<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="py-4">&nbsp;</div> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/26/sidang-hasto-658002875.jpg" alt="Pemeriksa Forensik atau Penyelidik pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK, Hafni Ferdian saat memberikan keterangan ahli untuk Hasto Kristiyanto, Senin (26/5). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pemeriksa Forensik atau Penyelidik pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK, Hafni Ferdian saat memberikan keterangan ahli untuk Hasto Kristiyanto, Senin (26/5). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rg:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> JawaPos.com&nbsp;- Sidang dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto kembali berlanjut&nbsp;Senin (26/5). Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum terdakwa keberatan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadirkan penyelidik KPK.&nbsp; JPU KPK menghadirkan dua orang sebagai saksi ahli dalam persidangan itu. Pertama Bob Hardian Syahbuddin yang berlatar belakang dosen pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kedua Hafni Ferdian sebagai pemeriksa forensik penyelidik pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK. Menurut mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap kehadiran Hafni bukan masalah. Selama hakim membolehkan, itu bukan masalah. Apalagi bila kehadiran penyelidik KPK tersebut relevan dengan proses pembuktian dalam persidangan.&nbsp; Menurut Yudi, selama ini JPU KPU sudah menghadirkan saksi-saksi kunci yang tepat dalam persidangan tersebut. Kehadiran para saksi itu memperkuat pembuktian JPU atas dakwaan mereka terhadap Hasto. Dia menilai, langkah JPU KPK dalam sidang itu sudah tepat.&nbsp; kembali buka suara atas sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Hasto Kristiyanto. Menurut Yudi, keterangan saksi-saksi dalam persidangan tersebut menguatkan pembuktian jaksa penuntut umum (JPU). Senin&nbsp;(26/5), mereka menghadirkan saksi ahli dan seorang penyelidik KPK. Menurut Yudi langkah-langkah yang dilakukan oleh JPU KPK sudah tepat. Dia menilai, kehadiran para saksi yang didatangkan oleh JPU ke ruang sidang bakal semakin meyakinkan hakim atas dakwaan JPU terhadap Hasto. &rdquo;Saksi-saksi kunci dalam perkara Hasto ini bisa meyakinkan hakim dalam putusan nanti,&rdquo; kata dia. Yudi pun menyebut beberapa nama yang dia nilai sebagai saksi kunci dalam kasus tersebut. Mulai Wahyu Setiawan Rossa Purbo Bekti, Rizki Aprilia, hingga Saeful Bahri. Yudi menilai, keterangan para saksi kunci tersebut sangat penting dan sudah mampu memperkuat dakwaan jaksa.&nbsp; &rdquo;Kesaksian mereka sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan bagaimana peristiwa perintangan penyidikan dan penyuapan terjadi,&rdquo; imbuhnya. Ke depan, Yudi berharap JPU KPK terus menghadirkan saksi-saksi lain yang mampu menguatkan dakwaan dan pembuktian di hadapan majelis hakim. Bukti-bukti penting seperti rekaman dan hasil penyadapan alat komunikasi juga bisa ditunjukkan di muka sidang. Sehingga nantinya majelis hakim dapat memutus dengan tepat. &nbsp; Soal keberatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum terdakwa, Yudi menyatakan bahwa itu hal biasa. Menurut dia, selama majelis hakim mengizinkan, maka penyelidik KPK bisa bersaksi sebagai ahli. Keberatan punya tempat sendiri. Yakni pada saat pembacaan pledoi.&nbsp; &rdquo;Biarkan saja protesnya, kan bisa dimasukkan dalam nota pembelaan atau pledoi. Tentu mereka akan protes hal-hal yang memberatkan Hasto,&rdquo; kata Yudi.&nbsp; </div> </div> </div> </div>

Sidang kasus dugaan suap Hasto Kristiyanto berlanjut dengan kehadiran saksi ahli yang menguatkan bukti JPU KPK.

