<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/Screenshot_20251118_121416_YouTube-1-1269961392.jpg" alt="Sidang Paripurna DPR, Selasa (18/11) mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang. (YouTube DPR RI)" width="100%">
<figcaption>Sidang Paripurna DPR, Selasa (18/11) mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang. (YouTube DPR RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan sejumlah informasi yang beredar terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru adalah hoaks alias tidak benar. Politikus Partai Gerindra itu membantah bahwa polisi dapat melakukan penyadapan, pembekuan tabungan, pelacakan jejak digital, hingga penyitaan perangkat elektronik tanpa izin pengadilan. &ldquo;Informasi tersebut di atas adalah hoaks, alias tidak benar sama sekali,&rdquo; kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (18/11). Ia menjelaskan, ketentuan penyadapan dalam KUHAP baru diatur melalui Pasal 136 ayat (2), yang menegaskan bahwa penyadapan akan diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.&nbsp; UU Penyadapan tersebut, kata dia, baru akan disusun setelah KUHAP baru disahkan. Menurutnya, seluruh fraksi di DPR memiliki pandangan serupa, penyadapan harus dilakukan secara sangat hati-hati dan tetap memerlukan izin pengadilan. &ldquo;Ketentuan tersebut justru akan menjadi pondasi pengaturan penyadapan di UU Penyadapan nantinya,&rdquo; tegasnya. Habiburokhman juga meluruskan isu bahwa aparat penegak hukum dapat memblokir tabungan atau jejak digital seseorang tanpa proses hukum. Dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP baru, seluruh bentuk pemblokiran harus melalui izin hakim. Sementara itu, Pasal 44 KUHAP baru memastikan bahwa setiap tindakan penyitaan wajib memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri. Ia menambahkan, aturan terkait penangkapan, penahanan, dan penggeledahan juga diatur secara ketat. Dalam Pasal 94 dan Pasal 99 KUHAP baru, penangkapan hanya dapat dilakukan apabila terdapat minimal dua alat bukti.&nbsp; Penahanan pun hanya bisa dilakukan jika tersangka mangkir dari dua kali panggilan pemeriksaan tanpa alasan sah, memberikan keterangan tidak sesuai fakta, menghambat proses penyidikan, berupaya melarikan diri, mengulangi tindak pidana, merasa terancam, atau mencoba memengaruhi saksi. &ldquo;Sementara penggeledahan diatur Pasal 112 KUHAP baru bisa dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Habiburokhman menyatakan naskah RUU KUHAP dapat diakses melalui situs resmi DPR, dan rekaman pembahasannya tersedia di kanal YouTube TV Parlemen. Ia mengajak publik tidak mudah percaya pada informasi menyesatkan. &ldquo;Jangan percaya dengan hoaks. KUHAP baru harus segera disahkan untuk mengganti KUHAP lama yang tidak adil,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, DPR RI secara resmi mengesahkan RKUHAP menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2025&ndash;2026, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. Dalam forum tersebut, pimpinan DPR meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terkait pengesahan RKUHAP. &ldquo;Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?&rdquo; tanya Puan kepada para anggota dewan. &ldquo;Setuju,&rdquo; jawab para anggota dewan.

DPR RI resmi mengesahkan RKUHAP, menegaskan bahwa penyadapan, penyitaan, dan penangkapan tidak bisa dilakukan sembarangan.

