<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/19/Screenshot_2026-02-19-19-56-51-317_comandroidchrome-edit-1155580316.jpg" alt="Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hasil sidang etika AKBP Didik Putra Kuncoro. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hasil sidang etika AKBP Didik Putra Kuncoro. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro tidak hanya membuktikan bahwa mantan kapolres Bima Kota itu terlibat kasus narkoba. Dia juga terbukti melakukan penyimpangan seksual. Atas berbagai pelanggaran tersebut, Didik dipecat dari dinas kepolisian lewat sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atau PTDH. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol menyampaikan hal itu usai pembacaan putusan sidang KKEP di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Kamis (19/2). Dia menyatakan bahwa berbagai fakta terungkap setelah pemeriksaan oleh KKEP berlangsung. Secara keseluruhan ada 18 orang saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut. Tiga secara langsung, 15 lainnya secara dalam jaringan (daring). &rdquo;Perlu kami sampaikan, pada proses pemeriksaan sidang komisi, telah didapat suatu wujud perbuatan. Dimana terduga pelanggar telah meminta dan menerima uang melalui Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota atas nama AKP M atau yang kemarin disebutkan adalah inisial AKP ML,&rdquo; kata Trunoyudo kepada awak media. Uang yang diterima dari AKP M tersebut berasal dari bandar narkoba di Bima Kota. Meski Trunoyudo tidak menyebut nama bandar tersebut, masyarakat sudah mengetahui bahwa bandar yang dimaksud adalah Koko Erwin. Bandar itu kini tengah diburu dan dikejar oleh jajaran kepolisian, baik Bareskrim Polri maupun Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). &rdquo;Saya ulangi, (uang itu) dari bandar narkotika di wilayah Bima Kota. (Didik juga) melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan kegiatan penyimpangan dalam kegiatan seksual asusila,&rdquo; tegasnya. Sidang KKEP terhadap Didik berlangsung sejak pagi tadi. Jenderal bintang satu Polri itu memastikan bahwa pihak eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga diajak untuk mengawal dan mengawasi jalannya sidang. Sidang itu dipimpin langsung oleh Irjen Merdisyam dan Brigjen Pol Agus Wijayanto selaku ketua dan wakil ketua. Di pengujung sidang tersebut, Didik dinyatakan telah terbukti melanggar beberapa aturan sekaligus. Bukan hanya aturan etik, melainkan juga aturan pidana. Sehingga KKEP memutuskan bahwa perwira menengah (pamen) Polri itu telah terbukti bersalah. Trunoyudo menyatakan bahwa Didik telah melakukan perbuatan tercela sehingga KKEP memberikan dua sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus atau patsus selama tujuh hari terhitung mulai 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di Ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri. &rdquo;Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,&rdquo; tegasnya. Dengan putusan itu, Didik kini sudah resmi dipecat dari dinas kepolisian. Sebab, yang bersangkutan menyatakan menerima putusan tersebut. Dia tidak menyampaikan keberatan maupun mengajukan banding. Selanjutnya, dia akan menjalani proses hukum atas pelanggaran pidana yang sudah dilakukan. &rdquo;Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh teman-teman media, bahwasanya atas instruksi kapolri kepada Kadiv Propam Polri, kami perlu menyampaikan, ini merupakan suatu komitmen, suatu konsisten terhadap setiap tindakan yang tercela,&rdquo; kata dia. (*)

KKEP terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro tak hanya membuktikan eks kapolres Bima Kota itu terlibat kasus narkoba dan penyimpangan seksual

Tak Hanya Kasus Narkoba, AKBP Didik Putra Kuncoro Terbukti Lakukan Penyimpangan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rizal-Djibran-dan-istri.jpg" alt="Instagram @rizaldjibran_" width="100%">
