<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1816124576258077148" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/Screenshot_2024-11-19-11-45-39-290_comgoogleandroidgm-edit-1430847660.jpg" alt="Pakar hukum Krisna Murti. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pakar hukum Krisna Murti. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1816124576258077148-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu memenuhi panggilan pemeriksaan Polres Metro Tangerang Kota. Dia dilaporkan usai mengkritik proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015329301/ramalan-zodiak-karier-dan-keuangan-besok-20-november-2024-aries-cancer-libra-dan-capricorn">Ramalan Zodiak Karier dan Keuangan Besok 20 November 2024: Aries, Cancer, Libra, dan Capricorn</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praktisi Hukum Krisna Murti menilai proses hukum harus tetap dihormati. Publik harus manyakini bahwa pihak kepolisian bekerja profesional dalam menangani perkara ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seseorang kan boleh saja dilaporkan ketika ada dugaan tindak pidana, tinggal nanti bagaimana pembuktian dalam penyelidikan yang di lakukan oleh pihak kepolisian. Kalau sekiranya dalam penyelidikan ditemukan 2 alat bukti maka dapat di tingkatkan menjadi penyidikan. Biarkan itu menjadi sebuah proses hukum yang sedang berjalan," kata Krisna, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Krisna menjelaskan, berdasarkan data yang diperolehnya, PSN PIK 2 memiliki banyak keuntungan untuk warga sekitar. Melalui proyek ini juga akan berdampak pada pelebaran wilayah mangrove. Jika saat ini hanya 91,97 hektare, ditargetkan bisa menjadi 515,79 hektare.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembiayaan proyek ini senilai Rp 39 triliun juga tidak memakan APBN. Dana bersumber dari swasta sehingga tidak memberatkan beban negara. Pembangunan PIK diperkirakan menggunakan 6.235 pekerja langsung, dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">⁠"PSN untuk PIK 2 itu benar-benar dibiayai oleh swasta, tidak ada pendanaan dari APBN dan banyak kok di Indonesia PSN yang sudah berjalan dibiayai swasta," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari sektor pariwisata, PIK 2 diperkirakan bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, akan dibangun berbagai fasilitas seperti Taman Bhineka, Community Park, kebun binatang, hotel dan resort, masjid, sirkuit bertaraf internasional, dan lain-lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait tuduhan adanya ganti rugi yang tidak sesuai dalam pembangunan proyek ini, harus dibuktikan terlebih dahulu. Mengingat selama ini pembangunan berjalan lancar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">⁠"Ini kan isu yang harus diluruskan. Pengembang PIK itu sudah berpengalaman, saya rasa dari mulai PIK dikembangkan menjadi satu daerah yang sampai saat ini kita bisa rasakan dan lihat, kalau ganti ruginya tidak sesuai pastinya bisa enggak jadi itu proyek, nyatanya sampai saat ini semua berjalan baik," pungkas Krisna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Said Didu dipanggil Polres Metro Tangeranh Kota pada Selasa (19/11). Dia akan dimintai keterangan terkait kritikannya terhadal PSN&nbsp;<a href="https://www.google.com/maps/search/Pantai+Indah+Kapuk+(PIK)+2+di+Tangerang,+Banten?entry=gmail&amp;source=g">Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten</a>.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapolres Tangerang Kabupaten, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono membenarkan adanya laporan terhadap Said. "Betul (ada laporan ke Said Didu)," kata Baktiar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim penasihat hukum Said Didu, Gufroni menilai kasus yang dituduhkan kepada kliennta tidak berdasar. Dia menilai terjadi upaya pembungkaman kepada Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejak awal, rangkaian proses hukum terhadap Said Didu ini kami duga bertujuan untuk membungkam kritik keras Said Didu terhadap implementasi kebijakan PSN PIK-2," kata Gufroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini Said disangkakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian, Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran berita bohong, serta Pasal 310 tentang pencemaran nama, dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu memenuhi panggilan pemeriksaan Polres Metro Tangerang Kota

Kritik PSN PIK 2, Pakar Sebut Nasib Said Didu Ditentukan Oleh Penyelidikan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/22/IMG-20230421-WA0028-2881817185.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di DKI Jakarta berjalan aman dan kondusif." width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di DKI Jakarta berjalan aman dan kondusif.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meminta jajarannya agar selalu mengedepakan komunikasi yang baik dengan masyarakat yang membuat laporan polisi. Penyidik pun agar berkata jujur apabila kasus yang ditangani tidak tuntas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bilang jika kau penyidik sudah mentok, jujur saja, pak ini posisi perkara seperti ini bisa berjalan kalau begini, kita hold dilu belum ada yang bisa kita kejakan, kita jujur aja," kata Karyoto di podcast Deddy Corbuzier.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karyoto menepis anggapan tidak viral maka kasusnya tidak tuntas. Dia mengaku sudah pernah memiliki pengalaman menjadi penyidik di tingkat Polsek, Polres, Polda, dan Mabes Polri. Sehingga pahan betul proses penanganan kasus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya bahwa karakteristik mengadapi tugas beda-beda, polsek dari bobot dikasih yang lebih ringan. Sekarang ini kasus berjalan, misalnya saya penyidik di polres tahun lalu ada 20 (perkara), selesainya 5, kan saya masih punya 15, tambah lagi 10 lagi tumpuk-tumpuk tidak akan pernah selesai," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01684380/kejati-dki-bantah-berkas-mario-dandy-shane-lama-p21-karena-bolak-balik-ke-penyidik">Kejati DKI Bantah Berkas Mario Dandy-Shane Lama P21 karena Bolak Balik ke Penyidik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01569933/resmi-tersangka-ap-hasanuddin-dikawal-penyidik-polri-saat-tiba-di-jakarta">Resmi Tersangka, AP Hasanuddin Dikawal Penyidik Polri saat Tiba di Jakarta</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, penyidik harus menjalin komunikasi yang baik dengan pelapor. Sehingga masyarakat mengerti kasusnya tidak selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Paling tidak kita beri pengertian ke yang melapor. Saya tanya banyak gak kasus-kasus yang tidak terungkap? Banyak. Kasus copet tidak ada saksi selesai tuh, ketemu di peradilan kerajaan tuhan," pungkasnya.</div>

Apa pun itu penyidik harus menjalin komunikasi yang baik dengan pelapor. Sehingga masyarakat mengerti kasusnya tidak selesai.

