<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/MUNASLUB-4083784949.jpg" alt="Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika di acara Musyawarah Nasional Luar Biasa DPP P2RPTI di Blitar, Jawa Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika di acara Musyawarah Nasional Luar Biasa DPP P2RPTI di Blitar, Jawa Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Dengan ekosistem yang telah terbangun sejak masa kolonial, industri ini menyerap sekitar enam juta tenaga kerja, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, hingga pedagang dan eksportir. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, menegaskan bahwa IHT merupakan sektor strategis yang terintegrasi secara menyeluruh. &ldquo;Indonesia sudah memiliki seluruh rantai industri yang mendukung IHT, dari pengeringan tembakau, kertas dan filter rokok, hingga laboratorium internasional serta jasa pengemasan,&rdquo; ujarnya dalam keterangan, di Jakarta, Selasa (3/6). Pada 2024, kontribusi IHT terhadap penerimaan negara mencapai Rp216 triliun dari sektor cukai. Selain itu, ekspor produk tembakau Indonesia tembus USD1,7 miliar, naik 21,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan Indonesia di peringkat keenam eksportir tembakau dunia. Namun, di tengah prestasi tersebut, pemerintah tetap mewaspadai tantangan, termasuk meningkatnya peredaran rokok ilegal. Data Kementerian Keuangan mencatat, peredaran rokok ilegal naik dari 3,3 persen pada 2019 menjadi 6,9 persen pada 2023. &ldquo;Pengawasan dan pembinaan pelaku usaha harus diperkuat,&rdquo; tegas Putu. Dia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembinaan industri, mulai dari peningkatan kualitas SDM, pengujian produk, hingga fasilitasi ekspor. Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa DPP P2RPTI di Blitar baru-baru ini, Putu mengajak para pelaku industri memperkuat daya saing melalui strategi bersama, inovasi, dan digitalisasi. &ldquo;Kolaborasi pemerintah dan pelaku IHT penting dalam menjaga keberlanjutan sektor ini sebagai bagian dari pembangunan industri nasional,&rdquo; ujarnya.

Kontribusi  Industri Hasil Tembakau (IHT) terhadap penerimaan negara mencapai Rp 216 triliun dari sektor cukai sepanjang 2024.

Sektor Tembakau Masih Jadi Andalan Ekonomi, Sumbang Cukai Ratusan Triliun dan Serap Jutaan Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/KEMNAKER-29-B-2453399487.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri acara Huawei Indonesia Supllier Convention 2023 di Jakarta, Selasa (28/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri acara Huawei Indonesia Supllier Convention 2023 di Jakarta, Selasa (28/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan apresiasi atas kontribusi Huawei yang telah menyerap 2000 pekerja Indonesia dan membidangi 500 perusahaan rintisan (start-up) serta UMKM yang bergerak di 15 sektor anak usaha sehingga mencetak 20.000 lapangan kerja.&nbsp; Ida Fauziyah menyebut program talents&nbsp; juga memberikan manfaat bagi 12.000 teknisi Indonesia dan berperan agar menjadi lebih terhubung. "Apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada Huawei Tech Investment Co. yang telah berkontribusi turut serta membangun ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia, "&nbsp; kata Ida Fauziyah dalam acara Huawei Indonesia Supllier Convention 2023 di Jakarta, Selasa (28/11/2023). Ida Fauziyah, Kemnaker akan terus berkomitmen dan berkolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk membangun ketenagakerjaan di Indonesia. "Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, maupun pemda mampu mendorong peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM di bidang ketenagakerjaan berbasis digital, "&nbsp; ujarnya. Ida Fauziyah mengatakan kemitraan strategis Kemnaker dengan Huawei dituangkan dalam nota kesepahaman mencakup tiga konsen. Pertama, peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi vokasi. Kedua, pelatihan bagi fasilitator Training for Trainer. Ketiga, pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dalam pelatihan kerja pada ketinggian dan penerapan Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3). "Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta juga dapat&nbsp; menciptakan tenaga kerja yang kompeten, tersertifikasi serta patuh terhadap unsur-unsur K3, "&nbsp; ujarnya. Ida Fauziyah mengatakan Kemnaker sangat terbuka untuk menjalin kerja sama dari berbagai stakeholder yang ingin satu visi memajukan peradaban manusia melalui teknologi bagi kelangsungan umat manusia.&nbsp; "Ini menjadi strategi utama pengembangan pelatihan vokasi di Indonesia yang mengutamakan kolaborasi dan kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), "&nbsp; katanya.