<figcaption>Instagram @rizaldjibran_</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sarah resmi melaporkan suaminya, aktor Rizal Djibran, ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga tudingan kekerasan seksual. Laporan tersebut dibuat pada Senin, 13 Februari 2023 dan Sarah kala itu datang secara langsung membuat LP ditemani kuasa hukumnya.  Tris Harijanto selaku kuasa hukum dari Sarah menyatakan, bahwa kliennya bersikeras menolak melakukan hubungan seksual menyimpang. Akan tetapi Rizal Djibran memaksanya sehingga kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi.  Kendati enggan membeberkan secara detail karena dinilai tidak pantas, dia memastikan hubungan seksual menyimpang itu diduga dilakukan Rizal terhadap Sarah beberapa kali. "Lebih dari satu kali," ujar Tris Harijanto kepada JawaPos.com, Jumat (17/2).  Dia menegaskan, kejadian kekerasan seksual dengan hubungan seks menyimpang memang benar-benar terjadi dan ada bukti untuk memperkuat hal tersebut. "Kalau tidak terjadi tidak mungkin diterima oleh Polda. Kekerasan seksual yang seperti apa? Dugaan penyimpangan seks," tegasnya.  Secara terpisah, Denny Lubis selaku kuasa hukum Rizal DJibran tegas membantah kliennya telah melakukan hubungan seksual menyimpang. Dia merasa masih terlalu dini untuk bicara hal itu karena belum ada panggilan dari penyidik untuk Rizal diperiksa sebagai saksi terlapor.  "Tanggapan kita, kita mau memastikan dulu dimana kejadiannya ? Kapan waktunya ? Mereka berumah tangga kan cukup lama ya. Itu harus jelas dalam persoalan pidana," tutur Denny Lubis.  Dia menyatakan, pihak pelapor harus dapat membuktikan secara hukum atas apa yang telah dilaporkannya ke polisi. Pihak Rizal Djibran meminta Sarah untuk membuktikan tuduhan tersebut."Kita tidak ikut membuktikan apa yang didalilkan, Silakan pihak sana yang membuktikan. Benar nggak peristiwa itu? Yang paling penting harus jelas dulu peristiwa hukumnya," tuturnya  Diketahui, Sarah dengan didampingi kuasa hukumnya melaporkan aktor Rizal Djibran ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat pada Senin, 13 Februari 2023 dan laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/802/II/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.  Dalam laporan tersebut, Sarah menjerat Rizal Djibran dengan Pasal 5 Huruf A Jo Pasal 43 Ayat (1) dan atau Pasal 8 Huruf A Jo Pasal 46 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT.

Rizal Djibran Disebut Lakukan Penyimpangan Seksual Lebih dari 1 Kali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Ilustrasi-LGBT-Pixabay.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Acara kontroversial bertajuk Evening Dress Transpuan Competition dibatalkan.  Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur (Jatim) menyatakan acara itu mempromosikan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), serta penyimpangan seksual. Sekjen GUIB Jatim Mochammad Yunus minta supaya acara itu dibatalkan. Acara itu rencananya digelar pada Kamis (24/11) di Royal Plaza.  ”Penyelenggaraan kompetisi ini berpotensi memunculkan penyakit sosial yang berdampak pada merebaknya kemaksiatan, kemungkaran, menjadi basis perdagangan narkoba, dan obat-obat terlarang, minuman beralkohol, perjudian,” ungkap Mochammad Yunus, Senin (21/11).  Menurut Yunus, penyelenggaraan acara tersebut tak sesuai dengan ajaran agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. ”Ditinjau dari aspek etika dan sopan santun, dampak kompetisi ini dapat merusak etika, moral dan akhlak serta sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang baik,” papar dia.  Penyelenggaraan acara kontroversial itu, lanjut Mochammad Yunus, dikhawatirkan bakal memberikan dampak pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Di antaranya hedonisme dan pergaulan bebas.  ”Dari perspektif keamanan, kegiatan ini berpotensi memunculkan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang berujung pada terganggunya kondusivitas kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara,” tutur Mochammad Yunus.  Sebelumnya, kompetisi untuk transpuan yang bakal diselenggarakan pada Kamis (24/11) dibatalkan. Padahal, pamflet kompetisi yang digelar di Royal Plaza Surabaya itu sudah disebar. Pembatalan dilakukan karena adanya tekanan dari berbagai pihak.  Kabar tersebut tersebar di media sosial Twitter, melalui akun @sh4d0wbl4ckz, sejak 18 November.  ”Festival transgender di Surabaya dikutuk umat Islam. Surabaya mana ghiroh-nya, bubarkan paksa acara laknat ini, atau azab akan menimpa kita semua,” tulis akun @sh4d0wbl4ckz.  Dalam cuitan itu, ditampilkan poster yang menunjukkan kegiatan acara tersebut. Poster itu menunjukkan promosi acara bertajuk Evening Dress Transpuan Competition. Acara itu digelar di atrium utama ground Royal Plaza.  Peserta yang berminat diharuskan membayar biaya sebesar Rp 150.000. Pemenang bakal mendapatkan hadiah jutaan rupiah, sertifikat, dan sash atau selempang.

