<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/IMG-20251118-WA0006-166018233.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto menekankan kepada jajarannya agar tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan dalam setiap program yang menjadi prioritas pemerintah. Tak terkecuali untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sudah memberi manfaat bagi 44 juta orang. &ldquo;Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan (Soal MBG). Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Kita minta semua prosedur yang perlu diambil, harus diambil,&rdquo; kata Prabowo saat berkunjung ke Bekasi, Senin (17/11). "Karena ini adalah uang rakyat, harus disiapkan dengan baik. Persiapannya harus matang, supaya tidak terjadi penyimpangan," lanjutnya. Prabowo bersyukur hingga kini program MBG sudah mencapai 44 juta orang dari target 82,9 juta penerima manfaat. Menurutnya, program ini sudah memberikan banyak manfaat bagi rakyat. "Tapi kita tahu, kita tidak puas karena sasaran kita adalah 82,9 juta (penerima manfaat). Waktu saya datang ke sini, rakyat banyak sekali di jalan. Dan ada anak-anak yang teriak ke saya. Pak, Pak, kami belum terima MBG," kata Prabowo. Prabowo menekankan pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi sekitar 40 juta lagi masyarakat yang belum menerima MBG. MeskiPrabowo mengakui masih ada kekurangan. "Tapi kita ambil alih tanggung jawab," katanya. Dan Prabowo kembali menggarisbawahi bahwa kuncinya adalah jangan ada penyimpangan. "Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Kita minta semua prosedur yang perlu diambil, harus diambil. (Seperti) alat pembersih ompreng, alat filtrasi air, dan sebagainya." Prabowo yakin program MBG sudah banyak memberi manfaat bagi masyarakat. MBG bukan sekadar program makan, tetapi investasi jangka panjang bagi generasi muda. "Saya hakulyakin mereka merasakan manfaatnya, mereka akan jadi lebih kuat. Dia (siswa) akan makan protein, dia akan jadi lebih tinggi, ototnya lebih baik, tulangnya lebih kuat, sel otaknya lebih cerdas," kata Prabowo. Persiapan yang baik adalah kunci agar tidak terjadi lagi kelalaian prosedur. Dengan begitu, Prabowo yakin insiden MBG bisa terus ditekan bahkan bisa sampai 0 persen. Pemerintah serius mengatasi persoalan keracunan ini. Semenjak kasus keracunan terjadi, pemerintah langsung bergerak memitigasi. Sejumlah dapur bermasalah langsung ditutup. Langkah evaluasi pun langsung dijalankan, meliputi kewajiban sertifikasi laik higienis bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG, evaluasi juru masak, penyederhanaan menu, pemantauan oleh puskesmas, hingga pembentukan satgas penanganan di tingkat daerah untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan. Paralel dengan itu, pemerintah juga memperkuat kerangka regulasi untuk optimalisasi program MBG. Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait Tim Koordinasi dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Tata Kelola Penyelenggaraan MBG.

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan kepada jajarannya agar tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan dalam setiap program prioritas.

