<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/1000045275-1927874134.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Rivan Awal Lingga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Rivan Awal Lingga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang Rp 479,1 miliar dari PT Darmex Plantations. Uang ini diduga hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait korupsi di PT Duta Palma Group. Uang tersebut rencananya akan dikirim ke Hong Kong melalui jasa perbankan oleh dua anak usaha, PT Delimuda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa. Uang itu ditemukan disimpan di rekening titipan Kejaksaan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni merasa senang atas penyitaan ini. Dia berharap Kejagung bisa terus memaksimalkan penyitaan aset tersangka korupsi. &ldquo;Apresiasi Kejagung yang jeli dalam menyita aset kejahatan korupsi sampai ratusan miliar ini. Kalau sebulan ada dua kali saja penyitaan seperti ini, sudah lumayan besar pemasukan buat negara. Jadi kalau menurut saya, sering-seringlah para penegak hukum melakukan penyitaan begini,&rdquo; ujar Sahroni, Senin (12/5). Ke depannya, Sahroni meminta Kejagung untuk fokus dalam mengembalikan kerugian negara, terutama dari kasus-kasus korupsi kelas kakap. Sebab, telah merugikan negara sangat besar. &ldquo;Apalagi kejahatan korporasi yang selalu menimbulkan kerugian fantastis bagi negara. Maka penyitaan asetnya juga harus bisa fantastis," imbuhnya. Politikus Partai NasDem itu menilai, penyitaan aset seperti ini harus dilakukan. Sebab, akan mengembalikan uang negara, meskipun tidak seluruhnya. "Jadi selain pidana badan bagi para pelaku, Kejagung harus bisa follow the money untuk tutupi kerugian negara yang ditimbulkan. Itu baru top,&rdquo; tutup Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni merasa senang atas penyitaan ini. Dia berharap Kejagung bisa terus memaksimalkannya.

Kejagung Sita Rp 479 Miliar di Korupsi PT Duta Palma, Sahroni: Top! Makin Banyak Duit Negara Balik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/menkeu-3267745987.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap realisasi perolehan aset dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) eks Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bisa mencapai 50 persen dari target, sebelum masa tugas Satuan Tugas BLBI berakhir pada Desember 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01705291/lima-alasan-masyarakat-indonesia-memilih-beli-ponsel-baru">Lima Alasan Masyarakat Indonesia Memilih Beli Ponsel Baru</a> "Saya harap nanti bisa 50 persen dari target Rp110 triliun atau di atas 50 persen sebelum penutupan BLBI ini. Biasanya menjelang akhir lebih digencarkan," ucap Sri Mulyani dalam acara Serah Terima Aset Eks BLBI di Jakarta, Selasa. Hingga saat ini, Satgas BLBI telah mencatatkan perolehan aset dan PNBP dengan jumlah aset seluas 3.980,62 hektare dan estimasi nilai Rp30,66 triliun. Menkeu menuturkan sebanyak 42 bidang aset tanah seluas 226,8 hektare (Ha) dan bangunan seluas 1,51 Ha diserahterimakan pada hari ini kepada kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (pemda) senilai Rp1,85 triliun. Saat ini, kinerja Satgas BLBI sedang meningkat dalam hal pemulihan aset eks BLBI, sehingga dirinya pun meminta agar tim pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bisa memperpanjang masa tugas Satgas BLBI. Satgas BLBI dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tanggal 6 April 2021. Masa tugas Satgas tersebut akan berakhir pada Desember 2023. Menurut Sri Mulyani, salah satu pendorong keberhasilan Satgas BLBI yakni kerja sama yang sangat baik dengan seluruh pihak dalam memperoleh kembali hak negara. "Ini merupakan salah satu bentuk hal bagaimana negara melindungi haknya di dalam rangka untuk mengembalikan hak tagih, serta salah satu bentuk untuk menjaga kepentingan negara Republik Indonesia," tuturnya. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh k/l dan pemda yang menerima berbagai aset eks BLBI tersebut bisa membangun dan memanfaatkannya seoptimal mungkin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01705290/naga-api-akui-permainan-fajri-tidak-normal">Naga Api Akui Permainan FajRi Tidak Normal</a> Dengan demikian, berbagai aset tersebut tidak terlantar dan tidak memiliki nilai, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Sebaliknya, justru bisa bermanfaat bagi k/l dan pemda, serta masyarakat dan perekonomian di sekitar aset tersebut. (*)

realisasi perolehan aset dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) eks Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bisa mencapai 50 persen

