<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/13/WhatsApp-Image-2025-09-13-at-143448-433545150.jpeg" alt="Proses pelantikan kepengurusan baru periode 2025-2030 Perhimpunan Advokat Indonesia SAI di Jakarta. (Dok Peradi SAI)" width="100%">
<figcaption>Proses pelantikan kepengurusan baru periode 2025-2030 Perhimpunan Advokat Indonesia SAI di Jakarta. (Dok Peradi SAI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) resmi melantik kepengurusan baru periode 2025&ndash;2030 pada Jumat (12/9) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel. Sebanyak 214 pengurus dari seluruh wilayah Indonesia dikukuhkan untuk menggerakkan roda organisasi, sekaligus memperkuat peran advokat dalam penegakan hukum dan pengabdian kepada masyarakat. Ketua Umum PERADI SAI, Harry Ponto, menegaskan kepengurusan baru ini tidak hanya berfokus pada regenerasi dan penguatan integritas profesi, tetapi juga memperluas kontribusi sosial organisasi. "Tema Bersatu Menjaga Integritas, Berkarya Menegakkan Keadilan bukan sekadar slogan, tetapi komitmen bersama untuk menjunjung tinggi etika profesi, memastikan advokat hadir dalam penegakan hukum, sekaligus memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat," ujarnya. Salah satu langkah konkret untuk bisa berdampak pada kehidupan masyarakat adalah dengan melantik pengurus baru Komite Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang diketuai oleh Hendra Widjaya, S.H., M.Kn., dan Wakil Ketua Sutra Dewi, S.H.; serta anggota bidang Elisabeth Tania, S.H., M.H.; Putri Safitri Yuninda, S.H.; Iqbal Hendriyasta, S.H.; Christien Natalia, S.H.; Christine Sutjipto, S.H., M.H.; dan Fally Avriantara, S.H., M.H. Komite CSR ini akan menjadi garda terdepan dalam merancang dan menjalankan program sosial yang berdampak nyata bagi masyarakat. Hendra menegaskan bahwa program kerja komite tidak hanya terbatas pada kegiatan bakti sosial, tetapi juga akan meluas ke bidang pendidikan, kemanusiaan, pemberdayaan komunitas, dan lingkungan. "Peran CSR kini perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari pengabdian profesi kepada masyarakat. Kami di PERADI SAI bertekad menjadikan CSR sebagai wujud nyata kepedulian advokat melalui program-program sosial, pendidikan, pemberdayaan, dan lingkungan. Semua kegiatan akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keberlanjutan, dan solidaritas, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas," jelas Hendra. Komite CSR telah menyiapkan sejumlah program strategis, antara lain donor darah rutin, santunan yatim piatu, pembagian sembako, hingga bantuan bencana. Di bidang pendidikan, akan ada penyuluhan hukum, program beasiswa, serta kelas literasi digital dan keamanan siber untuk pelajar dan masyarakat umum. Selain itu, pendampingan hukum dan pelatihan legalitas usaha bagi UMKM juga akan digelar untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Di sektor lingkungan, Komite CSR berencana mengadakan gerakan penanaman pohon, program urban farming, serta kampanye pengurangan plastik sekali pakai. Semua inisiatif ini diharapkan dapat mendorong gaya hidup berkelanjutan dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan dilantiknya Komite CSR ini, Hendra berharap komite yang dipimpinnya bisa berperan aktif sebagai mitra strategis masyarakat dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. "Komite CSR juga akan bersinergi dengan komite-komite lain di DPN PERADI SAI untuk melaksanakan program lintas bidang yang lebih terintegrasi bagi&nbsp;masyarakat,&rdquo; tambah Hendra.

Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) resmi melantik kepengurusan baru periode 2025–2030.

