<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/Zainut-Tauhid-384702548.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Zainut Tauhid Sa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Zainut Tauhid Sa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses pemulangan jemaah haji Indonesia sudah berjalan hampir satu pekan. Ribuan jemaah sudah tiba di tanah air dengan selamat. Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersyukur haji tahun ini berjalan baik dan lancar. Wakil Ketua Wantim MUI Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, meskipun secara umum berjalan lancar, haji 2025 masih ada ruang bagi perbaikan penyelenggaraan pada masa mendatang. "Ini juga tidak lepas dari transformasi penyelenggaraan yang sedang berlangsung di Arab Saudi, baik dari aspek manajemen maupun digitalisasi," kata Zainut di Jakarta pada Senin (16/6). Mantan Wakil Menteri Agama (Wamenag) itu mengatakan, ke depan perlu dilakukan penyesuaian yang lebih sistematis. Tujuannya untuk menyingkronkan seluruh tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan Arab Saudi. Upaya ini mencakup skema pelunasan, pembentukan kloter, hingga rencana penempatan jemaah di Arab Saudi. Politisi senior PPP itu&nbsp;menegaskan, MUI mengapresiasi kesuksesan Kemenag dalam menyelenggarakan ibadah haji 1446 H/2025 M. MUI bersyukur rangkaian proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik dan lancar.&nbsp;"Kami dari MUI memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah, secara khusus Kemenag sebagai penyelenggara," katanya. Apresiasi juga mereka sampaikan kepada para pihak terkait yang terlibat. Mulai dari DPR, Kementerian Kesehatan, BPKH, BPK, BP Haji, dan lainnya.&nbsp;"Secara khusus apresiasi dan rasa hormat kami sampaikan kepada para petugas haji Indonesia," jelasnya. Menurut Zainut, para petugas haji terus bekerja keras hingga sekarang. Semuanya dilakukan dalam rangka melayani jemaah di tengah cuaca yang sangat ekstrem tanpa mengenal lelah. Arab Saudi saat ini dalam cuaca yang sangat panas. Dalam beberapa hari ini suhu bahkan di atas 45 derajat. MUI mengimbau jemaah terus menjaga kesehatan jelang kepulangan ke Indonesia atau keberangkatan menuju Madinah. Sesuaikan aktivitas dengan kondisi kesehatan, serta jangan terlalu mamaksakan diri dalam menjalani ibadah sunah. "Dari semua itu, kami merasa Kementerian Agama telah melaksanakan tugasnya dengan baik di tengah dinamika penyelenggaraan haji di Arab Saudi," tandasnya. Zainut mengatakan Kemenag telah memberi pondasi yang kuat dan pelajaran berharga bagi BP Haji yang akan meneruskan estafet penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Dia juga berharap revisi UU dan penyiapan regulasinya bisa segera difinalisasi. (wan)&nbsp;

MUI bersyukur atas penyelenggaraan haji 2025 yang berlangsung dengan lancar dan mengapresiasi kerja keras pemerintah serta petugas haji.

