<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/JKT_KPK-Kembali-Periksa-Yaqut-Cholil-Qoumas_Toyibi_-2JPG-2758154378-1082087955.jpg" alt="Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di gedung Merah Putih KPK. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di gedung Merah Putih KPK. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mantan Staf Khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2024. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, pada Kamis (8/1). Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan Yaqut berperan dalam pembagian kuota tambahan sebanyak 20 ribu jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Namun, kuota tambahan tersebut dibagi sama rata antara haji reguler dan haji khusus. &ldquo;Oleh Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen-50 persen, 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada,&rdquo; kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1). Asep menegaskan, pembagian tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bahwa kuota haji reguler harus mencapai sekitar 93 persen, sedangkan kuota haji khusus hanya sekitar 7&ndash;8 persen dari total kuota nasional. Sementara itu, Gus Alex disebut turut serta dalam proses pembagian kuota tambahan tersebut. Perannya sebagai staf khusus, dinilai ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota haji. &ldquo;Itu juga saudara IAA ini adalah staf ahlinya ya. Staf ahlinya dia ikut serta di dalam situ ya. Turut serta di dalam proses pembagian,&rdquo; tegas Asep. Selain dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota, KPK juga menemukan indikasi adanya aliran dana atau kickback dalam perkara tersebut. Temuan itu masih terus didalami oleh penyidik. &ldquo;Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana,&rdquo; ungkap Asep. Meski demikian, keduanya hingga kini belum ditahan KPK. Lembaga antirasuah akan menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan sebelum dilakukan penahanan atas kedua tersangka tersebut. Adapun, KPK secara resmi mengumumkan Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka, pada Jumat (9/1). Kasus ini berkaitan dengan pembagian kuota tambahan 20 ribu jamaah haji untuk musim haji 2024, saat Yaqut masih menjabat sebagai Menteri Agama. Kuota tambahan tersebut diperoleh Indonesia setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi. Tambahan kuota itu diberikan dengan tujuan mengurangi masa tunggu jamaah haji reguler Indonesia yang di sejumlah daerah dapat mencapai lebih dari 20 tahun. Namun, alih-alih dialokasikan sesuai ketentuan, kuota tambahan itu justru dibagi rata oleh Kementerian Agama menjadi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengatur kuota haji khusus maksimal sekitar 8 persen dari total kuota nasional. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/017055202/yaqut-jadi-tersangka-korupsi-haji-abdul-wachid-pansus-dpr-lega">Yaqut Jadi Tersangka Korupsi Haji, Abdul Wachid: Pansus DPR Lega</a> Akibat kebijakan tersebut, pada 2024 Indonesia menggunakan kuota sebanyak 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Pembagian inilah yang kini menjadi fokus penyidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. (*)

KPK Beberkan Peran Eks Menag Yaqut–Gus Alex yang Terjerat Dugaan Korupsi Kuota Haji, Selewengkan Kuota Tambahan ke Haji Khusus 2024