PERADI SAI Lantik Komite CSR, Program Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan Diperkuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/Dwi-Ayu-Darmawati-Dery-Ridwansah-1JPG-3669101629.jpg" alt="Korban penganiayaan anak bos toko roti Dwi Ayu Darmawati (tengah) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Korban penganiayaan anak bos toko roti Dwi Ayu Darmawati (tengah) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dwi Ayu Darmawati, karyawan toko roti di Cakung, Jakarta Timur, mengalami "nasib" sudahlah jatuh, ditimpa tangga pula. Sudah dianiaya oleh anak bos, pun sempat ditipu pengacara. Pengakuan itu disampaikan di hadapan wakil rakyat di gedung DPR saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR pada Rabu (17/12). Dalam RDP itu turut hadir Kapolres Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly. Di hadapan para wakil rakyat, Dwi Ayu Darmawati mengaku pengacara kedua yang menangani perkara penganiayaan yang dilakukan anak bos toko roti terhadap dirinya telah menipu keluarga dia. Dugaan penipuan oleh pengacara itu membuat organisasi advokat angka bicara. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI SAI) Juniver Girsang mengaku sangat geram dan prihatin. "Bila Advokat tersebut adalah anggota kami, maka saya akan meminta kepada Dewan Kehormatan Pusat (DKP) PERADI SAI untuk menyidangkan. Dan, apabila terbukti maka selayaknya diberi hukuman yang seberat-beratnya, yaitu pemecatan tetap sebagai Anggota. Sebab profesi advokat adalah officium nobile, yaitu profesi yang sangat terhormat. Sehingga profesi ini harus dijaga dan tidak disalahgunakan", tegas Juniver Girsang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/12). Dalam kesempatan itu, Juniver juga meminta kepada organisasi advokat lainnya yang beranggotakan advokat bermasalah/diduga melakukan penipuan harus bisa memproses dan tidak membiarkan sikap dan tindakan tersebut. "Harapan saya kepada Organisasi Advokat yang menaungi Advokat nakal untuk dapat memproses dan memberikan sanksi hukum," ajaknya. Dia mengimbau aparat kepolisian untuk segera bertindak tanpa harus ada viral terlebih dahulu. Menurut dia, profesi advokat adalah profesi yang berharga di depan masyarakat pencari keadilan. Apalagi korbannya adalah rakyat kecil. "Kami sebagai pengurus organisasi advokat harus menertibkan oknum-oknum advokat yang tidak menjaga profesi ini", tandas Juniver. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Dwi Ayu Darmawati, mantan pegawai toko roti, mengungkap bahwa dirinya turut menjadi korban dugaan pemerasan oleh pihak pengacara. Dugaan pemerasan itu disadari setelah dirinya melapor ke aparat Kepolisian terkait dugaan penganiayaan oleh anak pemilik toko roti Lindayes Cake &amp; Bakery di Jalan Raya Penggilingan, Jakarta Timur. "Awalnya nggak tahu, terus pas pertemuan di Polres (Jakarta Timur), pas pengen BAP di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya, pengacaranya," kata Dwi Ayu saat menceritakan pengalaman pahitnya saat RDP di ruang Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12). Mengetahui bahwa dibantu pengacara dari pihak pelaku, Dwi Ayu dan keluarga memutuskan untuk mengganti pengacara. Namun, justru berujung tidak mengenakan. "Mama saya ganti pengacara, di situ pengacara yang keduanya kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, (jawabannya) sedang diproses-proses. Di situ dia, setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor, motor satu-satunya," ungkap Dwi Ayu. Namun, setelah motor dijual untuk membayar pengacara, tetapi pengacara itu tidak bisa dihubungi. Sehingga akhirnya, Dwi Ayu mendapat bantuan pengacara, setelah kasus penganiayaan dirinya viral di media sosial. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015433572/cerita-di-dpr-korban-penganiayaan-anak-pemilik-toko-roti-sempat-ditolak-oleh-dua-polsek">Cerita di DPR, Korban Penganiayaan Anak Pemilik Toko Roti Sempat Ditolak oleh Dua Polsek </a> "Akhirnya saya dihubungi oleh pak Zainudin dikasih bantuan oleh Bang John, kerja di perusahaan high five, sama saya juga dikuliahkan di universitas terbaik di Jakarta sampai lulus," ujar Dwi Ayu. Sebagaimana diketahui, peristiwa ini menjadi sorotan publik karena dugaan arogansi pelaku sebagai anak dari pemilik toko roti, serta ancamannya terkait kebal hukum. Kini, pelaku bernama George Sugama Halim telah ditahan aparat Kepolisian.

