<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/28/Peluncuran-Logo-Dan-Tagline-Baru-PELNI-Fedrik-Tarigan-1-3176143171.jpg" alt="ILUSTRASI: Model menunjukkan seragam baru PT PELNI. Pelni salah satu BUMN yang mendapat PMN 2025. (FOTO : FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Model menunjukkan seragam baru PT PELNI. Pelni salah satu BUMN yang mendapat PMN 2025. (FOTO : FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025 kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengna total Rp 44,2 triliun. "Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/7). Lebih lanjut anggota Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, banyak pertimbangan positif untuk memberikan PMN. Di antaranya berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir. "Salah satunya, karena PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara," lanjut Sarmuji. Haris Turino, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP menyadari dividen yang diberikan BUMN kepada negara Rp 279,7 Triliun selama tahun 2019-2024 lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMN yang hanya Rp 226,1 Triliun. "Selain menyumbangkan dividen kepada negara, kami mengapresiasi bahwa BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," ujar Haris. Pemberian PMN juga disetujui oleh Tommy Kurniawan, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB. Menurut dia, dengan adanya PMN dapat semakin mempercepat kinerja perusahaan- perusahaan BUMN. "Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan pengggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk Untk peningkatan daya beli, kesempatan kerja, sesuai peran BUMN," tambahnya. Berikut ini adalah daftar Perusahaan pelat merah yang disetujui mendapatkan PMN dengan total mencapai Rp 44,2 triliun. 1. PT Hutama Karya (Persero) mendapat PMN senilai Rp 13,86 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3. 2. PT ASABRI (Persero) mendapat PMN sebesar Rp 3,61 triliun untuk perbaikan permodalan. 3. PT PLN (Persero) mendapat PMN sebesar Rp 3 triliun untuk merealisasikan Program Listrik Desa. 4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) memperoleh PMN senilai Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan KUR. 5. PT Pelni (Persero) senilai Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru. 6. PT Biofarma (Persero) senilai Rp 2,21 triliun untuk capex fasilitas baru. 7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai Rp 2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Solo-Yogya. 8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp 2 triliun untuk menyelesaikan delapan proyek strategis, baik proyek baru maupun yang masih berjalan. 9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun untuk perkuat industri pertahanan. 10. PT Danareksa (Persero) Rp 2 triliun untuk membiayai lima proyek. 11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah. 12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp 1,62 triliun untuk modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah 13. PT PP (Persero) Tbk senilai Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang. 14. Perum Damri Rp 1 triliun untuk tambah 100 bus listrik Transjakarta 15. Perumnas Rp 1 triliun untuk membangun perumahan di kawasan yang mengalami kekurangan hunian atau backlog perumahan dan mengembangkan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum. 16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan KRL.

Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025 kepada sejumlah BUMN dengna total Rp 44,2 T.

DPR Setujui Pemerintah Gelontorkan PMN Sebanyak Rp 44,2 T untuk 16 BUMN, Berikut Nama Perusahaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/WhatsApp-Image-2023-06-20-at-190355-1275064758.jpeg" alt="Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Jakarta, Selasa (20/6)." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Jakarta, Selasa (20/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh mengatakan, pemberian penyertaan modal negara (PMN) ke badan usaha milik negara (BUMN) mampu memberikan dampak signifikan bagi kinerja korporasi pelat merah itu. Sehingga, mampu meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia. &rdquo;Atas dasar itu, prinsip simbiosis mutualisme juga harus diterapkan sehingga hanya BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN dan telah memberikan kontribusi kepada negara berupa deviden yang bisa menerima PMN,&rdquo; ujar Muhammad Husein Fadlulloh. Dia menambahkan, perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik dengan melihat dari peningkatan kontribusi dividen BUMN yang sudah jauh lebih besar dari anggaran yang dikeluarkan. &rdquo;Jadi PMN diberikan untuk mendukung program pemerintah bukan untuk bayar utang, atau kredit macet. Pemberian PMN 90 persen itu untuk penugasan. Makanya, syarat pertama itu penugasan, sisanya sekitar 15-20 persen untuk aksi korporasi,&rdquo; kata Muhammad Husein Fadlulloh. Hal itu diungkapkan politikus Gerindra itu saat dimintai komentar terkait permintaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengajukan penyertaan modal negara (PMN) Rp 10 triliun untuk mengatasi kredit macet yang dialami BUMN di bawah Kementerian Keuangan, PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Eximbank). Kredit macet di LPEI terungkap ketika Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban pada Rapat Kerja Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (1/7), yang meminta kucuran modal untuk membiayai penugasan khusus ekspor (PKE) kepada LPEI untuk peningkatan dari kapasitas 8 PKE dan juga penambahan 4 PKE baru. &rdquo;Pada 2023, BUMN sudah memberikan deviden besar, yakni Rp 82,1 triliun sehingga wajar jika dana restrukturisasi untuk BUMN sebagian besar dipakai dari deviden yang telah mereka berikan kepada negara. Apalagi di luar deviden, BUMN juga sudah memberikan pajak sesuai kewajiban kepada negara sehingga wajar dan pantas jika PMN juga diberikan kepada BUMN yang ada di bawah Kementerian BUMN semata,&rdquo; lanjut dia.