Tim Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto Keberatan JPU Hadirkan Lagi Penyelidik KPK, Mantan Penyidik KPK: Keterangan Saksi Memperkuat Pembuktian

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/26/Penyelidik-KPK-jadi-Saksi-Ahli-3734489072.jpg" alt="Jaksa KPK hadirkan saksi ahli ke ruang sidang Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (26/5).(Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jaksa KPK hadirkan saksi ahli ke ruang sidang Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (26/5).(Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/5). Kali ini, persidangan yang digelar menghadirkan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua saksi ahli yang dihadirkan, yakni&nbsp;Bob Hardian Syahbuddin, selaku dosen pada Fakultas Ilmu Komputer UI; dan&nbsp;Hafni Ferdian, selaku Pemeriksa Forensik Penyelidik pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK. Namun, tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail menolak kehadiran penyelidik KPK Hafni Ferdian untuk memberikan kesaksian sebagai ahli. Sebab, Hafni merupakan penyelidik pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK. &ldquo;Yang Mulia, sebelum disumpah kami keberatan dengan kehadiran ahli Hafni Ferdian, karena beliau ini adalah pegawai KPK yang merupakan penyelidik dalam perkara ini,&rdquo; kata Maqdir di ruang persidangan. Maqdir mempertanyakan, bagaimana pihak dari internal KPK bisa menjadi ahli dalam sidang perkara di lembaganya sendiri. Mengingat, Hafni digaji oleh KPK sehingga objektivitasnya dalam memberikan pendapat sebagai ahli dipertanyakan. &ldquo;Jadi kalau kita mau bicara tentang obyektivitas dan juga kemandirian di dalam memberikan keterangan sebagai ahli menurut hemat kami tidak bisa dia lakukan,&rdquo; tutur Maqdir. &ldquo;Jadi tolong kami keberatan terhadap kehadiran dia sebagai ahli dalam perkara ini,&rdquo; tambahnya. Menanggapi hal ini, jaksa KPK menyebut Hafni diperiksa dalam kapasitasnya sebagai ahli forensik, bukan penyelidik KPK.&nbsp;Jaksa juga membantah Hafni digaji oleh KPK, melainkan oleh negara. &ldquo;Karena statusnya adalah ASN jadi bukan digaji oleh KPK, sehingga dengan demikian kami mohon tetap yang bersangkutan diminta keterangan sebagai ahli,&rdquo; timpal Jaksa KPK. Mendengar ini, Maqdir lantas melanjutkan keberatannya. Menurutnya, meskipun digaji oleh negara, objektivitas pendapat Hafni tetap dipertanyakan. Ia juga mempersoalkan apakah Hafni bisa membedakan kapasitas dirinya sebagai penyelidik atau sebagai ahli forensik. &ldquo;Karena bagaimana pun juga, kami khawatir bahwa ini dia tidak bisa memisahkan itu sehingga obyektivitas dia sebagai ahli itu tidak ada,&rdquo; cetus Maqdir. Setelah mendengar perdebatan antara tim pengacara Hasto dan Jaksa KPK, Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto lantas berdiskusi dengan anggotanya. Ia kemudian menyimpulkan keterangan Hafni akan didengarkan dalam kapasitasnya sebagai ahli, bukan penyelidik KPK. &ldquo;Makanya kami tadi mintakan bukti pendukung dan bukti pendukungnya kami pertanyakan untuk mendukung kompetensi ahli yang bersangkutan,&rdquo; tegas Hakim Rios. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016047882/saeful-bahri-ngaku-pernah-bohongi-istri-duit-rp-400-juta-dari-hasto-kristiyanto-jaksa-itu-bap-lama">Saeful Bahri Ngaku Pernah Bohongi Istri Duit Rp 400 Juta dari Hasto Kristiyanto, Jaksa: Itu BAP Lama</a> Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan, dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan. Hasto didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP. </div>

Maqdir mempertanyakan, bagaimana pihak dari internal KPK bisa menjadi ahli dalam sidang perkara di lembaganya sendiri.

