<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/FotoJet-2025-11-20T194748338-1947782271.jpg" alt="Tumpukan amunisi dan magasin berkarat yang menjadi bukti maraknya peredaran senjata ilegal di kawasan konflik (Media Internasional)" width="100%">
<figcaption>Tumpukan amunisi dan magasin berkarat yang menjadi bukti maraknya peredaran senjata ilegal di kawasan konflik (Media Internasional)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Arus perdagangan senjata api ilegal terus menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan. Serangkaian laporan internasional dari UNODC, Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), serta World Customs Organization (WCO) menggambarkan bahwa jaringan penyelundupan kini bergerak dengan cara yang jauh lebih tersembunyi dan berlapis dibanding beberapa tahun lalu. Temuan WCO dalam Illicit Trade Report 2023 mengungkap bahwa pengiriman senjata ilegal melalui paket pos kecil melonjak tajam. Pelaku penyelundupan memilih jalur ini karena paket berukuran kecil cenderung tidak menjalani pemeriksaan intensif oleh petugas bea cukai. Pergeseran pola ini menandai strategi baru yang lebih adaptif, menggantikan metode lama yang mengandalkan kontainer besar atau jalur pengiriman khusus. Sementara itu, laporan GI-TOC tahun 2025 menunjukkan bahwa pasar gelap senjata semakin terhubung dengan jaringan kejahatan terorganisasi. Penyelundup memanfaatkan berbagai jalur, mulai dari rute darat melewati perbatasan yang longgar, pengiriman laut, hingga jalur udara melalui perusahaan logistik. Kerumitan jaringan ini membuat upaya pengukuran skala perdagangan senjata ilegal menjadi sangat sulit. UNODC melalui kajiannya terkait penyelundupan senjata global menekankan bahwa senjata api ilegal merupakan bahan bakar utama bagi meningkatnya angka kekerasan dan kriminalitas. Senjata kecil yang mudah dibawa dan disembunyikan menjadi pilihan favorit jaringan kriminal dan kelompok bersenjata, yang kemudian memicu konflik di berbagai wilayah. Untuk mengurangi peredaran senjata ilegal, PBB mendorong negara-negara menerapkan International Tracing Instrument (ITI). Instrumen ini menetapkan standar internasional terkait penandaan, pencatatan, dan pelacakan senjata agar aparat dapat menelusuri asal-usul senjata yang ditemukan. Namun, pelaksanaannya masih belum merata karena kemampuan teknis setiap negara berbeda jauh. Dokumen metadata UNODC mengenai Illicit Arms Flow Questionnaire juga menyoroti ketimpangan kapasitas pelaporan antarnegara. Banyak negara yang belum memiliki sistem registrasi senjata yang rapi atau database nasional yang terintegrasi, sehingga informasi mengenai penyitaan dan jalur penyelundupan sering kali tidak lengkap. Celah data ini membuat analisis global menjadi terbatas. Protokol PBB tentang Senjata Api sebenarnya mewajibkan negara-negara untuk mengatur ulang hukum domestik agar selaras dengan standar internasional, termasuk kriminalisasi produksi ilegal dan pemalsuan nomor seri. Namun GI-TOC menilai bahwa sejumlah negara belum sepenuhnya menerapkan aturan tersebut. Kurangnya harmonisasi hukum inilah yang dimanfaatkan penyelundup untuk memindahkan senjata antarwilayah dengan risiko rendah. Dalam laporannya, WCO juga mencatat kendala teknis di lapangan. Banyak pos bea cukai belum memiliki perangkat pemindai canggih untuk mendeteksi komponen senjata yang dikirim secara terpisah. Modus pengiriman &ldquo;parts&rdquo; atau kit rakitan ini membuat pengawasan semakin menantang, karena wujud barang tidak langsung terlihat sebagai senjata lengkap. Lonjakan penyelundupan ini berdampak langsung pada stabilitas keamanan di berbagai negara. UNODC menunjukkan hubungan kuat antara ketersediaan senjata ilegal dengan naiknya tingkat pembunuhan, kekerasan geng, dan aksi teror. Negara-negara dengan kapasitas penegakan hukum terbatas menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak tersebut. Melihat semakin luasnya jangkauan jaringan penyelundupan, laporan-laporan internasional tersebut sepakat bahwa kerja sama global perlu diperkuat. Sinkronisasi regulasi, peningkatan teknologi pemantauan, serta pertukaran data menjadi pondasi penting untuk menekan laju perdagangan senjata ilegal. Tanpa langkah terkoordinasi, jaringan kriminal diperkirakan akan terus tumbuh dan kian sulit dijinakkan. (*)

Jaringan perdagangan senjata ilegal kini bergerak dengan cara yang jauh lebih tersembunyi dan berlapis dibanding beberapa tahun lalu.

