<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/JKT_-Nadiem-Makarim-Tersangka-Kasus-Pengadaan-Laptop-Chromebook_SALMAN-TOYIBI_-6JPG-2606003287.jpg" alt="Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2019-2024 Nadiem Makarim resmi di tahan Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2019-2024 Nadiem Makarim resmi di tahan Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Integritas penegakan hukum di Indonesia kembali berada di bawah sorotan publik. Sejumlah kasus korupsi yang menjerat mantan pejabat negara belakangan dinilai menunjukkan pola kejanggalan, mulai dari perhitungan kerugian negara hingga absennya bukti suap dan gratifikasi. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan praktik kriminalisasi kebijakan. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai penegakan hukum di Indonesia kerap bersifat timpang. Hukum sering kali tajam ke bawah, namun di saat yang sama berpotensi menjadi instrumen politik bagi penguasa. &ldquo;Banyak kasus yang dipaksakan masuk ranah pidana korupsi meski tidak ditemukan unsur memperkaya diri sendiri, suap, atau gratifikasi,&rdquo; kata Anthony dalam keterangannya. Dia menyoroti kecenderungan aparat penegak hukum yang mengalihkan tuduhan dari memperkaya diri sendiri menjadi memperkaya pihak lain. Meskipun transaksi yang dipersoalkan sejatinya merupakan bagian dari praktik bisnis yang sah. Anthony mencontohkan kasus yang menjerat mantan pejabat publik seperti Thomas Trikasih Lembong dan Ira Puspadewi. Meski keduanya telah memperoleh abolisi dan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, yang secara hukum mengindikasikan tidak adanya pelanggaran kebijakan, pihak swasta yang terlibat justru tetap divonis bersalah. &ldquo;Ini menunjukkan adanya standar ganda dalam penilaian hukum. Jika kebijakan pejabat dinyatakan sah, maka sulit dibenarkan ketika mitra bisnisnya justru dianggap melakukan tindak pidana,&rdquo; ujar Anthony. <h3>Perkara Nadiem Makarim Jadi Ujian Publik</h3> Kasus terbaru yang menyita perhatian publik adalah proses hukum terhadap mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim terkait pengadaan laptop Chromebook dan layanan Chrome Device Management (CDM). Jaksa menilai pengadaan tersebut menimbulkan kerugian negara dengan alasan perangkat lunak tersebut tidak dibutuhkan dalam sistem pendidikan nasional. Namun, Anthony menilai argumentasi tersebut problematis karena masuk ke wilayah kebijakan teknis kementerian. &ldquo;Kewenangan menentukan kebutuhan software pendidikan seharusnya berada pada kementerian teknis, bukan Jaksa atau BPKP,&rdquo; tegas Anthony. Dia juga menyoroti klaim jaksa yang menyebut Nadiem menerima aliran dana Rp809,56 miliar. Menurut Anthony, angka tersebut menimbulkan tanda tanya karena dinilai tidak proporsional dengan nilai kerugian negara yang dituduhkan serta telah dibantah oleh Nadiem sebagai bagian dari aksi korporasi Gojek. <h3>Pertanyaan soal Selektivitas Penegakan Hukum</h3> Anthony mempertanyakan konsistensi aparat dalam menindak proyek-proyek yang nyata-nyata tidak efisien atau mubazir. Dia menyinggung sejumlah proyek infrastruktur besar yang dinilai minim manfaat namun belum berujung pada proses hukum terhadap penanggung jawabnya. &ldquo;Mengapa proyek-proyek besar yang jelas merugikan keuangan negara tidak diproses dengan standar yang sama?&rdquo; tanya Anthony. Sorotan serupa juga diarahkan pada kasus jasa pemurnian emas PT Antam Tbk. Dalam perkara tersebut, jaksa menilai aktivitas pemurnian emas sebagai perbuatan melawan hukum, meski tidak ditemukan unsur suap atau gratifikasi. Padahal, praktik pemurnian emas dari perhiasan atau limbah industri merupakan bisnis yang lazim secara global. Melihat rangkaian kasus tersebut, Anthony menilai reformasi di tubuh Kejaksaan dan lembaga peradilan menjadi kebutuhan mendesak. Penegakan hukum yang tebang pilih dinilai berpotensi merusak iklim birokrasi, menghambat investasi, serta menciptakan ketakutan dalam pengambilan kebijakan publik. Publik pun diharapkan terus mengawal kasus-kasus hukum berprofil tinggi agar proses penegakan hukum berjalan transparan, objektif, dan bebas dari kepentingan politik. &ldquo;Tanpa pembenahan serius, prinsip negara hukum hanya akan menjadi slogan di atas kertas konstitusi,&rdquo; pungkas Anthony.

