<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/novel-baswedan.jpg" alt="SAKSI KORBAN: Novel Baswedan dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadapnya di PN Jakarta Utara, Kamis (30/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SAKSI KORBAN: Novel Baswedan dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadapnya di PN Jakarta Utara, Kamis (30/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua terdakwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (15/6). Kedua terdakwa rencananya akan hadir di persidangan.  "Agenda pembacaan pledoi oleh terdakwa RB dan RK. Kedua terdakwa hadir secara fisik di persidangan," kata Humas PN Jakarta Utara, Djuyamto dikonfirmasi, Senin (15/6).  Masyarakat yang ingin memantau jalannya proses persidangan dapat melihat melalui kanal YouTube PN Jakarta Utara. "Rencananya pukul 14.00 WIB," jelas Djuyamto.  Sebelumnya, terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette dituntut satu tahun pidana penjara. Jaksa menilai, Ronny dan Rahmat terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap Novel.  "(Menuntut, Red) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman pidana selama satu tahun," kata Jaksa Fedrik Adhar membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6).  Dalam pertimbangan Jaksa, hal yang memberatkan Ronny dan Rahmat dinilai telah mencederai institusi Polri. Sedangkan hal yang meringankan, keduanya berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi Polri.

Siang Ini, Kedua Penyerang Novel Baswedan Sampaikan Nota Pembelaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/jaksa_2.jpg" alt="Tersangka kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Rony Bugis menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (19/3). Rony Bugis bersama dengan rekannya Rahmat Kadir Mahulette menjalani sidang perdana atas k" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Rony Bugis menjalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (19/3). Rony Bugis bersama dengan rekannya Rahmat Kadir Mahulette menjalani sidang perdana atas k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktor intelektual penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan disebut tak muncul dalam fakta persidangan. Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) usia membacakan surat tuntutan terhadap kedua terdakwa yakni, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.  "Dalam fakta persidangan seperti itu (aktor intelektual) tidak ada yang muncul, mengarah kepada perintah seseorang untuk melakukan pemyiraman itu tidak ada," kata Jaksa Ahmad Patoni di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6).  Jaksa Ahmad Patoni menyebut, sejumlah saksi yang dihadirkan ke persidangan bahkan Novel sendiri yang merupakan korban tidak muncul adanya aktor intelektual. "Tidak pernah ada muncul kalau ada perintah mengarah kepada terdakwa untuk melakukan penyiraman," beber Jaksa Ahmad Patoni.  Bahkan, Jaksa menyebut salah satu motif penyerangan terhadap Novel yakni kasus sarang burung walet. Namun, menurutnya bukan hal itu saja yang mendasari kedua pelaku menyerang Novel.  "Iya, banyak lah masalah apa saja nggak hanya burung walet ada yan lain. Yang jelas, karena institusi Polri merasa dihancurkan oleh Novel," tegas Jaksa Ahmad Patoni.  Sebelumnya, terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette dituntut satu tahun pidana penjara. Jaksa menilai, Ronny dan Rahmat terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap Novel.  "Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman pidana selama satu tahun," kata Jaksa Fedrik Adhar membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6).  Dalam pertimbangan Jaksa, hal yang memberatkan Ronny dan Rahmat dinilai telah mencederai institusi Polri. Sedangkan hal yang meringankan, keduanya berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi Polri.  Jaksa meyakini, Ronny Bugis bersama-sama-sama dengan Rahmat Kadir terbukti melakukan penganiyaan berat dengan terencana. Terencana, yang dimaksud jaksa adalah kedua terdakwa terbukti melakukan pemantauan rumah Novel sebelum melancarkan aksinya.  Kedua oknum Brimob Polri itu menyebabkan mata Novel Baswedan mengalami penyakit sehingga kornea mata kanan dan kiri berpotensi menyebabkan kebutaan.  Kedua terdakwa melakukan perbuatannya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah mengkhianati dan melawan institusi Polri. Keduanya kemudian pada 11 April 2017 bertempat di Jalan Deposito Blok T Nomor 10 RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 05.10 WIB menyiram cairan asam sulfat (H2SO4) kepada Novel Baswedan yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya.  Akibat ulah kedua terdakwa, cidera yang dialami Novel itu disebutkan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/VER/RSMKKG/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga menyatakan ditemukan luka bakar dibagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel.  Atas perbuatannya, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir dituntut Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Sebut Tak Ada Aktor Intelektual Penyerangan Novel Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Penyidik KPK Novel Baswedan (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Novel Baswedan (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menindaklanjuti rekomendasi tim gabungan yang berakhir masa tugasnya, Polri menyiapkan tim teknis untuk menangani kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Jika tidak ada perubahan, komposisi tim tersebut diumumkan besok (1/8). Tim itu bekerja di bawah koordinasi Kabareskrim Polri Komjen Idham Azis.  "Sudah disiapkan. Personel yang dilibatkan dalam tim teknis memiliki kompetensi terbaik," ungkap Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo kemarin (30/7).  Dedi belum bisa menjelaskan secara terperinci siapa saja yang masuk dalam tim tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa isinya puluhan personel. "Bahkan sampai 90 orang yang akan dilibatkan," imbuhnya.  Begitu diumumkan, tim teknis akan langsung bekerja menindaklanjuti temuan tim gabungan. Dedi menyampaikan, standar operasi kerja tim teknis itu adalah enam bulan. Namun, mereka tetap akan berusaha sebaik-baiknya memenuhi permintaan presiden supaya kasus tersebut bisa terpecahkan dalam waktu tiga bulan. "Insya Allah (tiga bulan cukup, Red). Mohon doa masyarakat untuk men-support," tuturnya.  Berkaitan dengan langkah Amnesty International Indonesia yang membawa kasus Novel ke level internasional, Dedi menegaskan bahwa itu tidak berkaitan dengan langkah yang tengah dilaksanakan instansinya. "Tim teknis tetap fokus dalam upaya penegakan hukum sesuai fakta hukum yang ditemukan tim teknis," terang dia.  Pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut begitu rumit. Jangankan aktor intelektual, pelaku di lapangan pun belum diketahui. Penanganan dilakukan dari level polres, polda, sampai Mabes Polri. Sudah lebih dari dua tahun, kasus itu masih belum jelas.