Sebagian Jemaah Sudah Tiba Dengan Selamat, MUI Bersyukur Haji 2025 Berjalan Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/44_di-1695444350.jpg" alt="TAWAF: Masjidilharam kembali dipadati jamaah haji dari berbagai negara. Mereka baru saja menyelesaikan nafar awal atau melempar jumrah pada 10-12 Zulhijah." width="100%">
<figcaption>TAWAF: Masjidilharam kembali dipadati jamaah haji dari berbagai negara. Mereka baru saja menyelesaikan nafar awal atau melempar jumrah pada 10-12 Zulhijah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Pansus Angket Haji Ledia Hanifah Amaliah mengatakan bahwa pihaknya sudah selesai mengerjakan laporan untuk kesimpulan dan rekomendasi. Dia menyebut, ada ratusan halaman laporan yang sudah dikerjakan. Namun, dia belum menyebutkan berapa persis jumlah halaman yang dimaksud. &rdquo;Cukup banyak halamannya,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos. Anggota Pansus Angket Haji Marwan Jafar mengatakan, hingga pagi kemarin naskah kesimpulan dan rekomendasi tinggal menunggu tanda tangan Ketua Pansus Nusron Wahid. Setelah ditandatangani, rekomendasi pansus akan dibawa ke rapat badan musyawarah (bamus) pada Senin (30/9) pekan depan. &rdquo;Seharusnya hari Kamis ini (kemarin, Red) bisa dirapatparipurnakan,&rdquo; ujarnya kemarin. Marwan mengungkapkan, ada beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang tertuang dalam laporan pansus. Antara lain, ketidakpatuhan Kementerian Agama (Kemenag) terhadap Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal itu mengatur tentang kuota haji khusus sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. Marwan menyebut, kata ketidakpatuhan itu sejatinya bisa dimaknai sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Namun, dalam laporan pansus, kata pelanggaran diperhalus menjadi ketidakpatuhan dan ketidaktaatan. &rdquo;Kementerian Agama memberikan 50:50 (tambahan kuota 20 ribu) kepada haji reguler dan haji plus itu diduga kuat melanggar pasal 64,&rdquo; ujarnya. Selain itu, lanjut Marwan, pansus dalam kesimpulannya menyebut perlunya aparat penegak hukum menindaklanjuti penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Sama dengan diksi pelanggaran undang-undang yang diperhalus, Marwan juga menyebut kesimpulan terkait penegak hukum itu pun telah dibikin lebih soft. Selain kesimpulan, pansus juga mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintahan mendatang. Yakni, tidak boleh memilih menteri yang tidak berkompeten melaksanakan haji. Pansus merekomendasikan agar jabatan Menag ke depan diisi oleh figur yang benar-benar memiliki kecakapan. &rdquo;Jadi, tidak boleh memilih orang yang seperti ini (Menag sekarang, Red),&rdquo; tuturnya. Marwan mengakui bahwa kerja pansus haji memang belum ideal. Sebab, ada banyak pihak yang tidak sempat diundang karena keterbatasan waktu. Misal, pihak maskapai dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kesehatan, hingga aparat penegak hukum. &rdquo;Dengan keterbatasan waktu ya memang kita ambil yang penting-penting saja,&rdquo; imbuh kader PKB itu. Soal dinamika pansus, Marwan merasakan adanya intervensi. Perdebatan soal penggunaan bahasa laporan pansus, misalnya, menjadi salah satu bentuk intervensi yang dirasakan. &rdquo;Jadi (bahasa laporan, Red) tidak reformatif. Kita (sempat) muter-muter soal bahasa,&rdquo; ungkap mantan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi itu. (wan/tyo/c17/oni)

Kesimpulan Pansus Haji DPR, ada ketidakpatuhan Kemenag terhadap Pasal 64 UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan umrah.

Kesimpulan Pansus Haji DPR, Kemenag Tidak Patuh terhadap UU Penyelenggaraan Ibadah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/JKT_-Pansus-Haji-Sidak-Ke-Kantor-Siskohat-Kemenag_MIFTAHUL-HAYAT04-1571536432.jpeg" alt="Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang (tengah) bersama tim Pansus Angket Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Jakarta, Rabu (4/9/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Pansus Haji Marwan Dasopang (tengah) bersama tim Pansus Angket Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Jakarta, Rabu (4/9/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Panitia khusus (Pansus) Angket Haji menjadwalkan menyerahkan laporan hasil penyelidikan penyelenggaraan Haji 2024 ke pimpinan DPR dalam rapat paripurna pada Kamis (26/9) mendatang. Sebelum diserahkan, penyusunan laporan penyelidikan penyelenggaraan haji 2024 dituntaskan Senin malam (23/9). "Kita tanggal 23 malam ini, pimpinan Pansus mengirim surat kepada Bamus untuk menjadwalkan hari Kamis untuk laporan terakhir pansus," kata Anggota Pansus Angket Haji Marwan Jafar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9). Anggota Fraksi PKB itu menjelaskan, laporan hasil penyelidikan penyelenggaraan Haji 2024 akan diserahkan langsung oleh Ketua Pansus Nusron Wahid ke pimpinan DPR. Dia berharap rekomendasi Pansus Haji DPR bisa ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga terkait, termasuk aparat penegak hukum (APH) jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan Haji 2024. "(Jika ada dugaan tindak pidana) Merekomendasikan ke APH untuk menindaklanjuti. APH kan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian," ucap Marwan. Adapun pembahasan Pansus Angket Haji 2024 sebelumnya memasuki tahapan penyusunan rekomendasi dan kesimpulan terkait penyelenggaraan haji 2024. Rekomendasi dan kesimpulan itu dibuat setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tiga kali mangkir dari panggilan Pansus Haji DPR. Penyusunan rekomendasi dan kesimpulan ini dilakukan di Ruang Banggar DPR, sejak siang hingga malam hari ini.