Tak Ingin Ada Penyimpangan soal MBG, Prabowo: Itu Uang Rakyat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/04/kereta-cepat-4117687210.jpg" alt="Ilustrasi: Kereta cepat Whoosh." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kereta cepat Whoosh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan terbaru penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Indonesia Jakarta&ndash;Bandung (KCJB) atau Whoosh. Penyelidikan yang sudah berlangsung sejak awal 2025 itu disebut berfokus pada dugaan penyimpangan dalam proses pembebasan lahan. &ldquo;Ini masih dalam tahap penyelidikan. Materinya itu terkait lahan, jadi bukan soal proses proyeknya, tapi soal pembebasan lahan. Karena ini ada beberapa komponen, yang kami lidik itu terkait dengan pembebasan lahannya,&rdquo; kata Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11). Asep belum memastikan lokasi pembebasan lahan yang tengah diselidiki KPK, apakah berada di Jakarta, Bandung, atau wilayah lainnya. Ia menegaskan, hal tersebut termasuk materi penyelidikan. &ldquo;Proyeknya silakan berjalan. Tapi kalau ada orang atau oknum, baik pengusaha maupun pihak lain, yang memanfaatkan proyek ini untuk mengambil keuntungan tidak sah, ya nanti kita minta untuk dikembalikan ke negara,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyelidikan lembaganya berfokus pada dugaan korupsi dalam proses pengadaan proyek tersebut, bukan pada kebijakan atau keberlanjutan proyeknya. &ldquo;KPK fokus di proses hukumnya, khususnya terkait pengadaannya. Kami sedang berupaya menemukan dugaan peristiwa pidananya, dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan,&rdquo; ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (6/11). Budi menegaskan, penyelidikan yang dilakukan KPK merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, KPK berupaya memastikan agar tidak ada penyalahgunaan dana publik dalam proyek strategis nasional tersebut. &ldquo;Kami menyadari bahwa korupsi dapat menggerus efektivitas pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah harus benar-benar digunakan sesuai tujuan,&rdquo; tutur Budi. Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa tim penyelidik KPK telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang diduga mengetahui informasi penting terkait proyek Whoosh. Namun karena masih dalam tahap penyelidikan, detail proses dan nama-nama pihak yang dimintai keterangan belum dapat dipublikasikan. &ldquo;Tim masih terus meminta keterangan dari berbagai pihak yang dianggap mengetahui soal pengadaan proyek ini. Tapi karena tahapnya masih penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan secara detail,&rdquo; pungkasnya.

KPK mengungkap penyelidikan dugaan korupsi terkait pembebasan lahan proyek Kereta Cepat Indonesia Jakarta-Bandung.