Sri Mulyani Targetkan Perolehan Aset dari BLBI Mencapai 50 Persen dari Target 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/21/SATGAS-1767924722.jpg" alt="Arsip foto - Penguasaan fisik aset properti oleh Satgas BLBI berupa tanah dan bangunan eks BLBI di Jawa Barat, Rabu (17/05/2023). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Arsip foto - Penguasaan fisik aset properti oleh Satgas BLBI berupa tanah dan bangunan eks BLBI di Jawa Barat, Rabu (17/05/2023). ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta menyita harta kekayaan lainnya PT Putra Surya Perkasa Intiutama (PT PSPI). Aset-aset tersebut berupa sebidang tanah seluas 217 m2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7615 atas nama Bong Djun Ngian di Jalan Kelapa Sawit III Blok CC/26, Jakarta, dan sebidang tanah seluas 586 m2 sebagaimana SHM Nomor 3675 atas nama Henry Wijaya di Jalan Sanur Elok Nomor 9, Jakarta. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu, Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan bidang tanah tersebut merupakan harta kekayaan lain yang disita dalam rangka upaya penyelesaian kewajiban PT PSPI terhadap negara yang hingga saat ini belum dipenuhi sebesar Rp 80,59 miliar, sudah termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10 persen. Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 224 PK/PDT/2009 tanggal 30 September 2009, antara lain menyatakan para tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi yang merugikan penggugat (Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN), serta menghukum para tergugat secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar kepada penggugat uang secara tunai. Tergugat yakni PT PSPI, PT Putra Swadana Perkasa, Trijono Gondokusumo (Direktur Utama PT PSPI), Dwiyanto Gondokusumo (Wakil Direktur Utama PT PSPI), Eddy Yunadi (Direktur PT PSPI), Henry Wijaya (Direktur PT PSPI), serta Murniaty Kartono (Direktur PT PSPI). Kemudian, Bong Djun Ngian (Direktur PT Putra Swadana Perkasa), Jakub Kongdjaja (Direktur PT Putra Swadana Perkasa), Robert Sutanto (Direktur PT Putra Swadana Perkasa). Rionald menyebutkan penyitaan ini dilakukan oleh Satgas BLBI melalui Juru Sita Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, yang dihadiri oleh Tim Satgas BLBI Kombes Candra Sukma Kumara, AKBP Adithia Bagus Arjunadi beserta tim dari Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri. Kegiatan itu turut dihadiri oleh AKBP Achmad Akbar selaku Kabag Ops Polres Metro Jakarta Utara beserta jajaran, Kompol Vokky Sagala selaku Kapolsek Kelapa Gading beserta jajaran, dan aparat pemerintah setempat. Selanjutnya, harta kekayaan lainnya PT Putra Surya Perkasa Intiutama yang telah dilakukan penyitaan tersebut akan dilanjutkan proses pengurusannya oleh PUPN melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Kemudian terhadapnya akan dilakukannya penjualan secara terbuka (lelang), atau penyelesaian lainnya.

