<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/IMG_20260204_093822-2199074760.jpg" alt="Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)" width="100%">
<figcaption>Komika Pandji Pragiwaksono. (Instagram: pandji.pragiwaksono)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Permasalahan terkait materi stand up comedy yang sempat dibawakan komika Pandji Pragiwaksono yang dinilai menyinggung masyarakat Toraja masih terus bergulir sejak tahun lalu sampai dengan hari ini. Pandji Pragiwaksono bersama kuasa hukumnya, Haris Azhar, akhirnya hadir ke Tanah Toraja untuk menjalani peradilan adat di Tongkonan Layuk Kaero, Tana Toraja, Selasa (10/2). Pandji tiba sekitar pukul 10.00 dan acara persidangan adat yang dikenal dengan sebutan Ma&rsquo; Buak Burun Mangkaloi Oto dimulai. Di hadapan perwakilan tokoh Toraja dalam sidang adat, Pandji meminta maaf kepada 32 perwakilan adat Toraja atas candaannya yang dianggap menghina adat Toraja. Pandji Pragiwaksono mengaku bahwa materi yang sempat dibawakannya menyinggung adat Toraja bukan untuk tujuan jahat mau menghina atau merendahkan. Dia melakukannya atas dasar ketidaktahuan dan menyampaikan materi lawakan tersebut dari sudut pandang orang luar Toraja. "Harusnya saya memakai kacamata Toraja untuk melihat Toraja dari sisi yang lainnya juga," ungkap Pandji Pragiwaksono. Pandji juga sempat ditanya oleh perwakilan 32 adat Toraja sehingga terjadi dialog interaktif. Dalam kesempatan itu, Pandji juga mengungkapkan kesannya saat bertemu secara langsung dengan para tokoh adat Toraja. "Saya tidak pernah mendapat sambutan hangat dari masyarakat adat seperti di Toraja ini,&rdquo; ungkap Pandji Pragiwaksono. Peradilan hukum adat terhadap Pandji dikawal aparat kepolisian untuk memastikan terciptanya keamanan dan kondusivitas sepanjang acara. Selain itu, para pemuda adat juga ikut mengawal supaya acara berlangsung kondusif.

Pandji Pragiwaksono bersama kuasa hukumnya, Haris Azhar,hadir menjalani peradilan adat di Tongkonan Layuk Kaero, Tana Toraja, Selasa (10/2).