KPK Sebut Penyelidikan Dugaan Korupsi Whoosh Fokus pada Penyimpangan Pembebasan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/JKT_Mengkristisi-Perilaku-Hakim-Yang-Menerima-Suap-_SALMAN-TOYIBI-08JPG-3717701564.jpg" alt="Petugas kepolisian melintas di depan spanduk yang mengkristisi perilaku hakim yang menerima suap dalam menangani sejumlah perkara di depan Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Rabu (23/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas kepolisian melintas di depan spanduk yang mengkristisi perilaku hakim yang menerima suap dalam menangani sejumlah perkara di depan Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Rabu (23/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kenaikan gaji hakim hingga 280 persen disambut positif oleh Komisi Yudisial (KY). Diharapkan, dengan kenaikan ini tak ada lagi pewajaran atas penyimpangan oknum hakim dengan dalih kesejahteraan. Ketua KY Amzulian Rifai mengungkapkan, kenaikan gaji hakim secara signifikan ini menunjukkan komitmen kepala negara untuk membenahi bidang peradilan dengan juga memperhatikan kesejahteraan hakim. Karenanya, menurut dia, kenaikan gaji ini harusnya bisa menjadi modal besar dalam upaya menghadirkan hakim yang berintegritas. &ldquo;Dengan kenaikan ini maka menjadi bahan juga bagi KY dan Mahkamah Agung untuk tidak memberikan toleransi jika ada penyelewengan oleh hakim. Ini mestinya jadi cambuk bagi para hakim untuk bekerja dengan baik dan berintegritas,&rdquo; tuturnya saat dihubungi Jawa Pos, Kamis (12/6). Mahkamah Agung (MA), kata dia, harus lebih tegas menindak para hakim yang terbukti menyalahgunakan jabatannya. &ldquo;Ini jadi momen pula untuk MA untuk berani bertindak tegas kepada hakim mana saja yang tidak amanah dengan jabatannya. MA harus menerapkan zero tolerance kepada semua hakim yang korup (judicial corruption),&rdquo; sambungnya. Akan tetapi, kenaikan ini bisa jadi bukan sebuah hal yang besar bagi sebagian oknum yang memang berperilaku korup. Dia mengakui, potensi perilaku korup ini akan selalu ada di profesi manapun dan kapanpun. Karenanya, menjadi penting soal penanaman integritas dan pengawasan yang ketat baik oleh KY maupun MA. Menurut dia, masalah kesejahteraan hakim sejatinya bukan masalah besar. Sebab, sejauh ini sudah cukup baik. &ldquo;Ini ditujukan kepada para hakim paling junior karena take home fee (pay)&nbsp;mereka bisa berkisar Rp 40 juta. Sedangkan hakim-hakim senior memang sudah cukup tinggi,&rdquo; paparnya. Namun, dia menilai kenaikan gaji ini paling tidak harusnya bisa menggugah semua pihak atas pentingnya atensi kepada bidang peradilan. Hal ini sudah ditunjukkan oleh kepala negara melalui keputusan penaikan gaji hakim. presiden dinilainya berada di garda terdepan dan berkomitmen terhadap bidang peradilan. Termasuk, mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan yang ada.&nbsp;

