<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/mensosssss-525062871.jpg" alt="Mensos Gus Ipul menjelaskan mekanisme galang dana untuk membantu korban bencana. Dia menyebut izin bisa diurus belakangan. (Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Mensos Gus Ipul menjelaskan mekanisme galang dana untuk membantu korban bencana. Dia menyebut izin bisa diurus belakangan. (Kemensos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengusulkan kenaikan besaran dana jaminan hidup (jadup) bagi korban bencana alam yang selama ini ditetapkan Rp 10.000 per orang per hari. Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12). Mensos yang akrab disapa Gus Ipul iti menegaskan, nilai jadup Rp 10.000 masih mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) lama yang berlaku sejak 2015 dan belum mengalami perubahan signifikan hingga kini. Bahkan, revisi yang dilakukan pada 2020 tetap mempertahankan angka yang sama. &ldquo;Permensos lama itu sejak tahun 2015. Ada revisi tahun 2020, nilainya tetap sama. Besarannya tetap Rp 10.000,&rdquo; kata Gus Ipul kepada awak media. Seiring dengan usulan kenaikan tersebut, Gus Ipul mewanti-wanti agar bantuan jadup tidak kembali mengalami pemotongan dalam pelaksanaannya. Ia meminta agar dana jaminan hidup yang diterima korban bencana dapat disalurkan secara utuh. &ldquo;Jaminan hidup yang selama ini di Permensos lama ini kemudian dipotong. Tolong jangan dipotong,&rdquo; tegasnya. Dalam pertemuan itu, Kementerian Sosial mengusulkan agar besaran jadup disesuaikan dengan kebutuhan dasar korban bencana, khususnya untuk pemenuhan pangan. Hingga kini, angka final kenaikan masih dirumuskan bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan. &ldquo;Kami mengusulkan besarannya ini dinaikkan dari Rp 10.000 ke berapa nanti, yang sekarang sedang dihitung bersama Kementerian Kesehatan,&rdquo; ujarnya. Gus Ipul menekankan bahwa bantuan jadup diberikan per individu, bukan per keluarga. Sebagai ilustrasi, ia menyebut kemungkinan kenaikan jadup menjadi Rp 15.000 per orang per hari yang diperuntukkan untuk membeli lauk pauk. &ldquo;Ini bantuan jadup per orang, per individu. Misalnya nanti Rp 15.000 per orang per hari. Untuk apa? Untuk membeli lauk pauk,&rdquo; paparnya. Jika dihitung dalam sebulan, bantuan tersebut setara dengan Rp 450.000 per orang. Meski demikian, Gus Ipul menegaskan belum berani memastikan besaran final karena masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian. &ldquo;Kita ingin menaikkan yang selama ini Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 atau berapa nanti kita lihat. Saya belum berani menyebut angkanya,&rdquo; katanya. Menurut Gus Ipul, Menteri Keuangan Purbaya menyambut positif usulan kenaikan jadup tersebut dan sepakat menindaklanjutinya melalui pembahasan teknis antarkementerian. Usulan ini juga tengah diajukan agar dapat diakomodasi dalam anggaran tahun depan. &ldquo;Ini masih dalam pengajuan Kementerian Sosial agar paling tidak bisa diakomodasi oleh Kementerian Keuangan untuk anggaran tahun depan,&rdquo; papar dia. (*)

Mensos Syaifullah Yusuf mengusulkan kenaikan dana jaminan hidup korban bencana dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 per orang per hari