Pemberian penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi kinerja korporasi

Politikus Gerindra Sebut Hanya BUMN Berkontribusi Bisa Peroleh PMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/eri-dan-pedagang-pasar-genteng1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Pasar Genteng, Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Pasar Genteng, Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) untuk keperluan revitalisasi pasar harus dengan kontrak kinerja.  Cak Eri panggilan lekat Eri Cahyadi mengatakan, penyertaan modal tersebut untuk menggerakkan usaha PDPS Surya di tengah tumpukan utang puluhan miliaran rupiah di masa direksi sebelumnya. ”Kalau berkutat hanya soal utang itu, kalau pemerintah kota tidak turun tangan, masalah ini tidak mungkin selesai. Sehingga pasar akan begini terus,” kata Eri seperti dilansir dari Antara.  Wali Kota Eri menambahkan, kalau ingin kondisi pasar berubah menjadi lebih baik, dibutuhkan intervensi pemerintah kota untuk menyertakan modal. Sehingga PDPS bisa membangun pasar-pasar lain, untuk mendapatkan pendapatan.  ”Nah pendapatannya inilah yang bisa digunakan untuk membayar utang. Kalau tidak menyertakan modal terus membangun pasar uang dari mana,” ujar Eri.  Eri mengatakan, penyertaan modal nanti disertai dengan kontrak kinerja Direksi PDPS. ”Harus dibuat kontrak kinerja. Misalnya penyertaan modal Rp 30 miliar, tapi berapa pasar yang harus berubah menjadi baik. Misalnya 15 pasar. Jangan sampai hanya memberikan penyertaan modal, tapi tidak terukur dengan kinerjanya,” papar Eri.  Selain itu, kontrak kinerja tersebut nanti juga mencatat jaminan PDPS untuk menyelesaikan utang-utangnya. ”Melalui kontak kinerja itulah yang namanya evaluasi kinerja. Tentunya hal ini diharapkan bisa berdampak pada pertumbuhan PAD (pendapatan asli daerah) Surabaya,” tutur Eri.  Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tersebut mengaku sudah membicarakan rencana penyertaan modal tersebut dengan DPRD dan Kejaksaan Negeri Surabaya. ”Saya akan berdiskusi lagi dengan DPRD bagaimana pasar ini bisa berubah. Malu kalau pasar di bawah PDPS yang nota bene adalah BUMD Surabaya, ternyata kualitasnya jelek,” kata Eri.  Eri berharap rencana tersebut bisa dieksekusi pada pelaksanaan APBD Surabaya 2023. Jika Pemkot Surabaya bisa menyertakan modal untuk PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) sebesar Rp 50 miliar, kemungkinan untuk ke PDPS bisa Rp 30 miliar atau Rp 40 miliar.  ”Nanti kami hitung lagi berapa jumlah pastinya,” ucap Eri.