Kenaikan gaji hakim 280 persen diharapkan mengurangi penyimpangan dan meningkatkan integritas dalam peradilan.

Gaji Hakim Naik hingga 280 Persen, KY Minta Tak Ada Lagi Toleransi untuk Hakim yang Lakukan Penyimpangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/unnamed-2025-03-14T124020379-1477853921.jpg" alt="Kasus pedofilia membahayakan masa depan anak. (freepik)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Kasus pedofilia membahayakan masa depan anak. (freepik)&nbsp;</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Pedofilia, sebuah penyimpangan hubungan asusila yang menjadi masalah serius. Penyimpangan ini membahayakan kehidupan banyak anak-anak pra-pubertas. Pemahaman tentang pedofilia ini sangat penting untuk menjaga masa depan anak.&nbsp; Memahami beberapa kasus yang terjadi belakangan ini dalam tulisan JawaPos.com, Mantan Kapolres Ngada dikabarkan tertangkap karena kasus asusila anak di bawah umur. Hal ini menjadi alarm bahwa perlindungan pada anak harus semakin ditingkatkan kewaspadaannya. Maka dari itu, salah satu upaya untuk melindungi anak adalah dengan mengetahui karakter seseorang yang pedofil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01327724/pelaku-pedofilia-terancam-15-tahun-penjara">Pelaku Pedofilia Terancam 15 Tahun Penjara</a> Apa itu pedofilia? Dilansir dari Dictionary American Psychological Association, pedofilia adalah kelainan di mana seseorang mengalami ketertarikan seksualitas terhadap anak-anak pra pubertas, biasanya berusia 13 tahun ke bawah. Ketertarikan ini dapat berupa fantasi, dorongan, atau perilaku seksual yang berulang dan intens. Setelah mengetahui definisinya, mari mengetahui lima karakter seorang pedofil, agar Anda dapat melindungi anak-anak Anda mulai sekarang dan di masa mendatang. <ol> <li dir="ltr"> Ketertarikan seksual pada anak-anak </li> </ol> Ketertarikan seksual ini bukan sekadar ketertarikan sesaat, melainkan pola yang terus terjadi pada seseorang. Seorang pedofil merasakan dorongan seksual yang kuat dan terus-menerus terhadap anak-anak, dan ketertarikan ini menjadi fokus utama dalam kehidupan seksual mereka. Dilansir dari Psychology Today, seorang yang memiliki kelainan pedofilia merasa sulit untuk merasakan gairah seksual dengan orang dewasa, dan anak-anak menjadi objek yang membangkitkan hasrat seksual mereka. <ol start="2"> <li dir="ltr"> Fantasi, dorongan atau perilaku seksual yang intens </li> </ol> Fantasi, dorongan atau perilaku seksual pedofil terjadi dengan intens. Mereka akan menghabiskan banyak waktu memikirkan anak-anak dalam konteks seksual. Intensitas dorongan ini seringkali sulit dikendalikan dan membuat diri mereka tertekan. Perilaku seksual pedofil dapat bervariasi, mulai dari tindakan yang relatif ringan seperti mengintip atau menyentuh anak-anak, hingga tindakan yang berat. <ol start="3"> <li dir="ltr"> Usia pelaku jauh lebih tua dari korban </li> </ol> Perbedaan usia yang signifikan antara pelaku dan korban adalah penanda jelas seseorang yang pedofil. Anak-anak menjadi korban ketimpangan kekuasaan atas pelaku yang lebih dewasa.&nbsp; Maka dari itu, dilansir dari Psych Central, anak-anak menjadi tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau menolak tindakan yang dilakukan pelaku. Akhirnya, anak menjadi korban manipulasi dan eksploitasi pelaku pedofilia.&nbsp; Umumnya, pelaku akan menggunakan taktik seperti memberikan hadiah atau janji palsu untuk mendapatkan kepercayaan bahkan menakuti anak-anak agar membungkam perilaku kekerasan seksual yang terjadi.&nbsp; <ol start="4"> <li dir="ltr"> Didominasi pelaku laki-laki </li> </ol> Dilansir dari Psychiatric Times, penelitian menyebutkan meski pelaku pedofilia juga berasal dari laki-laki dan perempuan, tetapi kondisi ini lebih sering terjadi pada laki-laki. Perbedaan prevalensi ini disebabkan oleh faktor biologis, psikologis atau sosial.&nbsp; Beberapa penelitian menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kecenderungan biologis yang lebih kuat mengembangkan penyimpangan pedofilia. Sementara faktor sosial seperti norma gender dan peran orang tua dalam tumbuh kembang pelaku juga dapat berperan.&nbsp; <ol start="5"> <li dir="ltr"> Sering cemas dan sulit mengendalikan diri </li> </ol> Kecemasan sosial dapat membuat seorang pedofil merasa sulit untuk membangun hubungan sehat dengan orang sebayanya.&nbsp; Akhirnya, mereka mencari hubungan dengan anak-anak yang lebih mudah diakses dan dikendalikan.&nbsp; Seorang pedofil juga sulit mengendalikan diri, sehingga mereka tak bisa menahan dorongan seksual mereka ketika melakukan kekerasan pada anak. Pedofilia adalah kelainan kompleks yang membutuhkan penanganan yang komprehensif.&nbsp; Kombinasi terapi psikologis, hormonal, dan pencegahan yang efektif dapat membantu mereka lepas dari penyimpangan. Penting diingat bahwa pelaku pedofilia adalah pelaku kekerasan seksual yang merusak masa depan anak-anak. Untuk itu, lindungi anak-anak Anda dengan memahami karakter seorang pedofil. ***