Perdagangan Senjata Ilegal Kian Sulit Dibendung, Laporan Global Ungkap Modus Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/FotoJet-2025-11-13T115538741-2563911829.jpg" alt="Perdagangan dan penyelundupan manusia, isu kemanusiaan yang terus meningkat di tengah dinamika global yang semakin kompleks. (The United Nations)" width="100%">
<figcaption>Perdagangan dan penyelundupan manusia, isu kemanusiaan yang terus meningkat di tengah dinamika global yang semakin kompleks. (The United Nations)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Praktik penyelundupan dan perdagangan manusia kini menjadi salah satu ancaman kemanusiaan kompleks yang tengah dihadapi dunia. Meski telah berupaya memerangi kejahatan ini selama puluhan tahun, penyelundupan dan perdagangan manusia kini berkembang dengan pola yang lebih terorganisir, memanfaatkan teknologi dan situasi global yang tidak stabil. Dilansir dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), penyelundupan dan perdagangan manusia manusia kini menjadi bisnis bernilai miliaran dolar yang terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika global. Fenomena ini semakin diperparah oleh tantangan dunia seperti perang, arus besar migrasi dan pengungsi, kejahatan siber, perubahan iklim, serta dampak pandemi COVID-19. "Selama dua dekade terakhir, kami sempat percaya bahwa kita dapat memenangkan perang melawan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia secara global. Namun situasi kini berubah drastis. Kemajuan yang sudah dicapai kini berada di bawah ancaman,&rdquo; ujar&nbsp;Kepala Divisi Human Trafficking and Migrant Smuggling UNODC, Ilias Chatzis, Perbedaan&nbsp;Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Manusia Dilansir dari ENACT Africa, penyelundupan manusia atau migrant smuggling merupakan tindakan membantu atau memfasilitasi seseorang masuk ke suatu negara secara ilegal (bukan sebagai warga negara atau penduduk tetap) dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau materi. Sementara itu, perdagangan manusia atau human trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, penerimaan seseorang secara paksa, penipuan atau pemanfaatan kerentanan korban untuk tujuan eksploitasi. Praktik ini sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan serta dilakukan tanpa persetujuan korban. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada unsur persetujuan, tujuan, dan wilayah kejadian. Migran yang diselundupkan umumnya memberikan persetujuan untuk melakukan perjalanan ilegal, sedangkan korban perdagangan manusia dipaksa atau diperdaya. Penyelundupan akan berakhir setelah seseorang berhasil dipindahkan ke negara tujuan, sementara perdagangan manusia terus berlanjut dengan eksploitasi terhadap korban. Selain itu, penyelundupan selalu melibatkan lintas batas negara, sementara perdagangan manusia dapat terjadi di dalam satu negara bahkan di lingkungan komunitas yang sama. Dampak terhadap Individu dan Masyarakat Perdagangan manusia memiliki dampak yang luas dan mendalam, tidak hanya bagi korban, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dilansir dari ICE.gov, korban perdagangan manusia kerap mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, kerja paksa, hingga tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Hal ini menimbulkan trauma mendalam yang berdampak pada kesehatan mental, kepercayaan diri, dan kemampuan mereka untuk mempercayai orang lain. Banyak korban bahkan tidak menyadari bahwa mereka merupakan korban eksploitasi, sehingga enggan atau takut untuk meminta bantuan. Selain itu, korban juga sering menghadapi diskriminasi dan penolakan sosial, yang semakin memperburuk kondisi mereka serta menghambat akses terhadap layanan pemulihan. Dalam skala yang lebih luas, perdagangan manusia dapat memperkuat lingkaran kemiskinan dan kerentanan, mendorong tumbuhnya kejahatan terorganisir, serta melemahkan stabilitas hukum dan sosial di masyarakat. Upaya Global Memerangi Kejahatan Ini United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) merupakan pelopor utama dalam memerangi perdagangan dan penyelundupan manusia. Dikutip dari laman resminya, hingga kini, sebanyak 181 negara telah meratifikasi Protokol Perdagangan Manusia dan 151 negara meratifikasi Protokol Penyelundupan Migran. Dalam dua dekade terakhir, UNODC telah melaksanakan lebih dari seribu kegiatan bantuan teknis, hukum, dan kebijakan di 120 negara, melatih lebih dari 35.000 ahli, membantu penyelidikan serta penuntutan ratusan kasus, dan memberikan dukungan kepada ribuan korban. Selain UNODC, International Organization for Migration (IOM) juga menjadi aktor penting dalam upaya global memberantas perdagangan dan penyelundupan manusia. Dilansir dari laman resminya, IOM memerangi perdagangan manusia melalui delapan pendekatan utama yaitu, memberikan akses pemulihan kepada para korban, melakukan riset dan pengumpulan data, mendukung pengembangan hukum dan kebijakan perlindungan korban, meningkatkan kapasitas penyedia layanan dan perlindungan, menguatkan sistem peradilan dan penegakan hukum, membangun sistem lintas lembaga dan negara untuk memudahkan dukungan terhadap korban, mendorong keterlibatan sektor swasta, dan mengembangkan praktik rekrutmen tenaga kerja yang etis. (*)

Penyelundupan dan perdagangan manusia manusia kini menjadi bisnis bernilai miliaran dolar yang terus berkembang.

