<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Mantan-Ketua-Dewan-Pembina-ACT-Novariyadi-Imam-Akbari-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Presiden Yayasan ACT, Ahyudin dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2022). Dalam sidang menghadirkan Jaksa Penutut Umum (JPU) menghadirkan Mantan Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Akbari sebagai saksi ka" width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden Yayasan ACT, Ahyudin dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2022). Dalam sidang menghadirkan Jaksa Penutut Umum (JPU) menghadirkan Mantan Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Akbari sebagai saksi ka</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kemanusiaan diuji pada 2022. Musababnya, gonjang-ganjing penyelewengan dana terjadi di internal Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).  Dalam laporan yang diterbitkan majalah nasional, menyebutkan jika pendiri ACT, Ahyudin mendapat gaji sampai dengan Rp 250 juta perbulan. Selain itu, Ahyudin juga mendapat fasilitas operasional berupa 1 unit Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, dan Honda C-RV.  Sedangkan untuk jabatan di bawah Ahyudin juga mendapat gaji dan fasilitas yang tak kalah mewah. Para petinggi ACT juga disebut-sebut mendulang cuan dari anak perusahaan ACT. Uang miliaran rupiah diduga mengalir ke keluarga Ahyudin untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian rumah, pembelian perabot rumah.  Selain itu, Ahyudin bersama istri dan anaknya juga disebut mendapat gaji dari anak perusahaan ACT. Kondisi ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.  Dugaan penyelewengan dana juga dilaporkan terjadi di luar Jakarta. Misalnya, dugaan penggelapan lumbung ternak wakaf di Blora, Jawa Tengah. Selain itu ada pula laporan penyelewengan duit kompensasi dari Boeing atas jatuhnya Lion Air JT-610 untuk pembangunan sekolah, namun sebagian dananya dipakai untuk menutup pembiayaan ACT. Hingga akhirnya pada Januari 2022 lalu, pendiri ACT Ahyudin mengundurkan diri usai diminta oleh para pimpinan.  Presiden ACT saat itu, Ibnu Khajar menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kehebohan fasilitas mewah dan gaji tinggi pimpinan ACT. Ibnu menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul.  "Permohonan maaf yang luar biasa sebesar-besarnya kepada masyarakat mungkin masyarakat kurang nyaman terhadap pemberitaan," ucapnya di kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (4/7).  Ibnu memastikan ACT berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Selama ini, kiprahnya pun sudah banyak terlihat. "Aksi Cepat Tanggap menjadi penyalur bantuan kebaikan dermawan, sebagai lembaga kemanusiaan yang dipercayai masyarakat melalui program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan juga emergensi. Ini perlu kami sampaikan di awal," imbuhnya.  Selanjutnya, Ibnu menganggap peristiwa 11 Januari 2022 dengan mundurnya pendiri ACT Ahyudin sebagai momentum perbaikan lembaga. Perubahan dilakukan dalam berbagai sektor. Ibnu mengatakan, sejak terjadi pergantian akte lembaga dengan pengurus baru pada 20 Januari 2022, gaji pimpinan atau di tingkat presidium dipangkas. Sehingga tidak benar ada pimpinan bergaji mencapai Rp 250 juta per bulan.  "Kami, pimpinan terjadi pengurangan 50-70 persen. Proses perbaikan sudah terjadi sejak Januari bukan baru kemarin pas ramai pemberitaan," kata Ibnu di kantor ACT di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (4/7). "Di level saya saja yang kami terima tidak lebih dari Rp 100 juta untuk lembaga yang mengelola 1.200 karyawan. Dan Rp 250 juta nggak tahu dananya dari mana," imbuhnya.  Rupanya karut-marut keuangan ACT sudah dilaporkan terlebih dahulu ke pihak berwajib. Irjen Pol Andi Rian yang saat itu menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri membenarkan adanya laporan dengan Nomor LP/B/0373/VI/2021/Bareskrim tertanggal 16 Juni 2021. "Iya, sedang dalam penyelidikan untuk memfaktakan unsur pidana," kata Andi saat dikonfirmasi, Rabu (6/7).  ACT dilaporkan atas tuduhan penipuan atau membuat keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana Pasal 378 atau 266 KUHP. Kasus ini masih berstatus penyelidikan. Langkah tegas diambil Kementerian Sosial dalam perkara ini. Pemerintah memutuskan mencabut ijin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada ACT Tahun 2022.  Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi (5/7).  ’’Jadi alasan kami mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (6/7).  Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”.  Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen. Sementara  itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul.  