Kemitraan strategis Kemnaker dengan Huawei telah menyerap 2000 pekerja Indonesia dan membidangi 500 perusahaan start-up serta UMKM. 

Menaker Puji Kontribusi Huawei Serap 2000 Pekerja Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PLN.jpg" alt="Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra" width="100%">
<figcaption>Dirut PLN Darmawan Prasodjo dengan Ketua Serikat Pekerja PLN Muhammad Abrar Ali meneken Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mempercepat proses transformasi perusahaan disaksikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kantor Pusat PLN Jakarta, Ra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN mencatat telah merealisasikan penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 4.019 orang.  Torehan sepanjang tahun 2022 ini berkat terealisasinya 1.440 usaha masyarakat dari program TJSL di wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Sulmapana).  Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, selain membangun infrastruktur kelistrikan yang andal, PLN juga akan terus menjalankan program-program yang membantu kesejahteraan masyarakat.  "Tahun 2022 kami fokus pada program pengembangan UMK, pengembangan desa wisata, penanganan isu–isu sosial, lingkungan hidup dan ekosistem serta pemberdayaan komunitas," ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Senin (30/1).  Ia menjelaskan, TJSL PLN hadir lewat 473 program yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Program tersebut mulai dari pembinaan, proses produksi, pemasaran, peningkatan skill dan bantuan perlengkapan bagi usaha masyarakat, juga program pemberdayaan lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar wilayah unit-unit operasional PLN.  "Kami berusaha menyusun roadmap dari setiap program, memperhatikan proses pemanfaatan bantuan tersebut, kemudian kami melakukan penilaian dan perhitungan efektifitas program itu menggunakan metode Social Return of Invesment (SROI)," jelas Darmawan.  Dengan pendampingan dan pelatihan keterampilan kelompok UMK, PLN berharap bisa mendorong terciptanya green ekosistem.  "Melalui pelatihan dan pendampingan ini kami berharap mampu menjadi episentrum ekonomoni kerakyatan berbasis potensi lokal sehingga memunculkan terobosan dan pendekatan usaha yang memperhatikan kepentingan sosial itu sendiri," pungkas Darmawan.  &nbsp;  &nbsp;

TJSL PLN Serap 4.019 Tenaga Kerja Lokal Sejumlah Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KEMNAKER-25.jpg" alt="Kemnaker menggelar dialog interaktif Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN) bertajuk" width="100%">
<figcaption>Kemnaker menggelar dialog interaktif Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN) bertajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan dunia usaha yang lesu selama masa pandemi COVID-19, berimbas pada berkurangnya kebutuhan tenaga kerja, lemahnya penyerapan tenaga kerja, dan beberapa indikator lainnya yang mencerminkan kondisi ketenagakerjaan saat ini.  "Kompleksitas dunia ketenagakerjaan saat ini merupakan cross cutting issues lintas sektor yang perlu disolusikan bersama, " kata Staf Khusus Menaker, Titik Masudah dalam sambutan sekaligus membuka dialog interaktif Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN) bertajuk 'Kiat Bertahan Dalam Dunia Kerja Pasca Pandemi' di kota Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (25/1/2023).  Menurut Titik Masudah, disrupsi kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19 menjadi tantangan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Beberapa indikator terlihat dari jumlah pekerja formal yang dirumahkan dan pekerja formal ter-PHK menunjukkan trend peningkatan.  "Pekerja informal (gig workers) terpukul, yang berdampak pada rentannya mengalami penurunan penghasilan dan mempengaruhi tingkat perekonomiannya, " ujar Titik Masudah.  Titik Masudah mengatakan dengan sumber daya melimpah dan bonus demografi di tahun 2030 mendatang, Indonesia akan didominasi pekerja usia produktif dari generasi milenial dan generasi Z. "Seyogyanya hal ini, dapat dioptimalkan dan memberi dampak positif dalam mewujudkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, " katanya.  Titik Masudah meyakini informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan merupakan suatu keniscayaan. Terutama integrasi data terkait lembaga penempatan swasta, sehingga menghasilkan data yang membantu penyiapan tenaga kerja agar terserap oleh industri serta link and match ketenagakerjaan.  "Melalui forum komunikasi PTKDN akan tercipta kolaborasi yang efektif antara Kemnaker dengan industri serta para pemangku kebijakan dapat terimplementasi secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan Bersama, " ujarnya.  Sementara Direktur Bina Pengantar Kerja Kemnaker, Nora Kartika Setyaningrum mengatakan forum komunikasi PTKDN bertujuan untuk untuk membantu para wirausaha/pengusaha kecil dan menengah dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha atau bisnis mandiri dalam mengenali produk baru, menentukan konsep dan proses produksi, menyusun strategi hingga memasarkan serta mengatur permodalannya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi.