Wali Kota Eri Sebut Penyertaan Modal PDPS untuk Revitalisasi Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/eri-dan-Hakordia-2022-20.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya masih terlilit utang puluhan miliar. Utang itu merupakan warisan direksi yang lama. Untuk menuntaskan masalah tersebut, pemkot berencana menambah besaran penyertaan modal ke PDPS.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, PDPS bertugas mengelola pasar. Pembenahan pasar tidak akan berjalan cepat bila PDPS masih memikirkan utang. Harus ada solusi untuk mengatasi persoalan itu. ”Jumlah utangnya puluhan miliar. Masalah tak akan selesai apabila pemkot tidak ikut turun tangan,” jelasnya saat menghadiri acara ulang tahun ke-150 PDPS kemarin (8/12).  Rencananya, pemkot menambah penyertaan modal ke PDPS. Dengan tambahan modal, PDPS diharapkan bisa meningkatkan pengelolaan pasar. Pendapatan pasar juga meningkat. Namun, kebijakan itu harus dibahas terlebih dahulu dengan DPRD Surabaya. ”Keuntungan yang didapat PDPS bisa digunakan untuk mencicil utang,” tutur Eri.  Sebelumnya, PDPS akan mendapatkan penyertaan modal dari pemkot. Nilainya Rp 9 miliar. Dana itu dinilai tidak akan cukup untuk membenahi pasar rakyat yang dikelola PDPS. Eri meminta besarannya dihitung lagi. ”Ditambah menjadi Rp 30–40 miliar. Nanti kejaksaan mendampingi agar MoU penyertaan modal itu bisa transparan,” ungkapnya.  Agar penyertaan modal tersebut sesuai peruntukan, PDPS diminta membuat kontrak kinerja. Kontra kinerja berisi sejumlah target yang harus dicapai PDPS. Salah satunya, pasar harus tertata rapi dan bersih seperti pasar yang dikelola swasta. ”PKL-PKL yang ada di depan pasar ditata. Yang warga Surabaya bisa diberi tempat di dalam pasar. Dengan begitu, pasar itu bisa nyaman,” terang Eri.  Kinerja PDPS memang belum optimal. Hingga saat ini, perusahaan pelat merah itu belum menyetor dividen ke pemkot. Target dividen PDPS mencapai Rp 90 juta. ”Pemkot harus mengevaluasi kinerja PDPS. Benahi infrastrukturnya,” ucap Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono.

PD Pasar Surya Digerojok Rp 30 M, Wali Kota: Utangnya Puluhan Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220919_121817.jpg" alt="Wali Kota Ibnu Sina (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin H.M. Yamin H.R. menandatangani penetapan Perda terkait penyertaan modal bagi Bank Kalsel, Senin (19/9). Sukarli/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Ibnu Sina (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin H.M. Yamin H.R. menandatangani penetapan Perda terkait penyertaan modal bagi Bank Kalsel, Senin (19/9). Sukarli/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Banjarmasin tambah penyertaan modal Rp 70 miliar di Bank Kalsel yang diberikan secara bertahap mulai 2022 hingga 2026. Penambahan modal itu ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Bank Kalsel.  Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD terhadap upaya menambah penyertaan modal kepada bank milik daerah provinsi itu. Sebab, penting bagi pemerintah kota untuk meningkatkan penyertaan modal untuk meningkatkan keuntungan bagi hasil, serta membantu Bank Kalsel memenuhi syarat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk modal inti sebesar Rp 3 triliun.  ”Jika Bank Kalsel tidak memenuhi modal inti hingga 2024, akan turun kelas,” tutur Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara.  Pemkot Banjarmasin, lanjut Ibnu, juga ingin mempertahankan peringkat pemilik saham terbesar kedua di Bank Kalsel setelah pemerintah provinsi. ”Kita bersaing dengan Kabupaten Balangan, dengan total Rp 70 miliar ini, kita bisa tetap diperingkat kedua,” ujar Ibnu Sina.  Ibnu mengungkapkan, Pemkot Banjarmasin sebenarnya hanya wajib menyertakan modal Rp 26 miliar. Namun, untuk meningkatkan posisi pemegang saham dan nilai tinggi keuntungan, dilakukan penambahan modal dengan skema hingga 2026.  ”Meskipun kepemimpinan saya hanya hingga 2024, tapi terus ada payung hukumnya. Ini perda untuk payung hukum,” papar Ibnu Sina.  Skema penyertaan modal Pemkot Banjarmasin hingga Rp 70 miliar itu, yakni pada APBD Perubahan 2022 sebesar Rp 10 miliar, APBD 2023 sebesar Rp 10 miliar, APBD 2024 sebesar Rp 10 miliar, APBD 2025 sebesar Rp 20 miliar, dan APBD 2026 sebesar Rp 20 miliar. Jika terealisasi penambahan penyertaan modal hingga Rp 70 miliar, modal Pemkot Banjarmasin di Bank Kalsel menjadi Rp 210 miliar.  Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan, seluruh fraksi di DPRD Banjarmasin menyetujui penerapan Perda tentang Penambahan Penyertaan Modal dari Pemkot Banjarmasin kepada Bank Kalsel hingga Rp 70 Miliar tersebut.  ”Tidak ada yang menyampaikan keberatan pada rapat paripurna,” ujar Muhammad Yamin politikus dari Partai Gerindra tersebut.

