<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/Joint-Press-Corps-2-3782939208.jpg" alt="Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae In didakwa atas dugaan penyuapan. (Joint Press Corps)" width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae In didakwa atas dugaan penyuapan. (Joint Press Corps)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaksa mengatakan pada hari Kamis (24/4), bahwa mereka telah mendakwa mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae In atas tuduhan penyuapan. Penyuapan yang didakwakan kepada Moon Jae In, sehubungan dengan tuduhan memfasilitasi pekerjaan mantan menantunya di sebuah maskapai penerbangan. Dilansir dari Korea Times, Moon Jae In yang menjabat sebagai presiden dari tahun 2017 hingga 2022, didakwa melakukan korupsi. Sementara mantan anggota parlemen Lee Sang Jik, yang mendirikan maskapai berbiaya rendah Thai Eastar Jet, didakwa melakukan penyuapan dan pelanggaran kepercayaan. Moon Jae In dan putrinya, Da Hye, dituduh menerima suap berupa gaji dan pembayaran lain untuk mantan suami Da Hye bermarga Seo, oleh maskapai penerbangan. Seo diangkat menjadi direktur eksekutif maskapai tersebut pada tahun 2018 setelah Lee, yang mendirikan maskapai tersebut, diangkat menjadi kepala Badan UKM dan startup Korea. Jaksa menduga pengangkatan Lee, dilakukan sebagai imbalan atas perekrutan Seo di maskapai penerbangan tersebut. Ditambah dengan fakta di mana kurangnya pengalaman Seo, di industri penerbangan saat itu. Moon Jae In diduga telah berhenti memberikan dukungan keuangan kepada keluarga putrinya setelah Seo dipekerjakan. Jaksa menganggap sekitar 223 juta won atau setara dengan Rp2,6 miliar dalam gaji dan kompensasi lain, yang dibayarkan oleh maskapai kepada Seo dan Da Hye sebagai suap kepada mantan presiden. (*)

Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae In didakwa atas dugaan suap untuk mantan menantunya yang bermarga Seo.

Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae In Didakwa atas Dugaan Penyuapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/IMG_20231026_213707-2032125514.jpg" alt="Ilustrasi suap." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suap.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan seorang tersangka berinisial K alias R dalam perkara dugaan penyuapan terhadap seorang oknum jaksa berinisial SH. Tersangka diamankan Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Bambang Heripurwanto mengatakan, K diamankan di kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (25/10) malam. Selain dia, saat itu turut diamankan M yang tak lain adalah istrinya. &rdquo;Keduanya diamankan setelah dipanggil dalam penyidikan dugaan korupsi penyalahgunaan jabatan atau penerimaan hadiah atau sesuatu atau janji oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait penanganan perkara narkotika atas terdakwa bernama Fauzan Afriansyah yang proses penuntutan dilaksanakan Kejaksaan Negeri Bengkalis,&rdquo; kata Bambang Heripurwanto seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, K aktif berkomunikasi mewakili Fauzan Afriansyah dan menjadi perantara suap kepada Jaksa SH melalui suaminya, Bayu. K juga disinyalir sebagai&nbsp;perantara pengiriman uang kepada Bayu melalui rekening temannya sebesar Rp 299.900.000 pada awal Maret. Fauzan merupakan pesakitan kasus narkotika yang ditangani Jaksa SH saat persidangannya bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis. Sedangkan Bayu adalah anggota Polri berpangkat Bripka yang tak lain adalah suami SH. Setelah keduanya diamankan, sepasang suami istri itu diperiksa sebagai saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, tim penyidik melakukan ekspos berdasar