Kemnnaker: Kompleksitas Dunia Ketenagakerjaan Harus Diatasi Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEKERJA-KONSTRUKSI.jpg" alt="Ilustrasi. Tenaga kerja di bidang konstruksi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Tenaga kerja di bidang konstruksi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,72 persen pada kuartal III/2022 secara year-on-year (yoy). Sementara ekonomi Indonesia pada kuartal III/2022 dibandingkan dengan kuartal II/2022 tumbuh sebesar 1,81 persen.  “Secara kumulatif ekonomi Indonesia selama 9 bulan terhitung Januari-September 2022 tumbuh sebesar 5,40 persen dibandingkan dengan periode sama tahun 2021,” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam paparannya yang dipantau secara daring, Senin (7/11).  Margo menyebut, secara tahunan bahkan tren ekonomi Indonesia meningkat secara presisten selama empat kuartal di atas 5 persen. Menurutnya ini menandakan bahwa ekonomi Indonesia terus berlanjut dan menunjukkan semakin menguat.  "Ini tentu capaian atau prestasi dari seluruh masyarakat Indonesia di tengah terpaan kondisi global yang tidak menentu, kita masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi bahkan trennya semakin menguat,” papar Margo Yuwono.  Bahkan menurutnya, ekonomi Indonesia yang mulai pulih dan menguat telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4,25 juta orang. Sementara itu juga terjadi penambahan angkatan kerja sebanyak 3,57 juta orang berdasarkan survei bulan Agustus 2022.  Namun, karena tidak semuanya terserap, sebagian tambahan angkatan kerja menjadi pengangguran. “Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di bulan Agustus ini tercatat 5,86 persen,” ujar Margo.  Kendati demikian, Margo mengatakan bahwa keadaan ketenagakerjaan terus membaik seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi Indonesia. Angka TPT bulan Agustus 2022 pun, kata dia, lebih rendah daripada Agustus 2021 yang tercatat sebesar 6,49 persen.  Pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut juga tercermin dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Adapun TPAK pada Agustus 2022 ini tercatat sebesar 68,63 persen.  "Angka 68,63 persen yang tercatat di Agustus 2022 ini merupakan angka TPAK tertinggi sejak 1986,” tandas Margo.  &nbsp;

