<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/IMG-20250610-WA0012_2-2810920818.jpg" alt="Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meninjau lokasi perambahan hutan lindung di Kampar. (Polda Riau/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meninjau lokasi perambahan hutan lindung di Kampar. (Polda Riau/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengamankan empat orang tersangka pelaku perambahan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung Si Abu secara ilegal di Kabupaten Kampar. Kepala Polda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan, lahan itu telah dibuka dan ditanami sawit oleh para pelaku dengan luas mencapai puluhan hektare di Desa Balung, Kecamatan XIII Koto Kampar. Usia tanaman bervariasi antara 6 bulan hingga 2 tahun. &rdquo;Para tersangka membuka dan mengelola kebun sawit secara ilegal di kawasan hutan lindung. Ini jelas pelanggaran terhadap undang-undang kehutanan dan perusakan lingkungan hidup,&rdquo; kata Irjen Herry seperti diansir dari Antara di Pekanbaru. Pengungkapan kasus ini, berawal dari laporan masyarakat yang diterima pada akhir Mei 2025. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Subdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan intensif dan menemukan adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit secara illegal. Polda Riau, lanjut Herry Heryawan, berkomitmen kuat dalam menindak tegas segala bentuk kejahatan yang mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. &rdquo;Melindungi tuah, menjaga muruah, semangat yang menjadi landasan setiap langkah dalam upaya pelestarian lingkungan di Bumi Lancang Kuning,&rdquo; tegas Herry Heryawan. Direktur Ditreskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan mengungkapkan, empat tersangka yaitu Muhammad Mahadir alias Madir, 40; Buspami bin Toib, 48; Yoserizal, 43; dan M. Yusuf Tarigan alias Tarigan, 50. Mereka memiliki peran sebagai pemilik, pengelola, hingga pihak yang menghibahkan lahan melalui skema adat. Para pelaku juga menggunakan berbagai dokumen, seperti surat hibah, kwitansi jual beli, dan perjanjian kerja, untuk melegitimasi aktivitas mereka. Modus operandi para pelaku dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan celah administratif di tingkat lokal. &rdquo;Mereka mencoba menyamarkan aktivitas ilegal ini dengan dokumen hibah dan surat adat. Tapi faktanya, seluruh aktivitas dilakukan di kawasan hutan lindung yang statusnya dilindungi undang-undang,&rdquo; ujar Ade Kuncoro Ridwan. Dalam penindakan di lokasi, polisi turut mengamankan barang bukti berupa dokumen transaksi, surat hibah, alat pertanian, alat berat, dan stempel lembaga adat. Menurut dia, Polda Riau tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pemutusan rantai kejahatan lingkungan secara menyeluruh. &rdquo;Kami akan terus mengejar pihak-pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual atau pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan ilegal ini. Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup harus dilakukan secara menyeluruh, berkeadilan, dan memberikan efek jera,&rdquo; tegas Ade Kuncoro Ridwan.