alat bukti yang ada. &rdquo;Maka status saksi K alias R pada hari itu dinaikkan dari saksi menjadi tersangka,&rdquo; ujar Bambang. Pada&nbsp;hari yang sama, lanjut Bambang, mulai dilakukan penahanan berdasar Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Tanggal 25 Oktober 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. &rdquo;Untuk saksi M yang merupakan istri K alias R sampai saat ini statusnya masih sebagai saksi karena yang aktif melakukan komunikasi dan perantara uang adalah tersangka K alias R,&rdquo; sebut Bambang. Sehari setelah penangkapan, tersangka K alias R diterbangkan dari Bandara Halim Perdanakusuma,&nbsp;Jakarta, ke Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Sesampai di Kota Bertuah, dia langsung dibawa ke kantor Kejati Riau untuk diperiksa intensif dan diperiksa kesehatannya. &rdquo;Penyidik melanjutkan penahanan kepada tersangka K alias R di Rutan Kelas I Pekanbaru,&rdquo; ucap Bambang. &nbsp;

Kejati Riau tetapkan seorang tersangka kasus dugaan penyuapan terhadap seorang oknum jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bengkalis

Kejati Riau Tetapkan Tersangka Kasus Penyuapan Terhadap Oknum Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/02/WhatsApp-Image-2023-07-02-at-150748-2292866926.jpg" alt="Penumpang kereta api di Daop 8 Surabaya." width="100%">
<figcaption>Penumpang kereta api di Daop 8 Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Jakarta, Direktur Utama PT KA Properti Manajemen (KAPM) periode Juli 2020 - Januari 2023 Yoseph Ibrahim dan "Vice President" PT KAPM Parjono didakwa menyuap dua orang pejabat di Direktorat Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan sebesar Rp1,125 miliar terkait pekerjaan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun anggaran 2022, dikutip dari Antara (3/7). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011708694/kai-raih-tiga-rekor-muri-berkat-produksi-miniatur-lokomotif-uap-bersejarah-sepanjang-6-meter">KAI Raih Tiga Rekor MURI Berkat Produksi Miniatur Lokomotif Uap Bersejarah Sepanjang 6 Meter</a> "Terdakwa I Yoseph Ibrahim selaku Direktur Utama PT KAPM dan terdakwa II Parjono selaku Vice President (VP) PT KAPM memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp1,125 miliar kepada Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Fadliansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4 di Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Andi Ginanjar di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (3/7), dikutip dari Antara. Tujuannya adalah agar Harno Trimadi dan Fadliansyah mengatur paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa Sumatra Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub agar dimenangkan oleh PT KAPM. PT KAPM adalah anak perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dengan kegiatan usaha di bidang properti dan konstruksi yang khususnya berhubungan dengan perkeretaapian. Yoseph Ibrahim menjadi dirut sedangkan proyek-proyek di PT. KAPM menjadi ruang lingkup Direktur Operasi Afif Rusmiyadi yang membawahi 4 VP termasuk yaitu VP Jalan, Rel dan Jembatan yang dijabat oleh Parjono. Pada 2021, PT KAPM mendapatkan pekerjaan penanganan bencana alam yaitu adanya banjir di lemah abang dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Namun pekerjaan tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan anggaran PT KAPM dahulu dan setelah pekerjaan selesai realisasi anggaran adalah sebesar Rp5,2 miliar. Parjono lalu menagih ke Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub atas pekerjaan penanganan bencana alam itu namun sampai menjelang akhir 2021, Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tidak juga melunasinya. Pada awal 