Kasus ACT pun semakin membesar. Sampai pada akhirnya Bareskrim Polri resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana ACT. Penetapan ini diputuskan usai dilakukan gelar perkara.  "Yang telah disebutkan tadi pada pukul 15.50 WIB telah ditetapkan tersangka," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7).  Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni pendiri ACT, Ahyudin; Presiden ACT, Ibnu Khajar dan dua petinggi lainnya. "Inisial A selaku Ketua Pembina, IK ini juga pada saat itu sebagai pengurus yayasan, selanjutnya H sebagai anggota pembina dan NIA selaku anggota pembina," jelas Helfi.  Setelah proses hukum berjalan, Ahyudin dan kawan-kawan didakwa melakukan penggelapan dana yayasan untuk kepentingan pribadi. Total ada Rp 117,9 miliar yang diduga diselewengkan.  &nbsp;  "Bahwa terdakwa Ahyudin selaku ketua Presiden Global Islamic Philantrophy bersama-sama dengan Ibnu Khajar selaku Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan juga menjabat selaku Senior Vice President Partnership Network Department GIP dan Hariyana Binti Hermain selaku Senior Vice President Operational GIP dan juga selaku Direktur Keuangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap telah menggunakan dana BCIF sebesar Rp 117.982.530.997," ujar Jaksa Penuntut Umum saat membacakan dakwaan Ahyudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/11).  Jaksa menyebut, penyelewengan dana ini terkait dana CSR dari Boeing untuk ahli waris korban jatuhnya Lion Air JT-610. The Boeing Company diketahui menyediakan USD 25 juta sebagai Boeing Financial Assistance Fund (BFAF).  Selain itu, Boeing juga memberikan dana sebesar USD 25 juta sebagai Boeing Community Investment Fund (BCIF) yang merupakan bantuan filantropi kepada komunitas lokal yang terdampak dari kecelakaan. Dana tersebut tidak langsung diterima oleh para ahli waris korban, akan tetapi diterima oleh organisasi amal, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh ahli waris korban.  Dana tersebut diduga sebagian besar diselewengkan. "Di luar dari peruntukannya yaitu untuk kegiatan di luar implementasi Boeing adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris korban kecelakaan Maskapai Lion Air pesawat Boeing 737 Max 8 maupun dari pihak Perusahaan Boeing sendiri," ucap Jaksa. Mereka didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Kaleidoskop 2022: Terbongkarnya Penyelewengan Dana Aksi Cepat Tanggap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221209-WA0044.jpg" alt="Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A. Luga Harlianto. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A. Luga Harlianto. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Bali mengungkap, 20 orang saksi mangkir memenuhi panggilan penyidik pidana khusus dari 45 orang yang dipanggil dalam proses penyidikan dugaan penyelewengan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) di Universitas Udayana (Unud).  Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali A. Luga Harlianto menyatakan, para saksi dari lingkungan internal Universitas Udayana yang tidak memenuhi panggilan penyidik pidana khusus Kejati Bali memiliki alasan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. ”Alasan ketidakhadiran yang utama karena pada saat kami di awal permulaan memang sudah ada jadwal, mereka sedang ada audit internal atau kegiatan lain dari kementerian,” kata Luga Harlianto seperti dilansir dari Antara.  Namun demikian, Luga mewanti-wanti apabila nanti dalam pemanggilan kedua ada saksi yang tidak memenuhi panggilan, penyidik akan menggunakan kewenangan sesuai yang telah diperintahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). ”KUHAP memberikan kewenangan kepada kami untuk menghadirkan secara paksa dan meminta keterangan secara paksa,” ucap Luga.  Luga menyatakan, proses penyidikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana Tahun Akademik 2018/2019 sampai tahun 2022/2023 telah memasuki pekan keenam. Penyidikan awalnya berdasar pengaduan dari anggota masyarakat telah menemukan bukti permulaan yang cukup. Sehingga, penanganan laporan itu ditingkatkan ke tahap penyidikan terhitung 24 Oktober.  Sejauh ini, penyidik Kejati Bali melakukan upaya-upaya sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana untuk menemukan alat bukti yang dengan alat bukti tersebut akan membuat terang peristiwa pidana guna menemukan tersangka. Upaya tersebut dimulai dengan melaksanakan penggeledahan untuk menemukan dan mengamankan dokumen-dokumen terkait penerimaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana Tahun Akademik 2018/2019 sampai tahun 2022/2023.  ”Telah diamankan lebih dari 200 dokumen yang hingga saat ini masih dipilah dan diteliti jaksa penyidik,” ujar Luga Harlianto.  