<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/srimul-2193993865.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta restu kepada DPR RI untuk diperbolehkan menyuntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 6,1 triliun untuk 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun 4 BUMN yang diusulkan akan menerima PMN tersebut, terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Industri Kereta Api (INKA), PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), dan PT Hutama Karya (HK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Cadangan Pembiayaan Investasi yang di dalam UU APBN 2024 sebesar Rp13,67 triliun. Pada hari ini kami mengajukan penggunaannya hanya sebesar Rp6,1 triliun,&rdquo; kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (1/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sri Mulyani merinci, pengajuan PMN untuk KAI sebesar Rp 2 triliun, INKA Rp 965 miliar, PELNI sebesar Rp 500 miliar, Hutama Karya Rp 1 triliun serta Bank Tanah Rp1 triliun. Serta, menambahkan dana Rp 635 miliar untuk cadangan dana penjaminan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Serta ada untuk pembiayaan investasi cadangan pembiayaan ini kami melakukan alokasi kewajiban penjaminan. Ini karena pemerintah sering memberikan penjaminan dan dalam hal ini kita menyediakan atau mencadangkan dan untuk penjaminan kalau sampai terjadi kewajiban itu ter-call, ini Rp 635 miliar,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Rionald Silaban menjelaskan, PMN untuk KAI akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal retrofit, dan pengadaan set KRL.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian untuk PMN Hutama Karya sebesar Rp 1 triliun akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada ruas Palembang-Betung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sedangkan untuk PMN pada INKA sebesar Rp 960 miliar, in akan digunakan untuk pembangunan line 2 di pabrik Banyuwangi yang memproduksi kereta berbahan stainless steel,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rionald menyatakan, suntikan modal sebesar Rp 500 miliar untuk PELNI akan digunakan sebagai tambahan modal belanja bagi pembelian satu unit kapal baru, guna peremajaan armada kapal PELNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara PMN Rp 1 triliun untuk Bank Tanah akan digunakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah 64/2021 tentang Badan Bank Tanah pasal 43 ayat 1," jelasnya.</div>

Adapun 4 BUMN yang diusulkan akan menerima PMN tersebut, terdiri dari PT KAI, PT Industri Kereta Api (INKA), PT Pelni dan PT Hutama Karya.