2022, Yoseph Ibrahim, Parjono dan Direktur Keuangan PT KAPM Riki Jayaprawira Suwarna menemui Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi untuk menanyakan pembayaran. Harno lalu menginformasikan bahwa pada 2022 akan ada proyek pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera yang nantinya pekerjaan tersebut akan diberikan ke PT KAPM. Harno lalu mengarahkan kedua terdakwa untuk berkoordinasi dengan PPK proyek. Harno lalu meminta Fadliansyah untuk memenangkan PT KAPM pada pekerjaan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera TA 2022 senilai Rp20 miliar. Fadliansyah meminta stafnya untuk membantu PT KAPM dalam mempersiapkan dokumen spesifikasi teknis agar memenuhi persyaratan pengadaan. Parjono juga meminta penyesuaian terhadap dokumen pengadaan bersifat teknis yang tidak bisa dipenuhi supaya disesuaikan dengan spesifikasi alat milik PT KAPM. Selain itu Fadliansyah juga mengarahkan Pokja untuk membuat syarat khusus lelang yaitu terkait dengan spesifikasi beton harus dari Wika Beton karena PT KAPM sudah mendapat dukungan dari PT Wika Sarana. Hasil lelang, PT KAPM memenangkan kontrak pekerjaan "Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera" dengan nilai kontrak sebesar Rp20.752.776.802. Saat penandatangan kontrak April 2022, Parjono menemui Fadliansyah dan bertanya berapa "fee" yang harus dibayarkan PT KAPM atas tender itu. Fadliansyah menyampaikan "commitment fee" adalah sebesar 5 persen dari nilai kontrak. Parjono lalu menyampaikan kepada Yoseph Ibrahim cara untuk memenuhi "fee" adalah dengan menggunakan margin antara harga yang dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan harga yang didapatkan dari lapangan sesuai kenyataan dan Parjono menyetujuinya. Pada Mei - Desember 2022, Parjono atas persetujuan Yoseph Ibrahim merealisasikan uang "fee" seluruhnya sebesar Rp1 miliar kepada Harno Trimadi dan Fadliansyah secara bertahap sebanyak 6 kali dalam bentuk tunai melalui Staf Direktorat Prasarana DJKA bernama Muhammad Ilman alias Idrus maupun secara langsung kepada Fadliansyah. "Setelah penyerahan 'commitment fee' tersebut, terdakwa II Parjono melaporkannya kepada terdakwa I Yoseph Ibrahim," tambah jaksa. Selain pemberian "fee" Rp1 miliar tersebut, Parjono atas persetujuan Yoseph juga memberikan sebesar Rp125 juta dengan rincian Rp25 juta diberikan kepada Fadliansyah untuk pembayaran uang akomodasi hotel dalam rangka audit Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenhub pada Maret 2023 dan sebesar Rp100 juta kepada Fadliansyah untuk dibagikan kepada pegawai honorer, pegawai kebersihan, sekuriti Direktorat Prasarana sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) namun batal dibagikan oleh Fadliansyah karena tertangkap tangan oleh KPK pada 11 April 2023. Selain pemberian kepada Harno Trimadi dan Fadliansyag, Parjono atas persetujuan Yoseph Ibrahim juga memberikan uang seluruhnya sejumlah Rp240 juta dengan rincian kepada Hamdan sejumlah Rp40 juta; kepada Ketua Pokja Pengadaan pekerjaan 6 - Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera TA 2022 Edi Purnomo sejumlah Rp100 juta; dan kepada Ketua Pokja Pengadaan Penanganan Perlintasan Sebidang Pada Jalur KA di Wilayah Jawa dan Sumatera TA 2023 Budi Prasetyo sebesar Rp100 juta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011234587/kpk-akui-mentan-syahrul-yasin-limpo-terseret-kasus-dugaan-suap-jual-beli-jabatan">KPK Akui Mentan Syahrul Yasin Limpo Terseret Kasus Dugaan Suap Jual Beli Jabatan</a> Para terdakwa didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)&nbsp;

Dirut PT KAPM Yoseph Ibrahim dan "Vice President" PT KAPM Parjono didakwa menyuap dua orang pejabat di Kemenhub sebesar Rp1,125 miliar.