Penyelundupan dan Perdagangan Manusia: Kejahatan Global yang Terus Meningkat dan Mengancam Kemanusiaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/Cipinang-3089956522.jpg" alt="Petugas Rutan Cipinang menyerahkan barang bukti Inex ke Polres Metro Jakarta Timur.&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Petugas Rutan Cipinang menyerahkan barang bukti Inex ke Polres Metro Jakarta Timur.&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, Jakarta, menggagalkan percobaan penyelundupan 785 butir obat-obatan terlarang jenis Inex Transformer dari pengunjung ke dalam rutan. Kepala Rutan Cipinang, Nugroho Dwi Wahyu, mengatakan barang haram itu dapat digagalkan berkat kewaspadaan petugas pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) terhadap dua orang pengunjung berinisial FF dan E. &ldquo;Petugas kami mencurigai gerak-gerik pengunjung pada Rabu (15/10) malam tersebut. Terbukti setelah dilakukan pemeriksaan barang bawaan, ditemukan barang terlarang tersebut terbungkus dalam salah satu snack (makanan ringan),&rdquo; kata Nugroho, kemarin (16/10). Gerak-gerik kedua pengunjung itu dicurigai oleh dua petugas wasrik. Mereka diketahui hendak mengirimkan makanan kepada salah seorang warga binaan berinisial B pada pukul 21.02 WIB. &ldquo;Setelah melakukan pemeriksaan mendalam, kami segera berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Timur dan melakukan serah terima orang dan barang untuk pemeriksaan serta tindakan lebih lanjut,&rdquo; imbuh Nugroho. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jakarta, Heri Azhari, mengatakan percobaan penyelundupan barang-barang terlarang, termasuk narkoba, ke dalam lapas maupun rutan merupakan tantangan besar yang harus dihadapi. Apalagi, kata Heri, munculnya berbagai macam modus untuk memasukkan barang-barang tersebut. Dia mengatakan inspeksi mendadak rutin dan insidental kerap dilakukan sebagai upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. &ldquo;Kami akan berupaya keras dan terus menerus untuk melindungi rutan ini dari peredaran narkoba. Kolaborasi, khususnya dengan penegak hukum, akan terus kami kembangkan,&rdquo; kata Heri.&nbsp;

Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, Jakarta, berhasil menggagalkan penyelundupan 785 butir obat-obatan terlarang.

Rutan Cipinang Gagalkan Penyelundupan 785 Butir Inex Transformer 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/CcBpu4rXnbqgZgS8939p7Tt4o8pvXuFd9QKq4ZZK-2725932259.jpg" alt="Ilustrasi industri tekstil. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi industri tekstil. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kalangan pertekstilan nasional menyambut positif pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemberantasan penyelundupan dan impor ilegal. Dukungan itu datang langsung dari Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawata. Redma menegaskan, agenda pemberantasan impor ilegal telah menjadi usul seluruh pelaku industri tekstil nasional selama tiga tahun terakhir. &ldquo;Kalangan produsen tekstil nasional sudah muak dengan praktik importasi ilegal dan hampir putus asa karena usulannya selalu kandas, terutama karena dugaan keterlibatan oknum pejabat ASN, aparat, hingga politiku,&rdquo; ungkap Redma dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Minggu (21/9). Menurut dia, pernyataan Menkeu membawa harapan baru bagi industri TPT (tekstil dan produk tekstil). Pasalnya, pemerintah secara bertahap mulai melakukan perbaikan, khususnya dalam agenda birokrasi bersih. Terlebih sebelumnya Presiden telah mengangkat Dirjen Bea Cukai dari kalangan militer. Redma memaparkan, data tradmap.org menunjukkan setiap tahun sekitar USD 1,5&ndash;2 miliar impor TPT dari Tiongkok tidak tercatat di Bea Cukai. Nilai tersebut setara dengan 28 ribu kontainer barang impor ilegal. &ldquo;Dengan pernyataan Menkeu kemarin, setidaknya satu masalah ada titik cerah untuk diatasi. Tinggal kami menyelesaikan permasalahan lain yaitu tingginya kuota impor,&rdquo; jelas Redma Gita Wirawata. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan komitmen untuk memberantas impor ilegal. Dia menilai hal itu menjadi akar masalah industri di dalam negeri khususnya terkait dengan persaingan usaha. "Kita akan beresin yang penyelundupan-penyelundupan, yang palsu-palsu, yang impor nggak jelas, yang ilegal, kita akan beresin itu," kata Purbaya dalam media briefing di Kantornya, dikutip Minggu (21/9). Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa dari laporan Bea Cukai penyelundupan terjadi karena telah masuk lewat pelabuhan-pelabuhan kecil. Namun dia memastikan, pemerintah bisa membereskan hal itu karena memiliki sejumlah orang di banyak tempat. "Kalau saya tanya Bea Cukai gimana, ada yang masuk lewat pelabuhan kecil, tapi saya pikir itu bisa dideteksi kan. Kita punya orang di banyak tempat, harusnya sih bisa, cuman belum diberesin aja," beber Menkeu Purbaya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk memberantas impor ilegal, membawa harapan baru bagi industri tekstil nasional