pedofilia adalah kelainan di mana seseorang mengalami ketertarikan seksualitas terhadap anak-anak pra pubertas.

Apa Itu Pedofilia? Simak dan Ketahui 5 Karakter Orang yang Memiliki Penyimpangan Hubungan dan Membahayakan Kehidupan Anak-anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/ganjar-smg-4201480265.jpg" alt="Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelum berangkat ke TPS 011 dari kediamannya di Kalasan Residence, Semarang, Rabu (14/2)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelum berangkat ke TPS 011 dari kediamannya di Kalasan Residence, Semarang, Rabu (14/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.Com - Belum lama ini, Ganjar Pranowo mengatakan ada penyimpangan atau anomali terhadap suaranya dalam pemilihan umum presiden (pilpres) dan pemilu anggota legislatif (pileg). Bukan tanpa alasan, hal ini disampaikan Ganjar Pranowo lantaran perolehan suaranya dalam pilpres cukup jauh berbeda dengan pemilu anggota legislatif. Sebagai informasi, total suara caleg DPR RI dari PDI Perjuangan jauh menyalip partai-partai lainnya. Dilansir dari Radar Solo, hal ini diketahui berdasarkan hitung cepat Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Sragen pada pukul 13.00, Kamis (15/2/2024). Total suara caleg DPR RI dan suara partai yang dikantongi PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen sebanyak 17.076 suara, dan juga unggul di beberapa daerah lainnya. Berdasarkan hasil suara Caleg yang unggul di beberapa daerah tersebut, Ganjar Pranowo menduga ada anomali atau penyimpangan suara. <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014166026/real-count-kpu-ri-sudah-50-persen-prabowo-gibran-unggal-jauh-5678-persen-anies-muhaimin-menyusul-2529-persen-ganjar-mahfud-1794-persen">Real Count KPU RI Sudah 50 Persen, Prabowo-Gibran Unggal Jauh 56,78 Persen, Anies-Muhaimin Menyusul 25,29 Persen, Ganjar-Mahfud 17,94 Persen</a> Ditambahkan dari Antara, Jumat (16/2), hal ini juga disampaikan mantan Gubernur Jawa tengah tersebut ketika ditanyakan terkait dengan suara pasangan calon nomor urut 3 kalah unggul dari paslon nomor urut 2 di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Tengah berdasarkan penghitungan cepat (quick count). "Hasil quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi. Kalau nggak salah masih nomor satu, agak anomali dengan suara saya. Maka, hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya sepertinya split ticket-nya agar terlalu lebar," ujarnya setelah rapat bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) 03 di Gedung HighEnd, Jakarta, Kamis (15/2), dikutip Antara. Split ticket voting merupakan fenomena yang lahir akibat adanya bermacam pemilihan. Misalnya, perbedaan pilihan dalam Pemilu Anggota DPR RI terhadap partai politik A, sedangkan pemilihan eksekutif (presiden) justru memilih paslon yang bukan berasal dari kelompok yang didukung oleh parpol pilihannya. Berdasarkan penghitungan cepat sejumlah lembaga survei, PDI Perjuangan memperoleh suara tertinggi dengan rata-rata 15&mdash;16 persen ke atas hingga saat ini. Namun, suara paslon nomor urut 3 justru hanya meraih sekitar 15&mdash;16 persen atau berada di urutan terakhir. Oleh karena itu, pihaknya hendak menelaah penyebab dari split ticket voting seiring dengan menunggu hasil resmi rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014165809/tpn-ganjar-mahfud-ajak-timnas-amin-galang-kekuatan-di-dpr-untuk-bongkar-dugaan-kecurangan">TPN Ganjar-Mahfud Ajak Timnas AMIN Galang Kekuatan di DPR untuk Bongkar Dugaan Kecurangan</a> "Prinsip kami, menunggu keputusan dari KPU. Apapun yang diputuskan oleh KPU, kami akan ikuti. Kami menghormati semua proses," ungkap Ganjar. &nbsp;Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024. ***</div>

Ganjar Pranowo mengatakan ada penyimpangan atau anomali terhadap suaranya dalam pemilihan umum presiden dan pemilu anggota legislatif.