Dirut Anak Perusahaan KAI Didakwa Suap Pejabat Kemenhub Rp1,125 Miliar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/brigita-manohara-di-kpk-828353420.jpg" alt="Presenter televisi Brigita Purnawati Manohara usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/6)." width="100%">
<figcaption>Presenter televisi Brigita Purnawati Manohara usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/6).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Presenter televisi Brigita Purnawati Manohara telah menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati nonaktif Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. Brigita mengaku dicecar 18 pertanyaan oleh tim penyidik KPK "Jadi saya diperiksa, dipanggil penyidik untuk tersangka RHP atas dugaan TPPU. Saya diperiksa ditanyai 18 pertanyaan, dan untuk materinya bisa langsung tanya ke penyidik ya teman-teman," kata Brigita usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/6). Brigita mengakui dirinya ditelisik tim penyidik KPK terkait dugaan TPPU yang dilakukan Ricky Ham Pagawak. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali, setelah sebelumnya Brigita menjalani pemeriksaan pada Juli 2022 lalu. "Jadi kalau kemarin itu (Juli 2022) kan pemeriksaannya hanya tindak pidana korupsi, sekarang itu tindak pidana pencucian uang. Jadi ada dua tindak pidana berbeda, yang nanti didakwakan sama tersangka RHP," ucap Brigita. Brigita mengonfirmasikan bahwa pertanyaan penyidik KPK tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Ia pun menyatakan telah menyerahkan uang tersebut kepada penyidik KPK beberapa waktu lalu. "Sudah dikembalikan, Rp 480 juta itu adalah uang dan juga mobil yang pernah saya terima dan itu diduga hasil pidana dari tersangka RHP," ujar Brigita. KPK sebelumnya telah menahan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. Upaya paksa penahanan ini dilakukan setelah KPK berhasil menangkap Ricky yang sebelumnya masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Ricky Ham Pagawak merupakan tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ricky yang berstatus buron selama tujuh bulan itu sebelumnya ditangkap KPK di Abepura, Jayapura, Minggu (19/2). Penangkapan itu turut melibatkan tim kepolisian dari Polda Papua. Jeratan hukum terhadap Ricky sejauh ini terkait dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmatinya diduga sebesar Rp 200 miliar. KPK pun memastikan mendalami dalam proses penyidikan. Ricky Ham disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana&nbsp; Pencucian Uang. Sementara itu, tiga penyuap Ricky Ham sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Mereka yakni Direktur PT Solata Sukses Membangun, Marten Toding; Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang; Direktur Utama PT Bina Karya Raya/Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Simon Pampang. (*)

Presenter televisi Brigita Purnawati Manohara telah menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap dan TPPU

Brigita Akui Terima Uang Rp 480 Juta Hasil Korupsi Bupati Nonaktif Memberamo Tengah   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/JKT-1-KPK-RIKSA-LUKAS-ENEMBE-1-FED-5.jpg" alt="Tersangka Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/1/2023). Penyidik KPK kembali memeriksa Lukas Enembe sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua. FOTO : FEDRIK TA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/1/2023). Penyidik KPK kembali memeriksa Lukas Enembe sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua. FOTO : FEDRIK TA</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Papua Lukas Enembe (LE) hingga 12 April 2023. "Tersangka LE masih dilakukan penahanan oleh tim penyidik untuk 30 hari ke depan dimulai 14 Maret 2023 sampai 12 April 2023 di Rutan KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat. Ali menerangkan perpanjangan masa penahanan terhadap gubernur nonaktif Papua itu dilakukan berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Lebih lanjut dia mengatakan perpanjangan masa penahanan dilakukan dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan. Hingga saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka dalam rangkaian kasus Lukas Enembe, yakni Lukas Enembe dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka (RL) sebagai penyuap LE. Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua, yakni proyek multiyears atau tahun jamak peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14,8 miliar, proyek tahun jamak rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar, serta proyek tahun jamak penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12,9 miliar. KPK menduga Lukas Enembe telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya di mana berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp 10 miliar. Selain memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti terkait tindak pidana korupsi dan gratifikasi, penyidik KPK saat ini juga melakukan penyidikan terhadap aset-aset yang diduga hasil korupsi milik Enembe. (*)

KPK Perpanjang Masa Penahanan Lukas Enembe sampai 12 April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Barang-Bukti-OTT-GUBERNUR-SULSEL-Dery-Rxidwansah-1.jpg" alt="Petugas menunjukkan barang bukti pada jumpa pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam OTT terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di l" width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukkan barang bukti pada jumpa pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam OTT terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di l</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) menyebutkan, perilaku suap masih menjadi modus utama pelaku usaha di Indonesia.  "Berdasarkan data perkara tindak pidana korupsi ditangani KPK yang melibatkan pelaku usaha, baik itu yang dilakukan pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagian besar perilaku korupsi dari pelaku usaha itu berupa penyuapan," kata Direktur AKBU KPK Aminudin dalam acara bertajuk "Directorship Program: No Corruption and No Gratification Sebagai Wujud Nilai Amanah IPC", yang diselenggarakan oleh Indonesia Port Corporation (IPC) atau PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, di salah satu hotel di Jakarta, Jumat (16/4), dikutip dari Antara.  Berdasarkan data tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sejak 2004 sampai Desember 2020 tercatat total 1.071 perkara terdiri atas perilaku penyuapan sebanyak 704 perkara, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 224 perkara, penyalahgunaan anggaran 48 perkara, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 36 perkara, perizinan 23 perkara, pemerasan 26 perkara, dan merintangi proses penindakan KPK 10 perkara.  Aminudin mengatakan, sesuai Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas mereka.  Sementara, kata dia, pada Pasal 12B ayat 2 pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.  "Suap merupakan tindak pidana bagi pemberi maupun penerima tetapi sanksi hukum tidak berlaku jika penerima melaporkan kepada KPK," ujar Aminudin.  Ia juga mengingatkan terkait pertanggungjawaban pidana korupsi oleh korporasi atau pelaku usaha, sejak lebih lebih empat tahun lalu sudah terbit Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.  Oleh karena itu, ucap dia, KPK mendorong pelaku usaha mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) yang diadakan oleh KPK, serta mengaplikasikan sistem manajemen antisuap di internal perusahaan dengan menggunakan prinsip ISO 37001 atau mengikuti pedoman KPK dalam Panduan Pencegahan Korupsi (CEK) untuk dunia usaha.  Sementara saat membuka acara, Direktur Utama Indonesia Port Corporation (IPC) atau PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Arif Suhartono menegaskan, pihaknya selalu berusaha agar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tak ada aturan yang ditabrak.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/04/2021/penyuap-edhy-prabowo-senang-keinginannya-menjadi-jc-dikabulkan-kpk/">Penyuap Edhy Prabowo Senang Keinginannya Menjadi JC Dikabulkan KPK</a>  "Kami ingin berperan lebih banyak dalam perbaikan sistem logistik di Indonesia. Dalam setiap proses harus melalui aturan yang benar. Kami harus menerapkan 'Good Corporate Governance' (GCG) secara tepat. Di sini lah pentingnya berkomunikasi dan meminta masukan dari KPK sehingga apa yang kami lakukan meskipun tujuannya baik bila ada proses yang tak baik hasilnya akan tak baik," tutur Arif.  Sedangkan Komisaris Utama IPC Moermahadi Soerja Djanegara meminta semua jajaran PT Pelindo II untuk mencegah korupsi dan kecurangan atau "fraud" di internal perusahaannya dengan komitmen semua pemangku-kepentingan PT Pelindo II.