Polda Riau amankan empat tersangka pelaku perambahan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung Si Abu secara ilegal di Kabupaten Kampar

Polda Riau Amankan Empat Tersangka Perambahan Hutan Lindung di Kampar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawa-meranti-dua-sopir-truk-diamankan-polisi_m_232377.jpg" alt="Ilsutrasi: Barbuk Kayu ilegal logging yang diamankan oleh aparat" width="100%">
<figcaption>Ilsutrasi: Barbuk Kayu ilegal logging yang diamankan oleh aparat</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur menjatuhkan pidana penjara dan denda miliaran rupiah terhadap lima direktur perusahaan tersangka peredaran kayu ilegal asal Papua. Menanggapi adanya putusan ini, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani berharap putusan pidana penjara 6-9 tahun dan denda Rp6 miliar sampai Rp 9 miliar yang dijatuhkan kepada lima perusahaan dapat memberikan efek jera. "Putusan PN Surabaya harus menjadi pembelajaran bagi pelaku kejahatan peredaran kayu ilegal atau&nbsp;illegal logging&nbsp;asal Nabire, Papua, yang merusak lingkungan hidup dan kawasan hutan, mengancam kehidupan masyarakat serta merugikan negara. Kami akan menggunakan semua instrumen yang ada, agar efek jera besar," kata Rasio Sani. Kasus itu sendiri berawal dari operasi peredaran kayu ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang digelar oleh Gakkum KLHK pada 19 November 2022 dan 3 Desember 2022. Pada saat itu diamankan 59 Kontainer bermuatan kayu olahan jenis Merbau yang diangkut menggunakan Kapal MV Verizon dan Kapal KM Hijau Jelita di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Setelah dilakukan pengecekan terhadap 59 kontainer tersebut, didapati isi kontainer-kontainer tersebut berupa kayu olahan gergajian&nbsp;chainsaw&nbsp;atau pacakan dari berbagai ukuran, sedangkan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu hanya berupa Nota Lanjutan yang seharusnya digunakan untuk mengangkut kayu lanjutan atau moulding. "Kami terus konsisten menindak pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Kami telah melakukan ribuan operasi penyelamatan lingkungan hidup dan kehutanan. Hingga saat ini, Gakkum KLHK telah melakukan operasi sebanyak 2.103 operasi pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan, dan 1.512 kasus perkara kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan telah dibawa ke pengadilan" kata Rasio Sani. Sebelumnya, Majelis Hakim PN Surabaya telah mengadili dan menjatuhkan hukum pidana terhadap lima perusahaan kayu, yaitu CV&nbsp;Aditamah Mandiri (CV AM), CV&nbsp;Gefariel (CV GF), PT&nbsp;Guraja Mandiri Perkasa (PT GMP), CV&nbsp;Wami Start (CV WS), PT&nbsp;Eka Dwika Perkasa (PT EDP) terkait perkara peredaran kayu Merbau ilegal asal Nabire, Papua ke Surabaya. Selain perusahaan harus ditutup dan membayar denda, masing-masing pemimpin perusahaan yang divonis itu juga dijatuhkan pidana penjara bervariasi 6 tahun sampai dengan 9 tahun penjara. Perkara CV AM telah diputus PN Surabaya pada 30 Januari 2024, sementara pada 26 Februari 2024 pengadilan memvonis CV GF, PT GMP, CV WS, dan PT EDP serta para pemimpin perusahaan itu. Kelima terdakwa diputuskan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (4) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan (P3H) sebagaimana telah diubah pada Pasal 37 Angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kasus itu sendiri berawal dari operasi peredaran kayu ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak yang digelar oleh Gakkum KLHK pada 19 November 2022 dan 3 Desember 2022. Pada saat itu diamankan 59 kontainer bermuatan kayu olahan jenis Merbau yang diangkut dengan menggunakan Kapal MV Verizon dan Kapal KM Hijau Jelita di Pelabuhan Tanjung Perak.