PDI Perjuangan Pimpin Perolehan Suara Sementara di Sragen Jawa Tengah, Ganjar Pranowo: Sedang Diselidiki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221115_185328.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek pekerjaan betonisasi ruas jalan Lokidang, Desa Karanggayam, Selasa (15/11). Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek pekerjaan betonisasi ruas jalan Lokidang, Desa Karanggayam, Selasa (15/11). Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan dugaan penyimpangan pada pekerjaan betonisasi ruas jalan Lokidang, Desa Karanggayam di perbatasan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara yang menggunakan anggaran bantuan keuangan dari Pemprov Jateng.  Dugaan penyimpangan ditemukan Ganjar saat pengecekan bersama Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi Jateng Hanung Triyono di Kabupaten Kebumen, Selasa (15/11).  Di beberapa bagian jalan yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 7 miliar itu, tampak dikerjakan tidak maksimal dan rawan terjadi kerusakan. Bahkan di titik tersebut terlihat retakan di struktur betonnya. Selain itu, ada pula bagian beton bekas gorong-gorong yang ditutup seadanya dan terkesan menggantung serta membahayakan.  Orang nomor satu di Jateng itu tampak tidak senang karena penyedia jasa tidak merapikan dengan baik pekerjaan akhir dari fisik jalan tersebut. Seperti tidak dirapikannya bagian kanan-kiri jalan, serta sampah proyek dibiarkan begitu saja.  ”Saya khawatir bahaya, nanti saya suruh cek semuanya. Jadi, dicek betul, kalau enggak terima jangan, kalau enggak bisa diterima jangan diterima. Balikin, kami kasih hukuman. Jadi, semua duit rakyat, ya, jangan di-mainin gitu untuk penyedia jasa,” ucap Ganjar.  Temuan seperti itu, lanjut Ganjar, membuatnya akan terus melakukan pengecekan tiap proyek yang menggunakan anggaran bankeu Pemprov Jateng. Ganjar meminta para penyedia jasa tidak lepas tangan meskipun pekerjaan fisik sudah selesai.  ”Kalau dilihat dari sana kan lumayan ini, lumayan jelek, pating jerabut, mestinya yang rapi. Kontraktornya kan pasti berijazah, punya pengalaman, kalau kayak gini enggak, ya, nanti terima risiko,” tegas Ganjar.

Ganjar Temukan Penyimpangan Pekerjaan Jalan Batas Kebumen-Banjarnegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/polda-lampung-dalami-kasus-pembebasan-lahan-tol-trans-sumatera_m_150717.jpeg" alt="Jalan tol Trans Sumatera di wilayah Provinsi Lampung" width="100%">
<figcaption>Jalan tol Trans Sumatera di wilayah Provinsi Lampung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung menunggu hasil penelitian jaksa terhadap berkas kasus dugaan penyimpangan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Desa Jatimulyo, Jatiagung, Lampung Selatan. Menurut Kasubdit II Harda Ditreskrimum Polda Lampung AKBP Ruli Andi Yunianto, berdasar hasil gelar pekara, pihaknya menetapan lima tersangka. Salah satunnya Su, anggota DPRD Lampung Selatan. &rdquo;Saat ini berkas masih di Kejati. Sedang diteliti jaksa. Kita menunggu, apakah lengkap atau masih ada petunjuk baru yang harus dipenuhi,&rdquo; kata Ruli seperti dikutip Radar Lampung (Jawa Pos Group), Senin (14/8). Ruli juga belum memastikan apakah ada tersangka baru dalam kasus tersebut. Ini tergantung petunjuk jaksa. &rdquo;Tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah setelah ada petunjuk lain dari jaksa,&rdquo; ujarnya. Sementara, kelima tersangka belum ditahan. Sebab mereka dinilai koperatif dan memenuhi panggilan penyidik selama proses pemeriksaan. &rdquo;Kecuali mereka tidak kooperatif, kita akan tahan. Sepanjang penyelidika, mereka memenuhi panggilan kami,&rdquo; kata dia. Kelima tersangka diduga terlibat dalam pembuatan akta jual beli (AJB) lahan seluas 8,5 hektare milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Lahan di Dusun Jatisari, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung ini diklaim menjadi milik warga. Pemerintah kemudian mengeluarkan dana Rp28 miliar sebagai ganti rugi. Pembuatan AJB itu supaya seolah-olah tanah tersebut milik pribadi dan mendapat ganti rugi untuk pembangunan jalan tol. Sementara beberapa waktu lalu, Su yang menjadi salah seorang tersangka membenarkan lahan seluas 8,5 hektare itu milik Pemprov Lampung. Saat itu, warga memgajukan permohonan kepada gubernur terkait lahan hibah. Lantaran lahan terkena proyek JTTS, warga menunjuk lima orang untuk mengurusi administrasi surat-menyurat.

Polda Lampung Dalami Kasus  Pembebasan Lahan Tol Trans Sumatera

penyimpangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyimpangan

Berita Terkini