Ekonomi Tumbuh, BPS: Mampu Serap Sebanyak 4,25 Juta Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/INDUSTRI-TEKSTIL-MULAI-BERGAIRAH_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Pekerja menata bahan kain di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (2/11/2021). Utilisasi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT dalam negeri menunjukkan kinerja yang positif menjelang akhir 2021. Utilisasi industri itu berada di posisi 80-85% pada awa" width="100%">
<figcaption>Pekerja menata bahan kain di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa (2/11/2021). Utilisasi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT dalam negeri menunjukkan kinerja yang positif menjelang akhir 2021. Utilisasi industri itu berada di posisi 80-85% pada awa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan. Apalagi, sektor itu adalah padat karya dan berorientasi ekspor. Periode Januari–April 2022, TPT menjadi penghasil devisa dengan nilai sebesar USD 5,36 miliar.  "Dengan kontribusi tersebut, industri TPT memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam mendorong perekonomian nasional," ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian Arus Gunawan akhir pekan lalu (27/8).  Arus mengemukakan, kinerja industri TPT akan berjalan lebih baik jika ditopang SDM yang memadai dan kompeten. "Pada masa pandemi Covid-19, menyerap tenaga kerja hingga 3,65 juta orang atau 19,5 persen dari total tenaga kerja industri manufaktur," katanya.  Meskipun demikian, industri TPT nasional masih kekurangan pasokan tenaga kerja. Jumlahnya pun signifikan hingga 135.000 orang per tahun.  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menambahkan, ke depan SDM industri yang unggul dan adaptif dengan perubahan menjadi kunci kemajuan bisnis sekaligus kemajuan suatu negara.  "Namun, Indonesia saat ini masih tertinggal kualitas SDM-nya dari negara-negara lain dengan tingkat pendapatan yang sama. Pada 2022, indeks human capital Indonesia berada di peringkat ke-96 dari 174 negara dan berada di belakang beberapa negara Asia Tenggara. Bahkan, saat pandemi, kita dihadapkan pada kenyataan pahit, kita kekurangan tenaga medis," ujarnya.  Merujuk studi terbaru McKinsey, Arsjad menyatakan bahwa 30 persen pekerja global akan tergantikan oleh otomatisasi pada 2030. Selain itu, pekerjaan administrasi nantinya tergantikan oleh teknologi AI, sama halnya dengan sektor industri SDA yang secara perlahan bertransisi menuju industri hijau.  Arsjad memprediksi, di Indonesia akselerasi Teknologi 4.0 memiliki potensi untuk mendorong produktivitas dan menghasilkan keuntungan hingga 70 persen bagi perusahaan, menciptakan 20 juta lapangan kerja baru, serta menciptakan tambahan USD 120 miliar dalam output ekonomi tahunan. Industri tekstil sendiri menjadi salah satu industri yang masuk prioritas Industri 4.0.  "Hal ini merupakan momentum sekaligus peluang yang mesti kita siapkan untuk mencapainya," ujarnya.  Ketua Kadin itu mengingatkan, tenaga kerja Indonesia harus mampu beradaptasi di era revolusi Industri 4.0 ini. "SDM tetap mampu bersaing di era digital, perlu menambah skill dengan cara reskilling atau upskilling," tuturnya.  PERFORMA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DI INDONESIA  Periode | Pertumbuhan  2020 | -8,8 persen  2021 | -4,08 persen  2022* | 2,31 persen  TARGET-TARGET KINERJA SEMUA INDUSTRI SELAMA 2022  Kinerja | Realisasi 2021 | Target 2022  Ekspor | USD 177,1 miliar | USD 180 miliar  Investasi | Rp 325,4 triliun | Rp 310 triliun  Penyerapan tenaga kerja | 18,6 juta orang | 20,8 juta orang  Ket *: proyeksi  Sumber: Kemenperin