Putusan PN Surabaya harus menjadi pembelajaran bagi pelaku kejahatan peredaran kayu ilegal atau illegal logging asal Nabire, Papua

5 Direktur Perusahaan yang Edarkan 59 Kontainer Kayu Ilegal di Surabaya Divonis 6-9 Tahun, KLHK: Harus jadi Efek Jera!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/30/Pelaku-Perusak-Lingkungan-2800944852.jpg" alt="Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi menetapkan AM (40 th) yang beralamat di Tomoni Kabupaten Luwu Timur dan NS (52 th)." width="100%">
<figcaption>Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi menetapkan AM (40 th) yang beralamat di Tomoni Kabupaten Luwu Timur dan NS (52 th).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi menetapkan AM (40 th) yang beralamat di Tomoni Kabupaten Luwu Timur dan NS (52 th) yang beralamat di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tersangka kasus perambahan hutan di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 28 Juli 2023.&nbsp; Kejadian bermula dari informasi masyarakat bahwa ada pembukaan atau pengolahan lahan tanpa izin untuk dijadikan kebun sawit yang diduga masuk dalam kawasan hutan produksi&nbsp; terbatas (HPT). Dari informasi ini, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi membentuk tim operasi&nbsp; untuk melakukan penindakan pengamanan dan perlindungan hutan di Kabupaten Luwu Timur. Pada tanggal 18 Juni 2023, tim operasi Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi menemukan 1 (satu) unit Eksavator Merk Komatsu PC 200 warna kuning di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang diduga telah digunakan untuk membuka dan mengolah lahan menjadi kebun sawit. Luas lahan yang telah terbuka di sekitar lokasi tersebut sudah mencapai ratusan hektar yang diduga akan terus bertambah untuk dijadikan kebun sawit, sehingga tim operasi mengamankan Eksavator tersebut dan mencari tahu siapa pemilik lahan dan pemilik eksavator tersebut. Dari hasil pencarian dan penyelidikan, tim memperoleh data dan informasi bahwa AM mengaku sebagai pemilik lahan/pemodal dan NS sebagai penanggungjawab lapangan. Selanjutnya tim menyerahkan para pelaku ke penyidik untuk dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Dari hasil pulbaket ini kemudian penyidik meningkatkan ke proses penyidikan dan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan saksi, ahli dan melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara). Penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka dan melakukan penangkapan dan penahanan serta menitipkan tersangka di Rumah Tahanan Polres Luwu Timur. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi menjerat AM dan NS karena diduga telah melakukan tindak pidana kehutanan berupa mengerjakan, dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah pada paragraf 4 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf &rdquo;a&rdquo;&nbsp; Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja&nbsp; menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana paling tinggi 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus ribu rupiah). Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, Aswin Bangun mengapresiasi kinerja cepat Tim Penyidik dan Anggota SPORC Brigade Anoa Makassar dalam menangani proses kasus ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. &ldquo;Selanjutnya kami akan melakukan pemberkasan dan segera menyampaikan berkas perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan tindak lanjutnya,&rdquo; ujar Aswin.

Kejadian bermula dari informasi masyarakat bahwa ada pembukaan atau pengolahan lahan tanpa izin untuk dijadikan kebun sawit.

Gakkum KLHK Tahan Dua Tersangka Perambahan Hutan di Sulawesi Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkas-perkara-pecatan-tni-dikirim-ke-kejaksaan_m_.jpg" alt="Operasi terpadu di kawasan Giam Siak Kecil Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana dan Bukit Kerikil, Kabupaten Bengkalis, Riau, Kamis (6/12)." width="100%">