RKUHAP Resmi jadi UU, DPR Janji Penyadapan, Penyitaan, dan Penangkapan Tak Sewenang-wenang

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/GEDUNG-KPK-MERAH-PUTIH-FEDRIK-TARIGAN-2-3624778002.jpg" alt="Ilustrasi: Suasana Gedung KPK, Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Suasana Gedung KPK, Jakarta</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke tahap penyidikan. Bahkan, Dalam penyidikan kasus ini, KPK telah menyita tiga unit mobil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkara dengan ASDP Sudah melakukan upaya paksa ya. Ada tiga unit mobil dan lain -lain," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menyita tiga unit mobil, KPK juga disinyalir telah menetapkan tersangka dalam penyidikan kasus ini. Meski demikian, KPK belum mengungkapkan identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lembaga antirasuah juga belum menjelaskan konstruksi perkara kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang jasa angkutan penyeberangan dan pengelolaan pelabuhan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep menyatakan bahwa proses penyidikan baru berlangsung. Karena itu, ia mengaku belum dapat membeberkan lebih jauh detail perkara ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014875400/soal-dugaan-kasus-pencucian-uang-eks-menteri-pertanian-kpk-akan-bongkar-keterlibatan-putri-syahrul-yasin-limpo">Soal Dugaan Kasus Pencucian Uang Eks Menteri Pertanian, KPK Akan Bongkar Keterlibatan Putri Syahrul Yasin Limpo</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK akan mengungkap identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta konstruksi perkara saat penyidikan selesai. Hal itu juga dibarengi dengan upaya penahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini baru masuk penyidikan, tapi kita kalau sudah melakukan penyidikan, kita sudah bisa melakukan upaya paksa. Ini mungkin saya tidak bisa terlalu dalam, tetapi betul upaya paksa itu dilakukan dalam kaitannya dengan perkara ASDP," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Perkara dengan ASDP Sudah melakukan upaya paksa ya. Ada tiga unit mobil dan lain -lain," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur

Usut Dugaan Korupsi di ASDP, KPK Akui Telah Sita 3 Unit Mobil

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/1-Rafael-Alun-Ditahan-KPK-Dery-RidwansahJPG-3403878723.jpg" alt="Eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo mengenakan rompi Tahanan." width="100%">
<figcaption>Eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo mengenakan rompi Tahanan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang mantan pegawai pajak Rafael Alun terus dikebut. Terkini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita satu unit motor gede (moge), serta rumah dan mobil sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. "Benar, tim penyidik telah melakukan penyitaan dua mobil jenis Toyota Camry dan Land Cruiser di Kota Solo, Jawa Tengah. Selain itu, di Yogyakarta, tim penyidik juga telah melakukan penyitaan satu motor gede Triumph 1200cc," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, dikutip dari Antara Rabu (31/5). Penyidik KPK juga menyita tiga unit rumah milik Rafael, yakni satu unit rumah di Simprug, satu rumah indekos di Blok M dan kontrakan di Meruya. Ali mengatakan tim penyidik KPK akan terus melakukan penelusuran aset terkait perkara korupsi dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk tersangka Rafael Alun Trisambodo. "KPK masih terus lakukan&nbsp;follow the money&nbsp;dan identifikasi aset terkait perkara ini untuk optimalisasi&nbsp;asset recovery&nbsp;dari hasil korupsi," ujarnya. Lebih lanjut, Ali juga mengajak masyarakat turut berperan dengan cara menginformasikan kepada KPK bila memiliki data dan informasi terkait perkara dimaksud. KPK resmi menahan dan menyematkan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Rafael Alun Trisambodo (RAT) pada hari Senin (3/4). RAT ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan pajak. RAT diduga memiliki beberapa perusahaan, salah satunya PT Artha Mega Ekadhana (AME), yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Penyidik pun menemukan dugaan Rafael menerima aliran uang sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat melalui PT AME. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01574782/usut-pencucian-uang-rafael-alun-kpk-bidik-keterlibatan-pihak-lain">Usut Pencucian Uang Rafael Alun, KPK Bidik Keterlibatan Pihak Lain</a> Alat bukti lain yang disita penyidik adalah safety deposit box (SDB) berisi uang sejumlah sekitar Rp32,2 miliar yang tersimpan dalam di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang dolar AS, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro. Atas perbuatannya, tersangka RAT dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001&nbsp;tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidik KPK juga menyita tiga unit rumah milik Rafael, yakni satu unit rumah di Simprug, satu rumah indekos di Blok M