Jaksa KPK Hadirkan Saksi Ahli dari Penyelidik, Tim Kuasa Hukum Hasto Merasa Keberatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/RejO9ws9PFIbQdWWsgYlV8N5MAY6DEcatTeIi3TW-1-2120874523.jpg" alt="Penyelidik KPK, Arif Budi Raharjo bersaksi untuk terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (16/5). (Muhamm Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Penyelidik KPK, Arif Budi Raharjo bersaksi untuk terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (16/5). (Muhamm Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Erna Ratnaningsih, mendalami penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arif Budi Raharjo soal keberadaan Harun Masiku. Ia merasa heran, mengapa Harun Masiku yang lebih dari 4 tahun buron, sejak Januari 2020 belum juga ditangkap. &ldquo;Apakah sudah menemukan saat ini Harun Masiku di mana?&rdquo; tanya Erna di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (16/5). &ldquo;Sampai saat ini masih proses pencarian, jadi kami berupaya,&rdquo; jawab Arif. Tak puas dengan jawaban itu, Erna kembali menggali informasi terkait peran Arif dalam pencarian Harun Masiku. &ldquo;Anda masih masuk tim ini untuk melakukan pencarian? Untuk Harun Masiku?&rdquo; telisik Erna. &nbsp;&ldquo;Iya, sampai dengan saat ini saya mendapat tugas juga,&rdquo; jawab Arif. &ldquo;Tapi belum ditemukan ya?&rdquo; cecar Erna lagi. &ldquo;Kami masih dalam upaya melalui beberapa pihak,&rdquo; timpal Arif. Dalam persidangan, Arif mengaku bahwa pihaknya sempat mengetahui keberadaan Harun Masiku. Namun, ia enggan mengungkap titik lokasi keberadaan Harun secara terbuka. &ldquo;Apakah sudah mengetahui titiknya di mana?&rdquo; tanya Erna. &nbsp;&ldquo;Kami ketahui tapi kami tidak bisa sampaikan di sini,&rdquo; tegas Arif. Mendengar jawaban itu, Erna menyatakan seharusnya KPK mampu menangkap Harun Masiku. Sebab, KPK sudah menemukan titik keberadaan mantan caleg PDIP itu. &ldquo;Harusnya saudara bisa menangkap kalau sudah ada titiknya ya,&rdquo; pungkas Erna. &nbsp; &nbsp;

Pengacara Hasto Kristiyanto mempertanyakan proses pencarian Harun Masiku oleh KPK, yang sudah 4 tahun buron.

Pertanyakan Penyelidik KPK yang Tak Kunjung Tangkap Harun Masiku, Pengacara Hasto: Harusnya Bisa Nangkap Kalau Sudah Ada Titiknya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/v5ctg29k6OM0AK7OOOVku1ouVlEwnZ415xfZ1yxg-1-1-3503019905.jpg" alt="Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rossa Purbo Bekti saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rossa Purbo Bekti saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyilidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arif Budi Raharjo, dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (16/5). Tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, mempertanyakan kejelasan status dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa KPK. Mengingat, dalam persidangan sebelumnya telah ada penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti yang disebut menyampaikan keterangan berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan pihak lain. &ldquo;Izin, Yang Mulia. Ini yang dihadirkan adalah penyelidik, ya? Yang ingin kami tanyakan, apa yang mau diterangkan dan di bagian mana yang akan disampaikan? Supaya ini menjadi jelas,&rdquo; kata Ronny di ruang sidang. Menurutnya, Jaksa KPK harus memberikan kejelasan untuk menghindari penafsiran sepihak atas keterangan saksi. Apalagi, keterangan sebelumnya yang disampaikan penyidik Rossa hanya bersumber dari berkas pemeriksaan. &ldquo;Berkas tersebut sedang kita uji kebenarannya di dalam ruang persidangan ini. Oleh sebab itu, mohon izin majelis agar dijelaskan sehingga ada rambu-rambu dari depan yang kita sepakati,&rdquo; ucap Ronny. Menanggapi keberatan Ronny, jaksa KPK, Wawan Yunarwanto menjelaskan bahwa saksi yang dihadirkan masih merupakan bagian dari rangkaian saksi fakta yang akan memberi keterangan mengenai peristiwa pada 8 Januari 2020 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Sebab, penyelidik yang menjadi saksi disebut mengalami perintanganan saat ingin menangkap Harun Masiku di PTIK. &ldquo;Kami harapkan bahwa dari depan kita sepakati sehingga nanti yang akan diterangkan adalah peristiwa pada tanggal 8 Januari 2020,&rdquo; tegasnya. Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Serta, memerintahkan staf pribadinya Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya paksa penangkapan terhadap Harun Masiku itu setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan, dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan. Hasto didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHAP. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Penyelidik KPK dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus Hasto Kristiyanto, yang didakwa merintangi penyidikan.