Ternyata Ini Peran Yaqut-Gus Alex dalam Penyelewengan Kuota Haji 2024!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/28/Screenshot_2025-01-28-15-44-48-643_comgoogleandroidgm-edit-1919239473.jpg" alt="Pengusaha sekaligus politikus PSI Ronald A Sinaga bersama korban penggelapan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud di SMKN 52 Jakarta. (Instagram @brorondm)" width="100%">
<figcaption>Pengusaha sekaligus politikus PSI Ronald A Sinaga bersama korban penggelapan dana Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud di SMKN 52 Jakarta. (Instagram @brorondm)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dinas Pendidikan DKI Jakarta membenarkan adanya penyelewengan atau korupsi dana Bansos Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud di SMKN 52 Jakarta, Jakarta Timur.&nbsp; Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Puswosusilo mengatakan, saat ini kasus korupsi dana PIP telah ditangani Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Timur.&nbsp; "Sudah (ditangai), saat ini proses di Sudin JT (Jakarta Timur) 2," ujar Puswosusilo kepada JawaPos.com, Selasa (28/1). Purwosusilo menyatakan, Dinas Pendidikan telah membentuk tim khusus untuk menelusuri kasus penggelapan dana PIP ini. Sehingga, dapat diketahui pasti jumlah siswa dan total yang dananya dikorupsi pihak sekolah SMKN 52 Jakarta.&nbsp;"Iya ada tim (yang menelusuri)," lanjutnya. Sebelumnya diberitakan, penyelewengan dana Bansos Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud juga terjadi di sekolah di Jakarta. Salah satunya ialah terjadi di SMKN 52 Jakarta di Jakarta Timur.&nbsp; Hal itu diketahui dalam unggahan instagram pengusaha sekaligus politikus PSI @brorondm milik Ronald Aristone Sinaga. Belakangan ini ia memang aktif mengungkap adanya penyelewengan dana PIP yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswanya. Ia juga sering mengawal para orang tua siswa yang menjadi korban penyelewengan dana dan intimidasi dari pihak sekolah.&nbsp; Baru-baru ini Bro Ron mengunggah sebuah foto bersama dua orang yang merupakan alumni SMKN 52 Jakarta.&nbsp; Dalam unggahannya ia menceritakan, semenjak dirinya banyak membongkar kasus korupsi PIP, banyak pengikutnya mulai mengecek secara mandiri apakah dirinya termasuk penerima PIP atau bukan.&nbsp; "Kasus di SMKN 52 Jakarta ini unik ceritanya. Semenjak saya ramaikan perihal PIP di bulan Desember 2024, banyak yang cek secara mandiri di web&nbsp;pip.kemdikbud.go.id," tulis pria yang akrab disapa Bro Ron, dikutip JawaPos.com, Selasa (28/1).&nbsp; "Adik yang kiri cek, ternyata pernah dapat di 2021 tetapi tidak dapat info dari sekolah. Segera dia info ke grup alumni dan ternyata banyak yang tidak tau pernah dapat," sambungnya.&nbsp; Alumni yang diketahui bernama Virgiawan Ilyassa itu kemudian memberanikan diri dan datang ke sekolah sendirian guna menanyakan perihal dana PIP.&nbsp; "Akhirnya memberanikan diri mendatangi sekolah sendirian, karena yang lain masih takut. Setelah itu, batch berikut saya kawal. Pihak sekolah mengakui ada penggelapan dan janji kembalikan," terang Bro Ron.&nbsp; Namun, pihak sekolah diduga melakukan upaya pembungkaman kepada alumni tersebut agar tidak berkoar-koar atau mengeluarkan komentar apapun tentang SMKN 52 Jakarta.&nbsp; Dalam slide kedua postingannya, terdapat surat pernyataan di atas materai yang dibuat Virgiawan atas permintaan pihak sekolah. Pihak sekolah pun mengembalikan dana PIP yang dikorupsi sebesar Rp 1.000.000. "Tenang dek, saya saja yang komen karena pihak sekolah sangat pintar mengatur kata-kata untuk kamu," imbuh Bro Ron.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta membenarkan adanya penyelewengan atau korupsi dana Bansos PIP Kemendikbud di SMKN 52 Jakarta, Jakarta Timur.

Disdik DKI Jakarta Benarkan Pihak SMKN 52 Jakarta Korupsi Dana PIP, Langsung Bentuk Tim Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pixelcut-export-2024-08-12T184529976-3469895768.jpeg" alt="Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Warditipidkor) Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)" width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Warditipidkor) Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bareskrim Polri telah turun tangan terkait adanya dugaan penyelewengan penyelenggaraan PON Sumatera Utara-Aceh 2024. Polri telah mengirimkan anggotanya ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. "Tim satgas dari Mabes, hari Jumat menuju ke lokasi PON XXI di antaranya untuk memberikan pendampingan Kemenpora dan mendalami hal yang dilaporkan," kata Wartipidkor Bareskrim Polri Kombes Pol Arief Adiharsa kepada wartawan, Kamis (12/9). Meski begitu, Arief belum merinci hasil kunjungan petugas tersebut. Saat ini proses penyelidikan masih berjalan. Sebelumnya, Menpora Dito Ariotedjo menemukan adanya dugaan penyelewengan penyelenggaraan PON di Sumatera Utara dan Aceh. Penyelewengan ini seperti ada fasilitas pertandingan yang belum rampung sepenuhnya. Terkait temuan ini, Dito telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. Bila ditemukan ada pelanggaran pidana, maka akan berlanjut kepada proses hukum. "Tim kami sudah koordinasi sesama Satgas," kata Dito kepada wartawan, Kamis (12/9). Dito mengatakan, Kejagung dan Bareskrim Polri merupakan Satgas Pendampingan Tata Kelola Penyelenggaraan PON Sumut dan Aceh. Hal itu tertuang dalam Keppres Nomor 24 Tahun 2024. "Semua hal yang dilaporkan terkait keluhan pelaksanaan pasti dijadikan bahan untuk pendampingan dan pelaporan, prinsipnya kita ingin ini menjadi PON yang sukses," imbuhnya.