Industri Tekstil Defisit Tenaga Kerja 135 Ribu Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/pabrik_baterai.jpg" alt="BANGGA: Jokowi mencoba mesin charger mobil listrik setelah groundbreaking pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, kemarin. (AGUS SUPARTO/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>BANGGA: Jokowi mencoba mesin charger mobil listrik setelah groundbreaking pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, kemarin. (AGUS SUPARTO/SETPRES)</figcaption>
</figure>LG Garap dari Hulu sampai Hilir, Serap 20 Ribu Tenaga Kerja Indonesia  JawaPos.com – Indonesia terus memacu pengembangan industri kendaraan listrik di dalam negeri. Investasi dari luar negeri pun mengalir masuk. Di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah, kemarin (8/6), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi.  Pabrik seluas 275 hektare itu dibangun perusahaan asal Korea Selatan, LG Energy Solution.  Lokasinya berada di fase pertama KITB yang memiliki luas 450 hektare. Nilai investasi yang digelontorkan mencapai Rp 50,6 triliun.  Jokowi menjelaskan, konsorsium LG Energy Solution menjadi yang pertama di dunia. Sebab, perusahaan itu mengintegrasikan industri kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Dimulai dengan penambangan nikel, smelter, pabrik prekursor, pabrik katode, baterai listrik, hingga mobil listrik.  ’’Masih ditambah lagi dengan industri daur ulang baterai. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada konsorsium LG yang bekerja sama dengan BUMN Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia, atas kerja kerasnya sehingga hari ini (kemarin, Red) bisa kita mulai pembangunannya,’’ ujar Jokowi seperti dilansir Jawa Pos Radar Semarang.  Acara itu juga dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.  Secara keseluruhan, total investasi LG Energy Solution di Indonesia mencapai Rp 142 triliun. Tersebar di beberapa daerah di Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa. Misalnya, tambang nikel dan smelter di Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Kemudian, industri pemurnian, prekursor, dan katode ada di KITB, pabrik baterai di Karawang, dan pabrik mobil listrik di Cikarang. ’’Yang paling saya senang, (industri ini) menyerap karyawan, SDM, tenaga kerja kita 20 ribu orang. Ini jumlah yang tidak kecil,’’ ucapnya.  Dampak positif lainnya dari kehadiran industri-industri di KITB adalah pendapatan negara turut bertambah. Sumbernya dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, hingga pendapatan negara bukan pajak (PNBP). ’’Juga yang berkaitan dengan neraca perdagangan kita akan menjadi baik karena hampir semua orientasinya adalah ekspor,” ucapnya.  Jokowi mengatakan, sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia diharapkan menjadi produsen utama produk barang berbasis nikel. Misalnya, baterai lithium, baterai listrik, dan baterai kendaraan listrik. ’’Saya minta jajaran pemerintah pusat dan daerah terus memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini agar segera terealisasi,’’ tegasnya. Dia yakin pengembangan industri kendaraan listrik mampu menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.  Presiden LG Energy Solution Lee Bang Soo mengatakan, keseluruhan proyek tersebut akan bekerja sama dengan PT Antam dan Indonesia Battery Corporation (IBC). Pabrik yang dibangun di Batang tersebut merupakan pembangunan industri baterai listrik tahap kedua. Produksinya bakal mencapai 3,5 juta unit dan 200 gigawatt per tahun. ’’Kami akan menggunakan kurang lebih 30 persen dari total area KIT Batang. Total nilai investasi pembangunan pabrik industri ini 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Pabrik di Batang akan memproses 100 ton biji nikel, dijadikan 1 ton nikel sulfat. Artinya, akan menambah value added yang sangat luar biasa,’’ terangnya.  Dia menyampaikan penghargaan sepenuhnya atas dukungan Presiden Jokowi. Lee juga mengungkapkan bahwa proyek itu menempati area seluas 275 hektare di KIT Batang dengan menerapkan teknologi terbaru milik konsorsium LG.  ’’Saya hadir di sini dengan visi besar untuk mengembangkan KIT Batang menjadi kawasan industri kendaraan listrik terpenting di Asia Tenggara. Melalui Konsorsium LG, LG Energy Solution akan mendukung KIT Batang menjadi pusat baterai listrik dunia,’’ jelas Lee.  Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menuturkan, pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi itu akan berdampak besar. Dia memerinci, jika telah terlaksana seluruhnya, investasi hilirisasi yang dilakukan LG akan memberikan nilai tambah sebesar USD 5,18 miliar. ’’Indonesia harus menjadi salah satu negara pemain terbesar ekosistem baterai mobil listrik. Indonesia sudah saatnya berpikir untuk dikenal karena mempunyai sumber bahan baku sel baterai untuk kendaraan listrik,’’ ujar Bahlil.  Sebelumnya, implementasi tahap pertama proyek industri baterai listrik terintegrasi itu terwujud melalui groundbreaking pembangunan pabrik sel baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, pada September 2021. Bahlil menceritakan, bukan hal mudah merealisasikan investasi besar tersebut. Menurut dia, ada hambatan yang dipicu negara tetangga.  ’’Godaannya banyak (karena) kelihatannya sebagian tetangga kita belum ikhlas kalau Indonesia menjadi negara industrialisasi baterai mobil. Banyak sekali pencak silatnya,’’ seloroh mantan Ketum Hipmi itu.