Selain menyita dokumen-dokumen tersebut, lanjut dia, hingga saat ini, penyidik Kejati Bali telah memeriksa 25 orang saksi. Penyidik Kejati Bali tetap fokus pada penanganan kasus terkait pendidikan itu dengan mempedomani Hukum Acara, SOP, asas praduga tak bersalah, serta perlindungan saksi, sehingga penanganan penyidikan dilaksanakan secara profesional dan terukur.  Penyidik Kejati Bali juga telah berkoordinasi dengan ahli sebagai upaya penyidik memperkuat alat bukti. Dengan alat-alat bukti tersebut, kata Luga, diharapkan penyidik Kejati Bali akan membuat terang penyimpangan dalam penerimaan Dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Mahasiswa Baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana Tahun Akademik 2018/2019 sampai tahun 2022/2023 dan menetapkan tersangka.  Luga berharap, masyarakat yang merasa dirugikan dalam penerapan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa merasa takut. Sebab, keamanan informasi dalam memberikan keterangan merupakan hal yang dipegang teguh Kejaksaan Tinggi Bali.  ”Hal ini sebagai bentuk perlindungan saksi yang memberikan keterangan dalam penyidikan tindak pidana,” terang Luga.  Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali Agus Eko Purnomo menambahkan, kemungkinan besar dalam penanganan kasus tersebut, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi lain apabila diperlukan.  ”Untuk ke depan akan menambah saksi-saksi. Masih banyak saksi yang masih kami perlukan karena kasus ini kompleks. Kita baru membuka baru satu pintu. Nanti ada yang lain. Semua masih proses, sedang berjalan, sesuai KUHP tidak bisa menyebut sembarang orang,” kata Eko Purnomo.  Untuk materi penyelidikan, dia mengatakan, kemungkinan juga akan bertambah tidak hanya penggunaan SPI tahun akademik 2018 sampai 2022. Tetapi bisa juga kurang atau lebih dari itu.  ”Penetapan tahunnya itu bisa bertambah atau berkurang. Laporan awalnya mulai 2018 sampai 2022, nanti dipelajari dan disidik tergantung barang bukti. Yang menentukan nanti kesimpulan penyidikan dan dakwaan. Akan kelihatan berakhirnya di dakwaan, serta kerugian yang diakibatkan akan kelihatan di situ,” papar Agus Eko Purnomo.  Pihaknya hanya menunggu barang bukti yang maksimal untuk menentukan calon tersangka agar penyidikan tersebut tidak berhenti di tengah jalan karena minim alat bukti. ”Alat buktinya sudah ada, tetapi kita perlu mendapat barang bukti yang maksimal tidak hanya minimal. Karena itu, saya meminta penyidik memenuhi lima alat bukti mengingat kasus ini merupakan kasus pertama di Indonesia,” ucap Agus Eko Purnomo.

Kejati Bali Sebut 20 Saksi Mangkir dari Panggilan Penyidikan Dana SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/20220714_144517.jpg" alt="Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah memberikan keterangan pers, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/7/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah memberikan keterangan pers, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/7/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga menyelewengkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Boeing mencapai Rp 107,3 miliar. Sedangkan proposal yang diajukan untuk pembangunan fasilitas sosial hanya sekitar Rp 30 miliar.  Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah mengatakan, dari Rp 107,3 miliar yang diselewengkan, digunakan ACT untuk beberapa kepentingan. Seperti pengadaan Armada Rice Truk Rp. 2.023.757.000, pengadaan Armada Program Big Food Bus Rp. 2.853.347.500.  "Dana pembangan pesantren peradaban Tasikmalaya Rp. 8.795.964.700," kata Azizah kepada wartawan, Selasa (9/8).  Kemudian dana talangan kepada Koperasi Syariah 212 sebesar Rp 10 miliar, ana talangan kepada CV CUN Ro 3,05 miliar, dana talangan kepada PT MBGS Rp 7.850.000.000.  "Sisanya untuk dana untuk operasional yayasan (gaji, tunjangan, sewa kantor dan pelunasan pembelian kantor), dan dana untuk yayasan lain yang terafiliasi ACT," jelas Azizah.  Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana di yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penetapan ini diputuskan usai dilakukan gelar perkara.  "Yang telah disebutkan tadi pada pukul 15.50 WIB telah ditetapkan tersangka," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7).  Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni pendiri ACT, Ahyudin; Presiden ACT, Ibnu Khajar; Hariyana Hermain selalu Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy; dan Novariadi Imam Akbari, selaku sekretaris ACT periode 2009 - 2019 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.  "Inisial A selaku Ketua Pembina, IK ini juga pada saat itu sebagai pengurus yayasan, selanjutnya H sebagai anggota pembina dan NIA selaku anggota pembina," jelas Helfi.  Meski begitu, penyidik belum mengenakan penahanan kepada keempat orang tersebut. "Sementara kita akan diskusi internal terkait penangkapan, penahanan," pungkas Helfi.