Pemkot Banjarmasin Tambah Modal Rp 70 Miliar di Bank Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/FAJAR-RPH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya mengajukan penyertaan modal ke pemkot. Nilai yang diajukan Rp 2 miliar. Suntikan modal tersebut digunakan untuk pengembangan usaha, yakni membuka rumah potong unggas (RPU).  Rencana penambahan layanan RPU itu disampaikan Direktur Utama RPH Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho saat hearing dengan Komisi B DPRD Surabaya Senin (5/9). RPU ditempatkan di RPH Unit Kedurus, Karang Pilang. Nah, layanan pemotongan daging di Kedurus dialihkan jadi satu di RPH Pegirian. ”Surabaya harus punya RPU,” kata Fajar.  Penyertaan modal Rp 2 miliar itu menjadi bagian dari rencana strategis untuk mendirikan RPU di Kedurus. Fajar mengatakan, pemkot belum memiliki RPU. Padahal, jumlah unggas yang dipotong per hari sangat besar.  Diperkirakan jumlahnya mencapai 17 ribu ekor per hari. Jika dikelola oleh RPH, bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Pemasukan berkisar Rp 15 juta per hari. ”Penyertaan modal ini salah satunya untuk mendirikan RPU di Kedurus,” papar Fajar.  Dana Rp 2 miliar juga akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sarana-prasarana (sarpras). Misalnya, perbaikan sanitasi dan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) di RPH Kedurus.  Mendengar rencana PD RPH itu, wakil rakyat memberikan catatan kritis. Ketua Komisi B DPRD Surabaya Luthfiyah mengaku tidak yakin wali kota akan menyetujui rencana penyertaan modal. Sebab, PD RPH selama ini belum menunjukkan prestasi yang maksimal.  Apalagi. kata dia, salah satu BUMD itu belum pernah memberikan dividen ke pemkot. ”Untuk kondisi saat ini, saya tidak yakin (penyertaan modal, Red) disetujui. Karena RPH belum menunjukkan prestasi,” kata Luthfiyah.  Dia meminta RPH menghitung secara matang rencana pendirian RPU karena penambahan fasilitas itu membutuhkan anggaran besar. Luthfiyah menyarankan agar RPH bekerja sama dengan pihak ketiga atau investor untuk membangun RPU. ”Sebaiknya, ada hitungan yang matang soal ini,” ujar politikus Gerindra itu.  Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno meminta PD RPH untuk menunggu perda khusus tentang RPH. DPRD melalui komisi B memang sudah merampungkan perda khusus. Saat ini naskah tersebut masih berada di bagian hukum Pemkot Surabaya. ”Perda ini harus disahkan lebih dulu,” tegas Anas.