Sri Mulyani Minta Restu DPR untuk Bisa Suntik PMN Senilai Rp 6,1 Triliun ke 4 BUMN dan Bank Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/asdp-FERRY-2788838080.jpg" alt="PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berhasil mencetak laba tertinggi sepanjang tahun 2022 sebesar Rp 585 miliar." width="100%">
<figcaption>PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berhasil mencetak laba tertinggi sepanjang tahun 2022 sebesar Rp 585 miliar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi XI DPR RI menyetujui penambahan penyertaan modal negara (PMN) non-tunai bagi lima BUMN yang diusulkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan PMN non-tunai berupa konversi piutang APBN tahun anggaran 2023," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi, dikutip dari Antara, Rabu (20/9). Fathan menyebutkan bahwa Komisi XI DPR RI menyetujui penambahan PMN karena telah memperoleh penjelasan dari Dirjen Kekayaan Negara serta para direktur utama tentang alokasi&nbsp;PMN&nbsp;non-tunai. Dia menyampaikan berdasarkan rapat tersebut Komisi XI DPR RI menyetujui pengusulan PMN non-tunai kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar Rp 2,564 triliun untuk memperbaiki struktur modal&nbsp;holding&nbsp;BUMN industri pangan. "Komisi XI DPR RI menilai PT Rajawali Nusantara Indonesia mengoptimalkan kinerja dan mendukung penguatan ekosistem pangan dan penguatan pangan nasional melalui peningkatan produksi pangan dan pemerataan distribusi, mendukung inklusivitas melalui kemitraan petani peternak nelayan dan UMKM," ujar Fathan. Dia mengatakan, Komisi XI DPR RI juga menyetujui PMN non-tunai kepada PT ASDP Persero berupa BMN sejumlah 12 unit kapal penumpang dengan nilai sebesar Rp 388 miliar. PMN tersebut menurut dia, bertujuan untuk pelayanan masyarakat, meningkatkan struktur permodalan, dan kapasitas usaha perusahaan. Fathan mengatakan, Komisi XI menilai PT ASDP mampu meningkatkan kontribusi kepada negara berupa pajak dan dividen, mengurangi beban pengeluaran keuangan negara atau pemerintah melalui APBN terhadap bea pembelian kapal. "PT ASDP mampu meningkatkan konektivitas antar pulau, menurunkan disparitas harga barang dan pemerataan pembangunan ekonomi, menumbuhkan perekonomian masyarakat, memperkuat lintasan ke perintisan," katanya. Komisi XI DPR RI juga menyetujui PMN non-tunai tahun anggaran 2023 kepada PT Brantas Abipraya berupa Barang Milik Negara (BMN) tanah dan bangunan senilai Rp 211,98 miliar yang bertujuan untuk struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan. Selanjutnya, Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan PMN non-tunai tahun anggaran 2023 kepada PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN pada tanah aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dikelola Kemenkeu dengan nilai Rp 1,227 triliun. Komisi XI DPR RI menyetujui PMN non-tunai tahun anggaran 2023 kepada PT Pertamina berupa 14 paket sarana dan prasarana bahan bakar nabati di lokasi terminal bahan bakar minyak TBBM Pertamina yaitu tangki bahan bakar nabati dengan kapasitas 100 KL dan 50 KL beserta jalur pipa dan aksesoris tangki dengan nilai wajar Rp 49 miliar. "Komisi XI DPR RI berharap, Pertamina dapat memperbaiki struktur permodalan dalam meningkatkan kapasitas usaha guna memperlancar pendistribusian biodiesel, mendukung terwujudnya implementasi mandatori biodiesel, mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempercepat transisi energi yang inklusif, bersih dan berkelanjutan untuk mencapai nol emisi," katanya. Dalam RDP tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan bahwa penyertaan modal negara berupa barang milik negara maupun non-tunai akan memberikan dampak positif bagi perusahaan yang usulkan. "Diharapkan dengan disertakannya PMN dan BMN ini maka akan mengurangi beban sewa, meningkatkan struktur permodalan dari perusahaan dan manfaatnya kita akan menjadi bagian dari akselerasi pertumbuhan ekonomi," kata Rionald. Dia menyampaikan usulan PMN bagi lima perusahaan BUMN tersebut telah dilakukan sejak setahun lalu. Komisi XI DPR RI melaksanakan RDP bersama Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Direktur Utama (Dirut) Utama Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Brantas Abipraya, Dirut PT Sejahtera Eka Graha, Dirut ASDP, dan Direktur Keuangan PT Pertamina membahas penambahan PMN bagi lima perusahaan BUMN.

"Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan PMN non-tunai berupa konversi piutang APBN tahun anggaran 2023," kata Fathan Subchi.