KPK Sita Moge Hingga Rumah Mewah Rafael Alun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Gubernur-Papua-Lukas-Enembe-Antara.jpg" alt="Tangkapan layar - Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Qadri Pratiwi)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Qadri Pratiwi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sejumlah ratusan juta rupiah terkait dengan kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua yang menjerat tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe (LE).  Uang tersebut diamankan setelah tim penyidik KPK menggeledah salah satu rumah kediaman pihak yang terkait dengan kasus itu di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (21/12).  "Ditemukan dan diamankan uang ratusan juta rupiah yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (23/12) dikutip dari Antara.  Selanjutnya, uang ratusan juta itu akan dianalisis oleh tim penyidik KPK dan penyitaan segera dilakukan untuk menjadi barang bukti dalam berkas perkara penyidikan tersangka Lukas Enembe.  Dalam kasus tersebut, selain Lukas Enembe, KPK juga telah menetapkan beberapa pihak lainnya sebagai tersangka. Namun, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu serta pasal yang disangkakan akan dipublikasikan saat KPK melakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.  Lukas Enembe telah dipanggil tim penyidik KPK pada Senin (12/9) di Mako Brimob Papua dalam kapasitasnya sebagai saksi. Akan tetapi, Lukas tidak hadir.  KPK kemudian memanggil Lukas untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9). Lukas Enembe pun tidak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat untuk berobat ke Singapura.  Tim penyidik KPK lalu menemui dia di kediamannya di Kota Jayapura, Papua, Kamis (3/11), dalam rangka pemeriksaan kasus. Selain itu, tim yang terdiri atas dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu juga menemui Lukas Enembe untuk pemeriksaan kesehatan.  KPK pun telah memiliki berita acara pemeriksaan (BAP) dari pemeriksaan tersebut sebagai salah satu syarat formal dalam penanganan sebuah kasus. KPK lalu telah menyita berbagai barang bukti dalam penyidikan kasus tersebut.  Terakhir, KPK menyita dokumen terkait dengan perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang tunai dalam bentuk rupiah, dan emas batangan dari penggeledahan dua lokasi di Jakarta, yakni rumah Lukas Enembe dan sebuah apartemen.

KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah Terkait Kasus Korupsi Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/merasa-dipermainkan-bareskrim-segera-panggil-gunawan-jusuf_m_.jpg" alt="Ilustrasi Bareskrim Polri" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bareskrim Polri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri, tengah menangani kasus dugaan korupsi di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP), selaku anak perusahaan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Sampai saat ini penyidik telah menyita aset senilai Rp 157 miliar.  "Total nilai pemulihan aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pembangunan menara dan pengadaan GPON sejumlah Rp157.526.802.000," kata Dirtipidkor Bareskrim Polri Brigjen Pol Cahyono Wibowo kepada wartawan, Selasa (14/6).  Aset yang disita yakni, pertama penyitaan terkait pembangunan menara telekomunikasi di antaranya lahan perkebunan di Desa Tarabunga, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Sumatra Utara (Sumut) seluas 1.916 m2 senilai Rp 2,5 miliar.  Kemudian, lahan perkebunan di Desa Pariksabungan, Siborong-borong, Tapanuli Utara, Sumut seluas 893 m2 dengan nilai Rp 1,7 miliar. Lalu, bangunan tanah dan rumah berbentuk Villa di Batulawang, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat (Jabar) senilai Rp 1,5 miliar. Villa di Nabrak, Gunung Putri, Bogor, senilai Rp 3 miliar.  Selanjutnya, rumah dan dua sertifikat hak milik yang berlokasi di Perum Tytian Indah Nomor 5 Kabupaten Bekasi dengan nilai Rp 10 miliar. Perkantoran PT Goesar Tiga Putra di Billymoon, Jakarta Timur seluas 1.000 m2 dengan nilai Rp 45 miliar. Mobil merek Toyota Vellfire berpelat B 2769 THL warna hitam senilai Rp 740 juta.  Sementara itu, aset yang disita terkait infrastruktur Gigabit Passive Optical Network (GPON) antara lain uang dari saksi mantan Direktur Keuangan PT JIP sebanyak satu bundel senilai Rp 1.711.000.000. Lalu, perangkat GPON sebanyak 79 site senilai Rp 86 miliar.  Ada pula penyitaan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Antara lain kerangka kapal layar motor Rumiris, mesin KLM, dua unit genset yang disita di desa Tarabunga, Tampahan, Toba, Sumut dengan nilai Rp 5 miliar. Lalu, uang tunai dari para saksi senilai Rp 276.302.000, dan mobil Daihatsu Xenia berpelat B 1425 SKK warna hitam senilai Rp 99.500.000.  Sebelumnya, Dittipidkor Bareskrim Polri menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT JIP Ario Pramadhi dan VP Finance &amp; IT PT JIP Christman Desanto sebagai tersangka dalam kasus pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur gigabit capable passive optical network (GPON) di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.  Kasus ini diusut usai polisi menbuat laporan tipe A terhadap anak perusahaan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) itu. Laporan polisi (LP) tertuang dalam nomor LP/A/0072/II/2021/Bareskrim tanggal 5 Februari 2021.  Usai dilakukan penyelidikan awal, pada 8 Februari 2021 penyidik menaikan status perkara ke tahap penyidikan. Hingga akhirnya Ario dan Christman ditetapkan sebagai tersangka.