PD RPH Minta Rp 2 Miliar untuk Bangun Rumah Potong Unggas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220829_181409.jpg" alt="Pansus DPRD Kota Banjarmasin rapat pembahasan penambahan penyertaan modal ke PT Bank Kalsel di gedung dewan kota, Senin (29/8). Antara/Sukarli" width="100%">
<figcaption>Pansus DPRD Kota Banjarmasin rapat pembahasan penambahan penyertaan modal ke PT Bank Kalsel di gedung dewan kota, Senin (29/8). Antara/Sukarli</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Banjarmasin terus mengkaji untuk menyetujui tambahan penyertaan modal sebesar Rp 26 miliar ke Bank Kalsel.  Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah meminta ada kajian investasi terhadap rencana itu. Pihaknya minta dipaparkan kajian investasi atau nasihat investasi terhadap rencana itu dari pemerintah kota.  ”Sebab panitia khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PT Bank Kalsel, harus tahu secara terperinci kajian investasi tersebut,” ujar Awan Subarkah seperti dilansir dari Antara, Senin (29/8).  ”Ini untuk gambaran kita atas kelayakan Pemkot Banjarmasin memberikan besaran tambahan penyertaan modal bagi Bank Kalsel,” tambah dia.  Awan yang menjadi Ketua Pansus Raperda tersebut juga menyampaikan, pihaknya juga meminta kejelasan badan hukum Bank Kalsel sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalsel. ”Sekarang kan PT Persero Bank Kalsel, dalam undang-undang baru kan harus berubah jadi PT Perseroda,” papar Awan Subarkah.  Awan menyampaikan, jika kedua unsur itu terpenuhi, yakni, terkait kajian investasi dan status badan hukum Bank Kalsel, pembahasan lebih lanjut bisa dilaksanakan untuk menyetujui penambahan penyertaan modal oleh pemkot.  Di dalam draf Raperda ini, kata Awan, Pemkot mengajukan penyertaan modal pada tiga tahap. Yakni, Rp 8 miliar pada APBD Perubahan 2022, Rp 8 miliar pada APBD 2023, dan Rp 10 miliar lebih pada APBD 2024. Hingga totalnya Rp 26 miliar lebih.  Saat ini, kata dia, Pemkot Banjarmasin sudah menyertakan modal sebesar Rp 140 miliar kepada Bank Kalsel dari kurun waktu 1993 hingga 2020.  ”Dividen atau pembagian laba dari Bank Kalsel 12 persen atau sekitar Rp 16 miliar per tahun diterima Pemkot Banjarmasin,” ungkap Awan Subarkah, politikus PKS tersebut.  Penambahan dana pemerintah kota dalam bentuk penyertaan modal tersebut, salah satunya bertujuan guna memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Modal Inti Minimum (MIM) Bank Kalsel minimal Rp 3 triliun pada akhir 2024.

DPRD Banjarmasin Kaji Penyertaan Modal Rp 26 Miliar ke Bank Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/KBS.jpg" alt="WISATA EDUKASI: Siswa taman kanak-kanak mengunjungi Kebun Binatang Surabaya kemarin (24/11). Mereka bisa belajar aneka satwa. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>WISATA EDUKASI: Siswa taman kanak-kanak mengunjungi Kebun Binatang Surabaya kemarin (24/11). Mereka bisa belajar aneka satwa. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Manajemen Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) yang mengelola Kebun Binatang Surabaya (KBS) akan disuntik dana segar oleh Pemkot Surabaya. Dana penyertaan modal itu mencapai Rp 10 miliar.  Direktur Utama (Dirut) PD Taman Satwa KBS Chairil Anwar menuturkan baru tahu ada penyertaan modal dari pemkot ketika melihat neraca rancangan perubahan APBD 2021. Di dalam neraca tersebut dicantumkan penyertaan modal untuk KBS sebesar Rp 10 miliar.  ’’Ya alhamdulillah kalau memang sudah dialokasikan (untuk penyertaan modal, Red),’’ terang Anwar saat ditemui usai rapat anggaran di Komisi B DPRD Kota Surabaya kemarin (20/9).  Penyertaan modal itu sejatinya dialokasikan sejak 2013. Total dana yang disiapkan untuk KBS mencapai Rp 54 miliar. ’’Sebagian sudah diberikan. Tinggal Rp 18 miliar belum kita ambil,’’ ujarnya  Anwar mengakui dalam dua tahun terakhir ini kondisi KBS benar-benar berat. Sebab, sejak pandemic Covid-19 melanda pada Maret 2020, KBS tutup total. Sempat buka beberapa bulan, KBS lalu tutup lagi. Di satu sisi, operasional harus tetap jalan.  Menurut Anwar, biaya operasional paling besar ada di belanja pakan satwa. Dalam satu bulan, KBS harus mengeluarkan anggaran Rp 500 juta hanya untuk pakan satwa. Itu belum termasuk biaya perawatan kandang.  Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahfudz menilai sisa penyertaan modal yang belum diambil itu diberikan pada waktu yang tepat. Sebab, saat ini KBS memang butuh dukungan anggaran setelah satu tahun tidak beroperasi. ”Dan masalahnya sampai sekarang juga belum boleh buka,’’ ucapnya.  Karena itu, politikus PKB tersebut meminta agar pemkot mempertimbangkan KBS bisa buka dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Perbandingannya adalah gedung bioskop. ”Bioskop yang notabene tertutup sudah boleh buka. Tapi, KBS yang terbuka belum boleh buka. Mereka ini masih harus merawat satwa yang ada di dalamnya,’’ jelasnya.  &nbsp;