Industri Tekstil Dukung Langkah Menkeu Purbaya Bereskan Penyelundupan hingga Impor Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/YhjlvNqBtZImrr1ZOP0z0BKQ7JNXmW7rvCllbeCz-1-1687537582.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar di Kementerian Keuangan, Selasa (16/9). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar di Kementerian Keuangan, Selasa (16/9). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan komitmennya untuk memberantas impor ilegal. Pasalnya, ia menilai bahwa kegiatan itu menjadi akar masalah industri di dalam negeri khususnya terkait dengan persaingan usaha. "Kita akan beresin yang penyelundupan-penyelundupan, yang palsu-palsu, yang impor nggak jelas, yang ilegal, kita akan beresin itu," kata Purbaya dalam media briefing di Kantornya, dikutip Minggu (21/9). Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa dari laporan Bea Cukai penyelundupan terjadi karena telah masuk lewat pelabuhan-pelabuhan kecil. Namun ia memastikan, pemerintah bisa membereskan hal itu karena memiliki sejumlah orang di banyak tempat. "Kalau saya tanya Bea Cukai gimana, ada yang masuk lewat pelabuhan kecil, tapi saya pikir itu bisa dideteksi kan. Kita punya orang di banyak tempat, harusnya sih bisa, cuman belum diberesin aja," bebernya. Di sisi lain, Purbaya pun menyoroti soal pasar di Tiongkok yang menerapkan insentif sebesar 15 persen dari pemerintah jika menerapkan ekspor. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menerapkan itu, namun kata dia, setiap barang yang masuk ke tanah air dari pelaku pasar di Tiongkok hanya untuk memperoleh insentif ekspor akan dianggap sebagai dumping. "Kita nggak akan melakukan hal itu. tapi kan kita lihat, kalau barang itu masuk ke kita, kita anggap dumping lah atau gitu bagaimana, sehingga kita bisa melakukan hal-hal tertentu untuk mengurangi membanjirnya barang-barang ilegal," tegasnya. Lebih lanjut, Purbaya juga mengakui bahwa di Bea Cukai sendiri sudah diterapkan jalur hijau dan jalur merah. Namun, ia memastikan akan melakukan pengecekan secara random. "Kita akan randomize, cek se-random. Jadi yang hijau juga harus hati-hati juga nanti. Jadi pada dasarnya ketika ada masalah misalnya di penyelundupan, di barang palsu, dan lain lain polisinya yang mengatasi itu, bukan yang lain-lain," ujarnya. Terakhir ia menyampaikan pada pekan depan akan mulai mengagendakan pertemuan dengan para pelaku usaha di tanah air. Pertemuan ini dibuat guna menampun masukan atas masalah-masalah yang selama ini mereka hadapi. Selain itu, ia menjanjikan untuk segera menampun dan menyelesaikan persoalan yang selama 20 tahun atau 10 tahun terakhir dihadapi oleh para pelaku usaha. "Saya akan ketemu mulai minggu depan, ketemu dunia usaha. Mungkin Kadin, Apindo, dan lain-lain. Saya akan lihat seperti apa sih problemnya, rasanya sih hampir sama dalam 20 tahun terakhir. Keluhan mereka 10 tahun, 20 tahun yang lalu belum diaddress dengan benar, kita sekarang berbeda, kita akan address dengan cepat masalahnya apa, apalagi di tengah persaingan global," pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas impor ilegal dan menyelesaikan masalah industri.

