<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/kuasa_kucing.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyiksa hewan dapat dipidana sesuai pasal 66a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hal ini dikatakan Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan.  "Sanksi untuk orang yang melakukan penyiksaan dan melakukan pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan itu sudah ada," kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Selatan, Hasudungan Sidabalok ​​​​​​​di Jakarta, Kamis (28/10) dikutip dari Antara.  Hasudungan pada peluncuran platform digital edukasi kesejahteraan hewan animalwelfare.id juga menyebutkan, bagi penyiksa hewan dapat dimasukkan dalam tindak pidana sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).  Hausudungan menjelaskan, berdasarkan data Asia for Animal Coalition, Indonesia paling banyak mengunduh konten penyiksaan pada hewan di media sosial (medsos).  Dari 5.480 konten penyiksaan hewan di dunia di media sosial, 30 persennya berasal dari penggiat medsos di Indonesia, sehingga menimbulkan kecaman dari dunia internasional.  Dengan demikian, dia menegaskan pentingnya "animal welfare" (kesejahteraan hewan) diperkenalkan kepada anak-anak sejak dini.  Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih peduli untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak-anak usia sekolah.  "Mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA agar mereka lebih peduli dan sayang serta mengetahui apa yang dimaksud dengan kesejahteraan hewan," katanya.

Jangan Macam-macam, Penyiksa Hewan Kini dapat Dipidana!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Cak-imin-PMII.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong adanya penyempurnaan regulasi dalam upaya perlindungan hewan. Sehingga, penanganan tindak kekerasan dan penyiksaan hewan bisa ditangani dengan cepat.  "Perlu penyempurnaan regulasi, membuat UU butuh waktu namun sebelum itu maka perlu penyempurnaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah sehingga cepat penanganan tindak kekerasan dan penyiksaan hewan," kata Muhaimin saat menerima audiensi Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia (KPHI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/12).  Pria yang akrab disapa Cak Imin menilai perlu kerja lintas sektoral untuk memahami dan melaksanakan penyempurnaan aturan perlindungan terhadap hewan.  Cak Imin juga mendorong peraturan yang dibuat pemerintah lebih peka terhadap upaya perlindungan terhadap hewan karena masih banyak aparat yang masih menyepelekan terkait hal tersebut.  "DPR akan meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian terkait isu ini. Peraturan yang dibuat harus lebih 'concern' terhadap perlindungan hewan," ujarnya.  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, poin-poin yang disampaikan KPHI memberikan sebuah kesadaran bahwa penyiksaan terhadap hewan dapat berakibat pada kekerasan dan penyiksaan terhadap manusia.  Hal itu menurut dia karena biasanya pelaku kekerasan pada hewan, juga membahayakan manusia sehingga perlindungan terhadap hewan mutlak diperlukan.  "Kami meminta pemerintah mengambil langkah-langkah tegas dan represif terhadap pelaku kekerasan dan penyiksaan terhadap hewan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan perhatian terhadap perlindungan hewan liar dan peliharaan," katanya.  Cak Imin juga mendorong adanya peningkatan anggaran pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dan penyiksaan hewan. Muhaimin mencontohkan jumlah kucing di DKI Jakarta yang saat ini terlalu banyak padahal perlu dilakukan sterilisasi massal.  Dalam kesempatan tersebut KPHI meminta DPR mendorong perbaikan regulasi khususnya pemberian sanksi hukuman yang berat bagi pelaku tindak kekerasan dan penyiksaan hewan.  KPHI juga menilai perlu penerapan materi kesejahteraan hewan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia yang dapat diintegrasikan dalam materi pendidikan moral Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan pada semua tingkat pendidikan.  Saat menerima audiensi tersebut, Muhaimin juga didampingi anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan dan anggota Komisi III DPR RI/ Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid.