Penyelidik KPK yang Alami Peristiwa Pengejaran Harun Masiku di PTIK Dihadirkan jadi Saksi, Kubu Hasto Merasa Keberatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ksmia (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) da" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ksmia (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) da</figcaption>
</figure>JawaPos.com – KPK mengukuhkan serta mengambil sumpah penyelidik dan penyidik pasca peralihan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Seremoni yang dipimpin Ketua KPK Firli Bahuri itu dilakukan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) kemarin (3/8).  Total ada 78 penyelidik dan 112 penyidik ASN yang diambil sumpahnya. Sebagian di antara mereka adalah pegawai tetap KPK yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagai ASN. Lainnya merupakan penyelidik dan penyidik dari kepolisian serta kejaksaan yang bertugas di KPK. Kegiatan di aula Gedung Juang itu diklaim sesuai dengan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.  Dalam sambutannya, Firli berpesan kepada penyelidik dan penyidik untuk menunjukkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok pemberantasan korupsi. ”Kita yang berada di KPK diberi mandat dan kepercayaan oleh negara, oleh rakyat, untuk melakukan pemberantasan korupsi,” ujar Firli.  Sementara itu, penyidik (nonaktif) KPK Novel Baswedan mempertanyakan kegiatan pengambilan sumpah yang baru dilakukan kemarin. Padahal, pegawai KPK yang memenuhi syarat menjadi ASN diangkat sejak 1 Juni. ”Apakah Pak Firli dkk menganggap pengambilan sumpah itu harus dilakukan? Bila harus dilakukan, kenapa kok baru hari ini (kemarin, Red)?” ujarnya.  Menurut Novel, hal itu adalah persoalan serius. Sebab, tugas penyelidik dan penyidik yang dilakukan dalam rentang waktu 1 Juni hingga 3 Agustus bisa dianggap tidak sah. ”Ini memunculkan risiko tindakan dan pekerjaan penyelidik dan penyidik KPK akan dianggap tidak sah,” paparnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/08/2021/novel-sesalkan-langkah-firli-ambil-sumpah-jabatan-penyelidik-penyidik/">Novel Sesalkan Langkah Firli Ambil Sumpah Jabatan Penyelidik-Penyidik</a>  Namun, menurut Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri, pengambilan sumpah jabatan tersebut tidak memiliki konsekuensi terhadap keabsahan atas pelaksanaan tugas penyelidik-penyidik sejak 1 Juni. Sebab, pegawai KPK yang dilantik menjadi ASN pada 1 Juni itu sudah memiliki surat keputusan (SK) tanggal mulai tugas (TMT) di tanggal yang sama. ”SK (TMT) itu merupakan dokumen dasar bagi seorang pegawai untuk melaksanakan tugasnya,” kata Ali menjawab kritik Novel.