Komisi XI Restui Tambahan PMN Nontunai untuk RNI, Pertamina, dan Tiga BUMN Lain

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/haryo-287372410.png" alt="HARYO PRASODJO" width="100%">
<figcaption>HARYO PRASODJO</figcaption>
</figure> JADWAL&nbsp;pengoperasian perdana kereta cepat Jakarta&ndash;Bandung (KCJB) diundur dari 18 Agustus 2023 ke 1 September 2023. Kereta itu telah menjalani uji coba perdana sejak 19 Mei 2023 dan masih menunggu hasil sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Fakta menariknya, KCJB akan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara dan menjadi proyek pertama kereta cepat murni teknologi Tiongkok di luar negeri. Sehingga tidak heran jika pemerintah Indonesia memasukkan proyek KCJB menjadi salah satu proyek andalan dan juga proyek strategis nasional. Terutama mengingat pentingnya proyek untuk meningkatkan citra Indonesia, juga citra teknologi Tiongkok, di dunia pada masa mendatang. Dalam prosesnya, proyek KCJB tidak lepas dari polemik, yang pro dan kontra, di tengah masyarakat Indonesia, terkait urgensi dari proyek tersebut, dengan kebutuhan dalam negeri. Biaya proyek yang pada awalnya dilihat lebih murah, dengan bunga pinjaman yang lebih rendah, menjadikan pemerintah Indonesia memilih Tiongkok daripada Jepang untuk membangun KCJB pada tahun 2015. Keputusan tersebut akhirnya mengubah Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) di mana trase kereta cepat seharusnya dibangun dari Jakarta menuju Surabaya via utara, dengan Jakarta&ndash;Bandung sebagai proyek percontohan. Tidak hanya sampai di situ, terpilihnya Tiongkok membuat pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk melobi Jepang, dengan memberikan proyek kereta cepat Jakarta&ndash;Surabaya kepada pihak Jepang. Namun, satu hal yang perlu diketahui, seperti kebanyakan teknologi tinggi lainnya, teknologi kereta adalah teknologi yang eksklusif dan bersifat mengikat. Secara jangka panjang berpotensi menimbulkan ketergantungan. Jika sudah menggunakan teknologi dari suatu negara, sulit untuk digabungkan dengan teknologi dari negara lain, baik secara teknis, politis, maupun pengoperasiannya. Itulah yang menyebabkan keengganan Jepang untuk bergabung dengan proyek KCJB saat diminta Indonesia pada pertengahan 2020 lalu. Apalagi, secara ekonomi dan politik, teknologi kereta cepat Tiongkok adalah rival bagi pasar internasional teknologi Shinkansen Jepang. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia berada pada posisi sulit dan menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang mengoperasikan kereta cepat dengan jalur terpendek di dunia dengan panjang hanya 142,3 kilometer. Meskipun pada 2021 pemerintah kembali memunculkan wacana untuk memperpanjang jalur KCJB hingga Surabaya dengan melalui sisi selatan Jawa, melalui Jogjakarta. Namun, masalah teknis di lapangan dan beban keuangan proyek menjadi masalah utama dalam proyek KCJB, yang menjadikan pemerintah harus berpikir jutaan kali untuk dapat memperpanjang trase KCJB hingga Surabaya via selatan. Terbukti pada 2022 KCJB mengalami cost overrun dan menghentikan proyek selama beberapa bulan. Proyek yang awalnya ditaksir menghabiskan Rp 113 triliun membengkak menjadi Rp 131 triliun. Setelah Indonesia dan Tiongkok menyepakati kelebihan dana sebesar Rp 18,24 triliun. Pada akhirnya, untuk menutupi defisit keuangan proyek, pemerintah terpaksa menggunakan APBN melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 4 triliun. Sayangnya, drama tidak berakhir sampai di situ. Keberadaan KA Argo Parahyangan (GoPar) dinilai dapat menjadi predator bagi operasional KCJB. Hal tersebut sempat memunculkan wacana penghapusan GoPar agar masyarakat hanya menggunakan KCJB. Dibanding dengan KCJB, GoPar memiliki kelebihan dari sisi pemberhentian yang langsung di tengah Kota Bandung. Sedangkan KCJB masih harus menggunakan KA feeder untuk sampai ke Kota Bandung. Dari segi harga, GoPar kelas eksekutif juga tidak jauh berbeda dengan harga KCJB kelas ekonomi, yang rencananya akan disubsidi melalui public service obligation (PSO), menjadi Rp 250 ribu. Transfer teknologi kereta cepat juga masih menjadi misteri. Apakah Indonesia benar-benar mendapatkan akses transfer teknologi kereta cepat atau hanya sebatas pada teknik pembangunan infrastruktur jalur relnya. Tidak banyak berita yang dapat diakses untuk informasi transfer teknologi tersebut. Selain adanya pengiriman secara berkala 1.091 tenaga kerja Indonesia ke Tiongkok untuk mendapatkan pendampingan dan pelatihan terkait pengoperasian dan pemeliharaan kereta sejak 2022. Bahkan, untuk rangkaian kereta cepat sendiri, dikirim langsung secara utuh dari Tiongkok. Sejatinya pengoperasian KCJB tidak dimaknai sebatas euforia sesaat dan kepentingan politik jangka pendek bagi penguasa. Proyek KCJB tidak boleh berhenti dan harus terus berjalan sehingga keberlangsungan jangka panjang proyek KCJB harus menjadi perhatian penting pemerintah saat ini dan pemerintah selanjutnya. Secara garis besar, proyek KCJB yang merupakan bagian dari proyek besar konektivitas Tiongkok dalam belt and road initiative dapat dijadikan sebagai momentum kebangkitan perkeretaapian nasional. Sebagai negara besar, Indonesia harus mampu mengambil peluang dan keuntungan dari KCJB dan tidak terjebak pada ketergantungan yang lebih besar pada Tiongkok. Proyek KCJB juga dapat menjadi pelajaran berharga tidak hanya bagi Indonesia, namun juga negara lainnya, yang memiliki keinginan membangun jaringan kereta cepat, untuk dapat benar-benar teliti dan menghitung dengan cermat. Hal yang perlu dipahami bersama adalah proyek KCJB merupakan proyek jangka panjang sehingga dapat menjadi kekuatan baru, semangat baru bagi Indonesia dalam pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi serta infrastruktur perkeretaapian. Harapan ke depan, melalui proyek KCJB, semoga Indonesia mampu membangun dan meningkatkan inovasi teknologi sarana dan prasarana perkeretaapian semakin jauh lebih baik.&nbsp;(*) <hr /> *) HARYO PRASODJO, Anggota komunitas Railfans Mojokerto, dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