KPK: Suap Masih jadi Modus Utama Pelaku Usaha di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/prasetijo-utomo.jpg" alt="Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Sumut Pos)" width="100%">
<figcaption>Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Sumut Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Majelis Hakim Muhammad Sirad menegur keras Brigjen Pol Prasetijo Utomo saat menjalani sidang pembuatan surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra. Prasetijo merupakan salah satu terdakwa yang terseret dalam kasus tersebut.  Meski berstatus terdakwa, Prasetijo masih mengenakan seragam kepolisian dengan bintang satu di pundaknya. Prasetijo dihadirkan secara daring dalam persidangan tersebut.  "Punya pengalaman tidak pernah seperti ini terdakwa, jadi diharapkan saudara terdakwa hari ini diberi toleransi. Diharapkan hari berikutnya persidangan kita saudara dalam pakaian yang tidak dengan jabatan, pakaian jabatan," kata Hakim Sirad di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10) hari ini.  Sirad menegaskan, ketika menjalani persidangan, Prasetijo tidak diperbolehkan mengenakan seragam kepolisian. Dia menyebuat semua sama rata di mata hukum.  "Karena semua warga negara Indonesia sama kedudukannya dalam hukum. Sehingga di depan persidangan diharapkan untuk berpakaian seperti yang lainnya," tegas Hakim Sirad.  Brigjen Prasetijo Utomo didakwa membantu membuat surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra. Prasetijo Utomo disebut mencoret nama Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dalam kasus surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra. Sebab, mekanisme pembuatan surat jalan seharusnya ditandatangi oleh Komjen Listyo selaku pimpinan Bareskrim Polri.  "Untuk pejabat yang menandatangani sebelumnya tertulis Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dicoret dan diganti menjadi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS termasuk nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dicoret dan diganti menjadi nama saksi Brigjen Prasetijo Utomo dan pada bagian tembusan dicoret atau tidak perlu dicantumkan tembusan," kata jaksa penuntut umum (JPU) Yeni Trimulyani di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10).  Keterlibatan Brigjen Prasetijo dalam perkara surat jalan palsu Djoko Tjandra bermula saat Anita Kolopaking yang saat itu sebagai kuasa hukum Djoko Tjandra mengurus upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Djoko Tjandra selaku pihak pemohon diwajibkan hadir untuk mendaftarkan PK tersebut.  Namun, Djoko Tjandra masih berstatus daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus hak tagih (cessie) Bank Bali. Djoko Tjandra buron ke luar negeri atau sedang berada di Malaysia.  Anita dikenalkan dengan Brigjen Prasetijo melalui teman dekat Djoko Tjandra, Tommy Sumadi. Selanjutnya, Brigjen Prasetijo lantas mengutus anggotanya, Dody Jaya selaku Kaur TU Ro Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk membuat surat jalan ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan keperluan bisnis tambang.  "Namun di dalam surat jalan tersebut saksi Brigjen Prasetijo Utomo memerintahkan saksi Dody Jaya agar mencantumkan keperluan tersebut diganti menjadi monitoring pandemi di Pontianak dan wilayah sekitarnya," ujar jaksa.  Jaksa menegaskan, surat jalan tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Naskah Dinas dan Data Persuratan Dinas di Lingkungan Polri. Namun, Brigjen Prasetijo tetap mengutus bawahannya agar tetap melakukan revisi surat.  Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WVhxwq4qKbw&amp;ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Brigjen Prasetijo Dimarahi karena Jalani Sidang Pakai Seragam Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waduh-mantan-presiden-ini-dituntut-30-tahun-penjara_m_191974.jpeg" alt="Mantan Presiden Korsel" width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden Korsel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa menuntut hukuman penjara 30 tahun untuk mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun Hye atas dugaan penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi. Seperti dilansir The Guardian Selasa, (27/2), Park tidak menghadiri persidangan di mana jaksa juga menuntut denda KRW 118,5 miliar. Jaksa mengatakan, Park tidak menunjukkan penyesalan karena melanggar hukum konstitusional dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan negara. "Sebuah hukuman keras oleh pengadilan diperlukan untuk mengirim pesan kepada publik dan politisi bahwa sejarah tragis tidak boleh diulang," kata Jaksa Penuntut, Han Dong Hoon di pengadilan. Jika pengadilan menganggapnya bersalah, Park akan menjadi presiden Korsel ketiga yang dihukum. Presiden lainnya yang dihukum adalah mantan jenderal militer yang terlibat dalam kudeta 1979 dan pembantaian sipil tahun 1980. Park memboikot persidangan di pengadilan pusat Seoul sejak Oktober sebagai bentuk protes untuk memperpanjang penahanannya enam bulan lagi. Pengacara Park kemudian mengundurkan diri secara masal dan dia dilaporkan menolak bertemu dengan pengacara yang ditunjuk negara yang sejak saat itu membela Park di pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan lain untuk memanggilnya jika dia menolak. Jika dia dinyatakan bersalah, tim pembelanya diharapkan langsung mengajukan banding karena Park terus membantah melakukan kesalahan yang dituduhkan padanya. Park secara resmi ditangkap pada Maret tahun lalu di tengah tuduhan bahwa dia berkolusi dengan teman lama untuk mengambil puluhan juta dolar dari perusahaan-perusahaan dengan sogokan dan pemerasan. Pengadilan telah memberikan vonis pada teman Park, Choi Soon Sil dengan hukuman 20 tahun penjara awal bulan ini. Presiden Korea Selatan Moon Jae In mengatakan, ia tidak akan menggunakan kekuatannya untuk memaafkan Park.

Waduh, Mantan Presiden Ini Dituntut 30 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/saksi-suap-komisi-b-dprd-jatim-sebut-upeti-sudah-biasa_m_155420.jpeg" alt="SAKSI MAHKOTA: Rohayati menjadi saksi bagi Bambang Heriyanto dan Anang Basuki Rahmat dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya." width="100%">
<figcaption>SAKSI MAHKOTA: Rohayati menjadi saksi bagi Bambang Heriyanto dan Anang Basuki Rahmat dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Penyuapan di Komisi B DPRD Jatim ternyata berlangsung sejak lama. Bahkan, praktik haram tersebut sudah menjadi kebiasaan. Hal itu terungkap saat sidang lanjutan Senin (4/9) dugaan suap kepada Muhammad Basuki serta M. Ka&rsquo;bil Mubarok selaku ketua dan wakil ketua Komisi B DPRD Jatim. Tiga terdakwa didatangkan dengan peran yang berbeda. Kepala Dinas (Kadis) Peternakan Jatim nonaktif Rohayati dipanggil sebagai saksi mahkota dari dua terdakwa lainnya. Yakni, Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan/DPKP Jatim nonaktif) dan ajudannya, Anang Basuki Rahmat. Selain Rohayati, jaksa penuntut umum (JPU) memanggil Sekretaris DPKP Jatim Muhammad Istijab dan Kepala Bidang Tanaman Pangan DPKP Nur Falaqi. Sayang, nama terakhir meninggal 23 Agustus lalu. Jadi, JPU meminta agar keterangannya hanya dibacakan. &rsquo;&rsquo;Meski belum diambil sumpah, kami mohon keterangannya dibacakan saja,&rsquo;&rsquo; ujar Budi Nugraha, ketua tim JPU. Meski disidang lebih