ACT Selewengkan Rp 107,3 Miliar Dana Boeing, Ini Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Logo-ACT-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Ilutrasi Logo ACT. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilutrasi Logo ACT. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT) masuk babak baru. Bareskrim menetapkan empat petinggi ACT sebagai tersangka kasus penggelapan kemarin (25/7). Mereka diduga menyelewengkan uang donasi dengan membuat aturan pemotongan dana sebesar 20–30 persen. Salah satu penggelapan dilakukan dalam donasi Boeing Community Investment Fund (BCIF) sebesar Rp 34 miliar untuk dana sosial korban pesawat Lion Air JT-610.  Wadir Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipdeksus) Bareskrim Polri Kombespol Helfi Assegaf mengatakan, empat petinggi ACT yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ketua Pembina ACT Ahyudin, Ketua Pengurus Yayasan Ibnu Khajar, anggota pembinaan Haryana Hermain, dan anggota pembinaan N. Imam Akbari. ’’A, IK, H, dan NIA ditetapkan tersangka sore ini,’’ terangnya.  Selain pasal penggelapan, mereka dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Modusnya dilakukan dengan membuat surat keputusan bersama (SKB) untuk pemotongan donasi. ’’SKB dibuat bersama oleh empat tersangka itu,’’ paparnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Mantan-Presiden-ACT-Ahyudin-Diperiksa-Bareskrim-Polri-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Mantan Presiden ACT Ahyudin di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022).(Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden ACT Ahyudin di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022).(Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Mantan Presiden ACT Ahyudin di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022).(Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Khusus dana dari BCIF, ACT mendapat donasi Rp 138 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukan. Assegaf menjelaskan, dana dari Boeing itu sebenarnya diperuntukkan keluarga korban kecelakaan Lion Air JT-610. Sesuai ketentuan, setiap korban mendapatkan Rp 2 miliar. ’’Tapi, masih ada dana ini yang seharusnya digunakan sesuai dengan keinginan para keluarga korban,’’ ujarnya.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menuturkan, Rp 34 miliar itu digunakan untuk berbagai aktivitas seperti pembelian truk, dana talangan untuk dua perusahaan, koperasi syariah, dan pembangunan pesantren di Tasikmalaya. ’’Ketentuannya tidak boleh untuk itu,’’ terangnya.  Menurut dia, ada ketentuan bahwa pengurus ACT tidak diperbolehkan menerima gaji dari uang donasi. Namun, ternyata para pengurus tersebut mendapatkan gaji dari kegiatan pengumpulan donasi. ’’Petinggi ini digaji semua,’’ paparnya. Perinciannya, Ketua Pembina ACT Ahyudin mendapat gaji sekitar Rp 45 juta. Lalu, Ketua Pengurus Yayasan ACT Ibnu Khajar Rp 150 juta. Sedangkan dua anggota pembinaan, Haryana dan Imam Akbari, menerima gaji Rp 50 juta hingga Rp 100 juta.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Presiden-ACT-Ibnu-Khajar-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Presiden ACT Ibnu Khajar jadi tersangka kasus penyelewengan dana donasi Boeing. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden ACT Ibnu Khajar jadi tersangka kasus penyelewengan dana donasi Boeing. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Presiden ACT Ibnu Khajar jadi tersangka kasus penyelewengan dana donasi Boeing. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Penyidik saat ini menghitung akumulasi dana donasi yang dipotong. Jadi, nilai Rp 34 miliar yang diduga digelapkan itu hanya berasal dari program BCIF. Artinya, dana yang digelapkan ACT bisa jauh lebih besar. ’’Jumlah total donasi dan jumlah pemotongan donasi masih dihitung,’’ terangnya.  Penyidik juga tengah mendalami aliran dana yang digelapkan tersebut. Nanti dilakukan penyitaan terhadap berbagai aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan. ’’Masih dilacak dananya mengalir ke mana saja,’’ paparnya.