<figcaption>Operasi terpadu di kawasan Giam Siak Kecil Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana dan Bukit Kerikil, Kabupaten Bengkalis, Riau, Kamis (6/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemeriksaan kasus perambahan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu (CG GSK-BB) berlanjut. Kasus melibatkan pecatan TNI AD Sudigdo alias Didgo. Berkas perkara yang sebelumnya dinyatakan belum lengkap atau P19, kini sudah dikirim kembali ke kejaksaan. "Berkas terakhir sesuai petunjuk sudah dikirim. Berkas ini nantinya menjadi landasan apakah peradilan dilakukan di umum atau militer," kata Kepala Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah II Sumatera Eduwar Hutapea, Selasa (29/1). Sebelumnya, penyidik harus melengkapi dokumen yang menyatakan bahwa Didgo telah resmi dipecat dari satuan. Terakhir kali, Didgo berpangkat Sersan Mayor. Surat pemecatan itu diminta dari Komando Daerah Militer 01 Bukit Barisan. Dengan rampungnya petunjuk terakhir dari jaksa, Eduwar berharap penanganan perkara yang menjadi atensi masyarakat tersebut dapat segera dilimpahkan ke meja hijau. "Kami berharap sebelum ada perpanjangan penahanan lagi, kasus ini rampung. Karena kami sudah berupaya memenuhi petunjuk jaksa," imbuhnya. Saat ini, Digdo tengah mendekam di Rutan Klas IIB Pekanbaru atau yang dikenal dengan Rutan Sialang Bungkuk. Dia ditahan setelah tertangkap tangan menggarap lahan Cagar Biosfer pada akhir 2018. Dalam perkara ini, Digdo diduga menguasai lahan 1.500 hektare di kawasan hutan lindung yang telah diakui Unesco. Tersangka mengklaim memperoleh lahan tersebut dari ninik mamak atau tetua adat di wilayah itu. Meskipun klaim itu benar, tersangka tetap menguasai lahan itu secara ilegal karena berada persis di kawasan hutan lindung. Dari 1.500 hektare lahan yang dikuasai tersangka, 300 hektare di antaranya telah selesai dibersihkan dengan menggunakan tiga unit alat berat. Lahan disulap menjadi perkebunan. Ketiga alat berat turut menjadi barang bukti saat kegiatan tersangka terendus tim gabungan KLHK, TNI dan Polri pada awal Desember 2018. Selain terlibat perkara perambahan hutan, Digdo sebelumnya juga pernah dipenjara selama 4 tahun atas kasus pembakaran hutan di lokasi yang sama. Pada saat itu, dia berhentikan dengan tidak hormat dari TNI.

Berkas Perkara Pecatan TNI Dikirim ke Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelimpahan-kasus-perambahan-hutan-tunggu-surat-dari-tni-ad_m_.jpg" alt="Operasi terpadu di kawasan Giam Siak Kecil Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana dan Bukit Kerikil, Kabupaten Bengkalis, Kamis (6/12) petang." width="100%">
<figcaption>Operasi terpadu di kawasan Giam Siak Kecil Bukit Batu, Kecamatan Bandar Laksamana dan Bukit Kerikil, Kabupaten Bengkalis, Kamis (6/12) petang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pecatan TNI AD Sudigdo alias Digdo, 50, menjadi tersangka kasus dugaan perambahan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu (CG GSK-BB). Kini, Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah II Sumatera masih berupaya melengkapi berkas perkaranya. Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah II Sumatera Eduwar Hutapea mengatakan, sudah 2 kali jaksa peneliti mengembalikan berkas perkara atau P19 dengan tersangka Digdo. Sebab masih ada yang harus dilengkapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Gakkum KLHK. "Masih ada petunjuk. Mengenai kompetensi pengadilan bahwa yang mengadili itu adalah pengadilan umum. Mengingat dia pecatan TNI. Kalaupun sudah dipecat harus ada surat itu," kata Eduwar, Senin (21/1). Saat ini, penyidik di Gakkum KLHK sedang menunggu surat keputusan pemecatan Digdo dari Komando Daerah Militer 01 Bukit Barisan. "Sedang kami urus. Suratnya sudah masuk, tapi belum turun," ujarnya. Jika nanti surat keputusan sudah diterima KLHK, maka proses penyidikan bisa segera dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Artinya, berkas perkara sudah dipastikan dinyatakan lengkap atau P21 dan bisa dilakukan tahap II. Sementara itu, proses perpanjangan masa tahanan terhadap Digdo sudah dilakukan sejak awal Januari. Penyidik berupaya mengejar waktu agar dapat merampungkan berkas perkara Digdo sebelum masa penahanan habis pada akhir Januari. Dari hasil penyidikan diketahui, Digdo yang terakhir kali berpangkat Sersan Mayor ini diduga telah melakukan perambahan hutan di cagar biosfer sejak awal 2018. Dari tindakan ilegalnya itu, ia dapat menguasai sekitar 1.500 hektare kawasan hutan. "Tersangka mengklaim memperoleh lahan tersebut dari ninik mamak atau tetua adat di wilayah itu. Meskipun klaim itu benar, tersangka tetap menguasai lahan itu secara ilegal karena berada persis di kawasan hutan lindung," terang Eduwar. Dari 1.500 hektare lahan, 300 hektare di antaranya telah rata dengan tanah. Pembersihan dilakukan menggunakan 3 alat berat yang disita petugas saat menangkap Digdo. "Semua lahannya dalam kawasan di sekitar Kecamatan Bandar Laksamana, Bengkalis," pungkasnya.

