<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/abror-179952325.jpg" alt="DHIMAM ABROR DJURAID" width="100%">
<figcaption>DHIMAM ABROR DJURAID</figcaption>
</figure> DEMOKRASI adalah koridor sempit yang panjang dan berliku. Harus dititi dengan cermat dan hati-hati supaya tidak terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Ibarat titian serambut dibelah tujuh, demokrasi terancam bahaya dari kiri dan kanan. Di sebelah kanan ada jurang otoritarianisme dan di sebelah kiri ada jurang anarkisme. Jika terpeleset dan jatuh ke sebelah kanan, demokrasi akan dilalap oleh jurang otoritarianisme. Pemerintahan yang terlalu kuat dan mendominasi lembaga legislatif dan yudikatif akan menghilangkan keseimbangan yang dibutuhkan untuk melewati titian. Itulah yang disebut sebagai mekanisme checks and balances untuk menjaga keseimbangan demokrasi. Lembaga legislatif dibutuhkan untuk mengawasi dan mengimbangi kekuatan eksekutif yang cenderung kuat dan korup. Mahasiswa ilmu politik semester pertama suka mengutip Lord Acton &rdquo;power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely&rdquo;, kekuasaan akan cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak akan korup secara mutlak. Karena itu, kekuasaan tidak boleh dibiarkan berkuasa secara mutlak. Itulah pentingnya kekuatan penyeimbang dari legislatif. Jika dua kekuatan tersebut kemudian melakukan kongkalikong, tidak ada kekuatan penyeimbang lagi. Yang muncul adalah kekuatan mutlak yang akan membuat kondisi miring ke kanan dan tercebur ke jurang otoritarianisme. Sebaliknya, pemerintahan yang lemah akan terancam oleh gerakan dari kiri dalam bentuk anarkisme publik. Kekuatan publik yang tidak terkendali akan menjatuhkan pemerintah ke jurang anarkisme. Itulah gambaran yang diberikan Daron Acemoglu dan James Anderson dalam buku The Narrow Corridor: State, Societies and the Fate of Liberty (2019). Kekuatan negara (state) dan kekuatan rakyat (society) berada pada posisi seimbang karena saling mengontrol dan mengawasi. Dalam posisi seimbang itulah akan terjadi kebebasan demokrasi (liberty), karena tidak ada dominasi dari satu kekuatan terhadap lainnya. Jurang kanan oleh Acemoglu dan Anderson disebut sebagai &rdquo;Despotic Leviathan&rdquo;, jurang kiri disebut sebagai &rdquo;Absent Leviathan&rdquo;, dan keseimbangan di tengah adalah &rdquo;Shackled Leviathan&rdquo;. Leviathan adalah hantu laut yang digambarkan dalam buku Thomas Hobbes (1588&ndash;1679) The Leviathan yang terbit tahun 1651. Hantu laut itu punya wajah banyak. Ia bisa menjadi dewa penolong, tapi bisa juga menjadi monster penghancur. Hobbes menggambarkan manusia hidup dalam kondisi saling memangsa satu sama lain. Hidup digambarkan sebagai short, brutish, nasty, poor, solitary (singkat, brutal, keji, melarat, sepi). Karena itu, dibutuhkan kekuatan yang bisa mengatur kebrutalan tersebut supaya masyarakat tenang dan bahagia. Maka, diperlukanlah pemerintahan yang kuat seperti Leviathan. Bagi Acemoglu dan Anderson, kebebasan demokrasi dan kesejahteraan rakyat (prosperity) adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dipertukarkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan ketika rakyat kenyang. Karena itu, rakyat harus dikenyangkan dulu, baru kemudian diberi demokrasi. Itulah pandangan pembangunanisme, developmentalisme, yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru. Pembangunanisme menekankan pada pembangunan ekonomi untuk menyejahterakan rakyat dan mengabaikan pembangunan demokrasi. Konsekuensinya, ketika pembangunan ekonomi hancur oleh krisis moneter, legitimasi rezim Orde Baru ikut ambruk. Indonesia &ndash;sebagaimana semua negara demokrasi di dunia&ndash; berada pada titian rambut dibelah tujuh. Saat ini, ketika Indonesia sedang memasuki tahun politik menjelang suksesi 2024, dua monster Leviathan itu akan terlibat dalam pertarungan sengit. Di satu sisi, rezim yang berkuasa berusaha mempertahankan dan memperpanjang kekuasaan, sedangkan di sisi lain kalangan oposisi ingin membuat perubahan. Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa program pembangunan Presiden Jokowi tidak bisa dihentikan, unstoppable, harus jalan terus, dan wajib dilanjutkan presiden berikutnya. Jokowi harus melakukan cawe-cawe untuk menjamin keberlanjutan program-programnya. Dia menggagas koalisi besar untuk memastikan kemenangan jagoannya. Dalam perjalanannya, kekuatan legislatif, yang seharusnya menjadi penyeimbang, telah terkooptasi oleh kekuatan eksekutif. Keseimbangan untuk melewati titian serambut dibelah tujuh berada dalam ancaman. Sebagian rakyat sudah gerah. Sebagian rakyat sudah ada yang menyerukan people power. Lainnya menyerukan pemakzulan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Sebuah video yang beredar di media sosial menggambarkan sebuah pertemuan di Solo yang dihadiri para aktivis, menyerukan gerakan rakyat people power untuk menggulingkan rezim Jokowi. Para aktivis itu melihat sudah terjadi pelanggaran konstitusi oleh Jokowi sehingga layak untuk ditumbangkan melalui people power. Dari Melbourne, Denny Indrayana menyerukan impeachment, pemakzulan, Jokowi oleh DPR. Kata Denny, dosa-dosa politik Jokowi sudah cukup bertumpuk sehingga sudah layak bagi DPR untuk memakzulkannya. Denny membandingkan pemakzulan Presiden Richard Nixon di Amerika Serikat akibat dosa skandal Watergate dengan dosa Jokowi dalam kasus &rdquo;Moeldokogate&rdquo;. Moeldokogate adalah sebutan Denny untuk menggambarkan upaya KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Moeldoko menjarah Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Di mata Denny, Jokowi sudah melakukan dosa politik sehingga layak dimakzulkan. Indonesia sudah punya pengalaman people power dalam proses jatuhnya Soekarno dan Soeharto. Indonesia juga sudah punya pengalaman memakzulkan Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam politik berlaku sebuah hukum besi, iron law, sekali terjadi peralihan kekuasaan dengan kekerasan, akan terjadi lagi dan lagi. Hukum besi itu sangat mungkin akan terjadi lagi di Indonesia. Dan Indonesia sedang dikepung oleh Monster Leviathan dari kiri dan kanan. (*) *) Pemimpin Redaksi Jawa Pos 2000&ndash;2002