Pansus Angket Haji menjadwalkan menyerahkan laporan hasil penyelidikan penyelenggaraan Haji 2024 ke pimpinan DPR dalam rapat paripurna.

Pansus Serahkan Hasil Penyelidikan Pelaksanaan Haji 2024 ke Pimpinan DPR Pekan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/masjidilharam.jpg" alt="DIBUKA DENGAN PROKES KETAT: Jamaah menjalankan salat Tarawih di kompleks Kakbah, Makkah (13/4). (AFP)" width="100%">
<figcaption>DIBUKA DENGAN PROKES KETAT: Jamaah menjalankan salat Tarawih di kompleks Kakbah, Makkah (13/4). (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sama seperti tahun lalu, pemerintah Arab Saudi hanya membuka haji untuk jamaah dari dalam negara mereka. Bedanya tahun ini pelaksanaan rukun Islam kelima itu berbayar. Berbeda dengan musim 2020 yang dijalankan secara gratis.  Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, pendaftaran haji sudah dibuka di website milik Kementerian Haji dan Umrah sejak Minggu (13/6) pukul 13.00 waktu setempat. Jamaah warga negara Saudi maupun ekspatriat di sana bisa mendaftar langsung ke website yang sudah disiapkan pemerintah Saudi.  Endang mengatakan masih melihat kondisi apakah ikut mendaftar haji tahun ini. Di antara pertimbangannya adalah soal biaya. "Agak susah dan mahal sekali," kata Endang Minggu (13/6).  Dia mengatakan pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan biaya haji berkisar 12 ribu riyal (Rp 45,5 jutaan) sampai 16.300 riyal (Rp 61,8 jutaan).  Dia mengatakan, biaya itu sudah satu paket layanan komplet. Mulai dari penerapan protokol kesehatan, hotel, transportasi, dan katering. Endang tidak bisa memperkirakan apakah tahun ini ada WNI di Saudi yang berhaji. Tahun lalu haji digelar secara gratis dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ada 13 orang WNI yang ikut berhaji. Tahun ini haji tetap dijalankan dengan protokol kesehatan ketat.  Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Firman M. Nur mengaku menghormati putusan kerajaan Arab Saudi yang hanya membuka layanan haji untuk warga dalam negeri Saudi. Seperti diketahui, kuota haji tahun ini hanya 60 ribu orang.  Lebih jauh Firman menuturkan, Pemerintah Saudi tentunya tidak ingin mengambil risiko dengan membuka pengiriman jamaah haji dari penjuru dunia. Apalagi saat ini di sejumlah negara angka kasus Covid-19 masih tinggi. Termasuk di Indonesia, sebagai negara dengan pengirim jamaah haji terbesar setiap tahunnya.  "Keputusan ini tentu didasari oleh sikap kehati-hatian Saudi," jelasnya. Sikap kehati-hatian itu diambil karena Saudi tidak ingin pelaksanaan haji menjadi klaster baru penularan Covid-19. Firman juga berharap umat Islam di seluruh Indonesia dapat menerima keputusan Saudi tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/06/2021/saudi-batasi-jamaah-untuk-domestik-ri-fokus-haji-tahun-depan/">Saudi Batasi Jamaah untuk Domestik, RI Fokus Haji Tahun Depan</a>  Dia mengajak masyarakat Indonesia untuk menyudahi polemik terkait pembatalan haji oleh pemerintah Indonesia. Sebab, pada akhirnya Arab Saudi tidak membuka haji untuk negara mana pun. Dia berharap pemerintah saat ini berfokus mengupayakan supaya pemerintah Arab Saudi membuka kesempatan beribadah umrah untuk warga Indonesia setelah haji selesai digelar nanti.  Firman mengatakan sudah setahun lebih travel umrah di Indonesia nyaris tidak memiliki penghasilan. Sebab mereka tidak bisa menyelenggarakan bisnis utamanya yaitu menyelenggarakan umrah. Dia menegaskan banyak travel umrah berharap supaya pemerintah terus berdiplomasi dengan Saudi supaya Indonesia keluar dari daftar suspend.