Pelimpahan Kasus Perambahan Hutan Tunggu Surat dari TNI AD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pecatan-tni-ditetapkan-tersangka-perambahan-hutan-cagar-biosfer_m_.jpg" alt="PERAMBAHAN HUTAN: Operasi terpadu di kawasan Giam Siak Kecil Bukit Batu. Tepatnya di Kecamatan Bandar Laksamana dan Bukit Kerikil, Kabupaten Bengkalis, Kamis (6/12) petang kemarin (6/12)." width="100%">
<figcaption>PERAMBAHAN HUTAN: Operasi terpadu di kawasan Giam Siak Kecil Bukit Batu. Tepatnya di Kecamatan Bandar Laksamana dan Bukit Kerikil, Kabupaten Bengkalis, Kamis (6/12) petang kemarin (6/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK, telah menetapkan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/12/2018/kejar-pelaku-pembantaian-di-papua-polri-tak-ada-istilah-hidup-mati" target="_blank">pecatan anggota TNI berinisial S</a> alias Digdo sebagai tersangka. Ia diduga sebagai otak pelaku dalam kasus kawasan perambahan hutan cagar biosfer di hutan cagar biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Bengkalis, Riau. Kepala <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/12/2018/kejar-pelaku-pembantaian-di-papua-polri-tak-ada-istilah-hidup-mati" target="_blank">Balai Gakkum KHLK Wilayah II Sumatera</a> Eduwar Hutapea mengatakan, penetapan status Digdo sebagai tersangka dilakukan setelah adanya serangkaian penyidikan. "Sudah (ditetapkan sebagai tersangka)," kata dia, Rabu (12/12) siang. Sebelumnya, Digdo diamankan bersama 3 orang lainnya. Berbeda dengan eks TNI tersebut, ketiga pria ini masih berstatus sebagai saksi. Sebab, PPNS belum dapat <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/12/2018/kejar-pelaku-pembantaian-di-papua-polri-tak-ada-istilah-hidup-mati" target="_blank">membuktikan pelanggaran hukum mereka</a>. "Mereka bekerja dan digaji oleh dia (S). Diantaranya operator, kenek, dan pekerja untuk mengangkat bibit sawit. Secara formil tidak bisa membuktikan mereka yang tiga lagi sebagai pelaku, karena mereka adalah orang suruhan," jelasnya. Sembari melakukan penyidikan,<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/12/2018/kejar-pelaku-pembantaian-di-papua-polri-tak-ada-istilah-hidup-mati" target="_blank"> PPNS juga melakukan pengembangan</a> dengan mencari tahu adanya pelaku lain. "Terutama yang memberikan modal. Tapi sejauh ini belum ada pelaku lainnya yang kita temukan," sebutnya. Untuk diketahui, pengungkapan kasus ini, bermula&nbsp;adanya informasi dari masyarakat soal <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/12/2018/kejar-pelaku-pembantaian-di-papua-polri-tak-ada-istilah-hidup-mati" target="_blank">aksi perambahan hutan. </a>Selanjutnya tim jajaran Gakkum KLHK bersama TNI dan Polri melakukan operasi terpadu di kawasan Giam Siak Kecil Bukit Batu. Tepatnya di Kecamatan Bandar Laksamana dan Bukit Kerikil, Kabupaten Bengkalis, Kamis (6/12) petang kemarin. Dari operasi gabungan, diamankan 4 pria dan 3 alat berat berukuran besar. Untuk alat berat ini, petugas terpaksa mengevakuasi menggunakan kendaraan tronton dan dibawa ke Kantor Gakkum KLHK Wilayah II Sumatera untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/12/2018/kejar-pelaku-pembantaian-di-papua-polri-tak-ada-istilah-hidup-mati" target="_blank">proses penyelidikan.</a> Sementara itu, Digdo yang sebelumnya berpangkat<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/12/2018/kejar-pelaku-pembantaian-di-papua-polri-tak-ada-istilah-hidup-mati" target="_blank"> Sersan Mayor itu, pernah dipenjara selama 4 tahun </a>atas kasus pembakaran hutan di lokasi yang sama. "Pada saat itu dia diberhentikan dengan tidak hormat dari TNI," ujarnya. Selain alat berat juga <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/12/2018/kejar-pelaku-pembantaian-di-papua-polri-tak-ada-istilah-hidup-mati" target="_blank">diamankan ratusan pokok bibit sawit siap tanam</a>. Disinyalir, bibit tersebut akan ditanam di kawasan terlarang tersebut untuk dijadikan perkebunan.