Menkeu Purbaya: Kita Akan Beresin Penyelundupan, Impor Nggak Jelas dan Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/Screenshot_2025-05-05-20-19-38-899_comandroidchrome-edit-1601244561.jpg" alt="Jonathan Frizzy menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus cartridge pod berisi liquid yang mengandung obat keras Etomidate yang biasa digunakan untuk anestesi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jonathan Frizzy menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus cartridge pod berisi liquid yang mengandung obat keras Etomidate yang biasa digunakan untuk anestesi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Aktor Jonathan Frizzy kini menghadapi masalah hukum yang cukup serius atas keterlibatannya dalam kasus vape mengandung obat keras atau zat etomidate. Proses hukum atas kasus tersebut kini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang.&nbsp; Jonathan Frizzy yang kerap disapa Ijonk terancam hukuman maksimal 12 tahun. Hal itu membuat kekasih Ririn Dwi Ariyanti sangat syok dan terpukul. "Dia tahu kasus ini ancamannya 12 tahun. Saya bilang ke dia, 12 tahun itu ancaman paling beratnya. Secara psikis, Ijonk sangat terpukul dan dia terlihat tidak segar. Ijonk yang sekarang beda sama yang dulu," kata Lamgok Heryanto Silalahi selaku kuasa hukum Ijonk di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu (27/8). Menurut sang pengacara, Ijonk sempat berkali-kali mengungkapkan kondisinya yang sangat sedih dan tertekan atas kasus menimpanya. Lamgok Heryanto hanya berusaha menguatkan Jonathan Frizzy agar yang bersangkutan lebih tabah dan tidak terlalu dilanda kesedihan. Lamgok mengungkapkan, Ijonk sepertinya tidak terlalu siap untuk menghadapi situasi ini karena prosesnya terbilang cepat. Dari mulai diperiksa sebagai saksi, ditetapkan sebagai tersangka, hingga kemudian dikenakan penahanan.&nbsp; Selama mendekam di dalam tahanan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, dia menjalankan aktivitas sebagaimana para tahanan lainnya. Ijonk juga melakukan olahraga untuk menjaga kondisi kesehatannya supaya tidak semakin terpuruk.&nbsp; "Dia kayaknya lumayan sering olah raga di sana," kata Lamgok Heryanto Silalahi.&nbsp; Diketahui, aktor Jonathan Frizzy atau Ijonk terjerat kasus vape mengandung obat keras bersama beberapa orang lainnya.&nbsp; Akibat perbuatannya tersebut, Ijonk dinilai melanggar pasal 435 subsider pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Jo Pasal 55 KUH Pidana. Dia pun terancam hukuman maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar. &nbsp; &nbsp;

Jonathan Frizzy terancam penjara 12 tahun akibat kasus vape, kondisi psikisnya menurun, dan kuasa hukum berusaha menguatkannya.