Acara Transpuan Kontroversial, Ormas Islam Sebut Promosi LGBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Log-HIV.jpg" alt="Ilustrasi HIV/AIDS. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi HIV/AIDS. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang melaporkan jumlah kasus positif HIV atau Human Immunodeficiency Virus mencapai sebanyak 185 orang pada Januari–Juli.  Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kota Palembang Yudhi Setiawan menjelaskan, dari ratusan penyintas HIV itu rata-rata adalah pria maupun perempuan pada usia produktif 20-24 tahun dan 25-49 tahun.  Berdasar data yang dihimpun Dinkes Kota Palembang diketahui faktor penyumbang terbesar ketertularan HIV itu karena penyimpangan perilaku seksual.  ”Dari segi umur yang terpapar HIV rata-rata usia produktif tapi untuk anak-anak ada hanya saja jumlahnya kecil,” kata Yudhi Setiawan seperti dilansir dari Antara.  Penyimpangan perilaku seksual yang dimaksud, lanjut dia, dilakukan oleh pria dengan pria (LSL) maupun keduanya (biseksual). Tercatat ada sebanyak 116 orang dari total 185 kasus HIV timbul dari aktivitas penyimpangan seksual tersebut.  ”Yakni sebanyak 116 pengidap HIV itu ialah pria sesama pria atau LSL. Selebihnya timbul dari perilaku seks bebas, pasangan risiko tinggi, pasien TB dan pasien IMS,” ujar Yudhi Setiawan.  Adapun rincian yang tercatat di Dinkes, dari 116 menyasar pada sebanyak 15 oknum mahasiswa, 35 oknum pegawai swasta, tiga oknum tenaga profesional non-medis, satu oknum tenaga profesional medis, 14 oknum wiraswasta, dua orang tidak bekerja, serta 46 profesi lainnya di Palembang. Jumlah itu terbilang meningkat di periode yang sama pada tahun 2021 mencapai 64 kasus HIV.  Rinciannya, lima oknum mahasiswa, 19 oknum pegawai swasta, dua oknum tenaga profesional non-medis, 13 oknum wiraswasta, dua oknum TNI/Polri, satu oknum PNS, satu oknum pelaut, satu oknum seniman serta 20 kasus profesi lain-lain.  ”Biasa ini karena pola atau gaya hidup yang salah sehingga perlu dilakukan pencegahan khususnya dari masyarakat sendiri sedianya bisa hindari (seks bebas) dan mulai hidup sehat,” terang Yudhi Setiawan.  ”Pencegahan juga dilakukan dengan cara di antaranya seperti pemberian vaksin HPV (Human Papillomavirus) menguatkan sistem kekebalan tubuh penyintas,” tambah Yudhi Setiawan.  Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan Sumsel Muyono menambahkan, per Juni tahun ini sudah ada sebanyak 210 HIV dan sebanyak 112 yang terkonfirmasi positif penyakit AIDS. Masyarakat yang terjangkit virus penyerang sistem kekebalan tubuh itu tersebar di 13 kabupaten dan kota di Provinsi Sumsel.  Muyono menyebutkan, berdasar data yang dihimpun Dinas Kesehatan Sumsel tercatat sebanyak 149 kasus HIV/AIDS adalah gay. ”Jumlah itu lebih banyak ketimbang di periode yang sama 2021, di mana 131 adalah sesuka sesama jenis,” ucap Muyono.