Jadeal pengoperasian perdana kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) diundur dari 18 Agustus 2023 ke 1 September 2023.

Maju Kena Mundur Kena ala KCJB

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/gedung-jiwasraya-surabaya.jpg" alt="AMAN: Hakim menolak permohonan sita jaminan terhadap gedung Jiwasraya di Jalan Arjuno untuk membayar polis asuransi Rp 500 juta. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AMAN: Hakim menolak permohonan sita jaminan terhadap gedung Jiwasraya di Jalan Arjuno untuk membayar polis asuransi Rp 500 juta. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5,7 triliun. Adapun alokasi terbesar diberikan kepada IFG atau PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5,7 Triiun yang bersumber ari alokasi Cadangan Pembiayaan Intestasi APBN Tahun Anggaran 2023," kata Pimpinan Komisi VI DPR RI, Mohammad Hekal dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Hekal merinci besaran PMN yang diberikan kepada empat BUMN. Meliputi, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp 3 triliun dalam rangka penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney sebesar Rp 1,19 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Sanur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp 1 triliun untuk risk mitigation perusahaan reasuransi dalam negeri serta PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp 500 miliar untuk investasi dan modal kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oke, setuju ya?" ucap Hekal sambil mengetuk palu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01593445/kejagung-bongkar-korupsi-pelindo-dpd-semoga-seperti-jiwasraya-dan-asabri">Kejagung Bongkar Korupsi Pelindo, DPD: Semoga Seperti Jiwasraya dan ASABRI</a></div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01440444/jaksa-agung-dan-erick-sepakat-aset-rampasan-jiwasraya-dikelola-bumn">Jaksa Agung dan Erick Sepakat Aset Rampasan Jiwasraya Dikelola BUMN</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Komisi VI DPR meminta Menteri BUMN RI memperhatikan catatan catatan fraksi terkait dengan PMN yang bersumber dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan alasan pentingnya PMN yang diberikan kepada empat BUMN tersebut. Salah satu yang disebut ialah IFG.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Erick, penyertaan modal bagi IFG penting dilakukan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan di Jiwasraya. Ia juga mengungkapkan jika usulan ini bisa berjalan maka akan menjadi prestasi. Pasalnya, usulan penyelesaian ini sudah tertunda sejak 2006.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap PMN bisa disetujui karena IFG itu untuk dilakukan percepatan penyelesaian daripada Jiwasraya dan sebagian besar juga nanti ada juga penambahan di tahun berikutnya mengenai pendanaan yang sudah dikumpulkan kejaksaan melalui sita aset yang berupa barang, tidak berupa cash," ujar Erick.</div> &nbsp;

Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5,7 Triiun yang bersumber ari alokasi Cadangan Pembiayaan Intestasi APBN Tahun Anggaran 2023.