Korupsi Anak Usaha Jakpro, Polri Sita Aset Senilai Rp 157 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/eks-Wali-Kota-Yogyakarta-Haryadi-Suyuti-Jadi-Tersangka-KPK-Fedrik-Tarigan-1.jpg" alt="KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti berupa dokumen hingga uang tunai, usai menggeledah kantor PT. Summarecon Agung (SMRA) di wilayah Jakarta Timur, Senin (6/6) kemarin. Diduga barang bukti yang diamankan terkait dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Jogjakarta.  "Tim Penyidik, (6/6) telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah Jakarta Timur yaitu kantor PT SA Tbk (Summarecon Agung)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (7/6).  "Di lokasi ini, ditemukan dan diamankan berbagai bukti diantaranya dokumen hingga sejumlah uang yang saat ini masih dilakukan penghitungan yang diduga kuat berkaitan dengan perkara," sambungnya.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, pihaknya akan menyita dan menganalisa barang bukti yang diamankan tersebut. Hal ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.  "Bukti-bukti tersebut, akan dianalisa kembali dan disita untuk melengkapi berkas perkara dari para Tersangka," tegas Ali.  Sementara pada Selasa (7/6) hari ini, menggeledah ruang kerja Wali Kota Jogjakarta. Tim penyidik KPK juga menggeledah lokasi lainnya yang terkait dengan perkara ini di wilayah Jogjakarta.  "Saat ini, proses penggeledahan masih berlangsung dan perkembangan dari kegiatan ini akan kami informasikan kembali," pungkas Ali.  Dalam perkaranya, KPK menetapkan mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta. Dia menyandang status tersangka, karena diduga menerima suap dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono.  KPK juga menetapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka penerima suap.  Dalam konstruksi perkara, sekitar tahun 2019, Oon Nasihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk melalui Direktur Utama PT. Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya K mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang mengatasnamakan PT JOP. Diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.  Pengajuan IMB tersebut diperlukan untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta.  Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon Nasihono bersama Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022.  Meski terjadi kendala, pada tahun 2022 IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit. Karena itu pada Kamis (2/6) kemarin, Oon Nasihono datang ke Jogjakarta untuk menemui Haryadi Suyuti di rumah dinas jabatan Wali Kota.  KPK mengamankan uang sejumlah USD 27.258 yang di kemas dalam tas goodiebag melalui Triyanto Budi Yuwono sebagai orang kepercayaan Haryadi Suyuti dan sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi Nurwidhihartana. Oon Nusihono selaku tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Amankan Barbuk Dokumen dan Duit di Kantor Summarecon Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bongkar-Muat-Peti-Kemas-Tanjung-Priok-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Suasana bongkar muat di area pelabuhan Peti Kemas, Tanjung Priok 2, Jakarta, Rabu (27/10/2021). BPS mencatatkan kinerja neraca perdagangan Indonesia surplus pada bulan September 2021 senilai USD4,37 miliar atau sekitar Rp61,6 triliun. Catatan Ini merupaka" width="100%">
<figcaption>Suasana bongkar muat di area pelabuhan Peti Kemas, Tanjung Priok 2, Jakarta, Rabu (27/10/2021). BPS mencatatkan kinerja neraca perdagangan Indonesia surplus pada bulan September 2021 senilai USD4,37 miliar atau sekitar Rp61,6 triliun. Catatan Ini merupaka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung terus menelisik dugaan korupsi mafia pelabuhan. Dalam rangka mencari bukti-bukti tambahan, penyidik menyita, mengamankan, dan menyegel 19 kontainer.  “Pada hari Rabu (9/3) kemarin, telah dilakukan penyitaan sekaligus pengamanan dan penyegelan terhadap 19 kontainer,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana kepada wartawan, dalam konferensi pers yang disiarkan di platform Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta, Kamis (10/3) dikutip dari Antara.  Ia mengatakan, pihaknya melakukan penyitaan kontainer di 5 tempat, yakni Tempat Penampungan Pabean (TPP) PT. Tripandu Pelita, TPP PT. Trans Con Indonesia, TPP PT. Multi Sejahtera Abadi, TPP PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo, serta Tempat Penimbunan Sementara (JICT) Tanjung Priok.  Sebanyak 19 kontainer tersebut merupakan milik PT HGI yang isinya adalah tekstil yang diimpor dari China. Penyitaan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Agung setelah surat perintah penyidikan (sprindik) secara resmi diterbitkan pada 2 Maret 2022.  Lebih lanjut, terkait dengan perkembangan kasus penanganan mafia pelabuhan ini, tim Kejaksaan Agung menduga hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan pengelolaan kawasan berikat di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan kawasan Tanjung Emas, Semarang.  “Diduga juga ada unsur penyuapannya pada tahun 2015-2021,” kata dia.  Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih belum menetapkan tersangka yang memiliki keterkaitan dengan kasus mafia pelabuhan dan masih berada di tahap penyidikan umum.  "Aset-aset belum ada juga yang dilakukan penyitaan,” ucap Ketut Sumedana.  Pihak Kejaksaan Agung juga masih belum menetapkan besaran kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini. Sumedana mengatakan, pihaknya masih dalam proses konsultasi dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.  “Perkara ini memang baru dinaikkan 2 Maret 2022 lalu, baru dinaikkan penyidikannya dan baru 10 orang yang diperiksa dari saksi kasus mafia pelabuhan,” tukas Ketut Sumedana.