Dinkes Palembang Catat Jumlah Kasus HIV Capai 185 Orang hingga Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2020-kosta-rika-siap-legalkan-pernikahan-sesama-jenis_m_.jpg" alt="Mahkamah Konstitusi Kosta Rika telah memutuskan pasangan sesama jenis di negara itu bisa menikah pada pertengahan 2020" width="100%">
<figcaption>Mahkamah Konstitusi Kosta Rika telah memutuskan pasangan sesama jenis di negara itu bisa menikah pada pertengahan 2020</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mulai mendapat fakta terkait pembunuhan Ficky Firlana, 23, yang tewas di pemakaman Kober. Pembunuhan ini diduga dilatarbelakangi oleh kasus asmara.  Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Yefta Ruben mengatakan, otak pembunuhan berinisial LM bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki banyak kontrakan. "Wiraswasta, punya kontrakan dan juga usaha pengumpulan kardus," kata Yefta kepada wartawan, Kamis (15/2).  Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menambahkan, LM terdeteksi memiliki kelainan seksual. LM mengakui alasannya membayar tersangka MYL dan DR untuk menghabisi nyawa korban Ficky.  "Saudari LM ini diduga memiliki kelainan seksual yaitu yang bersangkutan seorang lesbi kemudian cemburu terhadap korban FF," kata Zulpan.  LM diketahui memiliki hubungan khusus dengan saksi HN selama 9 tahun. Dia kemudian cemburu karena HN dekat dengan Ficky. Akhirnya LM gelap mata dan merencanakan pembunuhan.  Sebelumnya, viral video pendek di media sosial yang memperlihatkan penemuan mayat berjenis kelamin pria di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kober, Jalan Ulujami Raya, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Korban ditemukan bersimbah darah di tanah.  Dalam video nampak jika terdapat luka tusukan jenazah korban luka tusuk. Korban diduga tewas akibat dibunuh orang lain.  Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto membenarkan adanya penemuan mayat tersebut. Dia juga mengkonfirmasi jika korban diduga kuat tewas dibunuh. "Benar, diduga dibunuh," kata Budhi saat dihubungi, Jumat (11/2).  Secara kasat mata terdapat 2 luka tusukan di tubuh korban. Untuk proses identifikasi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.

Otak Pembunuhan Pria di TPU Kober Seorang Lesbian, Motifnya Cemburu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Kasus-pedofilia-1.jpg" alt="Kapolres Batang AKBP Mochammad Irwan Susanto didampingi Wakapolres Kompol Gali Atmaja memintai keterangan tersangka pedofilia, di Batang, Rabu (10/11). Kutnadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Batang AKBP Mochammad Irwan Susanto didampingi Wakapolres Kompol Gali Atmaja memintai keterangan tersangka pedofilia, di Batang, Rabu (10/11). Kutnadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor (Polres) Batang, Jawa Tengah (Jateng), mengungkap dugaan kasus penyimpangan seksual. Pelaku FWR, 33, dengan korban sekitar 30 anak di bawah umur. Polisi menetapkan FWR sebagai tersangka.  ”Akan tetapi, fakta saat ini, baru empat korban kasus pedofilia yang teridentifikasi,” kata Kepala Polres Batang AKBP Mochammad Irwan Susanto seperti dilansir dari Antara, di Mapolres Batang, Rabu (10/11) sore.  Menurut dia, saat ini polres masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Polisi berharap warga yang menjadi korban pedofilia agar melapor.  ”Kepada warga yang menjadi korban pelaku, bisa melapor ke Unit PPA Satreskrim Polres Batang atau polsek terdekat,” ucap Mochammad Irwan Susanto.  Dia menjelaskan, modus yang dilakukan pelaku adalah mengiming-imingi sejumlah uang kepada korban. Rata-rata korban berumur 12 tahun.  Kapolres mengatakan, dari hasil keterangan, pelaku melakukan perbuatannya itu berulangkali. Yakni sejak satu hingga dua tahun terakhir ini.  ”Adapun yang terakhir, kasus ini terungkap saat pelaku melakukan pedofilia di sebuah gubuk perkebunan jati Desa Pecalungan, Kecamatan Subah, Senin (8/11),” tutur Mochammad Irwan Susanto.  Tersangka FWR akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan pasal 292 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.  Tersangka FWR mengaku melakukan perbuatan itu sudah berulangkali dengan 33 korban anak di bawah umur.