Bidang tanah yang disita merupakan harta kekayaan dalam rangka upaya penyelesaian kewajiban PT PSPI terhadap negara sebesar Rp 80,59 mili

Satgas BLBI Sita Kekayaan Aset PT Putra Surya Perkasa Intiutama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/BLBI-98074714.jpg" alt="Satgas BLBI memastikan konsisten melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Satgas BLBI memastikan konsisten melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta telah melaksanakan penyitaan atas barang jaminan PT Sejahtera Wira Artha. Barang jaminan tersebut berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya di Jl. Raya Semper, Kelurahan Semper Timur (d.h. Semper), Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sebagaimana SHGB No. 2381 (d.h. No. 547) atas nama Pt Sejahtera Wira Artha, berkedudukan di Jakarta. "Bidang tanah tersebut merupakan barang jaminan yang disita dalam rangka upaya penyelesaian kewajiban PT Sejahtera Wira Artha terhadap negara yang hingga saat ini belum dipenuhi, sejumlah USD 5.089.272,13 dan Rp 759.982.862,88 sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen," kata Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam keterangan resmi, Selasa (16/5). Rionald mengungkapkan, Penanggung Utang PT Sejahtera Wira Artha adalah Sdr. Sugeng Basuki (Direktur) dan Sdr. Lenny Widjaya (Komisaris). Mereka tercatat terafiliasi dengan debitur a.n. PT Samurindo Swadaya Sejahtera, PT Asmawi Agung Corporation, PT Famaco, dan beberapa perusahaan lainnya milik keluarga Basuki. Selanjutnya barang jaminan PT Sejahtera Wira Artha yang telah dilakukan penyitaan tersebut akan dilanjutkan proses pengurusannya oleh PUPN melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. "Kemudian terhadapnya akan dilakukannya penjualan secara terbuka (lelang), atau penyelesaian lainnya," ungkapnya. Lebih lanjut, Satgas BLBI memastikan secara konsisten terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi. Adapun langkahnya, melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset barang jaminan. "Maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor/debitur yang selama ini telah mendapatkan fasilitas dana BLBI dan belum atau tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap negara sebagaimana mestinya," ujarnya. &nbsp;

Satgas BLBI memastikan konsisten melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi.

Satgas BLBI Sita Tanah Berikut Bangunan di Cilincing Milik PT Sejahtera Wira Artha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/AKBP-Bambang-Kayun-Di-Tahan-KPK-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada Mabes Polri AKBP Bambang Kayun memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/1/2023). KPK menahan Bambang" width="100%">
<figcaption>Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada Mabes Polri AKBP Bambang Kayun memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/1/2023). KPK menahan Bambang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KPK menyita aset milik tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi AKBP Bambang Kayun senilai Rp 12,7 miliar. Penyitaan aset itu dilakukan sebagai upaya pemulihan aset atas tindakan kejahatan yang dilakukan Bambang Kayun. "Selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik telah melakukan penyitaan berbagai aset yang diduga milik tersangka BK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (3/5). Ali menjelaskan, sejumlah aset yang disita milik AKBP Bambang Kayun di antaranya berupa obligasi, sejumlah uang yang tersimpan dalam beberapa deposito dan rekening bank. "Nilai aset sekitar Rp12, 7 miliar. Penyitaan ini merupakan bagian dari aset recovery dari uang yang dinikmati tersangka dan berharap dalam proses pembuktian dipersidangan, Majelis Hakim dalam putusannya dapat merampas untuk negara," tegas Ali. AKBP Bambang Kayun diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 56 miliar. Bambang Kayun semula menerima suap sekira Rp 5 miliar dari pasangan suami istri (pasutri) Emilya Said (ES) dan Herwansyah (HW) terkait pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (PT ACM). Emilya dan Herwansyah merupakan tersangka di Bareskrim Mabes Polri. Uang Rp 5 miliar tersebut merupakan upaya Bambang Kayun memberi saran agar Emilya dan Herwansyah mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan atas penetapan tersangkanya di Mabes Polri. Selama proses pengajuan praperadilan, Bambang Kayun diduga membocorkan isi hasil rapat Divisi Hukum untuk dijadikan bahan materi isi gugatan praperadilan. Sehingga, hakim dalam putusannya mengabulkan dan status penetapan tersangka terhadap Emilya dan Herwansyah tidak sah. Selain uang, Bambang Kayun juga diduga menerima satu unit mobil mewah yang model dan jenisnya ditentukan sendiri. Bambang Kayun diduga juga menerima uang hingga berjumlah Rp 1 miliar Emilya dan Herwansyah untuk membantu pengurusan perkaranya. Selain itu, Bambang Kayun juga diduga menerima gratifikasi lainnya dalam jabatannya sebagai Kassubag Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri. Ia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 50 miliar. Bambang Kayun disangkakan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK menyita aset milik tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi AKBP Bambang Kayun senilai Rp 12,7 miliar.