DEMOKRASI adalah koridor sempit yang panjang dan berliku. Harus dititi dengan cermat dan hati-hati supaya tidak terpeleset dan jatuh.

People Power

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/hoax-people-power-1.jpg" alt="Hoax people power. Gambar ini bukan terkait people power tapi acara Gawai Dayak ke-32 pada Mei 2017" width="100%">
<figcaption>Hoax people power. Gambar ini bukan terkait people power tapi acara Gawai Dayak ke-32 pada Mei 2017</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu tentang rencana people power menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 mulai dibumbui kabar hoax. Sejumlah pesan menyebutkan bahwa beberapa kelompok massa telah berangkat ke Jakarta menuju kantor KPU. Ada yang hendak melindungi KPU dari ancaman people power, ada juga yang hendak menolak hasil penghitungan suara pilpres dengan alasan banyak terjadi kecurangan.  Jawa Pos menemukan tiga pesan berbeda tentang rencana people power yang disertai foto kerumunan orang. Salah satunya di-posting akun Facebook Ahmad Sudrajat (fb.com/ahmad.sudrajat.33046). Dia menyebutkan bahwa masyarakat dari suku Dayak telah bersiap ke Jakarta untuk melindungi KPU.  "Sore Tadi Para Dayak Berbondong2 Ke Jakarta. Demi KPU Mereka Berbondong2 Untuk Ikut Menjaga KPU Dan Siap Melawan People Power. Puluhan Ribu Suku Dayak Mereka Antusias Berbondong2 Untuk Melawan FPI Yang Akan Bikin Rusuh NKRI Tercinta," tulisnya. Sudrajat juga mengunggah beberapa foto laki-laki memakai atribut serbamerah.  Foto itu merupakan screenshot dari sebuah video. Hasil penelusuran Jawa Pos, tangkapan layar tersebut berasal dari video yang pernah diunggah channel YouTube GMC Bertus pada 20 Mei 2017. Sudrajat men-capture adegan pada menit 1:17, kemudian menyebarkannya sebagai aktivitas warga Dayak yang berangkat ke Jakarta.  Faktanya, video itu diambil dari acara Gawai Dayak ke-32 pada Mei 2017. Tidak ada kaitannya dengan isu people power 22 Mei mendatang. Sebagaimana diberitakan Pontianakpost.co.id (Jawa Pos Group), Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak Ke-32 Kartius mengatakan bahwa Gawai Dayak 2017 sangat spektakuler. Acara itu bahkan dikunjungi tamu dari Malaysia, Taiwan, Australia, hingga Polandia.  "Bahkan ada dari suku Indian di Amerika yang tadi nyanyi mengisi acara ini. Tahun ini luar biasa, bahkan tiga hotel di Pontianak ini penuh," katanya. Anda dapat mengakses berita itu di bit.ly/GawaiDayak32.  Pesan lainnya tentang people power menggunakan foto masyarakat suku Baduy Luar. Pesan itu diunggah akun Facebook Ratu Balqis (fb.com/airtahu0008). Dia membagikan ulang unggahan milik Waras Pamungkas (fb.com/profile.php?id=10000Â­9877627375).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/hoax-people-power-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Hoax people power. Gambar ini bukan terkait people power tapi berkumpulnya Suku Baduy itu dalam acara adat Seba 2019   "SUKU BADUY LUAR BANTEN DENGAN SEGALA ILMU KANURAGANNYA SIAP BERGERAK KE JAKARTA BELA KEBENARAN DAN HANCURKAN KECURANGAN REZIM," tulis Waras pada 18 Mei 2019.  Faktanya, foto itu sama sekali tidak berkaitan dengan rencana people power 22 Mei mendatang. Warga suku Baduy tersebut berkumpul dalam acara Adat Seba 2019. Radarbanten.co.id (Jawa Pos Group) memberitakan peristiwa itu pada 6 Mei 2019 dengan judul, Baduy Minta Dibuatkan Perda tentang Desa Kanekes sebagai Desa Adat.  Acara itu diselenggarakan di Museum Negeri Banten, Kota Serang. Saat itu, masyarakat Baduy meminta Gubernur Wahidin Halim membuat perda tentang desa adat. "Kami harap ada payung hukum terkait desa adat. Kami mohon Desa Kanekes diperdakan," ujar Saidi Putra, jaro tanggungan, di hadapan gubernur. Anda dapat mengakses beritanya di bit.ly/AdatSebaBaduy.  Ada juga hoax tentang people power yang menggunakan video warga Tasikmalaya yang bergerak menuju Jakarta dengan berjalan kaki. Video itu di-posting akun Facebook Irman (fb.com/profile.php?id=100013888310212). "GERAKAN DAULAT RAKYAT JALAN KAKI KE JAKARTA DEMO 22 MEI KPU," tulisnya pada 19 Mei 2019.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/hoax-people-power-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Hoax people power. Gambar ini bukan terkait people power tapi gambar lawas terkait aksi jalan kaki menuju Jakarta untuk mengikuti kegiatan 212  &nbsp;  Padahal, video dengan durasi sekitar satu menit itu bukan barang baru dan tidak ada kaitannya dengan rencana aksi 22 Mei 2019. Video tersebut pernah diunggah channel YouTube Markas Alumni 212 pada 28 November 2018. Channel itu menyebut bahwa jalan kaki warga dilakukan dalam rangka Reuni 212. Mereka berjalan dari Tasikmalaya menuju Jakarta. Anda dapat melihat video itu di bit.ly/PesertaReuniTasik.   FAKTA GAMBAR 1: Foto tentang warga Dayak yang disebut bergerak ke Jakarta untuk melindungi KPU adalah hoax. Foto itu di-capture dari video acara Gawai Dayak ke-32 pada Mei 2017.  FAKTA GAMBAR 2: Foto masyarakat adat suku Baduy yang bersiap ke Jakarta untuk memprotes kecurangan pemilu juga hoax. Foto itu diambil saat acara Adat Seba Baduy 2019 di Museum Negeri Banten, Kota Serang.  FAKTA GAMBAR 3: Video masyarakat Tasikmalaya yang berjalan kaki menuju Jakarta merupakan rekaman peristiwa jelang Reuni 212 pada November 2018.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/hoax-people-power-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/hoax-people-power-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Aneka Hoax Pengerahan Massa Terkait People Power