Dugaan Korupsi Mafia Pelabuhan, Kejagung Sita 19 Kontainer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/indra-kenz.jpg" alt="Indra Kenz. (Instagram Indra Kenz)" width="100%">
<figcaption>Indra Kenz. (Instagram Indra Kenz)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, mengatakan pihaknya telah melakukan penyitaan aset berupa rumah di Medan, Sumatera Utara milik tersangka Indra Kesuma alias Indra Kenz.  Adapun crazy rich asal Medan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan investasi bodong trading binary option, lewat aplikasi Binomo.  "Iya penyitaan (rumah) di Medan," ujar Whisnu kepada wartawan, Rabu (9/3).  Whisnu mengungkapkan, Bareskrim Polri juga akan terus melakukan penyitaan aset-aset milik Indra Kenz. Salah satu yang saat ini diburu adalah rumah di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang.  "Masih banyak (yang akan disita), termasuk nanti yang di BSD, Tangerang," katanya.  Sebelumnya, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko mengaku pihaknya telah melakukan penyitaan terhadap aset berupa mobil mewah merek Tesla milik Indra Kenz. Penyitaan mobil tersebut dilakukan pada Selasa (8/3).  Diketahui, daftar aset milik Indra Kenz yang diduga didapatkannya dari hasil dugaan penpuan berkedok investasi Binomo. Itu adalah, Tesla Model 3 Standard Range Plus (Rp 1,5 miliar), Toyota Supra (Rp 2,036 miliar), BMW Z4 Roadster (Rp 1,62 milar), Ferrari F149 California (Rp 4,45 miliar).  Kemudian, Lamborghini Huracan LP580 (Rp 9 miliar), BMW 520i - F10 (Rp 500 juta), Roll Royce (Rp 9 miliar), rumah di Alam Sutera, Tangerang (Rp 20 miliar), rumah di Medan (Rp 30 miliar), apartemen (Rp 1,5 miliar), dan rumah orang tua (Rp 5 miliar).  Adapun, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kenz sebagai tersangka kasus dugaan penipuan lewat investasi bodong aplikasi Binomo, dugaan judi online, penyebaran hoaks, penipuan hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Indra Kenz dijerat dengan pasal berlapis setelah, adapun pasal yang disematkan ke Indra antara lain, Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.  Pihak kepolisian menyebut Indra Kenz terancam mendapatkan kurungan penjara selama 20 tahun atas hasil kejahatan dengan melakukan dugaan penipuan ke masyarakat tersebut.  Bareskrim Polri juga sudah mulai melakukan penyitaan aset berupa rumah, bagunan dan kendaraan milik Indra Kenz. Aset itu diduga berasal dari hasil penipuan lewat investasi bodong Binomo.