Polres Batang Jateng Ungkap Kasus Predator Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/korban-fetish-pocoing.jpg" alt="Korban pelecehan seksual fetish kain jarik. (Twitter @m_fikris)" width="100%">
<figcaption>Korban pelecehan seksual fetish kain jarik. (Twitter @m_fikris)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dunia media sosial dihebohkan dengan kabar viral dugaan pelecehan seksual dengan cara 'Fetish' menggunakan kain jarik dan korbannya dibungkus seperti pocong. Sebetulnya mengapa seseorang bisa sampai berperilaku aneh atau tak umum seperti itu?  Seksolog Zoya Amirin menilai, tentunya seorang ahli tak bisa mengeneralisir semua tindakan penyimpangan seksual seseorang tanpa mendiagnosa individu tersebut. Namun secara umum, memang terdapat penyimpangan seksual atau sexual disorder yang bisa dialami oleh seseorang.  "Ada banyak penyimpangan seperti Paraphilia, Eksibisionis, BDSM, sadomasokis, pedofil, hingga Fetish. Fetish masuk dalam kategori Paraphilia," jelasnya kepada JawaPos.com, Jumat (31/7).  Paraphilia adalah perilaku seksual menyimpang (menurut DSM V atau Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder V). Fetish adalah bagian dari Paraphilia, perilaku seksual menyimpang di mana Individu merasa terangsang pada bagian tubuh nonton seksual (selain payudara dan kelamin).  "Seperti jempol kaki, betis, ketiak, jari tangan, perempuan gemuk misalnya. atau terangsang pada benda benda nonton seksual (selain pakaian dalam dan lingerie) seperti kain kafan, selimut bayi, kaos kaki, sepatu hak tinggi," kata Zoya.  Nah ada juga jenis penyimpangan seksual lainnya yaitu Necrophilia. Adalah individu yang terangsang dengan individu yang tidak berdaya, dalam keadaan koma atau menjadi mayat.  "Dalam kasus yang ramai di media sosial, kemungkinan bisa mengalami gangguan campuran yakni Fetish-Necrophilia. Jadi terangsang saat korbannya seperti mayat, tak berdaya, dan terbujur kaku," ungkapnya.  Menurut Zoya, biasanya ada pelaku Paraphilia yang jenis Fetish bersifat Non-coercive atau tidak memaksa. Dan ada yang tipe memaksa (coercive). Kondisi ini masuk dalam ranah pelecehan seksual.  "Karena manipulasi dengan kedok riset sebagai modusnya. Masuk dalam kategori pelecehan seksual," tuturnya.  Penyimpangan Akut dan Biasa  Penyimpangan kategori biasa, biasanya dialami seseorang bisa terangsang jika melakukan penyimpangan dan sudah berhubungan intim. Sedangkan penyimpangan akut, hanya dengan melihat targetnya saja menggunakan benda-benda yang membuat pelaku nyaman, sudah bisa mengalami ereksi dan ejakulasi.  "Dalam kasus ini, pelaku bisa mengarah ke akut. Mild akut. Karena katanya meraba-raba korbannya," ujarnya.  Banyak Terjadi Pada Pria  Menurut Zoya, perilaku Paraphilia banyak terjadi pada pria. Hal itu disebabkan budaya patriarki yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia, yang membuat pria harus berusaha tetap kuat dan tegar sekalipun mereka ingin menangis.  "Sehingga terjadi displacement atau perilaku yang tan sesuai. Bisa juga karena pola asuh orang tua, atau jatuh cinta kemudian sedih karena pernah ditolak, trauma masa lalu dan lainnya," katanya.  Saat pelaku menggunakan kain jarik sebagai metode atau media kepada korban, menurut Zoya bisa jadi kain itulah yang membuatnya nyaman. Bisa jadi kain tersebut memiliki kenangan yang bisa membuat nyaman bagi pelakunya.  "Bisa kok dengan selimut bayi, bisa jadi kain jarik itu membuatnya nyaman saat kecil. Secara tak langsung alam bawah sadarnya membawanya ke masa lalu pada benda-benda yang membuatnya nyaman," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=wBBGqDXn3R4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nGbncj-UlHg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=fcOC3fWI7Cs