Dwi Ayu Darmawati, karyawan toko roti di Cakung, Jakarta Timur, mengalami "nasib" sudahlah jatuh, ditimpa tangga pula.

Organiasi Advokat Minta Pecat Pengacara yang Tipu Korban Penganiayaan Anak Bos Tukang Roti di Cakung

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/gelar-rakernas-peradi-undang-sejumlah-petinggi-negara_m_129372.jpeg" alt="Ketua Umum DPN Peradi Juniver Girsang" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPN Peradi Juniver Girsang</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua umum Peradi SAI, Juniver Girsang berupaya untuk menyatukan kembali persatuan advokat Indonesia ini yang terbelah menjadi tiga kelompok. Selain Peradi SAI, ada Peradi SOHO dan Peradi RBA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui acara halal bihalal yang digelar di Jakarta, Juniver ingin Peradi kembali bersatu. Momentum halal bihalal membuktikan para advokat di Indonesia memiliki kekompakan dan soliditas. Pasalnya kegiatan ini dihadiri advokat dari berbagai daerah seperti Palembang, Lampung, Denpasar, Malang dan Cianjur.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juniver menegaskan, Peradi SAI di jajaran terdepan untuk mengajukan dan menyatakan bahwa Peradi solid dan ingin kembali bersatu. "Saya mengundang dua pimpinan Peradi lainnya dalam acara halal bihalal agar Peradi yang terpecah berkomitmen untuk mau bersatu kembali dan menjadi satu Peradi. Kami bersyukur pimpinan Peradi lainnya mau hadir bersilaturahmi, sehingga ini bukan sebatas wacana tetapi akan kami wujudkan untuk bersatu," kata Juniver kepada wartawan, Sabtu (13/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan demi pertemuan dilakukan untuk mewujudkan satu wadah advokat di bawah Peradi. Juniver menambahkan bahwa hal tersebut terus dilakukan baik oleh Peradi SAI, Peradi SOHO maupun Peradi RBA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dibawah Patra M Zen selaku Sekjen Peradi SAI, dialah orang yang terdepan untuk selalu menyuarakan dan meminta agar Peradi sebagai wadah advokat di Indonesia kembali bersatu, melalui musyawarah nasional atau munas bersama," jelas Juniver.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Sekjen Peradi SAI Patra M Zen berharap seluruh advokat bisa bersama dan kembali solid. Sehingga tidak perlu lagi adanya perpecahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas dasar itu dalam momentum halal bihalal ini kami mengundang seluruh organisasi advokat termasuk Peradi SOHO dan RBA. Untuk menjaga keberagaman dan tetap satu, Peradi SAI justru diisi oleh 8 organisasi pendiri advokat yang duduk di dewan kehormatan dan komisi pengawas," ungkap Patra.</div> </div>

"Saya mengundang dua pimpinan Peradi lainnya dalam acara halal bihalal agar Peradi yang terpecah berkomitmen untuk mau bersatu kembali".