Polisi Sita Aset Rumah Indra Kenz di Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/OTT-Bupati-Probolinggo-Puput-Tantriana-Sari-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka" width="100%">
<figcaption>Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a>) menyita sejumlah aset berupa properti milik Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari. Aset yang disita itu, salah satunya sebuah kontrakan yang masih berpenghuni. Penyitaan terhadap aset milik <a href="https://www.jawapos.com/tag/puput-tantriana-sari/">Puput Tantriana Sari</a> dan suaminya mantan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin diduga berasal dari tindak pidana korupsi. KPK telah menjerat keduanya dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Tim penyidik sudah koordinasi dengan penghuni bangunan yang disita dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (22/2). Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, lembaga antirasuah tidak langsung mengusir para penguni di kontrakan tersebut. KPK mengizinkan mereka untuk tetap tinggal sementara waktu. "Untuk sementara ini, benar barang bukti tersebut dititipkan dengan berita acara penitipan kepada penghuni rumah untuk menempati dan merawatnya," ujar Ali. Para penghuni kontrakan itu juga tidak mempermasalahkan penyitaan aset tersebut. Mereka paham penyitaan itu dilakukan demi proses hukum yang dilakukan KPK. "Mereka dapat memahami bahwa saat ini tanah bangunan dimaksud telah dilakukan penyitaan sebagai bagian proses hukum terkait dugaan TPPU dengan tersangka PTS," ucap Ali. Dalam mengusut <a href="https://www.jawapos.com/tag/tppu/">TPPU</a> ini, tim penyidik KPK telah menyita sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik Puput Tantriana Sari. Beberapa aset yang disita ini diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Adapun sejumlah aset yang disita KPK itu di antaranya, tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan Kabupaten Probolinggo; tiga bidang tanah yang berlokasi di Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo; satu bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan / Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dan satu bidang tanah yang berlokasi di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Sejumlah aset yang disita tersebut diduga senilai Rp 7 miliar. KPK memastikan, tim penyidik masih terus melakukan penelusuran dan mencari aset-aset lainnya yang diduga milik Puput dan suaminya Hasan Aminuddin. Diduga masih ada aset lainnya yang disimpan menggunakan indentitas tertentu. "Melakukan penelusuran dan pencarian aset yang menggunakan identitas pihak-pihak tertentu dengan maksud untuk mengaburkan asal usul sumber dana yang digunakan dalam melakukan pembeliannya," tegas Ali. Dalam perkaranya, Puput dan Hasan terlebih dulu terjerat dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. KPK menyebut, total tarif untuk menjadi kepala desa di pemerintahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kabupaten-probolinggilo/">Kabupaten Probolinggilo</a> sebesar Rp 25 juta perorangan. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar. Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan dan Camat Paiton, Muhamad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara 18 orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/11/2021/kpk-boyong-18-tersangka-jual-beli-jabatan-kades-ke-2-rutan-di-surabaya/">Pejabat Kades Karangren</a>, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin. Mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Belakangan ini, Puput dan Hasan kembali terjerat terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dugaan TPPU dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin setelah ditemukannya alat bukti yang cukup.