Pecatan TNI Ditetapkan Tersangka Perambahan Hutan Cagar Biosfer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/konflik-harimau-sumatera-dengan-manusia-akan-terus-terjadi_m_206393.jpeg" alt="Bonita Harimau Sumatera yang berkeliaran di perkampungan warga saat terekam kamera pengintai yang dipasang." width="100%">
<figcaption>Bonita Harimau Sumatera yang berkeliaran di perkampungan warga saat terekam kamera pengintai yang dipasang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Konflik antara Harimau Sumatera dengan manusia diprediksi akan terus terjadi. Pasalnya selain maraknya perambahan hutan, habitat harimau semakin terdesak dengan aktivitas manusia. Terlebih terbatasnya pasokan makanan membuat harimau keluar dari wilayah perburuan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Alam Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), Ir Wiratno&lrm; kepada JawaPos.com di Pekanbaru, Sabtu (21/4). "Saya menduga akan ada lagi konflik harimau Sumatera dengan manusia. Oleh karena itu, &lrm;kita masih punya PR untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa. Harimau kalau sampai turun, itu karena dua penyebab yaitu kelaparan dan terganggu keluarganya seperti ada anaknya ada yang terbunuh," kata dia. Laparnya harimau Bonita hingga masuk ke pemukiman hingga menerkam warga bukanlah tanpa sebab yang jelas. Ia memastikan penyebabnya karena habitat diganggu dan makanannya telah habis diburu oleh manusia. "&lrm;Siklus makanannya harus cukup. Seperti babi hutan, kan babi hutan banyak diburu manusia. Jadi kalau babinya habis tentunya dia akan mencari makanan ke luar. Begitu juga dengan perubahan habitat yang besar-besaran," tuturnya. Wiratno menegaskan, bahwa satwa liar tidak akan mengganggu manusia apabila manusia tidak mengganggunya.&lrm;"Makanya jangan pernah mengganggu," tegasnya. Data yang dimilikinya jumlah populasi harimau Sumatera di Pulau Sumatera diperkirakan hanya tinggal sekitar 400-500 ekor saja.&lrm; Tentunya ini menjadi perhatian khusus dari segala pihak, terlebih lagi banyaknya konflik yang terjadi sehingga di setiap tahunnya angka tersebut terus menurun. Untuk itu Wiratno mengimbau kepada seluruh pihak terutama masyarakat agar tetap menjaga ekosistem dan tidak melakukan perburuan liar agar harimau Sumatera yang termasuk dalam satwa langka ini tidak punah.