90 Polisi Masuk Tim Teknis Kasus Novel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-novel-abraham-samad-dorong-presiden-bentuk-tgpf_m_192514.jpeg" alt="Mantan Ketua KPK Abraham Samad saat memberikan keterangan terkait pembentukan TGPF guna mengusut tuntas kasus penyerangan Novel, dalam kunjungannya di Makassar, Kamis (1/3)." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua KPK Abraham Samad saat memberikan keterangan terkait pembentukan TGPF guna mengusut tuntas kasus penyerangan Novel, dalam kunjungannya di Makassar, Kamis (1/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meminta kepada Presiden Joko Widodo agar segera mengesahkan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan bekerja membantu pihak kepolisian guna mengungkap dalang penyerangan penyidik KPK, Novel Baswedan. Dengan adanya TPGF tersebut, maka pihak kepolisian dan sejumlah perangkat yang tergabung di dalamnya dapat melakukan analisis, mencari fakta hingga bukti-bukti sebagai bagian dari upaya pengungkapan kasus penyerangan Novel. "Sebenarnya tidak apa-apa kalau polisi bekerja juga. Tapi dibutuhkan sesegera mungkin untuk pembentukan TGPF. Fungsinya kan justru membantu pihak kepolisian. Jadi nanti terserah KPK dan Presiden yang putuskan siapa dan darimana saja yang tergabung di dalamnya," jelas Abraham Samad dalam kunjungannya di Makassar, Kamis (1/3). Menurut Abraham, tugas kepolisian sudah terlalu banyak, bukan hanya persoalan kasus Novel saja. Melainkan beberapa kasus-kasus lainnya yang dinilainya cukup urgent. Maka, dengan terbentuknya TGPF nanti, diharapkan bisa bersinergi dengan aparat kepolisian dan instansi yang tergabung di dalamnya. "Makanya TGPF ini harus dibentuk karena kepolisian sudah terlalu banyak tugasnya. Jadi di situlah fungsinya TGPF untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap dalang peristiwa Novel," ucap Abraham. Terkait unsur-unsur apa saja yang akan bergabung di dalam TGPF itu ditambahkan Abraham, tergantung dari kesepakatan Presiden dan KPK. "Itu nantikan yang rumuskan juga Presiden dan KPK jadi tergantung keputusannya. Banyak orang-orang yang bisa. Baik dari personelnya dan bentuk timnya itu. Yang penting ada keinginan untuk sesegera mungkin membentuk tim itu," tutup Abraham.

Kasus Novel, Abraham Samad Dorong Presiden Bentuk TGPF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/fadli-zon-setuju-pembentukan-tgpf-kasus-penyerangan-novel-baswedan_m_165923.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fadli Zon" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fadli Zon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah lebih dari 200 hari pelaku penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan belum terungkap. Oleh sebab itu, ada masukan untuk membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengaku menyambut baik apabila ada yang mengusulkan pembentukan TGPF ini. Sebab, ia meyakini tim itu nantinya akan membantu Polri dalam mengungkap pelaku penyiraman cairan kimia tersebut. "Saya kira bagus kalau dibentuk, sehingga ada kejelasan yang melakukan itu," ujar Fadli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11). Fadli juga mempertanyakan kenapa sampai saat ini pelaku penyiraman terhadap Novel Baswedan belum juga bisa diungkap Polri. Padahal dalam kasus rumit Polri bisa mengungkapnya, sehingga ini menjadi pertanyaan besar. "Ini kan kasus sederhana, ada satu penyerangan terhadap saudara Novel Baswedan. Harusnya gampang, dong," katanya. Oleh sebab itu, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, TGPF sangat dibutuhkan oleh Polri dalam mengungkap kasus penyiraman Novel Baswedan agar bisa menemukan dengan cepat pelaku dan dalang dibalik penyerangan itu. "Masa kasus penyerangan kepada Novel tidak bisa dibuktikan. Berarti ada sesuatu yang salah," pungkasnya. &lrm;Sebelumnya, mantan Ketua Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti-korupsi mendatangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/10) kemarin. Samad mengatakan, kedatangannya untuk mendorong Pimpinan KPK agar membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Samad menilai, pembentukan TPGF perlu dilakukan untuk mengungkap kasus Novel. &lrm;Pasalnya, setelah lebih dari 200 hari pihak kepolisian belum berhasil mengungkap pelaku penyerangan. Sekadar informasi, Novel Baswedan disiram cairan kimia oleh orang tak dikenal seusai menjalankan salat Subuh di masjid dekat kediamannya, pada 11 April 2017 lalu.

Fadli Zon Setuju Pembentukan TGPF Kasus Penyerangan Novel Baswedan