KPK Sita Aset Tersangka Bambang Kayun Capai Rp 12,7 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/indra-kenz.jpg" alt="Indra Kenz. (Instagram Indra Kenz)" width="100%">
<figcaption>Indra Kenz. (Instagram Indra Kenz)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Chandra Sukma Kumara mengatakan Indra Kesuma alias Indra Kenz menyerahkan mobil mewah merek Tesla ke penyidik Bareskrim Polri.  Adapun Indra Kenz telah menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri terkait dugaan penipuan berkedok investasi bodong lewat trading binary option di platform Binomo.  "Mobil Tesla telah diserahkan melalui kuasa hukumnya ke penyidik," ujar Chandra saat dikonfirmasi, Rabu (9/3).  Chandra menuturkan, saat ini pihaknya sedang mengajukan berkas ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat penetapan penyitaan.  Kendati demikian, Chandra belum merincikan lebih lanjut mengenai lokasi penetapan penyitaan tersebut.  "Untuk penetapan sudah kami ajukan. Selanjutnya kami sita," katanya.  Diketahui, daftar aset milik Indra Kenz yang diduga didapatkannya dari hasil dugaan penipuan berkedok investasi Binomo. Berikut ini daftarnya:  Tesla Model 3 Standard Range Plus (Rp 1,5 miliar), Toyota Supra (Rp 2,036 miliar), BMW Z4 Roadster (Rp 1,62 milar), Ferrari F149 California (Rp 4,45 miliar), Lamborghini Huracan LP580 (Rp 9 miliar), BMW 520i - F10 (Rp 500 juta), Roll Royce (Rp 9 miliar), rumah di Alam Sutera, Tangerang (Rp 20 miliar), rumah di Medan (Rp 30 miliar), apartemen (Rp 1,5 miliar), dan rumah orang tua (Rp 5 miliar).  Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kenz sebagai tersangka kasus dugaan penipuan lewat investasi bodong aplikasi Binomo, dugaan judi online, penyebaran hoaks, penipuan hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Indra Kenz dijerat dengan pasal berlapis setelah, adapun pasal yang disematkan ke Indra antara lain, Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.  Pihak kepolisian menyebut Indra Kenz terancam mendapatkan kurungan penjara selama 20 tahun atas hasil kejahatan dengan melakukan dugaan penipuan ke masyarakat tersebut.  Bareskrim Polri juga sudah mulai melakukan penyitaan aset berupa rumah, bagunan dan kendaraan milik Indra Kenz. Aset itu diduga berasal dari hasil penipuan lewat investasi bodong Binomo.