Pengambilan Sumpah Penyelidik dan Penyidik KPK Dipertanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyesalkan langkah Pimpinan KPK yang mengambil sumpah jabatan kepada penyelidik dan penyidik KPK. Novel menilai hal ini merupakan masalah serius.  "Apakah pak Firli dkk menganggap pengambilan sumpah penyelidik dan penyidik KPK harus dilakukan? Bila harus dilakukan, mengapa pengambilan sumpah tersebut baru dilakukan hari ini (Selasa, 3 Agustus 2021)," kata Novel dalam keterangannya, Selasa (3/8).  Pegawai KPK nonaktif ini menilai hal tersebut merupakan masalah serius. Dia memandang, hal ini merupakan celah bahwa sejak 1 Juni 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021, penyelidik dan penyidik KPK belum disumpah.  "Kita tahu bahwa pegawai KPK diangkat menjadi ASN sejak tanggal 1 Juni 2021. Pengangkatan menjadi ASN dilakukan terhadap pegawai tetap KPK," ucap Novel.  Novel mengutarakan, hal ini bisa membuat risiko tindakan dan pekerjaan penyelidik dan penyidik KPK pada jangka waktu tersebut akan bisa dianggap tidak sah. Karena sumpahnya baru dilakukan setelah diangkat menjadi ASN.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/08/2021/ombudsman-anggap-twk-cacat-administrasi-firli-bilang-begini/">Ombudsman Anggap TWK Cacat Administrasi, Firli Bilang Begini</a>  Selain itu, Novel mempertanyakan maksud sumpah tersebut, dia pun menduga untuk membuat seolah penyelidik maupun penyidik KPK yang masuk dalam kelompok 75 orang tak memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak lagi menjadi penyelidik dan penyidik.  "Selain itu untuk membuat penyidik KPK menjadi seperti PPNS," tegasnya.

Novel Sesalkan Langkah Firli Ambil Sumpah Jabatan Penyelidik-Penyidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kpk-benarkan-ott-oknum-penegak-hukum-di-pn-jaksel_m_152295.jpeg" alt="Penyidik KPK" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membenarkan jika tim penyelidik KPK sempat ditahan aparat kepolisian beberapa hari lalu. Hal ini terjadi lantaran warga Desa Sukowono, Jember, mengira tim penyelidik KPK tersebut penculik. Atas kecurigaan tersebut, warga kemudian mengamankan dan membawa tim lembaga antirasuah ke Polsek Sukowono, Jember.  "Jadi sesungguhnya biasa kesalahpahaman, karena kami pada saat melaksanakan penyelidikan, kan ada dua model, model tertutup dan model yang terbuka. Pada saat mengadakan penyelidikan dengan sistem tertutup itu kan langsung turun ke masyarakat, yang menjadi target untuk mengumpulkan bukti dan keterangan," kata Ghufron di Jakarta, Rabu (4/3).  Ghufron menyampaikan, saat melakukan penyelidikan pegawai KPK yang turun ke Jember tidak menunjukkan identitas. Karena memang penyelidikan itu dilakukan secara tertutup.  "Pada saat itu memang ya, namanya menggunakan sistem tertutup petugas kami tidak menunjukkan identitas sebagai KPK. Karena memang silence," ujar Ghufron.  Setelah diamankan warga dan dibawa ke pihak kepolisian, kata Ghufron, tim penyelidik KPK menjelaskan bahwa tindakan tim lembaga antirasuah merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Ghufron membantah bahwa tim KPK mendapat pengeroyokan.  "Ya memang sempat di bawa ke Mapolsek, namun tidak ada pengeroyokan, tidak ada apa-apa, tim kami tidak ada yang mengalami apa-apa," klaim Ghufron.  Melihat adanya peristiwa itu, lanjut Ghufron, KPK kemudian membuka opsi penyelidikan terbuka. Hal ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman.  "Karena kemudian tidak bisa menggunakan sistem penyelidikan tertutup, sehingga kemudian sejak seminggu yang lalu kami ubah dengan penyelidikan terbuka," tukas Ghufron.  Sebelumnya, saat tim penyelidik KPK tengah melakukan penyelidikan tertutup di Jember pada 17 Februari lalu, dicurigai oleh warga Desa Sukowono, Jember. Karena curiga, warga menangkap tim penyelidik yang sudah beberapa hari di Desa Sukowono dengan mengendarai mobil plat L tersebut, ke Polsek Sukowono. Setelah diinterogasi, akhirnya tim membuka identitas mereka sebagai penyelidik KPK.

