<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/feature-menjadi.jpg" alt="BANTU WARGA: Ilham Yuli Isdianto (kiri) dan Puthut Syahfarudin di Desa Panggungharjo, Bantul. (ILHAM WANCOKO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BANTU WARGA: Ilham Yuli Isdianto (kiri) dan Puthut Syahfarudin di Desa Panggungharjo, Bantul. (ILHAM WANCOKO/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Lembaga Mediasi Desa Panggungharjo, Penyelesai Persoalan Hukum, Inspirasi bagi Banyak Desa Lain  LMD Panggungharjo pernah menyelesaikan persoalan puluhan warga yang terjerat rentenir dengan menawarkan membayarkan pokok utang. Juga, berhasil menaikkan angka santunan penduduk desa di Bantul itu yang menjadi korban kecelakaan bus.  ILHAM WANCOKO, Bantul  ---  MASIH terekam jelas dalam ingatan Ilham Yuli Isdianto betapa frustrasinya perempuan warga Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Jogjakarta, itu. Tanah dan rumah sudah terjual, tapi dia tak kunjung lepas dari jeratan utang kepada renternir. Sampai-sampai, dia berteriak rela kehilangan kehormatan asal utangnya bisa lunas.  ”Memang kebanyakan yang terjerat itu perempuan, ibu-ibu rumah tangga,” ungkap Ilham, tenaga ahli Lembaga Mediasi Desa (LMD) Panggungharjo, kepada Jawa Pos.  Warga yang terjerat cekikan rentenir alias bank plecit ini ternyata bak puncak gunung es. Bukan satu atau dua orang saja. Ada 30 warga yang berurusan dengan para lintah darat.  Persoalan rentenir pada 2016 itu pula yang akhirnya menjadi pemicu perubahan nama dari pos konsultasi dan bantuan hukum menjadi LMD. Sebab, mayoritas warga datang bukan untuk berkonsultasi. Mereka dimediasi terkait dengan berbagai persoalannya. ”Nama lama itu dipakai sejak 2014, diubah pada 2016,” ujarnya.  LMD inilah yang akhirnya membantu warga lepas dari rentenir. LMD pula yang menjadi mediator ketika terjadi persoalan waris. Juga, berbagai persoalan hukum lain yang membelit warga.  Kesuksesan LMD Panggungharjo itu akhirnya memantik keinginan sejumlah desa lain, baik dari Jogjakarta maupun Jawa Tengah, untuk menapaktilasi. Mereka belajar ke Panggungharjo, kemudian mendirikan lembaga serupa meski dengan nama berbeda.  Ilham menjelaskan, para korban rentenir terjerat gara-gara sistem easy money. Rentenir atau bank plecit secara door-to-door mendatangi warga. Menawarkan pinjaman sekitar Rp 500 ribu yang biasanya dibayar per minggu pada hari yang disepakati. ”Per minggunya bayar cicilan sekitar Rp 15 ribu,” jelas Ilham.  Memang cicilan itu terdengar kecil. Namun, kondisi terdesak justru dimanfaatkan rentenir untuk menjatuhkan korban lebih dalam ke jurang utang piutang. Caranya, membawa rekan rentenir lain menawarkan pinjaman agar bisa menutup pinjaman lain. Semacam gali lubang tutup lubang. ”Yang lama-kelamaan korban itu tiap hari harus membayar Rp 15 ribu kepada beberapa rentenir,” katanya.  Bahkan, salah seorang warga yang sempat minta tolong dan perlindungan ke kelurahan terjerat lebih dari 20 rentenir. Berbagai intimidasi dirasakan, mulai dibentak-bentak hingga barangnya disita.  LMD lantas menempuh jalan dengan memberikan surat perlindungan hukum terhadap 30 warga korban rentenir tersebut. ”Kalau rentenir menagih, surat perlindungan hukum itu diserahkan. LMD yang berurusan dengan rentenir tersebut,” tuturnya.  Saat itulah diketahui ada lebih dari 50 rentenir yang beroperasi di Desa Panggungharjo. Semua rentenir itu lantas dikumpulkan di aula desa. LMD mengerahkan lima mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut. ”Tiap mediator sudah memiliki cara penyelesaian, yakni menawarkan pembayaran pokok utang,” jelasnya.  