Kapolda Metro Minta Penyidik Jujur ke Warga Jika Tak Mampu Selesaikan Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/lambang-1-1.jpg" alt="Ilustrasi lambang polisi/antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lambang polisi/antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak tiga anggota perwira menengah Polri ditarik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1109/V/KEP/2021 tertanggal 31 Mei 2021.<br /> <br /> Ketiga anggota Polri yang dirotasi dari KPK itu antara lain Kompol Edwar Zulkarnain dan Kompol Petrus Parningotan Silalahi. Keduanya ditarik menjadi Pamen di Polda Metro Jaya.<br /> <br /> Sementara itu, satu Pamen lain yang juga ditarik ialah Kompol Ardian Rahayudi. Perwira menengah Polri itu ditarik dari KPK untuk menjadi Pamen di SSDM Polri.<br /> <br /> Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan, ketiga anggota Polri aktif yang ditarik dari KPK karena masa tugasnya telah habis. "Sudah habis masa tugasnya," ucap Argo, Rabu (2/6).<br /> <br /> Sementara itu, menurut sumber internal JawaPos.com di KPK, ketiga anggota Polri itu memang sudah habis masa tugasnya. Mereka sudah bekerja di lembaga antirasuah kurang lebih selama 10 tahun.<br /> <br /> "Sudah habis masa kerjanya, 10 tahun," ujar sumber yang enggan disampaikan identitasnya.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/06/2021/polri-tarik-3-perwiranya-yang-bertugas-di-kpk/">Polri Tarik 3 Perwira Menengah yang Bertugas di KPK</a><br /> <br /> Dia tak memungkiri, tiga perwira menengah yang kembali ditarik dari KPK itu memiliki kedekatan dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Proses penarikan ketiga anggota Korps Bhayangkara itu akan berlangsung selama satu minggu, untuk kemudian bisa kembali bertugas di Mabes Polri.<br /> <br /> "Mereka pendukung Firli. Masih seminggu prosesnya," ucapnya menandaskan.

3 Polisi yang Ditarik dari KPK Disebut Dekat dengan Firli Bahuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/lambang-1-1.jpg" alt="Ilustrasi lambang polisi/antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lambang polisi/antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mabes Polri menarik 3 Perwira Menengah (Pamen) yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1109/V/KEP/2021 tertanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri, Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan.<br /> <br /> Pamen yang ditarik yakni Kompol Edwar Zulkarnain, Kompol Petrus Parningotan Silalahi dimutasi menjadi Pamen Polda Metro Jaya. Lalu, Kompol Ardian Rahayudi menjadi Pamen SSDM Polri.<br /> <br /> Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan ihwal penarikan 3 perwiranya dari KPK ini. "Ya benar," ucapnya kepada wartawan, Rabu (2/6).<br /> <br /> Kendati demikian, dalam telegram kali ini tidak ada penarikan terhadap AKP Stepanus Robin Pattuju. Dia diketahui penyidik Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap dari Wali Kota Tanjung Balai, Muhammad Syahrial.<br /> <br /> Sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Wali Kota Tanjung Balai. Mereka yakni penyidik asal kepolisian, Stepanus Robbin Pattuju (SRP), Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial (MS) dan pengacaranya Maskur Husain (MH) sebagai tersangka. KPK menduga, penyidik asal Korps Bhayangkara Stepanus menerima suap untuk mengurus perkara yang menjerat Syahrial.<br /> <br /> Stepanus yang merupakan penyidik KPK bersama dengan Maskur Husain menyepakati agar perkara dugaan korupsi yang menjerat Syahrial di KPK tidak lagi dilanjutkan. Kesepakatan itu dengan komitmen uang sebesar Rp 1,5 miliar.<br /> <br /> Syahrial lantas menyanggupi permintaan uang itu, dengan kesepakatan kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Terlebih KPK juga sampai saat ini belum mengumumkan sejumlah pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus lelang jabatan di Kota Tanjungbalai.<br /> <br /> Syahrial memberikan uang itu secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia (RA) teman dari Stepanus. Uang itu baru diserahkan dengan total Rp 1,3 miliar.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/31/05/2021/terbukti-langgar-kode-etik-kpk-penyidik-robin-minta-maaf-ke-polri/">Terbukti Langgar Kode Etik KPK, Penyidik Robin Minta Maaf ke Polri</a><br /> <br /> Steppanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Polri Tarik 3 Perwira Menengah yang Bertugas di KPK

Penyidik polisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Penyidik polisi

Berita Terkini

Kritik PSN PIK 2, Pakar Sebut Nasib Said Didu Ditentukan Oleh Penyelidikan Polisi

Kapolda Metro Minta Penyidik Jujur ke Warga Jika Tak Mampu Selesaikan Perkara

3 Polisi yang Ditarik dari KPK Disebut Dekat dengan Firli Bahuri

Polri Tarik 3 Perwira Menengah yang Bertugas di KPK

Download Aplikasi JawaPos.com