Integritas penegakan hukum di Indonesia kembali dipertanyakan, sejumlah kasus korupsi menunjukkan pola kejanggalan dan kekhawatiran

Sorotan Kriminalisasi Pejabat Menguat, Integritas Penegakan Hukum Kembali Dipertanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IHSG-FED.jpg" alt="Petugas melintas di depan layar yang menampilkan informasi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (3/4). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan Jumat (3/4), ditutup positif. IHSG naik 91 poin (2%) ke level 4.623. FOTO : FEDRI" width="100%">
<figcaption>Petugas melintas di depan layar yang menampilkan informasi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (3/4). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan Jumat (3/4), ditutup positif. IHSG naik 91 poin (2%) ke level 4.623. FOTO : FEDRI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus gagal bayar asuransi jiwa dan reksa dana dinilai semakin membuat peran lembaga pengawas pasar modal baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) turut dipertanyakan. Sebab, faktor-faktor yang mempengaruhi gagal bayar sektor keuangan ini dianggap karena lemahnya peran lembaga pengawasan.  Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengatakan, maraknya gagal bayar di sektor asuransi jiwa dan reksa dana lantaran banyak saham yang tercatat di BEI tidak layak investasi. Menurutnya, banyak perusahaan tercatat yang harus melantai di bursa saham atau initial public offering (IPO) tidak memiliki performa dan berkinerja baik.  Sehingga harga sahamnya kerap kali dimainkan oleh investor. Dengan demikian, saham- saham tersebut hanya dijadikan sarana untuk investasi para spekulasi bagi perusahaan asuransi dan reksa dana.  Selain itu, investasi di saham-saham tersebut terindikasi ada permainan yang merugikan perusahaan atau investor. Fluktuatifnya harga saham berkinerja rendah membuat kerugian. Sehingga menciptakan gagal bayar ke nasabah mereka seperti yang terjadi pada kasus Jiwasraya atau Danareksa.  "Jadi, peran pengawas sangat penting apakah perusahaan-perusahaan yang portofolio investasinya diatur melanggar atau tidak. Tapi sayangnya, selama ini investasi spekulatif terkesan tidak terdeteksi, apakah ini kelalaian pengawas atau ada faktor X?" ujarnya Senin (15/6).  Namun, kata dia, faktor kelalaian sulit dipercaya. Pasalnya, menurut dia seharusnya pengawas mempunyai kemampuan yang sangat baik.  "Selama hukum tidak berjalan dengan baik, maka kasus seperti ini akan berlanjut terus, dan masyarakat yang menjadi korban," tuturnya.  Seperti diketahui, terdapat banyak kasus gagal bayar seperti PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) yang mencapai Rp 12,4 triliun. Selain itu ada kasus PT Asabri (Persero) Rp 21,8 triliun.  Sementara untuk kasus gagal bayar reksa dana seperti PT Minna Padi Asset Management yang mencapai Rp 6 triliun. Bahkan, yang terbaru gagal bayar di sektor koperasi seperti PT Koperasi Indo Surya yang menembus Rp 14 triliun.

Marak Kasus Gagal Bayar, PEPS: Banyak Saham di BEI Tak Layak Investasi

PEPS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PEPS

Berita Terkini

Sorotan Kriminalisasi Pejabat Menguat, Integritas Penegakan Hukum Kembali Dipertanyakan

Marak Kasus Gagal Bayar, PEPS: Banyak Saham di BEI Tak Layak Investasi

Download Aplikasi JawaPos.com