Jonathan Frizzy Terancam 12 Tahun Penjara Imbas penyelundupan Vape Isi Obat Keras, Pengacara Sebut Kondisinya Terpukul 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/1000000758-2866185270.jpg" alt="Tim Dokkes Polda Kepri memperlihatkan hasil uji narcotest barang bukti narkoba. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tim Dokkes Polda Kepri memperlihatkan hasil uji narcotest barang bukti narkoba. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mengendus penyelundupan narkotika di dalam tubuh manusia kembali marak dilakukan para pelaku tindak pidana narkoba. Hingga Agustus 2025, sedikitnya sudah 10 kasus penyelundupan narkotika yang disimpan di dalam dubur diungkap Ditresnarkoba Polda Kepri. &rdquo;Ini sebenarnya modus lama, muncul lagi mungkin dianggap bisa mengelabui petugas,&rdquo; kata Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri AKBP Ahmad Suherlan seperti dilansir dari Antara di Batam, Senin (4/8). Perwira menengah Polri itu menjelaskan, salah satu kasus yang diungkap Subdit II Ditresnarkoba Polda Kepri di Bandara Hang Nadim Batam, pelaku telah menyiapkan paket narkoba yang hendak diselundupkan dari Batam ke Lombok ukuran kecil dibungkus latex untuk dimasukkan ke dalam dubur. Selain ke dubur, ada juga yang menempelkan narkoba ke badan, seperti pampers dan lainnya. Dia menjelaskan pelaku narkoba juga menggunakan pola baru dengan memecah narkoba dalam paket ukuran kecil untuk mengelabui petugas. Paket tersebut dikirim kurir, sehingga dalam 28 hari sepanjang Juli, penyidik Ditresnarkoba Polda Kepri mengungkap 24 kasus dengan 37 tersangka. &rdquo;Karena kalau bawa banyak-bisa bisa ketahuan petugas, makanya mereka pecah-pecah dikirim pakai kurir, sehingga dalam satu kasus bisa banyak tersangka,&rdquo; ujar Ahmad Suherlan. Modus serupa juga diendus oleh Bea Cukai Batam sejak berhasil menggagalkan penyelundupan dua ton sabu yang dibawa kapal Sea Dragon Terawa pada Mei 2025. Kepala Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah mengatakan, adanya perubahan ini telah dideteksi oleh jajarannya, dan berhasil menindak penyeludupan narkoba dengan pola baru. &rdquo;Kami sudah mendeteksi dan berhasil melakukan penindakan enam upaya penyeludupan narkoba, tapi jumlahnya kecil-kecil sekarang,&rdquo; ungkap Zaky. Mantan Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta itu mengatakan jika dulu penyeludupan narkoba dalam koper, sekarang modus yang digunakan pelaku adalah memasukkan ke dalam dubur (inserter) dengan jumlah kecil. Selain itu, pelaku tidak lagi mengirim narkoba melalui Bandara Hang Nadim Batam, tetapi melewati Tanjungpinang. &rdquo;Tetapi kami eksis dalam pengawasan narkotika kemudian ada juga perubahan pola, tidak melalui Hang Nadim untuk tujuan Lombok, Kendari, Balikpapan, tapi juga jalur menyeberang ke Tanjungpinang,&rdquo; ujar Zaky. Oleh karena itu, kata Zaky, Bea Cukai memperketat pengawasan di Terminal Ferry Punggur mencegah penyeludupan narkoba. Dari pengawasan ketat ini, pihaknya berhasil ditangkap upaya penyelundupan 75 gram narkoba. Lalu dikembalikan dan kontrol pengiriman barang ditemukan pelaku baru dengan jaringan sama dan barang bukti seberat 1,5 kg. &rdquo;Penumpang ini yang akan berangkat ke daerah lain melalui Tanjungpinang. Ini perubahan-perubahan modus yang harus kami antisipasi,&rdquo; tutur Zaky. Sementara itu, pada semester I 2025, Bea Cukai Batam berhasil menggagalkan 37 upaya penyelundupan narkoba dengan total barang bukti yang diamankan mencapai 2,1 ton methamphetamine, 1.527 gram ganja, 59 butir obat terlarang, dan 26 liter butanox-aseton.

Polda Kepri mengendus penyelundupan narkotika di dalam tubuh manusia kembali marak dilakukan para pelaku tindak pidana narkoba

Aparat Endus Modus Selundupkan Narkoba Dalam Tubuh Marak di Kepri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/IMG_20250723_153131-1-3357994451.jpg" alt="Barang bukti sabu-sabu 27 kg yang diamankan Bea Cukai Bengkalis yang diselundupkan dari Malaysia. (Alfisnardo/Antara)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti sabu-sabu 27 kg yang diamankan Bea Cukai Bengkalis yang diselundupkan dari Malaysia. (Alfisnardo/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bea dan Cukai Bengkalis, Provinsi Riau, menggagalkan upaya penyelundupan 27 kilogram narkotika jenis sabu-sabu dari Malaysia ke Indonesia. Penyelundupan dilakukan melalui jalur laut di kawasan Pantai Penurun, Desa Muntai, Kecamatan Bantan. Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pratama C Bengkalis Eka Mustika Galih Sayudo mengatakan, dua orang tersangka ditangkap dalam operasi tersebut yakni berinisial AS, warga Desa Jangkang; dan BI, warga Muntai. &rdquo;Keduanya diduga terlibat langsung dalam jaringan penyelundupan sabu yang masuk melalui jalur laut dari Muar, Malaysia,&rdquo; kata Eka Mustika Galih Sayudo seperti dilansir dari Antara di Bengkalis. Eka menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima pada Minggu (13/7). Informasi tersebut menyebut adanya speed boat mencurigakan yang membawa narkotika dari Malaysia menuju Bengkalis. Berdasar laporan awal tersebut, Bea Cukai Bengkalis berkoordinasi dengan Subdit IV Dittipid Narkoba Bareskrim Polri dan membentuk tim gabungan untuk menyusun strategi penindakan. Tim segera melakukan patroli gabungan di laut dan darat untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Pada Senin (14/7) sekitar pukul 11.30 WIB, Satgas Patroli Laut BC 10010 mendeteksi sebuah speed boat yang mencurigakan dari arah Malaysia dan segera melakukan pengejaran, tetapi speed boat tersebut sempat dikandaskan pelaku di pantai sebelum ditinggalkan. Tim kemudian mengamankan tiga buah tas yang ditemukan di semak belukar dekat pantai. Di dalamnya terdapat 27 bungkus plastik berwarna hijau yang diduga berisi sabu-sabu jenis methamphetamine. &rdquo;Barang bukti langsung dibawa ke Kantor Bea Cukai Bengkalis untuk proses lebih lanjut,&rdquo; ujar Eka Mustika Galih Sayudo. Selanjutnya tim sempat melakukan pengejaran darat, namun awalnya tidak berhasil menangkap pelaku di lokasi, tetapi berdasar pengembangan informasi, dua tersangka akhirnya berhasil diamankan dan kini telah diserahkan ke Subdit IV Dittipid Narkoba Bareskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bea dan Cukai Bengkalis, Provinsi Riau, gagalkan upaya penyelundupan 27 kilogram narkotika jenis sabu-sabu dari Malaysia ke Indonesia