Heboh Fetish Pocong, Seksolog Jelaskan Ragam Penyimpangan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/dpr-kecewa-pejabat-mui-bertemu-presiden-israel_m_103926.jpeg" alt="Sodik Mudjahid" width="100%">
<figcaption>Sodik Mudjahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga terdapat‎ pasal 87 yang menyebutkan adanya aturan tentang penyimpangan seksual.  Hal ini karena penyimpangan seksual seperti LGBT kerap membuat resah masyarakat.  Sodik Mudjahid, Anggota ‎Komisi II DPR yang juga pengusul RUU tersebut mengungkapkan aturan tentang penyimpangan itu karena masyarakat resah adanya prilaku penyimpangan seksual seperti LGBT. "Coba kita lihat lebih mendasar, contoh homoseksual, apakah itu tidak mengganggu kepada masa depan umat manusia dalam basis keluarga," ujar Sodik kepada wartawan, Rabu (19/2).  Sehingga ia menilai adanya RUU untuk dijadikan UU adalah sangat penting. Karena keluarga adalah pembentukan moral dan prilaku. Sehingga RUU ini untuk menjadikan keluarga berkualitas. "Menguatkan mutu keluarga berkualitas, termasuk melindungi keluarga dari hal-hal semacam itu," katanya.  Politikus Partai Gerindra ini berpesan kepada publik untuk melihat lebih dalam mengenai Ketahanan Keluarga ini. Kerena memangsemua pihak tidak ingin adanya penyimpangan seksual. "Mungkin di negara barat dianggap urusan pribadi, tapi ketika masuk Pancasila tidak pribadi lagi," ungkapnya.  Adapun ‎berdasarkan RUU Ketahanan Keluarga, keluarga atau individu homoseksual dan lesbian (LGBT) wajib melapor.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Ilustrasi-LGBT-Pixabay.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi LGBT (Pixabay)  Berdasarkan draf yang RUU tersebut aturan itu tertuang dalam Pasal 85-89 RUU Ketahanan Keluarga. Seperti pasal 85 mengatur tentang penanganan krisis keluarga karena penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual yang dimaksud dalam Pasal 85, salah satunya adalah homoseksualitas.  "Homosex (pria dengan pria) dan lesbian (wanita dengan wanita) merupakan masalah identitas sosial di mana seseorang mencintai atau menyenangi orang lain yang jenis kelaminnya sama," demikian bunyi draf RUU Ketahanan Keluarga itu.  Selanjutnya, dalam Pasal 86, keluarga yang mengalami krisis keluarga karena penyimpangan seksual wajib melaporkan anggota keluarganya kepada badan yang menangani ketahanan keluarga atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan.  Berikutnya, dalam Pasal 87, setiap orang yang mengalami penyimpangan seksual juga wajib melaporkan diri.  Berikut bunyi pasal tersebut: "Setiap Orang dewasa yang mengalami penyimpangan seksual wajib melaporkan diri kepada Badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan."  Kemudian, dalam Pasal 88-89 diatur tentang lembaga rehabilitasi yang menangani krisis keluarga dan ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor.  Berikut isi dua pasal itu: Pasal 88: Lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 untuk Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga karena penyimpangan seksual diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh Badan yang menangani Ketahanan Keluarga.  Pasal 89: Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor, rehabilitasi untuk Keluarga yang mengalami Krisis Keluarga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