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/moeldoko-ksp-folly.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Folly Akbar/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Folly Akbar/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Intelijen negara menggagalkan penyelundupan senjata api yang diduga akan digunakan untuk mengacaukan situasi pada 22 Mei 2019. Informasi itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.  "Intelijen kita telah menangkap upaya penyelundupan senjata, kita tangkap, ada senjata. Orangnya lagi diproses. Tujuannya pasti untuk mengacaukan situasi," ucap Moeldoko di kantornya, Jakarta pada Senin (20/5).  Diketahui, pada 22 Mei akan ada momentum pengumuman hasil Pemilu dan Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Serta, kabar adanya aksi massa yang akan menolak hasil Pilpres 2019 karena dianggap banyak kecurangan.  Moeldoko menjelaskan, pada aksi itu sngat mungkin muncul kekecauan, bisa saja dengan melakukan penembakan kepada kerumunan massa, akhirnya seolah-olah itu dianggap tembakan dari aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Itu menjadi pemicu kondisi chaos.  Ditegaskan Moeldoko, apa yang disampaikannya itu bukan untuk menakut-nakuti. Justru, dia ingin memberikan informasi yang sesungguhnya bahwa memang ada indikasi akan terjadi sesuatu yang dilakukan oleh kelompok tertentu.  "Sudah sering kita dengar kepolisian telah menangkap teroris dan dia mengaku akan memanfaatkan situasi pengumpulan massa ini menjadi target," lanjut mantan Panglima TNI ini.  Oleh karena itu, pihaknya mengimbau supaya masyarakat sebaiknya tidak perlu datang ke kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi rawan dan membahayakan pada 22 Mei nanti.  Sementara itu, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno meminta para pendukungnya untuk menunggu surat wasiat dari Prabowo Subianto.  Pesan itu disampaikan Sandiaga saat bertemu dengan seluruh relawan, simpul simpatisan dan emak-emak pendukung Prabowo-Sandi di SKA Co-ex, Pekanbaru, Riau, (18/5).  Ia meminta seluruh pendukung yang hadir untuk tetap bersabar menunggu hasil yang sebentar lagi diumumkan KPU. Ia juga meminta agar semuanya tetap berprasangka baik. Meski menurutnya ada kecurangan yang ditemukan, seluruh proses yang berjalan tetap harus melewati prosedur hukum.  "Emak-emak banyak yang galau, gak mau nonton TV. Jangan TV-nya disalahkan. Tetap berprasangka baik, banyak ditemui kecurangan terjadi di sini, kita harapkan mereka melakukan koreksi. Semua harus mengedepankan prosedur hukum," pesan Sandi.  Ia menegaskan, Prabowo Subianto akan memberikan arahan kepada seluruh pendukung jelang pengumuman resmi KPU 22 Mei 2019 mendatang. Arahan tersebut dikatakan Sandi sebagai surat wasiat dari sang sapres.  "Pak Prabowo akan mengeluarkan surat wasiat yang dimumkan sebelum 22 Mei. Kita tunggu saja arahan dari beliau, jangan khwatir, perjuangan belum berakhir," ujar Sandi.  Sandi meminta kepada seluruh pendukung untuk dapat menahan diri dan tidak berbuat anarkis. Apalagi saat ini sedang memasuki bulan suci Ramadan.  Ia juga menilai bahwa seluruh masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas dalam menyikapi persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan maupun setelah Pemilu 2019.