Bea Cukai Bengkalis-Riau Gagalkan Penyeludupan 27 Kg Sabu-Sabu Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/sisik-trenggiling-1602743475.jpg" alt="Barang bukti berupa sisik trenggiling berhasil diamankan oleh petugas Gakkum Kehutanan Kememhut di Jakarta. (Humas Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti berupa sisik trenggiling berhasil diamankan oleh petugas Gakkum Kehutanan Kememhut di Jakarta. (Humas Kemenhut)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Keberadaan Trenggiling (Manis javanica) di Indonesia semakin menghawatirkan. Pasalnya perburuan terhadap sisik hewan yang dilindungi dan langka itu terus dilakukan masyarakat. Bahkan menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Terbaru tim dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggagalkan transaksi&nbsp;165 kilogram (kg) perdagangan sisik trenggiling di Jakarta.&nbsp; Pengungkapan dilakukan oleh tim dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Mereka menetapkan satu tersangka baru dalam pengembangan kasus perdagangan ilegal sisik trenggiling. Tersangka berinisial PAI, 46, warga Kebumen, Jawa Tengah, resmi ditahan di Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat, usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka pada 17 Juli lalu.&nbsp; Kasus tersebut merupakan pengembangan dari operasi gabungan antara Kementerian Kehutanan dan Bareskrim Polri yang menggagalkan transaksi 165&nbsp;kg sisik trenggiling pada 14 April lalu di sebuah kafe di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Pelaku sebelumnya, RJ, 46, telah ditahan terlebih dahulu sebagai penyedia barang. Sedangkan tersangka PAI diduga berperan sebagai penghubung ke pembeli dan jaringan distribusi gelap.&nbsp; Kemenhut menegaskan penangkapan itu sekaligus menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan sisik trenggiling bukanlah tindak pidana biasa. Tetapi bagian dari kejahatan transnasional terorganisir yang menyasar spesimen satwa dilindungi Indonesia untuk pasar gelap internasional.&nbsp; Di pasaran kulit trenggiling banyak diburu untuk beragam kegunaan. Termasuk sebagai campuran narkoba. Selain itu kulit trenggiling bisa untuk bahan baku obat-obatan tradisional Tiongkok.&nbsp; Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta Didid Sulastiyo menyatakan, pengungkapan itu berawal dari patroli siber yang dilakukan oleh tim Kemenhut. Saat patroli siber, terpantau aktivitas mencurigakan di media sosial mendorong investigasi intelijen. Kemudian ditindaklanjuti oleh tim operasi dan penyidik hingga berhasil mengamankan dua pelaku dan mengungkap struktur distribusi barang bukti.&nbsp; Berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang cukup, PAI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Saat ini, Penyidik Gakkum Kehutanan masih terus mengejar pelaku lain yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).&nbsp; Dia mengatakan tersangka dijerat dengan Pasal 40A Ayat (1) huruf f juncto Pasal 21 Ayat (2) huruf c UU 32/2024 tentang Perubahan atas UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian juga dijerat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman pidana yang dikenakan adalah hukuman penjara hingga 15 tahun serta denda hingga Rp 5 miliar.&nbsp; Didid mengingatkan masyarakat bahwa trenggiling (Manis javanica) merupakan satwa yang dilindungi secara penuh. Hewan ini termasuk dalam Appendix I CITES dan berstatus kritis atau Critically Endangered menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN). "Kami juga mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang telah diambil oleh Gakkum Kehutanan dalam mengungkap jaringan perdagangan ilegal satwa dilindungi," tuturnya (21/7).&nbsp; Sementara itu Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra Kemenhut Aswin Bangun menegaskan penangkapan ini bagian dari strategi sistematis dalam membongkar jaringan kejahatan konservasi yang kian berkembang dan melintasi batas-batas administratif. Dia menyebut bahwa 165&nbsp;kg sisik trenggiling yang diamankan setara dengan pembantaian lebih dari 400 ekor trenggiling dewasa. "Ini sebuah tragedi ekologis yang mencerminkan brutalnya eksploitasi terhadap satwa dilindungi," tandasnya. Dalam pandangannya, modus operandi para pelaku telah berkembang dari sekadar perburuan fisik menjadi jejaring terorganisir yang memanfaatkan celah di ruang digital. Oleh karena itu, Balai Gakkum Kehutanan kini tidak hanya mengandalkan patroli lapangan. Tetapi juga membangun sistem pemantauan siber, pelacakan intelijen, dan kerja sama multi-lembaga untuk menghentikan rantai suplai kejahatan ini hingga ke akarnya.&nbsp; Di bagian lain, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyampaikan bahwa penindakan ini merupakan wujud nyata dari implementasi arahan Menhut Raja Juli Antoni. Serta sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan atas sumber daya alam. Kemudian jadi upaya penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Dia menegaskan perdagangan sisik trenggiling merupakan bagian dari kejahatan transnasional terorganisir. Sebagaimana telah didefinisikan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Interpol. Mereka menetapkan Indonesia sudah menjadi bagian aktif dalam koalisi internasional seperti ASEAN-WEN (ASEAN Wildlife Enforcement Network) untuk membendung arus ilegal perdagangan satwa liar.&nbsp; Perburuan trenggiling biasanya dilakukan di kawasan Sumatera. Kemidian dibawa ke Jakarta sebagai titik transit. Lalu diterbangkan ke sejumlah negara.