Halal Bihalal, Juniver Girsang Ajak Para Advokat Kembali dalam Satu Peradi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ketidakpastian-investasi-buat-nasib-mitra-terkatung-katung_m_.jpg" alt="- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) menyerukan diadakannya musyawarah nasional (munas) bersama antarorganisasi guna penyatuan kepengurusan advokat di Tanah Air.  "Munas bersama sebagai awal proses penyatuan Peradi dan mewujudkan 'officium nobile' advokat," kata Ketua Umum Peradi SAI Juniver Girsang seperti dikutip Antara, Senin (9/5).  Juniver Girsang menilai forum tersebut bisa menjadi sarana untuk mengakhiri polemik dan klaim kepengurusan organisasi pengacara. Munas bersama, kata dia, adalah komitmen Peradi SAI, Peradi SOHO pimpinan Otto Hasibuan dan Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) dengan nakhoda Luhut Pangaribuan.  Komitmen ketiga Peradi saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pada 25 Februari 2020 yang merupakan inisiatif Peradi SAI.  Peradi SAI juga meluruskan sikap Otto yang membuat surat terbuka Ketua Umum pada sebuah harian nasional 3 Mei 2022. Pada surat terbuka itu, Otto mengklaim sepihak, Peradi SOHO adalah satu-satunya Peradi yang sah. Otto, ujar dia, menuliskan Peradi SOHO adalah organisasi advokat paling sah menurut asas legalitas, yakni tidak mungkin ada beberapa kepengurusan Peradi yang sah.  Atas sikap itu, Juniver menilai pernyataan Otto kurang tepat. Sebab, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1395 K/PDT/2020 pada 9 Juni 2020 pada intinya tidak menerima (niet ontvankelijke verklaard) gugatan Peradi SOHO agar pengadilan menyatakan Peradi SAI dan Peradi RBA tidak sah.  Selain itu, Juniver menilai Otto tidak tepat menggunakan asas legalitas sebagai dasar klaim melalui surat terbuka yang dimuat media cetak nasional. Dalam memahami pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, ujarnya, sama sekali tidak menggunakan asas legalitas, melainkan asas manfaat.  Pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut dikuatkan oleh putusan MA serta terbitnya Surat Ketua MA Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 yang telah mengakui beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan Peradi.  Menurut Juniver, MA juga mempertimbangkan persoalan kepengurusan Peradi merupakan permasalahan internal organisasi advokat itu sendiri. Sehingga, masalah tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme organisasi.  Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Peradi SAI Patra M Zen mengimbau Otto merenungkan dasar hukum kepengurusan Peradi SOHO berdasarkan munas organisasi itu pada 2020. SK itu, ujarnya, membuka kesempatan untuk jabatan tiga periode. Namun, SK tersebut telah dinyatakan batal karena ada putusan MA Nomor 997 K/PDT/2022 tentang ketidakabsahan perubahan anggaran dasar Peradi SOHO.  Ia juga mengingatkan serangkaian gugatan Peradi SOHO ke Peradi RBA di bawah kepemimpinan Luhut Pangaribuan, maupun Peradi SAI di bawah kepemimpinan Juniver Girsang untuk dilarang melakukan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).  Termasuk pengusulan penyumpahan advokat, pengangkatan advokat dan kerja sama dengan pihak lain telah ditolak sampai ke tingkat MA. "Tidak ada satu putusan pun yang menyatakan Peradi RBA dan Peradi SAI tidak sah," ujar dia.  Kemudian, tidak ada satu putusan pun yang melarang Peradi RBA dan Peradi SAI melakukan PKPA, pengusulan penyumpahan advokat, pengangkatan advokat atau kerja sama dengan pihak lain, kata Patra. Putusan atas gugatan Peradi SOHO terhadap Peradi SAI telah berkekuatan hukum tetap di tingkat MA yaitu putusan MA RI Nomor 1395 K/PDT/2020 tanggal 9 Juni 2020.

Peradi SAI Minta Munas Penyatuan Kepengurusan Advokat

peradi sai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peradi sai

Berita Terkini

PERADI SAI Lantik Komite CSR, Program Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan Diperkuat

Organiasi Advokat Minta Pecat Pengacara yang Tipu Korban Penganiayaan Anak Bos Tukang Roti di Cakung

Halal Bihalal, Juniver Girsang Ajak Para Advokat Kembali dalam Satu Peradi

Peradi SAI Minta Munas Penyatuan Kepengurusan Advokat

Download Aplikasi JawaPos.com