Bareskrim Polri telah turun tangan terkait adanya dugaan penyelewengan penyelenggaraan PON Sumatera Utara-Aceh 2024.

Terkait Dugaan Ada Penyelewengan, Polri Datangi Lokasi PON Sumut-Aceh 2024, Gelar Penyelidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/Konferensi-pers-yang-dilakukan-oleh-Kejagung-di-depan-kantornya-mengenai-pemeriksaan-di-Kemendag-1785306189.jpg" alt="Konferensi pers yang dilakukan oleh Kejagung di depan kantornya mengenai pemeriksaan di Kemendag." width="100%">
<figcaption>Konferensi pers yang dilakukan oleh Kejagung di depan kantornya mengenai pemeriksaan di Kemendag.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Selasa, 3 Oktober 2023. Penggeledahan yang dilakukan oleh Kejagung itu merupakan bentuk tindak lanjut adanya pemenuhan alat bukti adanya penyelewengan importir gula. Alat Bukti yang dimiliki oleh Penyidik Kejagung saat ini masih dalam tahap awal, akan tetapi sudah memenuhi dan cukup untuk dilakukan pendalaman kasus. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013024540/kementerian-perdagangan-klarifikasi-soal-klaim-izin-tiktok-shop">Kementerian Perdagangan Klarifikasi Soal Klaim Izin TikTok Shop</a> &ldquo;Telah ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup atas dugaan penyalahgunaan&nbsp; wewenang dalam kegiatan importasi gula,&rdquo; sebut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi dikutip dari Antara. Menurut Kuntadi, Perbuatan penyelewengan yang dilakukan oleh Kemendag saat melakukan impor berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gula nasional dan menstabilkan harga komoditas itu. &ldquo;Perbuatan itu dilakukan dalam rangka untuk pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas stok harga gula nasional,&rdquo; sambung Kuntadi dikutip dari Antara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013042095/kasus-impor-gula-kemendag-naik-ke-tahap-penyidikan">Kasus Impor Gula Kemendag Naik ke Tahap Penyidikan</a> Bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh Kemendag berkaitan dengan pemberian izin untuk mengimpor gula gula Kristal mentah (GKM). GKM yang telah berhasil didatangkan ke Indonesia dari luar negeri, nantinya akan diolah kembali menjadi&nbsp; Gula Kristal Putih (GKP) oleh perusahaan yang telah bekerjasama dengan Kemendag. Bukan hanya itu, menurut Kuntadi, GKM yang didatangkan dari luar negeri itu melebihi kuota dari batas maksimal seharusnya yang diperbolehkan dalam aturan Impor GKM. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013040339/zulhas-akui-kemendag-diterpa-badai-terkait-penggeledahan-yang-dilakukan-kejagung">Zulhas Akui Kemendag Diterpa Badai Terkait Penggeledahan yang Dilakukan Kejagung</a> &ldquo;Kemendag telah melakukan impor GKM melebihi kuota maksimal dari yang dibutuhkan oleh pemerintah,&rdquo; lanjut Kuntadi. Atas Penyelidikan dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak Kejagung, tindak pidana hukum telah terjadi di jajaran Kemendag. &ldquo;Kami telah melakukan penyelidikan terhadap perkara itu, dan serangkaian pemeriksaan,&rdquo; ujar Kuntadi. Berbagai ruangan yang digeledah oleh penyidik Kejagung diantaranya meliputi Ruang Tata Usaha Menteri, Ruangan Direktur Impor, dan Ruang Kerja Tim Impor Produk Pertanian. &ldquo;Kami telah melakukan penyelidikan terhadap perkara itu, dan serangkaian pemeriksaan,&rdquo; ujar Kuntadi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011802767/airlangga-diperiksa-kejagung-12-jam-terkait-dugaan-korupsi-izin-ekspor-cpo-di-kemendag">Airlangga Diperiksa Kejagung 12 Jam Terkait Dugaan Korupsi Izin Ekspor CPO di Kemendag</a> Bukan hanya Kantor Kemenag yang diperiksa oleh pihak Penyidik Kejagung. Pihak perusahaan&nbsp; yang disinyalir memiliki hubungan dengan kasus itu juga tidak luput dari penggeledahan. Perusahan yang menjadi sasaran pemeriksaan Kejagung itu bernama PT PPI. PT PPI merupakan perusahaan dibawah naungan BUMN yang membuka jasa berkenaan jual &ndash; beli, termasuk bahan pangan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011802767/airlangga-diperiksa-kejagung-12-jam-terkait-dugaan-korupsi-izin-ekspor-cpo-di-kemendag">Airlangga Diperiksa Kejagung 12 Jam Terkait Dugaan Korupsi Izin Ekspor CPO di Kemendag</a> Lokasi penggeledahan di PT PPI dilakukan di Ruang Divisi Akuntansi dan Finance perusahaan BUMN tersebut. Berbagai barang bukti elektronik disita oleh pihak kejagung di dua lokasi itu. Barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan saat peristiwa tindak pidana, dan disinyalir terdapat dokumen catatan proses impor gula berlangsung. &ldquo;Penyitaan dan penggeledahan dilakukan pada pukul 12.00 WIB,&rdquo; sebut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.