Selidiki Perkara Korupsi, Penyelidik KPK Malah Diciduk Warga di Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-minta-pegawai-bpkp-hingga-klhk-untuk-jadi-tim-penyelidiknya_m_.jpg" alt="Ketua KPK Agus Raharjdjo saat membuka pelatihan penyelidik menjadi penyidik, di gedung ACLC KPK, Senin (11/3)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Raharjdjo saat membuka pelatihan penyelidik menjadi penyidik, di gedung ACLC KPK, Senin (11/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan akan meminta dukungan personel dari sejumlah lembaga negara. Personel yang terpilih nantinya akan diseleksi untuk menjadi penyelidik maupun penyidik. "Kami juga meminta kepada BPKP, toritas Jasa Keuangan (OJK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kemudian juga Kementerian, Lingkungan dan Kehutanan, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Kehutanan untuk masuk menjadi penyelidik KPK," kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/3). Selain itu, kata Agus, Polri juga akan mengirimkan 167 orang untuk diseleksi sebagai penyidik KPK. "Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan tes. Polri kalau enggak salah mengirim 167. Enggak tahu nanti yang lulus berapa," ujarnya. Agus berharap, dengan dukungan personel dari berbagai lembaga, penanganan berbagai jenis kasus korupsi bisa dilakukan dengan baik. "Mudah-mudahan kasus yang kita tangani juga jauh lebih bervariasi kan, lebih beragam. Jadi kalau ada OJK, kita bisa menyentuh pasar modal dan perbankan, lingkungan juga nanti kita sentuh secara khusus, pencucian uang juga," jelas Agus. Agus menambahkan, selain pencegahan, KPK ingin memperkuat penindakan. Jika berkaca pada lembaga antikorupsi di negara lain, kinerja penindakan mereka juga cukup besar. Sekadar informasi, KPK menggelar pelatihan bagi 24 calon penyidik yang direkrut dari Direktorat Penyelidikan KPK. Mereka menjalani pelatihan selama lima pekan, mulai 11 Maret hingga 13 April 2019.

KPK Minta Pegawai BPKP Hingga KLHK untuk Jadi Tim Penyelidiknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-latih-22-penyelidik-untuk-jadi-penyidik-baru_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah, saat diwawancara awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah, saat diwawancara awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan bagi 22 orang penyelidik yang rencananya akan diangkat sebagai penyidik. Tujuan pelatihan ini agar jumlah kasus yang ditangani KPK bisa lebih banyak. "Pimpinan KPK telah mengambil kebijakan sesuai aturan yang berlaku, untuk mengangkat para penyidik yang sebelumnya bertugas di Direktorat Penyelidikan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media, Senin (11/3). Febri menjelaskan, para penyelidik yang mengikuti pelatihan ini adalah mereka yang memiliki kesesuaian kompetensi, tingkat jabatan, dan berpengalaman di penyelidikan minimal 2 tahun. Adapun, kata dia, pelatihan digelar di gedung Anticorruption Learning Center (ACLC) KPK,&nbsp; HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dan di Lembang, Bandung mulai 11 Maret hingga 13 April 2019. Kegiatan pelatihan ini disebut Febri dibuka oleh Ketua KPK Agus Rahardjo. Acara digelar secara tertutup. "Materi pelatihan yang akan diberikan meliputi hukum dan perundangan, kemampuan investigasi, dan capacity building," ujarnya. Dalam pelatihan ini, akan dihadirkan narasumber dari internal dan eksternal KPK. Mantan aktivis ICW ini menyebut, mereka yang jadi narasumber merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum, investigasi korupsi dan kejahatan trans nasional hingga pencucian uang. Dia menyatakan, setelah mengikuti pelatihan selama lima pekan, ke-22 penyelidik itu akan dilantik sebagai penyidik. Febri menuturkan, penambahan penyidik merupakan hal penting dalam pemberantasan korupsi. "Penambahan penyidik ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya memenuhi harapan publik agar KPK bekerja lebih keras dalam penanganan perkara korupsi dengan dukungan sumber daya manusia yang cukup," pungkasnya.&nbsp;

KPK Latih 22 Penyelidik untuk Jadi Penyidik Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyelidik kpk

Berita Terkini