negara itu &rdquo;adalah&rdquo; kepentingan anggota DPR sendiri dan ketua umum partai. Pantas saja, meski masuk program legislasi nasional (prolegnas) sejak 2015, RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan. Bahkan, RUU Transaksi Nontunai sudah ada sejak 2013. Kata banyak orang, mereka takut kedua UU ini akan menikam kalangan oligarki politik sendiri. Kini ada angin sepoi. Menko Polhukam Mahfud MD ketika pengesahan kedua RUU itu ke DPR memang dijawab &rdquo;banyolan&rdquo;. Tetapi, kemudian Presiden Joko Widodo ternyata menagih serupa ke DPR. Yang tak dinyana, Jokowi malah ditagih juga oleh publik. Kenapa Jokowi tak membuat perppu saja, seperti yang selama ini dilakukan dengan alasan kegentingan memaksa. Kedua RUU ini genting karena sudah lama diajukan, tapi tak disahkan demi kepentingan bukan bangsa dan negara. Lagi pula, ternyata UU Antikorupsi dan Anti Pencucian Uang belum cukup untuk melawan penjahat keuangan. Buktinya, indeks persepsi korupsi kita malah memburuk. Maka, perlu pembatasan transaksi tunai untuk mengurangi ruang gerak pencucian uang tercemar (tainted money). Dan, bila luput juga, perlu dipakai UU Perampasan Aset. Prinsipnya adalah jangan sampai penjahat bisa menikmati hasil kejahatannya. Segala bentuk pengalihan dan penyamaran aset perlu dicegat dengan perampasan aset. Dan ini tidak cukup dengan mengandalkan putusan pengadilan pidana, termasuk tipikor, karena hukum pidana sangat lamban bergerak dalam labirin hukum acara. Hukum pidana memang sangat mendominasi persepsi penegakan hukum. Karena hukum pidana, yang mestinya jadi &rdquo;obat terakhir&rdquo; ini, dianggap paling memuaskan hasrat keadilan. Yakni, memenjarakan pelakunya, merampas hasil kejahatannya, sekaligus bisa memberi sanksi tambahan, misalnya kewajiban membayar uang pengganti, ganti rugi, atau &ndash;bagi koruptor&ndash; pencabutan hak politik. Tuntaslah pembalasan secara hukum. Namun, karena menuntut pembuktian yang telak, prosedur pidana pun pelik dan makan waktu. Misalnya, perkara gratifikasi Rafael Alun Trisambodo bisa baru tuntas hingga kasasi sampai 400 hari, mengacu kepada maksimal lamanya penahanan menurut KUHAP. Belum lagi kalau ada peninjauan kembali (PK) yang berulang-ulang. Dan proses berlarat-larat itu belum tentu memuaskan rasa keadilan. Karena putusannya bisa molor-mungsret, bahkan kadang jungkir balik. Kalau UU Perampasan Aset ini menyasar hartanya. Yang dipersoalkan hartanya yang tercemar karena dianggap hasil dari kejahatan. Bahkan bisa menyasar juga kepada aset orang yang diputus bebas atau lepas oleh pengadilan pidana. Karena yang dibebaskan atau dilepaskan kan orangnya. Sedangkan semua hartanya yang tercemar pelanggaran tetap bisa dirampas. Juga bisa merampas aset yang tidak termasuk putusan pidana kalau ternyata diketahui kemudian termasuk aset tercemar. Maka, di sini dinamakan perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture). Dalam contoh sehari-hari, perampasan aset seperti ini sudah ada dalam birokrasi. Yakni, di bea cukai. Pegawai bea cukai, dengan penilaiannya sendiri, bisa memutuskan merampas atau menyita barang yang ada dalam daftar larangan. Bukan hanya menolak dibawa keluar atau dibawa masuk, tetapi menyita barang &rdquo;tercemar larangan&rdquo; itu. Tentu saja keputusan menyita atau merampas oleh bea cukai ini tanpa menunggu putusan pengadilan. Dan pemilik barang terlarang itu tidak selalu diproses pidana. Intinya, kalau barangnya yang bermasalah, yang &rdquo;ditindak&rdquo; ya barangnya. Tanpa menunggu pembuktian pemilik barang itu. Dalam penegakan perampasan aset, penegak hukum mengejar pelaku kejahatan dengan mengarah kepada hasil kejahatan (follow or going for the money) dengan memotong langsung kepada pusat kejahatannya atau kepala ularnya (head of the serpent). Bahkan tidak hanya meringkus pelakunya, melainkan juga fokus mengejar keuntungan haramnya. Sampai ke mana pun di muka bumi karena dipayungi Kovenan Antikorupsi PBB (UNCAC) 2003 yang sudah diratifikasi jadi UU 7/2006. Dengan substansi pembatasan transaksi nontunai dan perampasan aset itu, ular jahat bermotif uang bisa makin sulit meliuk-liuk menghindari hukum. Apalagi ditambah pembenahan struktur dan kultur penegakan hukum kita. Gampangnya, saat ruang gerak ular jahat dikepung, jangan dibiarkan muncul ular berbaju penegak hukum. (*) *) Senior editor Jawa Pos

Terkini banyak rakyat ”menyumpah-nyumpah” karena ternyata DPR menyingkirkan dua rancangan undang-undang penting. Yakni, RUU Perampasan Aset.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Perampasan Aset

Berita Terkini