Mensos Gus Ipul Usulkan Kenaikan Jadup Korban Bencana, dari Rp 10 Ribu Jadi Rp 15 Ribu per Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/29/eQKIF5FDNPVGSJFojOko2W17mZqm7jj1K3rf9dSp-1-445068808.jpg" alt="Pasangan peserta nikah massal Kemenag di Masjid Istiqlal (28/6) di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pasangan peserta nikah massal Kemenag di Masjid Istiqlal (28/6) di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut biaya menikah di Indonesia terbilang mahal. Menurut hitungannya, minimal dibutuhkan biaya Rp 5 juta bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Bagi kelompok masyarakat tertentu, jumlah tersebut memberatkan dan berpotensi memicu munculnya pernikahan yang tidak tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).&nbsp; Sorotan terhadap biaya nikah itu disampaikan Nasaruddin usai mengikuti Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas di Jakarta pada Jumat (4/7). "Kalau nggak ada uang Rp 5 juta, susah melakukan perkawinan," ujarnya. Meskipun pencatatan nikah bisa dilakukan di KUA dan gratis, namun perlu ongkos untuk keperluan lainnya. Seperti menyiapkan hidangan, seserahan, tata rias, dan kebutuhan lainnya.&nbsp; Data Kemenag menyebutkan, dalam setahun ada 1,4 jutaan kasus pernikahan resmi di KUA. Dengan demikian, ada 2,8 juta orang mempelai laki-laki dan perempuan yang menikah. "Perputaran uangnya triliunan itu," kata Nasaruddin.&nbsp; Mahalnya biaya nikah bagi sebagian orang, lanjut Nasaruddin, membuat layanan nikah massal gratis yang Digelar Kemenag diserbu masyarakat. "Dari pada kumpul kebo," katanya. Tidak hanya pencatatan nikahnya yang gratis. Tetapi biaya lain seperti make-up, busana, seserahan, mas kawin, hiasan untuk foto juga ditanggung. Kemudian diberikan layanan menginap gratis di hotel, serta diberi modal usaha Rp 1,5 juta per pasangan.&nbsp; Nasaruddin menegaskan, menikah secara resmi di KUA sangat penting. Pasangan yang hidup serumah tapi tidak melangsungkan pernikahan biasanya disebut kumpul kebo. Nasaruddin menjelaskan tanpa nikah resmi di KUA, si anak tidak bisa mempunyai akta lahir. Berikutnya, tidak bisa memiliki KTP dan membuat paspor untuk pergi haji. Data dari Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) ada 34,6 juta pasangan yang kumpul serumah tapi tidak punya buku nikah. Dia menyampaikan nikah massal gratis itu salah satu agenda Ditjen Bimas Islam Kemenag menyemarakkan Tahun Baru Muharram 1447 Hijriyah. Selain itu Kemenag juga menggelar santunan kepada anak yatim dan penyandang disabilitas. Total dana yang terkumpul dari perwakilan Kemenag seluruh Indonesia mencapai Rp 309 miliar. Dana itu disalurkan untuk 2 jutaan anak yatim dan penyandang disabilitas.&nbsp; Raihan terbesar dicetak oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Barat beserta jajaran di bawahnya sebesar Rp 128 miliar lebih. Dana itu disalurkan untuk 246.214 anak yatim dan 8.373 penyandang disabilitas. Disusul Kanwil Kemenag DKI Jakarta dengan jumlah Rp 38 miliar. Didistribusikan untuk 100.121 anak yatim dan 3.969 penyandang disabilitas. "Tadi saya sengaja memanggil beberapa anak. Benar apa tidak anak yatim," tuturnya. Beberapa anak mengatakan bapaknya sedang menunggu di surga. Dia mengatakan anak yatim harus dimuliakan. Begitupun dengan anak-anak penyandang disabilitas harus dikawal supaya bisa berprestasi dan menggapai cita-citanya.&nbsp;

Menteri Agama Nasaruddin Umar soroti biaya nikah minimal Rp 5 juta, anggap memberatkan masyarakat dan berpotensi picu pernikahan tak resmi.

Biaya Nikah Minimal Rp 5 Juta Per Orang Dianggap Mahal dan Bikin Nikah Massal Gratis Diserbu, Menag Nasaruddin Umar: Daripada Kumpul Kebo

per orang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#per orang

Berita Terkini

Mensos Gus Ipul Usulkan Kenaikan Jadup Korban Bencana, dari Rp 10 Ribu Jadi Rp 15 Ribu per Hari

Biaya Nikah Minimal Rp 5 Juta Per Orang Dianggap Mahal dan Bikin Nikah Massal Gratis Diserbu, Menag Nasaruddin Umar: Daripada Kumpul Kebo

Download Aplikasi JawaPos.com