Total Investasi Mobil Listrik Rp 142 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pekerja-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pekerja saat jam pulang Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berencana untuk melakukan pencairan BSU pada Juni atau Juli 2021 senilai Rp1,2 juta. Foto: Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat jam pulang Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berencana untuk melakukan pencairan BSU pada Juni atau Juli 2021 senilai Rp1,2 juta. Foto: Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) tahun 2022. Program ini secara teknis memberikan bantuan terutama anak-anak Indonesia yang putus sekolah untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensi diri dalam berbagai kursus dan pelatihan sesuai minat mereka.  Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto menyampaikan apresiasi atas capaian administrasi keuangan program PKK dan PKW. Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi seluruh jajaran di Ditjen Diksi untuk menciptakan program yang berdampak signifikan dalam meningkatkan kualitas lulusan vokasi dan mengurangi jumlah pengangguran.  “Kursus dan pelatihan yang sifatnya lebih fleksibel dan memiliki waktu belajar yang cepat namun efektif untuk mempersiapkan tenaga kerja atau calon-calon wirausaha justru sangat dibutuhkan saat ini,” kata Wikan kepada wartawan, Rabu (30/3).  Oleh karena itu, bantuan pemerintah melalui program PKK dan PKW tahun ini tetap diberikan. Diharapkan upaya untuk mencetak tenaga-tenaga terampil vokasi tetap berjalan maksimal.  “Terlebih dengan kerja sama yang semakin kuat dengan dunia kerja serta sinergi antara industri dan pendidikan,” imbuhnya.  Dengan demikian vokasi nantinya tidak hanya memenuhi keterampilan dasar sebagai tenaga kerja, namun juga memiliki keterampilan tambahan dan ahli di bidangnya. Kurikulum dalam program PKK dibuat bersama dengan industri. Pengajar dilatih oleh pihak industri sehingga kompetensi lulusan dibangun bersama dalam satu ekosistem pembelajaran. Industri juga bertanggung jawab dalam penyerapan lulusan.  Sementara itu, program PKW turut melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, berbagai pemangku kepentingan yang relevan termasuk pihak yang terkait dengan permodalan.  “Kita lakukan betul sehingga yaitu ketika lulus PKW bukan hanya sertifikat tetapi bagaimana bisa benar-benar tetap atau konsisten bisnisnya. Ini yang harus kita kawal bersama,” jelasnya.  Program PKK dan PKW mulai membuahkan hasil sesuai harapan program. Menurut pengisian data mandiri pada aplikasi PKK dan PKW pada program 2021, kedua program ini telah menunjukkan keterserapan peserta didik yang sangat baik pada dunia kerja dan wirausaha. Pada PKK, dari jumlah 63.689 peserta didik, total 87 persen terserap di dunia kerja. Dengan rincian 47 persen bekerja dan magang 40 persen.  Sementara pada PKW, dari jumlah 22.437 peserta didik, terdapat 88 persen yang kemudian berwirausaha. “Meski pandemi memberikan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan, namun program PKK dan PKW tahun ini tetap dialokasikan dengan target 39.896 peserta dan anggaran sebesar Rp 246 miliar,” tandasnya.

Lewat Program PKK dan PKW, Keterserapan Tenaga Kerja di Atas 80 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Muhadjir.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendidikan dan pelatihan vokasi yang tersebar dan dikelola banyak kementerian dan lembaga (K/L) siap disinergikan. Hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas manusia di Indonesia.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, untuk melangsungkan rencana itu, saat ini pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (RPerpres RPPV).  "Adapun dalam Rancangan Perpres tersebut, di antaranya mengatur pendidikan vokasi sebagai tanggung jawab Mendikbudristek. Dan pelatihan vokasi menjadi tanggung jawab Menaker," jelas dia dalam keterangannya, Senin (4/10).  Ia menerangkan, Perpres RPPV merupakan tindaklanjut arahan Presiden Jokowi untuk menyelaraskan kementerian dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini dilakukan agar penyediaan SDM terampil berjalan lebih cepat, masif dan terarah.  Pasalnya presiden menginginkan agar Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) atau dikenal sebagai perguruan tinggi kedinasan agar diorkestrasikan oleh Kemendikbudristek. Diketahui terdapat 159 PTKL di 17 kementerian dan lembaga dengan 90 persen merupakan pendidikan vokasi.  Dengan demikian, PTKL sangat berpotensi untuk menyiapkan bonus demografi menjadi SDM yang kompeten dan berdaya saing. "Dengan RPPV tersebut, kualitas pendidikan vokasi bisa meningkat. Karena K/L ikut bergotong-royong mewujudkan misi pertama Presiden yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia," terangnya.  Selain itu, diharapkan dengan adanya Perpres RPPV ini K/L yang memiliki perguruan tinggi dan sekolah kedinasan diwajibkan berkontribusi dalam penyelarasan kurikulum, membuka akses magang bagi siswa/mahasiswa, penyediaan sarpras dan SDM di perguruan tinggi dan sekolah vokasi di bawah Kemendikbudristek.  "Selain itu, untuk memperkuat orkestrasi Kemdikbudristek dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi oleh K/L, revisi PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah dilakukan, tinggal harmonisasi saja. Revisi PP 48 Tahun 2008 tersebut memberi kewenangan kepada Mendikbudristek untuk mengendalikan pengalokasian anggaran pendidikan bagi PTKL," tandas Muhadjir.