Hewan ini termasuk Appendix I CITES dan berstatus kritis atau Critically Endangered menurut International Union for Conservation of Nature.

Kemenhut Gagalkan Transaksi 165 Kg Sisik Trenggiling di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/foto-jawapos-2025-07-15T175048557-422615981.jpg" alt="Tarantula muda yang dimasukkan ke dalam tabung (Dok. Haupzollamt Koein/AP)" width="100%">
<figcaption>Tarantula muda yang dimasukkan ke dalam tabung (Dok. Haupzollamt Koein/AP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Upaya penyelundupan satwa eksotis kembali terungkap di Jerman. Petugas bea cukai berhasil menggagalkan pengiriman ilegal ribuan tarantula muda yang disembunyikan dalam kotak makanan. Temuan ini menjadi sorotan karena metode penyamaran yang tidak biasa dan dugaan pelanggaran serius terhadap kesejahteraan hewan. Dilansir dari The Guardian, Selasa (15/7), sekitar 1.500 tarantula muda ditemukan dalam paket mencurigakan yang tiba di Bandara Cologne Bonn, Jerman. Paket tersebut dikirim dari Vietnam dan diklaim berisi 7 kilogram kue cokelat spons. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016301882/diplomat-honduras-ditangkap-di-korea-selatan-atas-dugaan-pelecehan-dan-penyerangan">Diplomat Honduras Ditangkap di Korea Selatan Atas Dugaan Pelecehan dan Penyerangan</a> Kecurigaan petugas muncul setelah mencium bau menyengat yang tidak sesuai dengan aroma manis kue pada umumnya. Setelah diperiksa, ternyata isi kotak tersebut adalah ratusan wadah plastik kecil yang masing-masing berisi tarantula muda. Juru bicara kantor bea cukai Cologne, Jens Ahland, menyatakan kalau bahkan petugas paling berpengalaman pun terkejut dengan temuan ini. "Ini penyitaan yang luar biasa, tapi menyedihkan melihat bagaimana hewan itu diperlakukan demi keuntungan," ujar Ahland. Sayangnya, tidak semua tarantula selamat dalam perjalanan panjang tersebut. Diduga kuat, pengiriman ini melanggar aturan kesejahteraan hewan di Jerman. Tarantula yang masih hidup kini telah diserahkan kepada ahli penanganan satwa eksotis untuk perawatan lebih lanjut. Menurut laporan, nilai ekonomi dari pengiriman tersebut masih dalam proses perhitungan. Sementara itu, penerima paket di wilayah Sauerland, Jerman Timur, sedang dalam proses penyelidikan hukum. Ia diduga melanggar ketentuan bea masuk dan gagal melakukan deklarasi kepabeanan yang benar. Kasus ini menjadi peringatan serius terhadap perdagangan ilegal satwa liar yang terus berkembang dengan cara-cara kreatif yang merugikan hewan. Pihak berwenang Jerman terus memperketat pengawasan dan mendorong kerja sama internasional untuk memberantas praktik penyelundupan seperti ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016301841/youtuber-jepang-ini-viral-karena-dagu-super-panjang-warganet-dia-manusia-baru">YouTuber Jepang Ini Viral karena Dagu Super Panjang, Warganet: Dia Manusia Baru!</a>

Petugas bea cukai Jerman menyita 1.500 tarantula muda yang diselundupkan dalam kotak kue dari Vietnam.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyelundupan

Berita Terkini