Jelang 22 Mei, Moeldoko Cerita Soal Senjata Selundupan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/prabowo-ke-Brunei-yes.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar Prabowo meninggalkan Indonesia jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 sempat menuai polemik. Namun informasi itu langsung diluruskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade.  Andre mengatakan, Prabowo dipastikan berada di Jakarta pada 22-28 Mei mendatang. “Jadi Prabowo tidak ke mana-mana ada di Jakarta saat penetapan pemilu,” kata Andre kepada JawaPos.com, Jakarta, Minggu (19/5).  Sebelumnya, calon presiden (capres) bernomor urut 02 itu memang sempat mengunjungi Brunei Darussalam. Catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan Prabowo meninggalkan Indonesia menuju Brunei pada Kamis lalu (16/5).  "Pak Prabowo pergi ke Bandar Seri Begawan (ibu kota Brunei, red) dari Halim Perdanakusuma pada 16 Mei," kata Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Sam Fernando yang dihubungi melalui layanan pesan, Minggu (19/5).  Sam menjelaskan, Prabowo pergi ke Brunei menggunakan pesawat pribadi 9H-NYC Embraer 190-Lineage 1000. Berdasar catatan imigrasi, Prabowo juga membawa rombongan.  “Kalau dari manifesnya ada 12 nama yang terdaftar bersama beliau (Prabowo, red),” sambung Sam.  Merujuk salinan manifes yang beredar, Prabowo pergi bersama ajudan pribadinya, Mohamad Rizki Irmansyah dan sejumlah petinggi Gerindra. Elite Gerindra yang menyertai Prabowo antara lain Sugiono (wakil ketua umum) M Harrifar Syafar (ketua DPP) dan Alvano Armi Sundah Kalalo (pengurus DPP).  Ada pula nama lain dalam rombongan Prabowo. Yakni, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ustad Ansufri Idrus Sambo, Wedi Kamaludin, Julius Indra Kurniawan, Julando Richard Mandey, Simon Aloysius Mantiri dan Frangel Hendra Pantouw.  Namun, Prabowo tak menginap di Brunei. Sebab, pada hari yang sama mantan Danjen Kopassus itu sudah meninggalkan negeri kesultanan di Pulau Kalimantan tersebut.  "Arrived (tiba di Bandara Halim, red) pada hari dan tanggal yang sama (16/5) sekitar jam 20.12 WIB,” kata Sam.

Prabowo ke Brunei Bersama 12 Orang, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Prabowo-Kecurangan-pemilu-joos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konstalasi politik mekin memanas, jelang waktu penetapan hasil rekapitulasi pemilu serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019. Hingga beredar kabar yang menyatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sudah kabur ke luar negeri.  Kabar bohong itu menyatakan, Prabowo kabur lantaran antisipasi adanya aksi people power pasca penetapan hasil pemilu. Padahal, kata ketua Ketua DPP Partai Gerindra Andre Rosiade memastikan Prabowo akan berada di Jakarta pada 22-28 Mei 2019.  "Prabowo di Jakarta saat penetapan pemilu," kata Andre ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Jakarta, Minggu (19/5).  Namun, Andre tak mengetahui secara pasti ihwal tempat Prabowo akan memantau penetapan hasil rekapitulasi suara pemilu 2019. Belum dipastikan apakah mantan Danjen Kopassus tersebut memantau di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan atau di tempat lainnya.  "Kemananya ogut (saya) belum tahu. Yang jelas ada di Jakarta," tegasnya.  Di sisi lain, calon legislator asal Sumbar itu meminta masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan secara berlebihan terkait kunjungan Prabowo ke Brunei Darusallam beberapa hari lalu. Andre bilang, saat itu Prabowo hanya melakukan kunjungan ke luar negeri.  Dia memastikan, kabar Prabowo hendak kabur ke luar negeri jelang penetapan hasil pemilu adalah fitnah. Sebaliknya, Andre juga menjamin Ketua Umumnya itu akan berada di Jakarta saat penetapan hasil kontestasi demokrasi lima tahunan tersebut.  "(Isu Prabowo kabur ke luar negeri) lebay. Itu hanya digoreng oleh tukang goreng aja, mau fitnah," pungkasnya.  Diketahui, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sampai kini masih menolak dengan proses pemilihan presiden yang dinilai penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).  Mulai dari persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai dengan pengerahan kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebutkan telah melanggar asas jurdil pemilu.  Meski mengetahui ada kecurangan, kubu Prabowo-Sandi menolak mengadukanya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, mereka pesimis MK akan mengabulkan proses hukum salam sengketa pemilu kali ini.  BPN Prabowo-Sandi hanya berharap kepada Bawaslu dapat melakukan tindakan terhadap pelaporan yang telah didaftarkan oleh elite tim BPN beberapa hari lalu. Di sisi lain, mereka juga akan mengawal proses rekapitulasi suara yang masih berlangsung di KPU.  &nbsp;