Cak Imin Minta Stop Penyiksaan Hewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/sapi-kurban-khusaini.jpg" alt="TERAWAT: Kondisi sapi-sapi di RPH Pegirian kemarin (17/7). Secara bertahap, RPH mulai menyiapkan kebutuhan sapi untuk kurban. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERAWAT: Kondisi sapi-sapi di RPH Pegirian kemarin (17/7). Secara bertahap, RPH mulai menyiapkan kebutuhan sapi untuk kurban. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Temuan rumah potong hewan (RPH) di Indonesia melakukan kekejaman terhadap hewan sembelih tengah ramai diperbincangkan. Dalam proses pemotongan, hewan sembelih, dalam hal ini sapi, ditembak terlebih dahulu sebelum penyembelihan dilakukan.  Pendiri Pusat Studi Al-Qur'an Muhammad Quraish Shihab pun angkat bicara soal temuan ini. Ia mengatakan bahwa hewan tidak semestinya dijadikan sasaran tembak.  "Setiap yang bernyawa yang dibantu pasti dapat ganjaran. Kalau mau menyembelih asah dulu pisau, tapi lihat tuntunannya, jangan di depan binatang yang kamu akan sembelih," ungkap dia dalam channel YouTube Najwa Shihab, Senin (8/11).  Dalam kesempatan lain beberapa waktu lalu, cendikiawan muslim itu mengatakan bahwa dalam menyembelih hewan, ada baiknya hewan diberi ketenangan. Sebab, secara tidak langsung, dari penuturan nabi, manusia diperintahkan untuk menjaga perasaan hewan tersebut.  "Berikan ketenangan kepada binatang yang akan disembelih, jangan paksa dia dan sebagainya. Sekarang ada ide dari teman-teman untuk tidak menampakkan penyembelihan binatang itu kepada binatang lain yang akan disembelih. Kan kasihan itu," imbuh ayah dari Najwa Shihab itu.  Sebagai informasi, Organisasi Perlindungan Hewan, PETA menemukan bahwa sapi-sapi yang dipotong di RPH dibiarkan tersiksa kesakitan di kubangan darah mereka sendiri saat para pekerja memotong hewan konsumsi tersebut.  "Hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam kotak perebah sapi (restraining box) dan ditembak beberapa kali dengan alat penembak captive-bolt sebelum pada akhirnya leher mereka disayat," urai Wakil Presiden Senior PETA Jason Baker dalam keterangan resminya, Senin (8/11).  Sering kali, para pekerja tidak efektif saat memingsankan sapi, atau bahkan, dalam beberapa kasus, gagal. Di salah satu kasus, para pekerja berulang kali menusuk seekor sapi dengan batang besi dan memelintir ekor sapi tersebut secara terus menerus untuk memaksa agar sapi tersebut berdiri kembali, agar pekerja bisa menembak dia lagi.  "Ada juga hewan lainnya yang ketakutan saat kaki mereka diikat, lalu didorong untuk direbahkan secara paksa, dan leher mereka disayat tanpa dipingsankan terlebih dahulu," tuturnya.

RPH Siksa Sapi yang Akan Disembelih, Quraish Shihab: Kasihan Itu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/RPH-PEGIRIAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Organisasi Perlindungan Hewan, PETA menemukan adanya kejanggalan dari rumah potong hewan (RPH) di Indonesia. Kejanggalan tersebut adalah sapi yang dipotong di RPH itu mengalami siksaan dalam prosesnya. Wakil Presiden Senior PETA Jason Baker menuturkan, para sapi yang dipotong itu tersiksa kesakitan di kubangan darahnya sendiri saat para pekerja memotong hewan konsumsi tersebut. Kata dia, PETA sendiri mendapatkan bukti rekaman video dari RPH yang dipilih secara acak, terdapat sembilan RPH yang dijadikan sampel. "Hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam kotak perebah sapi (restraining box) dan ditembak beberapa kali dengan alat penembak captive-bolt sebelum pada akhirnya leher mereka disayat," urai dia dalam keterangan resminya, Senin (8/11). Sering kali para pekerja tidak efektif saat memingsankan sapi, atau bahkan dalam beberapa kasus, sama sekali gagal. Di salah satu kasus, para pekerja berulang kali menusuk seekor sapi dengan batang besi dan memelintir ekor sapi tersebut secara terus menerus untuk memaksa agar sapi tersebut berdiri kembali, agar pekerja bisa menembak dia lagi. "Ada juga hewan lainnya yang ketakutan saat kaki mereka diikat, lalu didorong untuk direbahkan secara paksa, dan leher mereka disayat tanpa dipingsankan terlebih dahulu," tuturnya. Bukan hanya Indonesia, sapi yang bersifat lembut ini mengalami kematian yang berkepanjangan, penuh kesakitan dan ketakutan di rumah-rumah pemotongan yang tersebar di penjuru negeri. Ditegaskan olehnya bahwa hal ini harus dihentikan. "PETA mendorong publik untuk menolak kekejaman ini dengan tidak mengkonsumsi hewan dan tidak memakai produk yang berasal dari hewan," pungkas Jason.

PETA Dapat Temuan RPH di Indonesia Sembelih Sapi dengan Kejam