Rancangan Perpres Disiapkan untuk Sinergikan Vokasi yang Dikelola K/L

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Tenaga-Kerja-Konstruksi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan proyek konstruksi pembangunan di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (27/6/2020). Pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky;at (PUPR) menargetkan sertifikasi kepada 113.900 orang untuk tenaga kerja konstruksi. Fo" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan proyek konstruksi pembangunan di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (27/6/2020). Pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky;at (PUPR) menargetkan sertifikasi kepada 113.900 orang untuk tenaga kerja konstruksi. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - UU Cipta Kerja sudah diundangkan dengan nomor 11 tahun 2020. UU tersebut diklaim pemerintah dapat meningkatkan investasi dan menyerap banyak tenaga kerja.  Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) I Dewa Gede Karma Wisana menyebut, meski UU Cipta Kerja sudah diundangkan namun dampaknya belum terlihat signifikan pada tahun pertama.  “UU Cipta Kerja baru di-launching. Belum akan berdampak tahun ini secara signifikan. Tapi dari sisi ide, konsep, dan semangatnya ingin membuka ruang penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal atau lebih besar," kata I Dewa Gede Karma Wisana di Jakarta, Selasa (10/11).  Dia melihat, inti dari UU Cipta Kerja adalah memberikan ruang kepada industri untuk merekrut tenaga kerja yang lebih banyak. Apalagi kini persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif.  Lebih jauh menurut I Dewa Gede Karma Wisana, ada beberapa mekanisme untuk menyerap tenaga kerja yang lebih optimal. Pertama, ada beberapa klaster yang dibahas secara simultan di UU Cipta Kerja sehingga beberapa aspek dalam pembukaan unit usaha, investasi, peluang bisnis yang dibangun menjadi lebih jelas dan lebih sinergis.  UU nomor 11/2020 juga merevisi soal aturan perizinan usaha, aturan ketenagakerjaan, aturan permodalan investasi, aturan lingkungan meskipun masih ada perdebatan. “UU Ini mengatur beberapa aspek secara simultan,” kata dia.  Ada beberapa aspek yang selama ini di bidang ketenagakerjaan dianggap menjadi biaya tinggi bagi industri, perusahaan, dan investor. Semua itu dalam UU Cipta Kerja diatur ulang. Misalnya, soal pesangon tenaga kerja yang pengalinya diturunkan. Namun, aturan tersebut akan berlaku bagi pekerja yang sudah lama bekerja.  Selama ini industri selalu mengeluhkan tingginya membayar pesangon pekerja lama apabila ingin meregenerasi dengan pekerja baru dan muda. Ke depannya, ada ruang untuk meningkatkan proteksi atau perlindungan ke pekerja tidak hanya menjadi ranah pemerintah ataupun ranah industri lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/06/11/2020/bupati-tegal-cemas-kenaikan-tarif-cukai-pengaruhi-serapan-tenaga-kerja/">Bupati Tegal Cemas Kenaikan Tarif Cukai Pengaruhi Serapan Tenaga Kerja</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/27/10/2020/indonesia-butuh-58-juta-tenaga-kerja-kerah-putih-di-2030/">Indonesia Butuh 58 Juta Tenaga Kerja Kerah Putih di 2030</a></li> </ul> “Industri sulit merekrut karena pertama mahal, upah minimum dan tunjangan-tunjangan yang lain, plus ada pekerja-pekerja yang tidak produktif tapi kalau saya berhentikan saya harus mengasih pesangon yang cukup besar. Itu sangat memberatkan industri,” terangnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=76SdsjjBr6U

Dampak UU Cipta Kerja Belum Terlihat Signifikan Tahun Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyerapan tenaga kerja

Berita Terkini