22 Mei, Gerindra Pastikan Prabowo Ada di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Andre-Rosiade.jpg" alt="Jubir BPN Andre Rosiade (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir BPN Andre Rosiade (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno angkat bicara mengenai adanya people power yang diduga bakal dilakukan pada 22 Mei 2019 ini. Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, pihaknya tidak pernah mengajak supaya masyarakat ikut aksi tersebut. Bahkan Andre menegaskan BPN menjamin tidak akan mengerahkan massa.  "Pertanyaan saya yang mengerahkan siapa?, BPN jelas konstitusional BPN itu konstitusional, tidak ada BPN yang mau mengerahkan massa," ujar Andre dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (18/5).  Andre mengaku, BPN tidak pernah melarang pendukungnya ikut dalam aksi tersebut. Karena kebebasan bersuara adalah ‎hak setiap individu. Pada intinya BPN tidak akan mengerahkan massa.  "Kalau rakyat ingin datang, ingin berkumpul, menunggu hasil, itu hak masyarakat," katanya.  Terpisah, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto berharap usai Pilpres ini masyarakat untuk menjaga kedamaian. Sehingga tidak perlu ada aksi massa pada 22 Mei mendatang.  "Mari kita jaga suasana yang kondusif untuk tidak ada gerakan yang menghasut, memprovokasi. Karena mereka akan berhadapan dengan kekuatan rakyat," kata Hasto.  Kemudian BPN yang menolak dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Sekretaris Jenderal PDIP ini mengatakan itu menunjukan sikap yang dewasa BPN. Sehingga menjadi catatan kelam dalam demokrasi di Indonesia.  "Itu sikap yang tidak dewasa karena akan menjadi catatan kelam di dalam tradisi demokrasi," ungkapnya.  Menurut Hasto dari informasi yang ia dapat, 92 persen masyarakat telah legawa menerima apapun hasil dari penghitungan Pilpres ini. Sehingga apabila ada yang merasa tidak puas. Maka tidak menghomati suara yang telah diberikan rakyat di Pilpres 2019 ini.  "Jadi masyarakat akan menerima apapun hasilnya. Meskipun mereka tidak memilih pasangan capres dan cawapres di Pilpres yang didukungnya," pungkasnya.

BPN Tegaskan Tidak Akan Kerahkan Massa Lakukan Aksi People Power

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/moeldoko-baru.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia tidak menginginkan adanya people power pada 22 Mei nanti. Pasalnya, masyarakat sangat mengingikan situasi aman dan damai.  ‎"Masyarakat idak menginginkan gerakan people power yang pada akhirnya merugikan semuanya," ujar Moeldoko di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Jumat (17/5).  Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, ada upaya sistematis yang akan memanfaatkan situasi jika sampai terjadi pengumpulan massa. Untuk itu, Moeldoko mengibau kepada kepada masyarakat di tanggal 22 Mei ini tidak perlu datang ke Ibu Kota.  "Karena pada akhirnya digunakan sebagai tempat yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu itu. Semuanya akan rugi," katanya.  Moeldoko itu huga membantah, bahwa skenario 22 Mei itu sengaja dibuat oleh pemerintah. Menurutnya, itu sengaja dibuat oleh kelompok tertentu.  "Ngapain jauh-jauh dari luar kota ke Jakarta tahu-tahu menghadapi sebuah musibah. Ini bukan skenario yang kita buat. Sama sekali bukan. Ini skenario yang disiapkan kelompok tertentu. Saya harus tegas dan clear," tambahnya.  Sementara itu, terkait adanya aparat keamanan yang sudah bersiaga dengan meyiapkan penembak jitu untuk berjaga-jaga apabila ada people power, menurut Moeldoko itu adalah hoaks.  "Saya ingin tegaskan, tidak ada sniper. Supaya paham agar tidak digoreng jadi berita yang merugikan pemerintah," tegasnya.  ‎Sementara itu, Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin juga berharap tidak ada gerakan people power saat penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU tersebut. Menurut dia, semua pihak perlu menjaga kedamaian dan keterangan usai Pemilu 2019 ini.  "Saya harap tidak terjadi itu (people power). Ini demi menjaga negara kita demi keutuhan bangsa, keamanan, ketenteraman," kata Ma'ruf.  Ma'ruf juga mengatakan, persatuan Indonesia harus dikedepankan. Karena Pilpres ini hanyalah kepentingan sesaat. Sehingga jangan sampai kepentingan seaat ini malah merusak persatuan dan kesatuan.  "Kita harus berpikir bahwa menjaga negara mengutamakan negara dan bangsa harus lebih kita utamakan daripada kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan sesaat," ungkapnya.  Selain itu, Ma'ruf Amin juga mengimbau kepada elite politik tidak membuat gaduh. Apalagi membuat provokasi. Semuanya harus bisa menjaga kedamaian dan persatuan Indonesia.  "Kepada para tokoh nasional, tokoh agama, maupun negarawan, kita ajak supaya kita bersama-sama mengawal ini dan meredam supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat," ujarnya.  Ketua Majelis Ulama Indonesuia (MUI) nonaktif ini juga berharap ada pihak-pihak yang tidak menerima hasil Pemilu 2019 ini bisa menempuh jalur-jalur sesuai dengan konstitusi.  "Jadi yang sesuai jalur saja, jadi berjalan di atas relnya. Agar tidak terjadi disharmoni, berjalan sesuai aturan yang sudah disepakati dan harus diterima semuanya," pungkasnya.