DPR Setujui PMN Rp 5,7 Triliun untuk 4 BUMN, Rp 3 Triliun untuk Pengalihan Polis Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SRI-MULYANI-30.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk optimistis melihat prospek 2023, terlebih setelah mendapatkan suntikan dana segar senilai total Rp 4,13 triliun dari hasil aksi korporasi rights issue dan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebelumnya.  Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati berharap PMN dari pemerintah yang diterima BTN dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan dan tetap memprioritaskan kesehatan neraca keuangannya dalam menjawab tantangan sektor perumahan.  “Jadi saya berharap, BTN tentu untuk bisa bersinergi dan memberi nilai tambah. Untuk itu anda harus sehat anda harus well governed, anda harus efisien,anda harus better manage, anda harus kompetitif anda baru memiliki nilai tambah,” ujar Sri Mulyani.  Menteri Keuangan menilai, dalam menetapkan target-target pencapaian dari penggunaan dana Rights Issue tidak dipersempit hanya pada penyaluran kredit ke perumahan, namun harus lebih luas dari target akumulasi sebesar 1,32 juta unit yang ditetapkan tercapai pada tahun 2025.  “Anda BUMN, tidak bekerja sekedar cari untung, keuangan tetap harus harus dijaga tapi its the not only objective, anda punya idealisme , membangun Indonesia, mensejahterakan masyarakat dari sisi kuangan, jalankan amanah itu dengan baik istiqomah menjadi mortgage company terbaik di ASEAN dan membuat rakyat dan Indonesia bangga kepada anda,” kata Menteri Keuangan.  Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan, Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo dan Wakil Komisaris Utama, Iqbal Latanro menandatangani Kontrak Kerja Manajemen tahun 2023 yang memasukan target-target dari KPI Rights Issue. “Kami akan memastikan amanah yang telah diberikan akan kami laksanakan dengan penuh kesungguhan hingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata yaitu memiliki rumah dengan cepat, mudah dan murah,” kata Haru.  KPI Rights issue yang dimaksud Haru meliputi diantaranya peningkatan penyaluran KPR secara akumulatif dari tahun 2021-2024 menjadi 1,32 juta unit, peningkatan profitabilitas, perbaikan rasio permodalan, rasio kualitas kredit, peningkatan kontribusi dividen dan pajak untuk negara serta penciptaan inovasi bisnis.  Sementara untuk tahun 2023, Haru menilai terdapat sejumlah tantangan yang menghadang perekonomian dan bisnis perbankan, diantaranya ketatnya likuiditas dan kenaikan suku bunga acuan serta persaingan baik dari sisi suku bunga kredit maupun tabungan hingga tren transaksi digital yang menjadi prilaku baru nasabah.  Adapun target tahun 2023 Haru menjelaskan, diantaranya, kredit tumbuh sekitar 9%, sementara Dana Pihak Ketiga tumbuh sekitar 8 %, sementara laba bisa meningkat sekitar 8% serta NPL bisa ditekan di bawah 3%.  &nbsp;