Polisi Sebut Indra Kenz Telah Serahkan Aset Mobil Mewah Tesla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/66493E9D-52DE-4C83-93D1-4A3137AA59FB-1.jpg" alt="Tangkapan layar Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD (tengah). Genta T. Mawangi/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD (tengah). Genta T. Mawangi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita aset Grup Texmaco berupa 587 bidang tanah di 5 daerah, dengan total luas 4.794.202 meter persegi.  "Hari ini, pukul 10.00 WIB tadi, Satgas BLBI kembali melakukan upaya penyitaan aset jaminan Grup Texmaco atas 587 bidang tanah yang berlokasi di 5 daerah," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, dipantau di Jakarta, Kamis (23/12) dikutip dari Antara.  Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 5 daerah tersebut adalah Kabupaten Subang dan Sukabumi, Jawa Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kota Batu, Jawa Timur, serta Kota Padang, Sumatera Barat.  Lebih lanjut, rincian aset tanah Grup Texmaco yang disita Satgas BLBI adalah sebagai berikut.  Pertama dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, BLBI menyita 519 bidang tanah berluas total 3.333.771 meter persegi di Kelurahan Kadawung (Kecamatan Cipeundeuy), Kelurahan Siluman (Kecamatan Pabuaran), dan Kelurahan Karangmukti (Kecamatan Cipeundeuy).  Lalu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, BLBI menyita 54 bidang tanah berluas total 1.248.885 meter persegi di Kelurahan Loji dan Kecamatan Pelabuhan Ratu.  Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, BLBI menyita 3 bidang tanah dengan luas 2.956 meter persegi di Kelurahan Bendan, Sapuro, Krapyak Kidul, serta Kecamatan Pekalongan Barat, dan Pekalongan Timur.  Ada pula 10 bidang tanah dengan total luas 83.230 meter persegi di Kota Batu, Jawa Timur, tepatnya di Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu.  Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Satgas BLBI menyita 1 bidang tanah seluas 125.360 meter persegi di Kelurahan Lubuk Kilangan.  "Ini semuanya dari Grup Texmaco sehingga keseluruhan tanah yang sekarang disita negara adalah 1.312 hektar atau 13.123.614,346 meter persegi," ujar Mahfud MD.  Dengan demikian, ia pun menegaskan Satgas BLBI akan senantiasa melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian tindakan, seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset debitur/obligor yang selama ini telah menikmati dana BLBI.