Kondisi KBS Benar-Benar Berat, Pemkot Surabaya Suntik Modal Rp 10 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PDAM-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Layanan merah PDAM yang kini telah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Giri Tirta, terus berlanjut. Di banyak area distribusi, sudah berhari-hari ini air bersih kembali tidak mengalir ke para pelanggan. Mampet-pet. Bahkan, ada yang sudah berbulan-bulan.  Tak pelak, nama salah satu BUMD Pemkab Gresik itupun menjadi trending topic di media sosial lokal. Di banyak fanpage, akun pribadi ataupun akun grup, banyak sekali keluhan soal layanan air tersebut. Tidak jarang, komentar-komentar itu bernada hujatan hingga tuntutan pergantian manajemen.  Berdasar pantauan Jawa Pos, memang sejauh ini layanan air dari Perumda Giri Tirta belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Alih-alih kembali meningkatkan kualitas air dan kuantitas jangkauan, malah kondisi terbilang makin darurat. Keluhan suplai air mampet, terjadi di banyak kecamatan. Mulai Gresik Kota, Manyar, Driyorejo, Menganti, Kedamean, Cerme, Duduksampeyan, hingga Kebomas. Keluhan seputar tagihan bengkak juga cukup banyak.  Kondisi tersebut membuat, perekonomian warga makin tercekik di tengah masa pandemi Covid-19. ‘’Ekonomi sudah sulit. Tapi, masih ditambah lagi dengan tambahan membeli air. Paling tidak, setiap 2-3 hari membeli air tangkian,’’ ujar Yudianto, salah seorang warga Pondok Permata Suci (PPS), Manyar.  Harga setiap tangki air sekitar Rp 40 ribu. Karena itu, sebulan praktis beban uang keluarga ketambahan Rp 500 ribuan. ‘’Bagi mereka yang ekonominya mapan, mungkin tidak masalah. Tapi, bagi orang kecil dengan penghasilan sangat pas-pasan, tentu memberatkan. Air merupakan kebutuhan primer. Apalagi, kalau ada bayi,’’ tuturnya.  Sementara itu, Jumat (17/9) kemarin Bupati Fandi Akhmad Yani mendatangi kantor Perumda Giri Tirta di kompleks Perumahan Bunder Asri, Kebomas. Dia juga mengajak Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Nuri Mardiana, Kepala Inspektorat Eddy Hadisiswoyo, dan Kabag Hukum Mohammad Rum Pramudya.  Kedatangan bupati dan jajaran itu langsung disambut Dirut Perumda Giri Tirta Siti Aminatus Zariyah. Mereka kemudian mengadakan pertemuan tertutup. Kepada para awak media seusai pertemuan, bupati menyatakan, pihaknya meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap BUMD tersebut. Baik audit keuangan maupun teknis. Termasuk alokasi anggaran penyertaan modal.  Pada APBD 2019, memang Perumda Giri Tirta mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 25 miliar. Salah satu harapannya adalah peningkatan kualitas maupun kuantitas pelayanan. Namun, ternyata harapan itu masih jauh panggang dari api. "Dari segi pelayanan, hampir setiap hari ada pengaduan air tidak keluar. Karena itu, kami duduk bersama mengevaluasi kinerja Perumda Giri Tirta,’’ ujar bupati alumnus Ekonomi Unair itu.  Yani berharap, dari audit nanti diketahui apa yang membuat kinerja Perumda Giri Tirta tidak sesuai target perencanaan atau harapan para pelanggan. Selanjutnya, pihaknya segera mengambil kebijakan lebih jauh. ‘’Kita lakukan audit baik teknik dan keuangan dalam rangka untuk mitigasi kerugian,’’ ungkapnya.  Menanggapi itu, Siti Aminatus Zariyah mengklaim, anggaran penyertaan modal Rp 25 miliar itu sudah dipergunakan sesuai perencanaan. Namun, belum semua terserap. Masih ada pekerjaan yang belum selesai, Di antaranya, pekerjaan dari Desa Balongpanggang ke Desa Kedungrukem, Balongpanggang. Lalu, pemasangan booster Giri 1 dan proses lelang Giri sampai Jalan Mayjen Sungkono.  "Sebenarnya kita sesuai perencanaan, tapi belum semua kita laksanakan. Yang bisa tercover di tahun 2020 yang sudah kita operasionalkan, seperti di Balongpanggang sampai ke Kedungrukem. Yang lain, masih proses akad lelang," jelas Risa, panggilan akrabnya, kepada wartawan.  Dia menegaskan, suntikan modal itu akan diserap pada tahun anggaran 2021 ini. ‘’Insya Allah kita habiskan sesuai dengan LO atau rekomendasi dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan)," ujarnya.  Sebelumnya, dari kalangan DPRD Gresik juga tengah ’’dikejutkan’’ dengan pengajuan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan Modal Dasar, dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah. Dalam dokumen itu, Perumda Giri Tirta kembali mengajukan anggaran penyertaan modal sebesar Rp 113 miliar.  ‘’Nanti ada pansus (pansus) yang membahas itu. Tentu, kami tidak akan langsung menyetujui. Harus ada penjelasan detil dan benderang, untuk apa saja. Terutama manfaatnya untuk masyarakat. Sebab, saat ini Perumda Giri Tirta dalam sorotan luas masyarakat. Kami juga ingin menyelamatkan kondisi ini,’’ ungkap Ketua DPRD Gresik M. Abdul Qodir.