PMN ke BUMN Harus Beri Nilai Tambah dan Bermanfaat Bagi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/PLN2.jpg" alt="Ilustrasi perawatan jaringan listrik PLN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perawatan jaringan listrik PLN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) akan menerima penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun pada tahun 2023. Modal tersebut digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (RE) di daerah 3T (terluar, terpencil, tertinggal).  Direktur Manajemen Distribusi PLN Adi Priyanto mengatakan rasio elektrifikasi PLN akan dikebut 100 persen, adapun per Juli 2022 baru tercatat 97,4 persen. Oleh sebab itu, untuk mengejar target rasio elektrifikasi hingga 100 persen membutuhkan dana yang tidak sedikit.  "Untuk mengejar RE 100 persen kita perlu melistriki wilayah 3 T yang aksesnya sulit dan secara korporasi ini tidak feasible secara investasi," kata Adi dalam Ngopi BUMN di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).  Ia menjelaskan, untuk bisa menyambung listrik ke satu rumah di daerah 3T, PLN membutuhkan dana sekitar Rp 25 juta sampai Rp 40 juta per rumah. Hal ini disebabkan, daerah 3T biasanya jauh dari sumber listrik.  "Kita harus menarik transmisi untuk membangun di daerah pedalaman, kemudian bangun gardu induk dan membangun jalur-jalur distribusi untuk sampai rumah," ujarnya.  Ia menyebut, untuk menyambung jaringan di daerah 3T di regional Jawa, Bali, Madura rata-rata membutuhkan Rp 45 juta per pelanggan.  Lalu daerah 3T di regional Sumatera dan Kalimantan butuh investasi rata-rata Rp 35 juta per pelanggan. Sedangkan di regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan NTT mencapai rata-rata Rp 25 juta per pelanggan.  Selain fokus meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah 3T, PLN juga menggunakan PMN untuk kebutuhan pembangunan transmisi dan gardu induk di daerah 3T, dengan alokasi dana sebesar Rp 3,7 triliun.  Lalu ketiga, penggunaan PMN untuk membangun jaringan distribusi listrik desa sebesar Rp 4,4 triliun. Menurut Adi, butuh alokasi dana yang besar, misalnya untuk menanam tiang listrik dan menarik kabel jaringan tegangan rendah di daerah 3T.  Menurutnya, tantangan utama dalam membangun infrastruktur di daerah 3T yaitu jalur yang sulit untuk membawa segala peralatan pembangunan tersebut. Itu sebabnya dibutuhkan biaya yang besar dalam merealisasikannya.  Terkait persoalan itu, PLN juga akan menggunakan dana PMN untuk membangun pembangkit listrik di 3T. Artinya, jika daerah yang akan dialiri listrik sangat terpencil dan tidak memungkinkan untuk dijangkau jaringan PLN. Maka, pihaknya akan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada untuk dijadikan sumber listrik.  "Kalau ada di sana potensi PLTA kecil-kecil akan kita bangunnya. Kalau memang tidak ada sumber daya sama sekali kita akan membangunnya dengan PLTS meskipun dengan PLTS keterbatasannya sangat banyak," tandasnya.  &nbsp;

Terima PMN Rp 10 T, PLN Siap Kembangkan Elektrifikasi di Daerah 3T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 15,5 triliun, untuk tiga badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, tambahan itu dapat diambil dari alokasi cadangan pembiayaan APBN 2022 sebesar Rp 21,48 triliun.  Secara rinci, ketiga perusahaan pelat merah yang diajukan mendapat suntikan modal, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 7,5 triliun, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun, serta Bank Tanah senilai Rp 500 miliar.  "Dalam Undang-undang APBN ada cadangan pembiayaan sebesar Rp 21,48 triliun, maka itu kami mengusulkan (untuk penambahan PMN)," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, ditulis Minggu (25/9).  Ia menjelaskan, suntikan modal kepada PT Garuda Indonesia akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan maintenance, restorasi, maintenance reserve, dan modal kerja perusahaan. Sementara pada Bank Tanah akan digunakan untuk pengadaan tanah seluas 14.086,5 hektar dan pengembangan tanah seluas 444,5 hektar. Sedangkan untuk Hutama Karya untuk digunakan penyelesaian konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I.  Tak hanya kepada tiga BUMN, pemerintah juga melakukan PMN melalui pemindahtanganan BMN, yaitu kepada PT Bio Farma (Persero) Hutama Karya, AirNav Indonesia, Perum PPD, PT VTP, dan PT ASDP Indonesia Ferry.  Selain pembahasan mengenai PMN, pemerintah juga menyepakati privatisasi melalui mekanisme right issue atas beberapa BUMN, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Tbk).  Ia mengatakan, program privatisasi secara umum bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat, dalam pemilikan saham Persero. Menkeu berharap upaya-upaya tersebut dapat membantu memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi.  "Semoga seluruh upaya dan ikhtiar kita ini dapat membantu memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi melalui pemanfaatan #APBNKiTa dengan tetap menjunjung tinggi akuntabilitas serta kredibilitasnya. Salah satunya dengan hadirnya Key Performances Indicator (KPI) untuk terus menerus melakukan evaluasi secara kontinyu, demi tatakelola BUMN yang lebih baik," ujarnya dikutip dalam akun Instagram pribadinya @smindrawati.