RUU Ketahanan Keluarga, DPR: LGBT Harus Wajib Lapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemuda-17-tahun-hantam-kepala-pengusaha-keripik-dengan-mata-pacul_m_.jpg" alt="LINGKAR MERAH. AP, pelaku pembunuhan pengusaha keripik di Mempawah didampingi KPPAD Kalbar, Alik R Rosyad saat menjalani pemeriksaan di Subdit 3, Ditreskrimum Polda Kalbar, Selasa siang (29/1)" width="100%">
<figcaption>LINGKAR MERAH. AP, pelaku pembunuhan pengusaha keripik di Mempawah didampingi KPPAD Kalbar, Alik R Rosyad saat menjalani pemeriksaan di Subdit 3, Ditreskrimum Polda Kalbar, Selasa siang (29/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian bergerak cepat memburu pelaku pembunuhan Aryanto yang tewas dalam kamarnya di Jalan Gusti Asmaun, Dusun Pinang Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada Senin sore (28/1). Selang beberapa jam&nbsp;usai jasad pengusaha keripik itu ditemukan, Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar dan personel Polres Mempawah membekuk AP. AP ditangkap di sebuah salon di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, pada Selasa (29/1) sekitar pukul 02.00 WIB. Bersamaan dengan pria 17 tahun tersebut, petugas juga mengamankan barang bukti milik korban. Selanjutnya warga Sungai Raya beserta barang bukti digiring ke Mapolda Kalbar. Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Kalbar, AKBP Fauzan Sukmawansyah menuturkan, AP memang sudah kenal dekat dengan korban yang berstatus duda itu. Sebelum kejadian, korban dan AP melakukan hubungan seks sesama jenis, pada Minggu malam (27/1). AP menyanggupi melayani seks menyimpang korban lantaran dijanjikan uang. Puas hasratnya terlayani, korban tak menempati janjinya. Bukannya memberikan uang, korban malah tidur. Lantaran kesal, pelaku pun nekat menghabisi nyawa Aryanto. Aryanto dipukul menggunakan bagian belakang mata cangkul saat sedang tidur. Hantaman tersebut tepat mendarat di kepala korban. "Itu alasan dia (AP) karena nggak dikasih, tapi masih saya dalami," ujar Fauzan dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Rabu (30/1). Fauzan menuturkan, AP berkerja berstatus sebagai karyawan korban. Pelaku dan korban sering melakukan hubungan sesama jenis tersebut. "Dia (AP) bilang sering melakukan itu dengan korban," ucapnya. Setelah melakukan pembunuhan, AP menuju ke Pontianak menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox KB 5421 WB warna putih abu-abu milik korban. Oleh pelaku, kemudian nomor plat motor dilepaskan. Pelaku juga melarikan barang-barang milik korban berupa dua unit handphone, dompet warna hitam, uang Rp 200.000, tas punggung warna hijau, kunci rumah korban. Pelaku juga membawa baju dan celananya yang masih ada bercak darah. "Setelah kejadian itu, dia melarikan diri ke salon itu," ujar Fauzan. Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar, Alik R Rosyad menuturkan, AP telah mengakui perbuatannya. AP pelaku tunggal, tidak ada yang lainnya. Pelaku berstatus pelajar Kelas 3 SMA swasta di Kubu Raya kenal dengan Aryanto sejak Kelas 2 SMP. "Ternyata sejak kelas 2 SMP itu, dia (AP) pernah dicabuli,oleh Aryanto," kata Alik kepada wartawan yang mendampingi AP menjalani pemeriksaan di Mapolda Kalbar. AP lantas ditawari via Facebook berkerja di usaha&nbsp;milik Aryanto. Lantaran korban banyak menerima orderan mendekati Imlek, AP mendapat upah Rp 15.000 per kilogram keripik.

Pengusaha Keripik yang Tengkoraknya Hancur Itu Dipacul Teman Prianya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyimpangan seksual

Berita Terkini