Jelang 22 Mei, Moeldoko Buka-Bukaan Skenario People Power

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Rekapitulasi-Penghitungan-Suara-Manual-KPU.jpg" alt="Pekerja memotret layar rekapitulasi penghitungan suara melalui aplikasi Situng di KPU. (MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pekerja memotret layar rekapitulasi penghitungan suara melalui aplikasi Situng di KPU. (MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan tujuh poin pernyataan sikap menjelang penetapan Pemilu 2019 ini. Ini dikeluarkan supaya tidak ada gesekan yang berpotensi konfik.  Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, sebagai wadah berhimpun para ulama dan cendekiawan muslim. MUI memiliki tanggung jawab dalam menjaga, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari berbagai gerakan yang bisa mengancam kedaulatan NKRI.  Zainut mengatakan, sikap pertama adalah‎ mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk senantiasa menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  "Jadi dengan dilandasi semangat persaudaraan (ukhuwah) sejati sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalarn keagamaan dan kebangsaan," ujar Zainut dalam konfrensi pers di Kantor MUI, Jakarta, Jumat (17/5).  Sikap kedua, MUI mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi ajakan mengikuti dan melakukan gerakan people power. Karena hal tersebut akan membawa kerusakan yang sangat besar dan mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI.  Ketiga, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelesaikan tahapan Pemilu sesuai dengan amanat UU dengan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, transparan dan profesional.  "Sehingga semua pihak dapat menerima hasil Pemilu semai dengan pllihan dan aspirasi politiknya," katanya.  Keempat, MUI meminta kepada para peserta pemilu untuk menempuh jalur hukum apabila hasil di hajatan serentak itu ada kecurangan dan dugaan pelanggaran lainnya. Karena jalur hukum merupakan pilihan bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demoknsi dan konstitusi serta paling ringan tingkat mudaratnya.  Sikap kelima, Zainut mengatakan, MUI meminta kepada masing-masing pasangan calon untuk menaati kumitmen bersama yaitu enerima hasil Pemilu dengan semangat siap kalah dan siap menang.  "Bagi pasangan calon yang menang diminta untuk tidak mengungkapkan ekspresi kemenangan secara berlebihan, dan bagi pasangan yang kalah diminta untuk menerima dengan sabar dan lapang dada," ungkapnya.  Keenam, ujar Zainut, kepada elite pilitik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan media massa diharapkan dapat memerankan diri sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ikut serta membantu mendinginkan suasana agar proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan aman.  Terakhir, MUI berharap aparat kepolisian diminta untuk bertindak tegas. adil, transparan dan profesional. Penegakan hukum harus dilakukan kepada siapa pun tanpa membedakan status dan lnedudulan sosialnya.  "Sehingga masyarakat mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam munaikan hak-hak konstitusiunalnya," pungkasnya.