Sri Mulyani Ajukan Tambahan PMN Rp 15,5 T untuk Tiga BUMN Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/JKT_SINERGI-KAI-DAN-DAMRI_MIFTAHULHAYAT-01.jpg" alt="Pramugari menjelaskan kepada calon penumpang tentang aplikasi layanan antarmoda Kereta Api Jarak Jauh dengan Bus DAMRI di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu(2/1/2022).PT Kereta Api Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Perum DAMRI untuk menghadirkan layanan" width="100%">
<figcaption>Pramugari menjelaskan kepada calon penumpang tentang aplikasi layanan antarmoda Kereta Api Jarak Jauh dengan Bus DAMRI di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu(2/1/2022).PT Kereta Api Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Perum DAMRI untuk menghadirkan layanan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepuluh BUMN mendapat suntikan dana dari pemerintah berupa penyertaan modal negara (PMN) pada tahun mendatang. Dengan mendapat pertambahan modal itu, perusahaan pelat merah diminta tetap bisa melayani publik, tanpa melupakan kewajiban untuk menyetorkan dividen kepada negara.  Pakar ekonomi pembangunan Universitas Gadjah Mada (UGM) Poppy Sulistyaning Winanti menilai, tambahan PMN untuk BUMN merupakan bentuk dukungan negara terhadap perusahaan pelat merah. Selama ini BUMN banyak mengemban peran kepanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, BUMN juga mempunyai tugas untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.  "Sejatinya tugas untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dilakukan oleh negara. Namun, negara bisa mendelegasikan kewajiban itu pada BUMN," ujar Poppy Sulistyaning Winanti kepada wartawan, Kamis (7/7).  Adapun BUMN yang mendapat PMN tahun depan adalah PT PLN, PT LEN, ID Food (Rajawali Nusantara Indonesia), PT Hutama Karya, dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Aviata). Kemudian terdapat juga PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, Perum DAMRI, dan AirNav.  Lebih jauh Poppy mengatakan, Pemerintah memberikan tambahan PMN untuk memastikan BUMN dalam kondisi sehat. Jika BUMN sehat, maka tugas Negara untuk menjaga perekonomian nasional dan memberikan pelayanan berkesinambungan kepada masyarakat.  "BUMN tugasnya berat. Mereka dituntut bekerja profesional untuk mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, mereka memiliki bertanggung jawab untuk melayani masyarakat sebagai kepanjangan tangan negara," ujarnya.  Meski mendapat dukungan dari negara, BUMN harus dikelola secara prudent. BUMN harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa dukungan yang diberikan negara dapat dimanfaatkan secara optimal. Sehingga, BUMN bisa tumbuh dan berkembang untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara dalam berupa dividen maupun layanan prima.  Agar memiliki kinerja yang baik, sambung Poppy, dibutuhkan pengawasan langsung terhadap BUMN itu sendiri. Pengawasan itu bisa dilakukan melalui Kementerian BUMN melalui evaluasi rutin melalui komisaris yang menjadi wakil Pemerintah. Selain itu, dibutuhkan juga mekanisme sinergi yang baik dan pengawasan antara BUMN dengan kementerian teknis.  Sebaliknya, jika BUMN tak bisa memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat, Menteri BUMN Erick Thohir dapat disarankan melikuidasi BUMN tersebut. Sementara, jika BUMN itu memiliki peran strategis bagi Negara dan masyarakat, tetapi kinerjanya masih belum sesuai harapan, maka BUMN itu harus diselamatkan dan diawasi kinerjanya lebih ketat lagi.