Jalani Peradilan Adat, Pandji Pragiwaksono Minta Maaf Kepada 32 Perwakilan Adat Toraja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/814c43c2-be38-4cac-9067-80da679e0df9-1244458200.jpg" alt="Komika Pandji Pragiwaksono tiba di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2). Dia datang bersama pengacaranya, Haris Azhar. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komika Pandji Pragiwaksono tiba di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2). Dia datang bersama pengacaranya, Haris Azhar. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aliasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memastikan bahwa komika Pandji Pragiwaksono akan menjalani peradilan adat di Tanah Toraja pada Selasa (10/2). Langkah itu ditempuh terkait dengan materi pertunjukan stand up comedy yang dibawakan oleh Pandji pada 2013 silam.&nbsp; Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN Rukka Sombolinggi menyampaikan bahwa peradilan adat tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas materi pertunjukan stand up bertajuk Mesakke Bangsaku. Dalam salah satu bit pertunjukan tersebut, Pandji sempat menyinggung soal adat masyarakat Toraja.&nbsp; &rdquo;Pandji Pragiwaksono dijadwalkan hadir dan mengikuti proses peradilan adat di Toraja pada 10 Februari 2026,&rdquo; ungkap dia pada Senin (9/2).&nbsp; Menurut Rukka, peradilan adat itu sempat diagendakan pada Desember tahun lalu. Namun urung terlaksana. Berdasar hasil koordinasi dengan Pandji, dia memastikan bahwa agenda tersebut bakal berlangsung besok. Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan konsolidasi dengan perwakilan dari 32 wilayah adat Toraja.&nbsp; Konsolidasi itu dilakukan untuk mendengar berbagai masukan. Hasilnya, para pemangku adat menyampaikan tuntutan, pandangan, serta harapan agar penyelesaian persoalan dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang menjunjung nilai pemulihan, bukan penghukuman semata. &rdquo;Disepakati bahwa proses peradilan adat yang akan dijalankan untuk memutuskan bentuk hukum adat yang tepat,&rdquo; jelasnya. Rukka memastikan, peradilan adat tersebut bukan penghukuman, melainkan bagian dari mekanisme hukum adat. Tujuannya untuk memulihkan relasi, martabat, dan keseimbangan sosial di masyarakat Toraja. Dalam persoalan itu, Pandji juga sudah dilaporkan kepada Bareskrim Polri. Kasusnya bahkan sudah naik penyidikan.&nbsp; Pandji menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri Senin pekan lalu (2/2). Kepada awak media, Pandji menyatakan bahwa dirinya dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri atas laporan materi pertunjukannya pada 2013 silam. Persisnya materi yang menyinggung adat dan budaya masyarakat Toraja.&nbsp; &rdquo;Bukan, bukan Mens Rea. Ini untuk pertunjukkan lain lagi yang sudah lama. Pertunjukannya tahun 2013, kemudian dipermasalahkan sekarang,&rdquo; kata Pandji.&nbsp; Salah seorang pendiri Stand Up Comedy Indonesia itu mengakui bahwa dalam pertunjukan pada 2013 tersebut ada materi yang menyinggung adat dan budaya masyarakat Toraja. Dia menyampaikan bahwa permintaan maaf atas materi pertunjukkan itu sudah dia sampaikan secara terbuka. Namun demikian, karena laporan sudah masuk, aparat kepolisian tetap harus menindaklanjuti.&nbsp; &rdquo;Sebenarnya permintaan maaf sudah pernah dilakukan dan sudah ada, bisa dilihat publik juga. Tapi, mungkin ini meneruskan laporan saja kali ya. Saya ikuti prosesnya saja,&rdquo; ucap dia.&nbsp; Dalam pemeriksaan itu, Pandji ditanyai oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Lebih kurang ada 48 pertanyaan yang diajukan penyidik dan dijawab oleh Pandji. Seluruh pertanyaan itu menyangkut proses hukum yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan. Persisnya soal materi stand up comedy yang dia bawakan kala itu. Selain mengikuti proses hukum di Bareskrim Polri, Pandji menyampaikan bahwa dirinya juga sudah berdialog dengan perwakilan masyarakat Toraja. Menurut dia, dalam dialog tersebut sudah muncul niat baik untuk melakukan pertemuan. Namun demikian, sampai saat ini pihaknya masih menunggu kesempatan untuk menindaklanjuti dialog tersebut.&nbsp; &rdquo;Yang pasti dialog sama perwakilan masyarakat sudah terjadi dan ada niat baik untuk melakukan pertemuan. Pembicaraan sudah berlanjut. Nanti kita lihat saja seperti apa, lagi nunggu kesempatan,&rdquo; imbuhnya.

Aliasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memastikan komika Pandji Pragiwaksono akan menjalani peradilan adat di Tanah Toraja pada Selasa ini.

Bukan Mens Rea, Komika Pandji Pragiwaksono Bakal Jalani Peradilan Adat di Tanah Toraja Terkait Pertunjukan Mesakke Bangsaku

Peradilan Adat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Peradilan Adat

Berita Terkini

Jalani Peradilan Adat, Pandji Pragiwaksono Minta Maaf Kepada 32 Perwakilan Adat Toraja

Bukan Mens Rea, Komika Pandji Pragiwaksono Bakal Jalani Peradilan Adat di Tanah Toraja Terkait Pertunjukan Mesakke Bangsaku

Download Aplikasi JawaPos.com