7 Sikap MUI Jelang Penetapan Pemenang Pilpres, Salah Satunya Soal People Power

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/fajar-anggap-seruan-people-power-amien-rais-hina-mk_m_.jpg" alt="Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dianggap masuk dalam kategori Contempt of Court dengan kata lain meremehkan martabat dan kehormatan sebuah lembaga peradilan." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dianggap masuk dalam kategori Contempt of Court dengan kata lain meremehkan martabat dan kehormatan sebuah lembaga peradilan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua ‎Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta istilah people power tidak perlu digunakan lagi. Pasalnya, penggunaan kata itu sudah dianggap sebagai upaya penggulingan kekuasan alias makar.  "Saya ingatkan, Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara people power, tetapi sekarang kami gunakan gerakan kedaultan rakyat. kami tidak ingin ada lagi yang ditangkap dengan kasus dugaan makar," ujar Amien di hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5).  Mantan Ketua MPR ini juga menuturkan, dengan mengganti istilah kedaulatan rakyat bisa meminimalisir berurusan dengan hukum. "Jadi sekarang, kami tidak gunakan people power. Namun gunakan kata kedaulatan rakyat," katanya.  Di tempat yang sama, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengganti istilah people power itu adalah bentuk sindiran dengan adanya orang yang diduga terkena kasus makar.  "Itu sebanarnya satire yang disampaikan Pak Amien. People power itu bukan sesuatu yang sebenarnya menakutkan," kata Dahnil.  Menurut Dahnil, people power adalah cara sah dalam proses berdemokrasi di Indonesia ini. Karena masyarakat diberikan haknya untuk mengemukakan pendapat.  Sehingga, lanjut Dahnil, istilah people power sebenarnya tidak perlu ada yang ditakuti. Karena itu hanya aksi masyarakat untuk menyuarakan adanya dugaan kecurangan di dalam hajatan Pemilu 2019 ini. ‎  "Jadi saya mau menyebutkan yang tidak boleh itu anarkisme, yang tidak boleh itu mengganti dasar negara, nah itu yang namanya makar," pungkasnya.

Amien Rais Setop Gunakan Istilah People Power

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Bamsoet-dan-Jokowi-Hendra-Eka.jpg" alt="Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo saat buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR, Jakarta, Senin (13/5/19). Buka puasa bersama dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Ketua MPR, Ketua DPD, menteri kabinet kerja dan sejumlah pejabat" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo saat buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR, Jakarta, Senin (13/5/19). Buka puasa bersama dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Ketua MPR, Ketua DPD, menteri kabinet kerja dan sejumlah pejabat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo melakukan buka bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa pimpinan lembaga pemerintah. Acara itu digelar di kediaman rumah dinas Jalan Widya Chandra, Jakarta, Senin (13/5).  ‎Dalam pidato sambutannya, politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, Indonesia telah menyelenggarakan perhelatan Pemilu 2019 dengan aman dan damai. Walaupun ada kesulitan-kesulitan, namun bisa dihadapi.  "Kita baru saja menyelesaikan pemilu yang sangat rumit dan berhasil. Kita selesaikan berkat kepemimpinan Bapak Jokowi," ujar Bamsoet di kediamannya Jalan Widya Chandra, Jakarta, Senin (13/5).  Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalaam aksi-aksi apa pun pada 22 Mei. Tujuannya agar tidak menganggu ketertiban. Karena pada tanggal tersebut berbarengan dengan peringatan Nuzulul Quran.  "Kita semua berharap di tanggal keramat itu tidak ada aksi-aksi yang menganggu ketertiban umum," katanya.  ‎Selain itu, Bamsoet juga mengajak semua pihak bisa menjaga kedamaian. Sekaligus berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang berencana menggulingkan pemerintahan yang sah alias makar. Itu semua demi menjaga kedamaian negeri ini.  Lebih lanjut, Bambang juga mengatakan, isu people power tidak tepat digunakan untuk menggulirkan aksi massa itu. Pasalnya, tidak ada kepentingan yang memaksa.  "Kita lihat Pak Jokowi senyumnya ramah. Tidak pasang muka kenceng. Jadi tidak ada alasan juga kita menggerakkan people power. Karena yang rugi adalah rakyat kita sendiri," ungkapnya.  Bamsoet juga mengajak semua elite politik, khusunya yang ada di parlemen untuk bisa memberikan contoh yang baik pada pubik. Jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia.  "Karena kalau kita ribut yang rugi rakyat kita sendiri.‎ Jadi kalau ada keributan yang salah adalah kita, pemimpin bangsa ini," pungkasnya.

Soal People Power 22 Mei, Bamsoet: Pak Jokowi Tak Pasang Muka Kenceng

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#people power

Berita Terkini