Kejaksaan Agung (Kejagung) lakukan penggeledahan kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Selasa, 3 Oktober 2023.

Kejaksaan Agung Menggeledah Kementerian Perdagangan, Dugaan Sementara Terkait Penyelewengan Impor Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6898_24296_SOLAR-DIGELAPKAN.jpg" alt="GELAR PERKARA: Kapolsek Lima Puluh Kota Pekanbaru Kompol Dalizon menghadirkan empat tersangka penggelapan minyak solar bersubsidi dan sejumlah barang bukti saat gelar perkara, Senin (12/10)." width="100%">
<figcaption>GELAR PERKARA: Kapolsek Lima Puluh Kota Pekanbaru Kompol Dalizon menghadirkan empat tersangka penggelapan minyak solar bersubsidi dan sejumlah barang bukti saat gelar perkara, Senin (12/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polsek Lima puluh, Pekanbaru, Riau, berhasil menangkap empat pelaku penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Akibat penyelewengan tersebut PT EP mengalami kerugian 1 unit mobil tangki dan 16 ton minyak solar subsidi sebanyak Rp 1,3 miliar. Keempat pelaku tersebut yakni DS alias Dedek (27), BS (29), AR (37) dan IJ (40). Keempat pelaku ini memilki peran berbeda. BS sebagai sopir, DS yang ikut melakukan penggelapan. AR sebagai perantara. Sedangkan IJ sebagai penadah. Penangakapan tersebut berawal dari laporan&nbsp; Rahmad Eka Putra (30) pengawas PT EP, sebagai perusahan resmi pendistribusi BBM bersubsidi, Kamis (8/9). Keempat pelaku kemudian ditangkap Jumat (9/10) lalu. Solat tersebut dijual kepada tersangka IJ dengan harga Rp 100 Juta. Uang tersebut dibagi tiga. Untuk BS mendapat Rp 65 juta, DS Rp 25 juta, sementara AR mendapat bagian Rp 10 juta. &nbsp; &quot;Saat ini ketiga tersangka utama dan satu penadah minyak solar subsidi berikut barang bukti diamankan di Mako Polsek guna pengembangan dan proses sidik lebih lanjut,&quot; ujar Kapolsek Lima puluh Kompol Dalizon, seperti yang dikutip Riau Pos (Jawa Pos Group) saat jumpa pers. Dalizon mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, sang penadah memang sudah lama menampung BBM subdisi tersebut. &quot;Sudah lima tahun, setiap harinya ia bisa menerima sebanyak 2 ton BBM Subsisi,&quot; terangnya. Ironisnya, Dalizon menyebutkan hingga saat ini sang penadah tidak merasa bersalah. Karena ia tidak merasa melakukan kecurangan. &quot;Bahkan tersangka mengaku ia hanya sebagian kecil yang melakukan hal tersebut,&quot; tutupnya. (hsb/hsn/JPG)

Polisi Amankan 4 Pelaku Penyelewengan Solar Bersubsidi

penyelewengan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyelewengan

Berita Terkini

Ternyata Ini Peran Yaqut-Gus Alex dalam Penyelewengan Kuota Haji 2024!

Disdik DKI Jakarta Benarkan Pihak SMKN 52 Jakarta Korupsi Dana PIP, Langsung Bentuk Tim Khusus

Terkait Dugaan Ada Penyelewengan, Polri Datangi Lokasi PON Sumut-Aceh 2024, Gelar Penyelidikan

Kejaksaan Agung Menggeledah Kementerian Perdagangan, Dugaan Sementara Terkait Penyelewengan Impor Gula

Polisi Amankan 4 Pelaku Penyelewengan Solar Bersubsidi

Download Aplikasi JawaPos.com