Sita Kontrakan Bupati Probolinggo, KPK Izinkan Penghuni Tetap Tempati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211118-WA0002-01-1.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Simanjuntak. Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Simanjuntak. Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyitaan sejumlah aset berupa lahan atau tanah milik tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Johan Darsono (JD), dalam kasus tindak pidana korupsi penyelenggaraan pembiayaan Ekspor Nasional di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019. Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tersebut, diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,6 triliun.  Dalam penyitaan kali ini, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejagung menyita 11 bidang tanah seluas 85.427 M2 milik tersangka JD, sebagai pemilik owner Johan Darsono Grup.  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan, penyitaan aset tersebut dalam rangka upaya memulihkan atau pengembalian kerugian keuangan negara yang diduga dilakukan Johan Darsono. Aset yang disita itu dibeli dari hasil korupsi di LPEI.  "Penyitaan aset milik Tersangka yang berhasil disita merupakan aset milik dan atau yang terkait Tersangka JD," kata Leonard dalam keterangannya, Selasa (21/2) malam.  Ia mengatakan, dari 11 bidang tanah yang disita, terdiri dari 5 bidang tanah seluas 14.900 M2 di Desa Kedunganyar, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 48/Pen.Pid/2022/PN.Gsk tanggal 04 Februari 2022.  Kemudian, enam bidang tanah seluas 70.527 M2 di Desa Tapen, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Penyitaan tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 102/Pen.Pid/2022/PN Jbg tanggal 17 Februari 2022.  “Selanjutnya Tim Penyidik bersama dengan Tim Pengelolaan Barang Bukti melakukan pemasangan tanda penyitaan dan tindakan pengamanan terhadap barang bukti tersebut,” ucapnya.  Menurut Leonard, terhadap aset-aset yang telah disita itu, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).  "Guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya," tuturnya.  Sebelumnya, Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejagung juga menyita tiga bidang tanah seluas 16.360 M2 milik tersangka JD. Penyitaan tersebut setelah mendapatkan penetapan dari wakil ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo.  Diketahui, tim jaksa pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menetapkan dua orang sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara korupsi Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional yang dilakukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019.  Kedua tersangka TPPU, yakni JD selaku Owner Johan Darsono Grup, dan S selaku Swasta (Owner/Direktur PT Mulia Walet Indonesia, Direktur Jasa Mulya Walet dan PT Borneo Walet Indonesia). Penetapan kedua tersangka TPPU berdasarkan laporan hasil perkembangan penyidikan dalam perkara dugaan korupsi di LPEI.  Perbuatan tersangka JD dan S disangkakan melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 3 jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pulihkan Kerugian Negara, Kejaksaan Sita Aset Johan Darsono

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyitaan

Berita Terkini