Tidak Lagi Gratis, Saudi Patok Biaya Haji Tahun Ini Sampai Rp 61 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/pixlr_copy_1024x682_384_1-2.jpg" alt="Kakbah yang menjadi pusat ibadah haji dan umrah. (Foto : Ant)." width="100%">
<figcaption>Kakbah yang menjadi pusat ibadah haji dan umrah. (Foto : Ant).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Nizar menyatakan, sampai saat ini belum ada informasi resmi dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M. Karena pemerintah Saudi, sebagaimana Indonesia saat ini masih fokus pada percepatan penanganan Covid-19 demi keselamatan dan kesehatan warganya.  "Koordinasi kami dengan pihak Konsul Haji KJRI Jeddah, sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi terkait haji tahun ini, apakah jalan atau bagaimana? Kami terus memantau perkembangan dan menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Arab Saudi," kata Nizar dalam keterangannya, Kamis (7/5).  Nizar berharap, kepastian penyelenggaraan haji 1441 H ini sudah diumumkan Saudi sebelum 20 Ramadan atau 13 Mei 2020 mendatang. Sebab, Saudi akan segera memasuki masa liburan musim panas. "Harapan kami, tanggal 19 Ramadan atau 12 Mei sudah ada keputusan," tutur Nizar.  "20 Ramadan sampai 10 Syawal, Saudi memasuki masa libur musim panas. Jika baru diputuskan setelah libur, maka untuk persiapan terlalu mepet karena operasional haji dimulai bulan Zul Qa'dah," ujar Nizar.  Nizar mengaku, ada informasi Pemerintah Arab Saudi akan membuka kembali akses Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk salat tarawih. Termasuk juga akses masyarakat untuk thawaf sunnah. "Setelah akses kembali dibuka, semoga Saudi segera umumkan kepastian pelaksanaan haji tahun ini," harap Nizar.  Kendati demikian, Nizar memastikan proses persiapan penyelenggaraan haji di Indonesia tetap berjalan. Manasik haji non tatap muka (daring) sudah dilakukan dengan mendesiminasikan video melalui media sosial. “Saat ini kami mengintensifkan penyebaran video manasik haji melalui media sosial Kementerian Agama agar lebih mudah diakses masyarakat,” tutur Nizar.  Proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Tahap I juga baru ditutup pada 30 April 2020. Total ada 179.584 jemaah haji reguler yang telah melakukan pelunasan.  Lebih jauh, Nizar menyebut kuota haji Indonesia pada 2020 berjumlah 221.000. Jumlah ini terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. “Karena masih ada sisa kuota, akan dibuka pelunasan biaya haji tahap kedua, yaitu dari 12-20 Mei 2020,” tandasnya.

Kemenag Berharap Pemerintah Arab Saudi Umumkan Kepastian Haji 2020