<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PMI-Ilegal.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tidak ada habis-habisnya. Itu terbukti melalui hasil tangkapan TNI AL. Dalam waktu nyaris bersamaan, mereka menggagalkan dua upaya penyelundupan PMI ilegal di Sumatera. Tepatnya di Tanjung Balai, Sumatera Utara dan Bengkalis, Riau. Total 97 PMI ilegal diamankan. Seluruhnya hendak menyebrang ke Malaysia lewat jalur tidak resmi.  Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, pihaknya tidak segan menindak tegas semua pihak yang terlibat penyelundupan. Khususnya yang dilakukan melalui jalur laut. Bahkan, dia sudah meminta anak buahnya untuk bergerak lebih dini. ”Perintah saya memang tidak perlu menunggu (PMI ilegal) berangkat. Sebelum berangkat pun tangkap,” kata orang nomor satu di Angkatan Laut tersebut.  Perintah itu, langsung dilaksanakan oleh jajarannya. Pada Senin (28/2) Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan menggerebek sebuah gudang di Kecamatan Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai. Hasilnya, mereka mendapati 75 PMI ilegal tengah bersiap untuk dikirim ke Malaysia. Dari 75 PMI ilegal itu, sebanyak 28 diantaranya perempuan. Sedangkan 47 lainnya laki-laki. Setelah ditangkap, mereka langsung diserahkan kepada aparat kepolisian.  Yudo menegaskan, TNI AL punya kewenangan menangkap mereka. Agar tidak kebobolan, dia meminta jajarannya melakukan langkah-langkah antisipasi. Termasuk diantaranya dengan menangkap PMI ilegal sebelum mereka berangkat. Tidak hanya PMI ilegal, hal itu juga berlaku bagi penyelundup lainnya. ”Kalau ada upaya-upaya pengiriman ilegal, baik di darat maupun di laut, sudah perisaka saja,” kata dia menegaskan.  Namun demikian, pejabat yang pernah bertugas sebagai panglima Komando Armada (Koarmada) I itu menyatakan bahwa, TNI AL tidak boleh bekerja sendiri. Dia meminta anak buahnya selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. ”Kalau ada indikasi pengiriman secara ilegal kami koordinasikan dengan aparat terkait,” imbuhnya. Dia pun percaya komandan-komandan satuan TNI AL sudah memahami prosedur tersebut.  Persis sehari setelah menangkap 75 PMI ilegal di Tanjung Balai, pada Selasa (1/3) TNI AL menangkap 22 PMI ilegal di Bengkalis, Riau. Adalah Lanal Dumai yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan puluhan PMI ilegal itu. Setelah di data, dari total 22 PMI ilegal ada 14 perempuan dan delapan laki-laki. Semuanya ditemukan oleh petugas di sekitar Pantai Sepahat. Saat ditangkap, mereka sudah bersiap menyebrang ke Malaysia.  Lewat penangkapan PMI ilegal itu, TNI AL menunjukkan bahwa mereka tegas menindak setiap pelaku penyelundupan. Utamanya penyelundupan PMI. Hingga saat ini, matra laut juga masih menunggu tindak lanjut dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berkaitan dengan peristiwa tenggelamnya kapal yang mengangkut PMI ilegal di Perairan Tanjung Balau, Johor Bahru, Malaysia, akhir tahun lalu.  Angkatan Laut menunggu tindak lanjut dari BP2MI lantaran dalam keterangan yang disampaikan oleh kepala BP2MI, ada dugaan keterlibatan personel TNI AL. ”Hasil penyelidikan keterlibatan anggota TNI AL sampai saat ini hanya menyewakan rumah,” ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana TNI Julius Widjojono. Berdasar keterangan personel TNI AL itu, dia tidak mengetahui rumah yang disewakan akan dijadikan tempat menampung PMI ilegal.  Meski begitu, TNI AL tetap memeriksa yang bersangkutan karena dinilai lalai. Agar peristiwa tersebut dapat diungkap secara terang dan tuntas, Angkatan Laut berharap BP2MI segera membuka temuan mereka secara terperinci. Mereka juga membuka pintu apabila BP2MI hendak menyampaikan temuan itu kepada pimpinan TNI AL. ”Kami akan tegas. Tapi, BP2MI juga harus terbuka,” jelas perwira tinggi TNI AL dengan satu bintang di pundak itu.