Langkah itu ternyata ampuh. Sebab, para rentenir ini sejak awal menyadari posisi hukum mereka lemah. Memberikan utang tanpa hitam di atas putih dan kerap kali tak memiliki izin. ”Mereka mengaku dari koperasi, tapi kami curiga itu koperasi-koperasian,” ujarnya.  Dia menuturkan, kalau tak mau pokok utangnya dibayar, para rentenir akan berhadapan secara hukum dengan LMD. ”Kalau berhadapan dengan orang yang paham hukum, mereka melunak. Beda sekali dengan saat menagih ke korban, galaknya minta ampun,” ungkap Ilham.  Setelah para rentenir sepakat pokok utang dibayar, Pemerintah Desa Panggungharjo yang menanggung biaya pembayaran utang tersebut. ”Dengan pendapatan asli desa dari berbagai badan usaha milik desa (BUMDes),” jelasnya.  Persoalan lain yang juga ditangani LMD adalah sengketa harta warisan. Ilham menyebutkan, mayoritas persoalan yang ditangani LMD memang hak waris. Banyak hubungan antarkeluarga yang retak akibat problem tersebut. Baik antara orang tua dan anak maupun antarsaudara yang sudah usia senja.  Pada salah satu kasus sengketa warisan, bahkan seorang ibu sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Ada pula ibu yang sampai dilempar anaknya. ”Karena itu, kami berupaya menyelesaikan persoalan semacam itu,” ujarnya.  Dalam persoalan sengketa waris ini, mediator LMD menyadari bahwa tingkat kecurigaan begitu tinggi dari kedua belah pihak yang dimediasi. Baru kalau persoalan selesai, tentunya LMD akan dipuji. ”Tapi, kalau tidak selesai, ya hanya dijelek-jelekkan,” katanya.  Langkah untuk menyelesaikan kasus semacam itu, LMD berupaya menenangkan keduanya. Lalu, memberikan pemahaman bahwa ada batas dalam persoalan tersebut. ”Kami sebagai mediator sudah harus siap menjadi kambing hitam,” tuturnya.  Kasus yang paling baru diselesaikan LMD adalah kecelakaan bus Rela dengan rombongan pengantin warga Panggungharjo pada 12 November 2021. Akibat kecelakaan tersebut, empat orang meninggal. ”Warga Panggungharjo itu mau menikah dengan orang Sragen. Tapi, terjadi kecelakaan sebelum pernikahan,” terangnya.  Kasus tersebut langsung ditangani tenaga ahli LMD Puthut Syahfarudin. Dia menjelaskan, saat itu Kepala Desa atau Lurah Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi juga ikut mengantar.  LMD lantas melakukan mediasi dengan PO bus Rela. Mediasi berjalan cukup alot. Dalam mediasi pertama, manajemen PO bus Rela hanya bersedia memberikan santunan Rp 7 juta untuk setiap korban meninggal. Dengan begitu, nilai total santunan mencapai Rp 28 juta. ”Mereka menganggap kecelakaan itu terjadi akibat kesalahan sopir,” ujarnya.  Saat itu LMD memberikan pemahaman, dalam hubungan pemberi kerja dengan penerima kerja, saat terjadi sesuatu yang merugikan orang lain, perusahaan juga wajib bertanggung jawab. ”Tapi, perwakilan PO bus Rela itu kurang memahaminya,” katanya.  Akhirnya, dilakukan pertemuan mediasi kedua. Di kesempatan mediasi kedua itulah, direktur PO bus Rela dihubungi. ”Saat itu disepakati nilai santunannya menjadi lebih tinggi dengan total Rp 100 juta,” papar Puthut yang juga menjabat direktur Samgat, lembaga penelitian dan pelatihan mediasi yang bekerja sama dengan LMD.  Keberadaan LMD Panggungharjo akhirnya menjadi inspirasi untuk berbagai desa lain. Karena itulah, LMD menjadi kiblat untuk mendirikan semacam lembaga peradilan desa. Ada beberapa desa yang belajar dari LMD Panggungharjo. Di antaranya, Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, dan Desa Grenggeng, Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. ”Dua desa ini juga mendirikan lembaga mediasi dengan nama yang berbeda,” ujar Ilham.

Menjadi Mediator Berarti Harus Siap Dikambinghitamkan

PENYELESAI SENGKETA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PENYELESAI SENGKETA

Berita Terkini

Menjadi Mediator Berarti Harus Siap Dikambinghitamkan

Download Aplikasi JawaPos.com