Suntikan Modal Rp 25 Miliar Belum Jelas, Kini Minta Lagi Rp 113 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/uang-ilustrasi.jpeg" alt="uang ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>uang ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana alokasi dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui BUMN dalam masa pandemi korona senilai Rp 155,603 triliun disorot. Sebab, dana yang terdiri atas penyertaan modal negara (PMN), percepatan pembayaran kompensasi dan penugasan, serta talangan modal kerja itu berpotensi menimbulkan risiko keuangan yang besar bagi negara.  Anggota DPR Fraksi Gerindra Kamrussamad mengakui bahwa dalam masa pandemi, banyak BUMN yang mungkin tidak mampu bertahan. Menurut dia, beberapa perusahaan pelat merah tersebut mulai menunjukkan kinerja yang tidak memuaskan. ’’Sejak 2019 kita melihat kondisi BUMN ada yang tidak sehat. Sekarang ini yang sehat pun sudah menuju sekarat,’’ ujar Kamrus dalam sebuah diskusi virtual kemarin (1/6).  Tanpa ada korona, kata dia, banyak BUMN yang tetap merugi meski sudah diberi PMN. ”Apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini. Mau diberi PMN, risikonya jauh lebih besar,” tambahnya.  Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai alokasi untuk BUMN itu hanya bersifat bisnis dan tidak terkait signifikan dengan pandemi Covid-19. Bahkan, dia menilai langkah tersebut hanya untuk menutupi kerugian BUMN akibat kelalaian operasional. ’’Ini tidak ada kaitannya dengan pandemi, tapi sekadar menutupi salah kelola. Terlalu banyak politik kepentingan di sana, seharusnya DPR bisa kritis soal anggaran,’’ tegas Faisal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DuaTjEJ5u7U  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XU6K0gS38vs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=__FkQULTeEY

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyertaan modal

Berita Terkini