Disuntik PMN, BUMN Dituntut Layani Masyarakat dan Setorkan Dividen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/pesawat-garuda.jpg" alt="LEPAS LANDASAN: Pesawat Garuda tengah lepas landas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang." width="100%">
<figcaption>LEPAS LANDASAN: Pesawat Garuda tengah lepas landas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Garuda Indonesia siap lepas landas lagi setelah menang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Keberhasilan itu dinilai tidak terlepas dari andil Menteri BUMN Erick Thohir.  Pengamat Hukum Ekonomi UI Ditha Wiradiputra mengatakan, disetujuinya proposal PKPU yang disodorkan Garuda untuk menghindari status pailit, karena pemerintah tidak diam. Buktinya, Menteri BUMN Erick Thohir ikut berjuang.  "Kalau tidak diperjuangkan Menteri Erick, mungkin Garuda sudah Pailit. Garuda harus berterima kasih kepada Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah memperjuangkan Garuda agar tidak pailit," ujar Ditha Wiradiputra kepada wartawan, Sabtu (18/6).  Ke depannya, kata Ditha, pekerjaan rumah dari pihak Garuda harus memikirkan cara menyelesaikan utang kepada kreditur sebelum 270 hari. Sebab, selama 270 hari seluruh kreditur tidak bisa menagih utang BUMN aviasi itu secara hukum. Salah satunya berharap ada dana tambahan penyertaan modal negara (PMN).  "Harapannya dengan tambahan PMN, Garuda dapat beroperasi dengan normal dan bisa mencicil kewajiban kepada kreditur," kata Ditha.  Jika tambahan PMN tidak turun, maka usaha Erick Thohir menyelamatkan Garuda berpotensi sia-sia-sia. Jika pun ada PMN saat ini, namun jumlahnya dianggap tidak bisa menutupi seluruh utang Garuda. Kini, dengan tambahan PMN, Garuda Indonesia diyakini dapat terbantu untuk beroperasi normal.  Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha FHUI itu berharap Garuda tidak menyia-nyiakan usaha keras yang dilakukan pemerintah. Garuda harus beroperasi secara efisien dan tidak terjadi missed management lagi.  "Jika terjadi inefisiensi dan missed management, maka yang kena dampak adalah seluruh masyarakat Indonesia. Sebab dana penyelamatan Garuda berasal dari uang rakyat," terangnya.  Kemudian, Ditha menyarankan perusahaan penerbangan pelat merah itu menutup rute yang tidak efisien. Sewa pesawat yang mahal pun harus dihilangkan.  Dalam kesempatan itu Ditha mengapresiasi Pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Salah satu pasal di PP tersebut mewajibkan komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelola. Dengan PP yang baru itu, manajemen dan dewan pengawas perusahaan BUMN dapat menolak segala bentuk intervensi yang dapat merugikan.  "Kerap kali pengurus BUMN mendapatkan intervensi dari pihak-pihak tertentu. Sementara dari segi bisnis itu tidak ekonomis. Namun mereka harus memenuhinya. Kalau tidak memenuhinya, maka mereka terancam dicopot," tandasnya.  Sebagaimana diketahui, PN Jakarta Pusat telah mengesahkan proposal perdamaian proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dari 365 kreditur, sebanyak 347 atau 95 persen kreditur menyetujui proposal PKPU yang disodorkan Garuda. Dengan hasil PKPU tersebut, Garuda lolos dari ancaman pailit.

Setelah Menang PKPU, Garuda Disarankan Mendapatkan Tambahan PMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/antarafoto-pemerintah-setujui-pmn-kereta-cepat-jakarta-bandung-02112021-gp-4-1.jpg" alt="Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) di Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Galih Pradipta/Antara" width="100%">
<figcaption>Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) di Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Galih Pradipta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) memerlukan audit keuangan. Hal tersebut guna meminimalisir pembengkakan biaya yang tengah terjadi.  ”Proyek ini masalahnya hanya di keuangan. Yaitu menunggu penyertaan modal negara (PMN) dan perlu audit juga tentunya,” kata Djoko seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (10/11).  Djoko mengatakan, pembengkakan biaya pembangunan proyek infrastruktur kereta api merupakan hal yang biasa terjadi. Pandemi Covid-19 menjadi faktor utama terganggunya arus kas alias cash flow para perusahaan yang menjadi anggota konsorsium proyek tersebut.  Oleh sebab itu, Djoko menyarankan, agar para pemangku kepentingan untuk lebih teliti dalam kajian. Khususnya dalam hal keuangan.  ”Dimulai dari SDM yang digunakan harus lebih efisien. Kalau dulu manajemennya baru semua, sekarang SDM oleh PT Kereta Api berarti penghematan di sisi SDM jadi bisa mengurangi pembengkakan,” ujar Djoko.  Seperti diketahui, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun mencapai kurang lebih Rp 27,09 triliun. Meskipun demikian, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bakal menyuntikan dana sebesar Rp 4,3 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebagai kebutuhan pemenuhan ekuitas dasar.

Pengamat Sebut Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung Perlu Audit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyertaan modal negara

Berita Terkini