Dua Hari TNI AL Tangkap 97 Pekerja Migran Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-hari-polda-kepri-gagalkan-penyelundupan-38-tki-ilegal-ke-malaysia_m_.jpg" alt="Para TKI Ilegal yang diamankan Polda Kepri." width="100%">
<figcaption>Para TKI Ilegal yang diamankan Polda Kepri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dalam interval waktu dua hari, Direkrorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Polisi Air dan Udara (Dit Polairud) Polda Kepri berhasil menggalkan penyelundupan 31 TKI ilegal. Rencananya para buruh migran itu akan dipekerjakan di Malaysia. 12 TKI diamankan Ditpolairud Polda Kepri di sebuah rumah kawasan di pulau Seribu, Kelurahan Nongsa, Kecamatan Galang, Batam, Kepri, Kamis lalu (18/10). Bersama pengungkapan ini diamankan juga lima tersangka. Mereka diringkus saat akan memberangkatakan para TKI Ilegal. Sedangkan 19 TKI ilegal lainnya diamankan Ditreskrimum Polda Kepri di pelabuhan Harbourbay Batam, di Kecamatan Batu Ampar, Batam, Sabtu (20/10). Rencananya para TKI ilegal tersebut akan diberangkatkan menggunakan Kapal Oceana 12 tujuan Blungkur, Malaysia. Dua kasus yang terjadi dalam waktu dekat ini menjadi perhatian serius Polda Kepri. Aksi penyelundupan itu sangat membahayakan keselamatan TKI ilegal itu sendiri. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga menuturkan, koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait menjadi syarat mutlak untuk mencegah peredaran TKI ilegal. Terlebih, modus yang dilakukan para penyalur kejahatan ini sudah sangat rapi. Sehingga perlu pendekatan yang lebih mendalam untuk membongkarnya. "Perlu kerja sama, tidak bisa hanya satu instansi saja," tutur Erlangga di Batam, Selasa (23/10). Erlangga melanjutkan, sejauh ini koordinasi dengan pihak terkait sudah dilakukan. Bersama imigrasi, TNI, BP3TKI, dan masyarakat, Polisi mengawasi peredaran TKI ilegal melalui Batam dan wilayah lain di Kepri. Perwira polisi dengan tiga melati di pundak itu juga mengimbau agar masyarakat menjadi orang pertama yang melaporkan penyelundupan TKI. &rdquo;Laporkan saja kepada kami. Tak perlu takut,&rdquo; imbaunya. &nbsp;

Dua Hari Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan 38 TKI Ilegal ke Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ngeri-remaja-16-tahun-terlibat-sindikat-penyelundupan-tki-ke-malaysia_m_.jpg" alt="Dirpolairud Polda Kepri Kombespol Benyamin Sapta (kanan) saat menjelaskan peran empat tersangka penyelundupan TKI ilegal ke Malaysia, Rabu (3/10)" width="100%">
<figcaption>Dirpolairud Polda Kepri Kombespol Benyamin Sapta (kanan) saat menjelaskan peran empat tersangka penyelundupan TKI ilegal ke Malaysia, Rabu (3/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kawasan pesisir Batam kerap menjadi akses favorit penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Selain karena kedekatan geofgrafis, warga lokal juga punya andil untuk membantu TKI ilegal menyeberang ke negeri jiran melalui jalur laut. Seperti kasus terbaru dibongkar Polda Kepri. Empat orang warga Batam, menjadi tersangka karena terbukti menyediakan kelengkapan 19 TKI ilegal ke Malaysia. Parahnya, sindikat penyelundupan itu melibatkan anak di bawah umur. Yakni seorang remaja berusia 16 tahun, berinisial M. &rdquo;Mereka (tersangka) memfasilitasi para TKI ilegal tanpa dokumen. Mereka membantu menyiapkan kapal dan kebutuhan keberangkatan,&rdquo; terang Dirpolairud Polda Kepri Kombespol Benyamin Sapta, Rabu (3/10). Benyamin menyayangkan adanya anak di bawah umur yang tergabung dalam sindikat tersebut. Dia memastikan, proses hukum terhadap M akan menyesuakan dengan umurnya yang masih di bawah 17 tahun. Nantinya M akan didampingi oleh orang tuanya selama menjalani proses hukum. Polisi juga akan berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas). "Dia M) terlibat juga. Karena di bawah umur, kami ajukan ke Bapas,&rdquo; tambah Benyamin. Keterlibatan anak di bawah umur itu menggambarkan betapa arus dan gerak TKI ilegal, sudah dekat dengan masyarakat pesisir. Khususnya wilayah-wilayah terdekat dengan jalur penyeberangan pekerja migran ilegal ini. Upaya polisi dalam mengantisipasi itu adalah dengan pendekatan terhadap masyarakat setempat. Selain itu, Polri juga bersinergi dengan instansi terkait dalam hal pengawasan. Namun demikian, upaya tersebut tetap belum bisa menghentikan gerak para TKI yang umumnya berasal dari Jawa dan NTB. "Sebaran TKI ini modusnya berubah terus, kalau sebelumnya dalam jumlah besar, saat ini sudah tersebar dan dalam jumlah kecil. Pesisir ini punya kerawanan tersendiri, itu yang dimanfaatkan para pelaku," ujar perwira polisi dengan tiga melati di pundak tersebut. &nbsp;

Ngeri! Remaja 16 Tahun Terlibat Sindikat Penyelundupan TKI ke Malaysia