Selain Dugaan Penyelewengan Dana, 4 Petinggi ACT Juga Dijerat TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG20220715135509_01.jpg" alt="Aksi demonstrasi di depan Kantor ACT Jatim. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi di depan Kantor ACT Jatim. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jawa Timur di Kota Surabaya disegel. Banner besar menutup pintu rolling door di kantor, Jalan Gayungsari Barat X pada Jumat (15/7).  Penyegelan itu dilakukan puluhan massa yang tergabung dalam Forum Merah Putih (FMP). Mereka mengaku penyegelan itu dilakukan karena dana yang diselewengkan tidak juga diusut kepolisian.  ”Kami datang untuk menutup kantor ACT dan minta kementerian sosial untuk mencabut izin ACT serta meminta kepada aparat kepolisian untuk menindaklanjuti kantor ACT lain yang kami duga juga melakukan aksi yang sama dengan ACT pusat,” kata Koordinator Lapangan FMP Agung Priambodo.  Aksi tersebut dilakukan FMP karena ada dugaan pegawai dan petinggi ACT di Jawa Timur juga melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di Jakarta.  Agung mengatakan, akan terus melakukan demonstrasi dan tuntutan serupa bila polisi tak juga menutup ACT Jatim yang berkantor di Surabaya.  ”Segera usut penyelewengan dana umat. Kami akan terus melakukan aksi seperti ini sampai kami dengar kabar bahwa permasalahan ACT dengan masyarakat selesai dan rampung, dana yang mereka ambil atau korupsi dikembalikan atau dihibahkan ke lembaga amal lain,” ucap Agung.  Total ada 4 tuntutan yang disampaikan. Yakni menuntut Polri mendukung Kemensos mencabut izin ACT. Kedua menutup ACT di Jatim dan hentikan secara total semua aktivitas hingga dinyatakan tidak ada permasalahan hukum,” papar Agung.  Selain itu, meminta Polda Jatim untuk penyelidikan pengusutan keuangan ACT Jatim dan proses secara hukum untuk mereka yang melakukan penyelewengan dana. ”Kami juga imbau masyarakat untuk lebih berhati-hati menyumbangkan dana,” ujar Agung.

Segel Kantor ACT Jatim, FMP Tuntut Polda Usut Penyelewengan dana Umat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220711-WA0053.jpg" alt="Kantor ACT di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kantor ACT di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pasca kabar adanya penyelewengan dana, kantor wilayah Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Jawa Timur ditutup sementara. Penutupan itu karena pembekuan izin ACT sebagai lembaga pengumpul dana oleh pemerintah pusat.  Kantor ACT tampak lengang saat tim JawaPos.com datang pada Senin (11/7). Kantor itu beralamat di Jalan Gayungsari Barat X No 41, Surabaya. Fasad depan kantor ACT masih berdiri kokoh di sebuah ruko. Namun pintunya tertutup rapat.  Pintu tersebut juga dihiasi tulisan pengumuman. Tertulis keterangan penutupan kantor.  ”Kantor tutup. Segala bentuk pelayanan diberhentikan sementara!” tulis pengumuman itu.  Satu-satunya kegiatan yang ada di situ hanya penjagaan yang dilakukan seorang satpam. Penjagaan dilakukan di depan kantor.  Tak lama kemudian, salah seorang karyawan keluar dari dalam kantor. Dia adalah relawan ACT Jatim, Heri Setiawan.  Heri mengaku baru menjaga kantor tersebut. Dia tak bisa menjawab sejak kapan kantor ini ditutup.  ”Saya kurang paham, karena saya relawan di sini baru saja datang. Semua aktivitas dan operasional ditutup saat ini. Semua informasi diarahkan satu pintu (pusat), saya tak berani memberi statment,” ucap Heri.  Sementara itu, Humas ACT Pusat Clara mengonfirmasi bahwa kantor pusat dan cabang ACT di semua wilayah Indonesia dinonaktifkan sementara. Penutupan sementara dilakukan sejak 7 Juli.  ”Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh stakeholder, ACT dalam rangka menjalankan ketentuan yang ditetapkan pemerintah dengan ini, lembaga melakukan penonaktifan kegiatan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian,” kata Clara melalui pesan singkat.