Konflik Harimau Sumatera dengan Manusia Akan Terus Terjadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/enam-pelaku-pembalakan-liar-diamankan_m_185988.jpeg" alt="Tim gabungan dari Polres Bengkalis mengamankan 6 pelaku illegal logging di kawasan hutan biosfer, Bengkalis, pada Selasa (30/1) lalu." width="100%">
<figcaption>Tim gabungan dari Polres Bengkalis mengamankan 6 pelaku illegal logging di kawasan hutan biosfer, Bengkalis, pada Selasa (30/1) lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim gabungan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkalis dan Polsek Bukit Batu, berhasil mengamankan enam orang pria yang diduga sebagai pelaku illegal logging di Kawasan Hutan Biosfer di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada Selasa (30/1) lalu. Kapolres Bengkalis, AKBP Abas Basuni mengatakan, para pelaku diketahui berinisial S, 29 warga Kecamatan Bandar Laksamana, M, 30 warga Bukit Sembilan, H, 36 warga Desa Pelindung, Dumai, U, 52 warga Kecamatan Bandar Laksamana, A, 45 warga Rokan Hilir dan P, 60 warga Pelintung Dumai. Diamankannya para pelaku bermula ketika petugas berencana untuk melakukan patroli illegal logging di Kawasan Hutan Biosfer, Dusun Air Raja, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. "&lrm;Sebelum ke lokasi, pada Senin (29/1) malam, terlebih dahulu petugas stand by di masjid Desa Parit 1 Api-api, Kecamatan Bandar untuk turun ke lokasi," ungkap Abas, Sabtu (3/2). Kemudian, pada Selasa&lrm; (30/1) sekitar pukul 07.00 WIB, tim gabungan langsung menuju ke lokasi hutan. Setelah tiga jam menempuh perjalanan untuk sampai di perkebunan sawit dekat kawasan Biosfer tersebut, petugas menemukan adanya tanda-tanda kegiatan illegal logging. "Tim dibagi dua. Salah satu tim masuk ke hutan Biosfer melalui jalan kargo yang dibuat dari papan. Di perjalanan, petugas menemukan satu orang yang menggunakan sepeda motor sedang melangsir kayu," jelas Abas.&nbsp; Tentu saja melihat pria tersebut, tim langsung menangkapnya. Kemudian tak jauh dari sana, tim kembali menemukan tiga pria yang sedang melakukan illegal loging.&nbsp; "Pada saat yang sama tim yang lain &lrm;juga berhasil mengamankan dua pelaku illog bersama dengan alat beratnya," tutur Kapolres.&nbsp; &lrm;Lebih lanjut Kapolres mengatakan, adapun barang bukti yang diamankan berupa 4 unit chainsaw, 1 unit sepeda motor untuk melangsir kayu, potongan kayu yang disisihkan dan 2 buah jerigen berisi minyak.&nbsp;&nbsp; "Saat ini para pelaku dan barang bukti sudah dibawa ke Mapolres Bengkalis guna penyidikan lebih lanjut," tukasnya.

Enam Pelaku Pembalakan Liar Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/polisi-aceh-bekuk-2-pembalak-liar_m_181153.jpeg" alt="Tim Gabungan Opsnal Satreskrim dan Satuan Intelkam Polres Aceh Besar mengangkap dua pembalak liar, Jumat (12/1)." width="100%">
<figcaption>Tim Gabungan Opsnal Satreskrim dan Satuan Intelkam Polres Aceh Besar mengangkap dua pembalak liar, Jumat (12/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Perambahan hutan masih terjadi di pegunungan Lamteh Gampong Lamseunia, Kecamatan Leupung, Aceh Besar. Dua pembalak liar kembali diamankan tim gabungan Opsnal Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Satuan Intelkam Polres Aceh Besar. Kasat Reskrim Polres Aceh Besar Iptu Yoga Panji Prastya menjelaskan, awalnya tim mendapat dari informasi dari masyarakat bahwa ada aktivitas dan kegiatan perambahan hutan di lokasi tersebut. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan mendapati dua orang sedang beristirahat di sebuah pondok. Adapun penangkapan kedua pelaku dilakukan pada Jumat (12/1) kemarin sekitar pukul 11.00 WIB. "Selanjutnya petugas membawa kedua pelaku perambahan hutan dan barang bukti ke Satreskrim Polres Aceh Besar guna penyidikan lebih lanjut,&rdquo; terang Yoga kepada JawaPos.com, Sabtu (13/1). Setelah mengamankan dua pelaku, tim bergerak menyisir wilayah Brayeun, Aceh Besar, yang juga diduga kuat ada pembalakan liar. Hasilnya, petugas menemukan tumpukan kayu berbagai jenis sebanyak 2 meter kubik. &ldquo;Barang bukti langsung dimusnakan di tempat dengan cara memotong kayu menggunakan gergaji mesin,&rdquo; jelas Yoga. Kedua tersangka yang berhasil diamankan merupakan warga Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Selatan. Polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan selanjutnya akan melengkapi berkas administrasi penyidikan.