Satgas BLBI Sita 587 Bidang Tanah Milik Grup Texmaco

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASABRI-DERY-RIDWANSAH-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik tersangka Heru Hidayat. Aset tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).  "Kali ini penyitaan aset milik tersangka yang berhasil disita dalam perkara tersebut yakni aset-aset milik dan atau yang terkait tersangka HH (Heru Hidayat berupa delapan bidang tanah dengan luas sekitar 166.943 M2 yang terletak di Desa Keciput dan Desa Mentigi, Kabupaten Belitung," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Selasa (25/5).  Leonard menyampaikan, penyitaan delapan bidang tanah di Kabupaten Belitung itu merupakan lapangan golf. Sert telah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan.  "Pada pokoknya memberikan izin kepada penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap delapan bidang tanah tersebut. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 92 / Pen.Pid/2021/PN Tdn tanggal 10 Mei 2021," ucap Leonard.  Adapun delapan bidang tanah yang disita antara lain satu bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00030/Desa Keciput seluas 16.813 M2 yang terletak di Desa Keciput dengan pemegang hak atas nama PT. Seribu Pulau Tropika. Satu bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00002/Desa Mentigi seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Mentigi dengan pemegang hak atas nama PT. Membalong Pantai Lestari.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/05/2021/kasus-asabri-kejagung-periksa-8-saksi-termasuk-presdir-manulife/">Kasus Asabri, Kejagung Periksa 8 Saksi Termasuk Presdir Manulife</a>  Kemudian, satu bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00003/Desa Mentigi seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Mentigi dengan pemegang hak atas nama PT. Membalong Pantai Lestari. Selanjutnya, satu bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00004/Desa Mentigi seluas 30.130 M2 yang terletak di Desa Mentigi dengan pemegang hak atas nama Tan Drama.  Selain itu, satu bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00005/Desa Mentigi seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Mentigi dengan pemegang hak atas nama PT. Membalong Pantai Lestari. Kemudian, satu bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00006/Desa Mentigi seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Mentigi dengan pemegang hak atas nama Tan Drama.  Satu bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00007/Desa Mentigi seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Mentigi dengan pemegang hak An. Tan Drama. Serta, satu bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00008/Desa Mentigi seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Mentigi dengan pemegang hak atas nama PT. Membalong Pantai Lestari.  "Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya," pungkas Leonard.  Perkara dugaan korupsi ASABRI ini menjerat sembilan orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya dua mantan Direktur Utama ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan ASABRI Bachtiar Effendi, mantan Direktur ASABRI Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI Ilham W Siregar.  Serta dua tersangka dalam kasus ini, sama dengan terdakwa dalam kasus korupsi pada Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat. Satu tersangka lainnya yakni, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, Jimmy Sutopo (JS) yang juga disangkakan dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).  PT. ASABRI diduga mengalami kerugian negara hingga Rp 23.739.936.916.742,58. Hal ini diketahui berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kejagung Sita 8 Aset Tanah Milik Heru Hidayat Terkait Korupsi ASABRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-penampakan-motor-mewah-rp-1-miliar-milik-bos-abu-tours_m_199059.jpeg" alt="MOTOR MEWAH: Barang bukti aset mikik tersangka Hamzah Mamba yang disita pihak Polda Sulsel, Senin (26/3)." width="100%">
<figcaption>MOTOR MEWAH: Barang bukti aset mikik tersangka Hamzah Mamba yang disita pihak Polda Sulsel, Senin (26/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel sementara ini telah menyita sejumlah aset milik tersangka bos Abu Tours, Hamzah Mamba. Dari 5 unit aset berupa kendaraan yang disita, salah satunya adalah motor sport jenis Triumph Explorer XR. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani mengungkapkan, motor tersebut adalah milik pribadi Hamzah yang diduga dibeli dengan menggunakan uang para jamaah korban Abu Tours. "Jadi ada 4 kendaraan mobil dan 1 motor. Untuk motor itu dimungkinkan dibeli dari uang hasil setoran jamaah yang akan berangkat umrah. Begitu pun dengan yang lain sebenarnya," kata Dicky dalam ekspose barang bukti aset tersangka Abu Tours di Mapolda Sulsel, Senin (26/3). Harga motor buatan Inggris berkapasitas 1.000 cc itu disebutkan Dicky ditaksir mencapai Rp 1 miliar. Motor itu biasa digunakan tersangka untuk melakukan perjalanan jauh lintas negara. Dicky bahkan membenarkan apabila motor mewah itu sebelumnya pernah viral dan menjadi sorotan sewaktu pertama kali di-upload di media sosial. "Motor ini harganya sudah sekitar Rp 1 miliar lebih. Belum lagi 4 unit mobil lainnya rata-rata di atas Rp 200 juta," kata Dicky. Selain menyita aset kendaraan sebagai barang bukti, pihaknya juga masih menelusuri investasi-investasi lainnya, baik berupa tanah dan sejumlah aset materiil lain yang memakai uang jamaah. "Kita secepatnya juga akan melakukan penyegelan kembali dan sita barang bukti lain berupa aset-aset yang tidak bergerak yang lainnya," imbuh Dikcy. Di luar itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap seluruh agen-agen Abu Tours yang berada di wilayah Sulsel. Selanjutnya tim baru akan fokus untuk memeriksa 14 agen lain yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. "Kita juga sementara periksa mitra-mitra dan agen-agen ini untuk telusuri apakah ada kemungkinan keterlibatan mereka atau seperti apa. Kalau ada maka ini akan terus berlanjut hingga ke tersangka baru," tambahnya. Barang bukti aset yang disita ini, imbuhnya, merupakan hasil pengembangan dalam proses penyidikan lanjutan kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang tersangka Hamzah Mamba melalui perusahaannya terhadap ribuan jamaah yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Total aset yang disita sementara milik Hamzah Mamba ini ditaksir mencapai Rp 5 miliar lebih. Penyitaan sendiri dilakukan di berbagai lokasi di kawasan Sulsel khususnya di kota Makassar sejak Minggu (25/3) kemarin.

Begini Penampakan Motor Mewah Rp 1 Miliar Milik Bos Abu Tours

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyitaan aset

Berita Terkini

Kejagung Sita Rp 479 Miliar di Korupsi PT Duta Palma, Sahroni: Top! Makin Banyak Duit Negara Balik