Kantor ACT Jatim di Surabaya Ditutup Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Presiden-ACT-Ibnu-Hajar-kanan-istimewa.jpg" alt="Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar memberikan keterangan kepada media di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022). Foto: Humas ACT for JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar memberikan keterangan kepada media di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022). Foto: Humas ACT for JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri membuka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan melakukan pengumpulan data serta keterangan (pulbaket).  Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki meskipun Polri belum menerima laporan dari masyarakat. ’’Belum ada laporan, masih penyelidikan pulbaket dulu,” kata Dedi.  Terpisah, Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan dari hasil analisis transaksi yang dilakukan pihaknya terindikasi ada penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang.  Menurut dia, PPATK sudah sejak lama melakukan analisis terhadap transaksi keuangan ACT. Hasil analisis itu pun telah diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). ’’Kami mengindikasikan ada transaksi yang menyimpang, tujuan dan peruntukannya serta pihak-pihak yang tidak semestinya.” kata Ivan.  Ivan mengatakan, analisis yang dilakukan masih berproses, sesegera mungkin hasilnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, yakni Densus dan BNPT. Terkait indikasi adanya penyalahgunaan atau penyimpanan dana umat di tubuh ACT untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang, perlu pendalaman dari aparat penegak hukum. ’’Transaksi mengindikasikan demikian namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait,” kata Ivan.  Sementara itu, Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar saat dikonfirmasi pada hari yang sama menyebutkan pihaknya tengah mendalami adanya dugaan penyelewengan dana ACT untuk aktivitas tindak pidana terorisme. ’’Permasalahan ini masih dalam penyelidikan Densus 88,” kata Aswin.  Sebelumnya, dugaan penyelewengan dana donasi umat di tubuh organisasi itu viral di media sosial, salah satunya di Twitter, setelah diulas majalah Tempo. Hal ini memunculkan tanda pagar (tagar) yang viral di media sosial seperti “aksi cepat tilep” dan “jangan percaya ACT”. ACT, oleh warganet, juga dipelesetkan menjadi "Aksi Cepat Tancep" karena setiap aksi mereka segera dibarengi dengan penancapan banyak atribut ACT di sejumlah titik lokasi bencana.  Menanggapi ramainya pemberitaan itu, ACT memberikan tanggapan yang disampaikan oleh Presiden ACT Ibnu Khajar. Menurut Ibnu, ACT telah memangkas besaran gaji serta operasional bagi para petingginya dalam upaya pembenahan dan restrukturisasi organisasi sejak Januari 2022.  "Sejak 11 Januari 2022, tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga dengan masukan dari seluruh cabang. Kami melakukan evaluasi secara mendasar," ujar Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.  Sebelumnya dalam laporan investigasi Tempo ditemukan dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh ACT. Besaran gaji menjadi salah satu tajuk yang membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitas organisasi tersebut.  Dalam laporan itu menyebutkan bahwa gaji Ketua Dewan Pembina ACT disebut-sebut menerima gaji sekitar Rp 250 juta, sedangkan pejabat di bawahnya seperti Senior Vice Presiden menerima sekitar Rp 150 juta, Vice Presiden Rp 80 juta, direktur eksekutif Rp 50 juta, dan direktur Rp 30 juta per bulan. (*)

Polri Buka Penyelidikan Dugaan Penyelewengan Dana Umat oleh ACT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/LOGO-ACT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ibnu Khajar menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kehebohan fasilitas mewah dan gaji tinggi pimpinan ACT. Kabar ini pertama kali dimuat oleh sebuah majalah nasional.  Ibnu menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul. "Permohonan maaf yang luar biasa sebesar-besarnya kepada masyarakat mungkin masyarakat kurang nyaman terhadap pemberitaan," ucapnya di kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (4/7).  