dulu dan bersama-sama, Bambang serta Anang tampak tenang. Bahkan, Bambang tak henti-hentinya mengumbar senyum. Sebelum sidang, Anang juga terlihat bersenda gurau dengan koleganya di DPKP yang datang untuk memberikan support. Dalam keterangannya, Rohayati mengakui bahwa dirinya sering menjadi tempat curhat Bambang. Keluhan itu berkaitan dengan permintaan uang oleh Komisi B DPRD Jatim. Rohayati masih ingat, sebelum rapat paripurna Maret lalu, Bambang tiba-tiba meneleponnya. &rsquo;&rsquo;Pak Bambang mengeluh karena terus ditagih oleh komisi B,&rdquo; ujar Rohayati. Mantan sekretaris Dinas Peternakan Jatim tersebut menyatakan, keluhan Bambang bukan hanya itu. Sekitar Mei lalu, Bambang berkeluh kesah terkait tenggat waktu penyerahan setoran kedua ke komisi B. Dia terus ditagih. Selain itu, dia dipersulit saat hearing. &rsquo;&rsquo;Tenggat akhir penyerahannya pada 22 Juni, sama dengan deadline yang diserahkan kepada saya,&rdquo; terangnya. Karena bernasib sama, Rohayati mengaku sempat berbalik curhat kepada Bambang. &rsquo;&rsquo;Saya ingin mundur saja,&rdquo; ucapnya. Sebab, bebannya terlalu berat. &rsquo;&rsquo;Baru dua bulan menjabat sudah diharuskan menyetor Rp 500 juta per tahun,&rdquo; keluhnya. Rohayati mengaku kali pertama dimintai uang oleh Ka&rsquo;bil pada Februari tahun ini. Tepatnya sebelum sidang hearing kedua. Saat itu, dia merasa terus diteror Ka&rsquo;bil. Baik melalui SMS maupun telepon. &rsquo;&rsquo;Katanya, ada ketetapan untuk memberikan dana tersebut sejak Kadis sebelumnya,&rdquo; ungkapnya. Rohayati sempat tidak percaya. Namun, sekretarisnya, Kusnoto, membenarkan adanya praktik tersebut. Nilainya mencapai Rp 500 juta untuk dinasnya. Kusnoto menjelaskan bahwa Maskur, Kadis peternakan sebelumnya yang menjabat sejak 2012, mengalami hal serupa. &rsquo;&rsquo;Karena Kusnoto ikut urunan,&rdquo; katanya. Bedanya, tahun ini, penyetorannya dibagi empat termin dalam setahun atau tiga bulan sekali. Namun, dia hanya mampu memberikan Rp 75 juta. Pada triwulan pertama, yang meminta adalah Ka&rsquo;bil. Kemudian, dilanjutkan Basuki di triwulan berikutnya. Sebelumnya, uang langsung diserahkan seluruhnya pada akhir atau awal tahun. Uang itu adalah hasil urunan Rohayati, sekretaris, dan para kepala bidang. Berupa uang pribadi, honor, perjalanan dinas, dan tunjangan. Bukan uang negara. &rsquo;&rsquo;Sudah nggak usah evaluasi, yang penting masuk dananya,&rsquo;&rsquo; ujar Rohayati, menirukan pernyataan Basuki. &rsquo;&rsquo;Padahal, saya sudah mengisi form evaluasi,&rsquo;&rsquo; lanjutnya. Senada dengan Rohayati, Istijab menyampaikan hal serupa. Dia menjadi orang yang sering menjadi tempat curhat Bambang. Bahkan, Wibowo Eko Putro, Kadis yang menjabat pada 2008&ndash;2016, mengeluhkan hal serupa. Nilainya tidak jauh berbeda. &rsquo;&rsquo;Ya berkisar Rp 600 juta itu,&rdquo; tuturnya. Karena merasa keberatan, Kadis selalu meminta bantuan kepada sekretaris, empat kepala bidang, dan delapan kepala UPT. Dia pun ikut urunan Rp 17,5 juta. Jumlah tersebut tidak dibebankan secara terang-terangan. &rsquo;&rsquo;Pak Bambang tidak menyebut angka, hanya karena memang sudah kebiasaan. Jadi, saya urunan segitu,&rdquo; urainya. Ketika ditanya tujuannya, Istijab menyatakan agar pihaknya tidak dipersulit saat hearing. Sebab, dia memiliki pengalaman buruk. Karena tidak menyetorkan uang, pria kelahiran 25 Mei 1960 itu sempat diusir dari hearing. Rochmad, ketua majelis hakim, kemudian menunda sidang selama sepekan. Agendanya masih sama, yaitu mendengar keterangan saksi.

Saksi Suap Komisi B DPRD Jatim Sebut Upeti Sudah Biasa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyuapan

Berita Terkini