Polisi Aceh Bekuk 2 Pembalak Liar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/perambahan-hutan-di-sumbar-makin-parah_m_176745.jpeg" alt="Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI) Rudi Syaf saat memaparkan kerusakan hutan di Sumbar pada forum diskusi bersama awak media di Padang, Jumat (22/12)" width="100%">
<figcaption>Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (WARSI) Rudi Syaf saat memaparkan kerusakan hutan di Sumbar pada forum diskusi bersama awak media di Padang, Jumat (22/12)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus perambahan hutan di Sumatera Barat (Sumbar) semakin parah. Menurut data Komunitas Konservasi Indonesa (WARSI), setidaknya 578.372 hektar hutan di Sumbar hilang&nbsp;dalam waktu 25 tahun terakhir. Selain aksi pembalakan liar, hilangnya hutan di Sumbar tersebut&nbsp;juga disebabkan lantaran maraknya&nbsp;alih fungsi lahan. Bahkan menurut Direktur WARSI, Rudi Syah, Pemerintah turut menyumbang hilangnya hutan dalam bentuk pemberian izin untuk hutan tanaman. Hal itu tercermin dari pemberian izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai. "Belum lagi aktivitas pembalakan liar terus berlangsung di beberapa daerah di Sumbar," ujarnya di Padang, Jumat (22/12). Selain kedua hal diatas, aktivitas penambangan liar turut mempercepat penghabisan hutan. Dari pantauan citra satelit yang dilakukan unit GIS WARSI, ditemukan kerusakan seluas 2.950 hektar. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Dharmasraya seluas 1.340 hektar dan 1.610 hektar rusak di Kabupaten Solok Selatan, yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung Batanghari II. "Guna menekannya, maka diperlukan keterlibatan seluruh unsur, terutama masyarakat," paparnya. Apabila kerusakan hutan terus dibiarkan maka, mengancam keberlangsungan masyarakat, seperti halnya terjadi bencana ekologis. "Karena itu kami libatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan sehingga hutan menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat tanpa merusak hutan itu sendiri," bebernya. Belakangan, lanjut dia, konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PBHM) mulai diadopsi Pemerintah secara nasional, atau yang lebih dikenal dengan hutan sosial. Bahkan tahun 2017 ini, Sumbar menargetkan 500.000 hektar hutan sosial. "Sumbar mengusung konsep tata kuasa, tata kelola, tata usaha dan tata niaga dalam pemanfaatan dan penyelamatan hutan,"&nbsp;terang Rudi. Di Sumbar, imbuhnya sudah 91.548 hektar yang dikelola 29 Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN), 23 Hutan Kemasyarakatan ( HKm) dan 24 Hutan Tanaman Rakyat (HTR). "Saat ini ada pengusulan sekitar 170.000 ha, sedang berproses sekitar 130.605 ha. Dalam hitungan kami sebesar 22 persen kawasan kelola rakyat atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang belum tercapai di tahun ini,"&nbsp;pungkasnya.