Ibnu memastikan ACT berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Selama ini, kiprahnya pun sudah banyak terlihat. "Aksi Cepat Tanggap menjadi penyalur bantuan kebaikan dermawan, sebagai lembaga kemanusiaan yang dipercayai masyarakat melalui program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan juga emergensi. Ini perlu kami sampaikan di awal," imbuhnya.  Sebelumnya, muncul dugaan penyelewengan dana oleh ACT. Dalam laporan yang diterbitkan majalah nasional tersebut, menyebutkan jika pendiri ACT, Ahyudin mendapat gaji sampai dengan Rp 250 juta per bulan. Selain itu, Ahyudin juga mendapat fasilitas operasional berupa 1 unit Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda C-RV.  Sedangkan untuk jabatan di bawah Ahyudin juga mendapat gaji yang fasilitas yang tak kalah mewah. Para petinggi ACT juga disebut-sebut mendulang cuan dari anak perusahaan ACT. Uang miliaran rupiah diduga mengalir ke keluarga Ahyudin untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian rumah dan pembelian perabot rumah.  Selain itu, Ahyudin bersama istri dan anaknya juga disebut mendapat gaji dari anak perusahaan ACT. Kondisi ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.  Dugaan penyelewengan dana juga dilaporkan terjadi di luar Jakarta. Misalnya, dugaan penggelapan lumbung ternak wakaf di Blora, Jawa Tengah. Selain itu ada pula laporan penyelewengan duit kompensasi dari Boeing atas jatuhnya Lion Air JT-610 untuk pembangunan sekolah, namun sebagian dananya dipakai untuk menutup pembiayaan ACT. Hingga akhirnya pada Januari 2022 lalu, pendiri ACT Ahyudin mengundurkan diri usai diminta oleh para pimpinan. (*)

Heboh Berita Penyelewengan Dana Umat, Presiden ACT Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG20200914115225-1.jpg" alt="Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara saat melakukan penggeledahan di kantor sekretariat Komisi Pemilihan Umum pada Senin (14/9). Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara saat melakukan penggeledahan di kantor sekretariat Komisi Pemilihan Umum pada Senin (14/9). Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, melakukan penggeledahan kantor sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengeledahan itu terkait dugaan penyelewengan dana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.  ”Kami lakukan penggeledahan terkait penanganan perkara karena sampai sekarang tidak kooperatif serahkan data kegiatan yang dilakukan pada 2018,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara I Ketut Kasna Dedi seperti dilansir dari Antara di Penajam, Senin (14/9).  Petugas menggeledah ruangan sekretaris dan bagian keuangan kantor sekretariat KPU, dimulai pukul 10.00 wita. Penggeladahan juga dilakukan di kediaman tersangka berinisial S di Kecamatan Waru. Penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen.  Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara mulai menangani dugaan penyelewengan dana pelaksanaan Pilkada 2018 senilai lebih kurang Rp 26 miliar tersebut pada November 2019. Kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Juli 2020.  Kejaksaan menetapkan satu tersangka berinisial S berstatus PNS (pegawai negeri sipil) yang diduga menyelewengkan dana pengadaan alat peraga pada Pilkada Kabupaten Penajam Paser Utara 2018 tersebut pada 9 September 2020. ”Baru satu yang kami tetapkan tersangka inisialnya S selaku PPK (pejabat pembuat komitmen), nanti lihat perkembangannya apakah ada tersangka lain,” ujar I Ketut Kasna Dedi.  ”Total dana Pilkada 2018 lebih kurang Rp 26 miliar. Sisa anggaran Rp 5 miliar sudah dikembalikan ke kas daerah. Jadi kami selidiki dana pilkada yang digunakan sekitar Rp 21 miliar,” jelas I Ketut Kasna Dedi.  Penggeledahan di kantor sekretariat KPU Kabupaten Penajam Paser Utara menurut I Ketut Kasna Dedi, untuk mencari dokumen berkaitan dengan penggunaan anggaran kegiatan pelaksanaan Pilkada 2018.  ”Kami juga temukan sejumlah stempel, nota-nota dan kuitansi. Kami menduga ada indikasi laporan pertanggungjawaban kegiatan fiktif yang dibuat,” ungkap I Ketut Kasna Dedi.  Penyitaan dokumen penting tersebut untuk bahan penyelidikan dan penyidikan. Pemeriksaan sementara tim penyidik menemukan potensi kerugian negara sekitar Rp 300 juta. Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi atas dugaan penyelewengan dana pelaksanaan Pilkada 2018.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5LfIT8AQoRE

Kejaksaan Geledah Kantor Sekretariat KPU Penajam Paser Utara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyelewengan dana

Berita Terkini