<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rilis-200-penceramah-pkb-sebut-menteri-agama-reaktif-dan-gagal_m_214059.jpeg" alt="Anggota DPR yang membidangi persoalan Agama dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Maman Imanulhaq menilai Kemenag sangat reaktif." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR yang membidangi persoalan Agama dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Maman Imanulhaq menilai Kemenag sangat reaktif.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq membantah pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya yang menuding urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU. Menurut Maman, pengguliran Pansus Angket Haji murni dalam rangka perbaikan manajeman haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Pansus ini menegaskan, PBNU tak perlu ikut dalam urusan politik yang kini tengah bergulir di DPR. Apalagi, angket merupakan hak yang dimiliki parlemen untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perundangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama," kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, Pansus merupakan cara konstitusional yang dilindungi undang-undang untuk menunjang kerja parlemen dalam melakukan pengawasan dan perbaikan kerja eksekutif. Apalagi, dalam Pansus Angket Haji 2024 ini telah disetujui oleh seluruh fraksi di Senayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pansus haji itu formal, resmi dan konstitusif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maman menegaskan, Pansus Angket Haji 2024 dibuat untuk memastikan adanya peningkatan pelayanan haji pada masa mendatang. Menurutnya, PBNU seharusnya perlu berterima kasih atas adanya Angket ini, pasalnya warga NU yang nantinya juga bakal merasakan perbaikan pelayanan haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara soal pertimbangan pembentukan Pansus angket ini, Maman mengungkapkan sederetet persoalan haji pada tahun 2024 ini, salah satunya yakni soal pembagian kuota haji oleh Kemenag yang tak seusai dengan penetapan yang diketok pemerintah dan DPR serta soal pelayanan jemaah haji Indonesia pada saat Armuzna yang dianggap buruk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mempertanyakan terkait bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024. Dia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukan Pansus Haji 2024.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Gus Yahya usai rapat pleno NU di Jakarta, Minggu (28/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tak memungkiri, keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," pungkas Gus Yahya.</div> </div>

"Pansus haji itu formal, resmi dan konstitusif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU," tegasnya.

Bantah Pernyataan Ketum PBNU, Legislator PKB Pastikan Tak Ada Urusan Pribadi Terkait Pansus Haji

<div id="m#msg-f:1802452295027459578" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/IMG_20240621_132613-2713734027.jpg" alt="Ketua Umum AMPHURI Firman M. Nur (kiri) bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Al Rabiah di Jakarta (30/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum AMPHURI Firman M. Nur (kiri) bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Al Rabiah di Jakarta (30/4).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Tahun ini pemerintah Arab Saudi membuka layanan umrah lebih cepat, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya umrah baru dibuka tangga 1 Muharram. Tahun ini umrah dibuka lebih cepat dua pekan, yaitu mulai 14 Dzulhijjah 1445 Hijriyah atau bertepatan dengan 20 Juni 2024.</p> <p dir="ltr">Seperti diketahui, setiap tahun layanan umrah dihentikan sementara ketika masuk musim haji. Kemudian dibuka kembali setelah puncak ibadah haji. Kebijakan Arab Saudi itu disambut positif oleh masyarakat Indonesia, khususnya pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).&nbsp;</p> <p dir="ltr">Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M. Nur mengatakan menyambut baik percepatan pembukaan ibadah umrah itumdia mengatakan ada banyak keuntungan ketika paket umrah berlangsung di tengah musim haji yang belum selesai seratus persen. Seperti diketahui jamaah haji Indonesia saat ini masih di Saudi. Kloter pertama yang kembali ke Indonesia terjadwal pada 22 Juni.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Firman mengatakan harga paket umrah saat musim haji masih berlangsung bisa lebih hemat. Karena memanfaatkan kursi kosong pesawat yang menjemput jamaah haji Indonesia. Firman mengatakan otoritas Arab Saudi telah mengizinkan pesawat penjemputan jamaah haji membawa jamaah umrah. "Tentunya ini akan menekan biaya tiket," katanya saat dihubungi Kamis (20/6) malam.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Firman juga menyampaikan travel umrah bisa memanfaatkan hotel atau akomodasi yang sudah dikontrak oleh travel haji khusus (PIHK) selama satu musim haji penuh. Hotel yang sudah dikontrak selama satu musim haji itu, banyak yang kosong. Karena jamaahnya sudah kembali ke tanah air.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Menurut Firman, Arab Saudi semakin berupaya keras menambah kunjungan jamaah umrah maupun haji. Sampai akhirnya mempercepat dibukanya akses untuk ibadah umrah.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Firman mengatakan, Arab Saudi sudah mulai membuka pengajuan visa umrah sejak 12 Dzulhijjah atau 18 Juni lalu. Dengan demikian saat ini jika ada jemaah umrah yang berangkat ke Makkah, mereka akan berpapasan dengan jemaah haji yang masih di sana. Sehingga bisa merasakan auranya musim haji.</p> <p dir="ltr">Firman juga menyampaikan pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum mengeluarkan edaran terbaru terkait kewajiban vaksin meningitis. Dia mengatakan vaksin meningitis hanya diwajibkan bagi jemaah haji. &rsquo;&rsquo;Tidak wajib bagi jemaah umrah,&rsquo;&rsquo; tuturnya.</p> <br /> <p dir="ltr">Dia menceritakan pada 2022 lalu, Saudi sudah membatalkan syarat vaksin meningitis bagi jemaah umrah. Aturan ini tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi serta Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.</p> <br /> <p dir="ltr">&rsquo;&rsquo;Sekali lagi kami tegaskan bahwa sampai hari ini tidak ada edaran dari Saudi, tentang kewajiban vaksin (meningitis) bagi jemaah umrah,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Untuk itu Firman menyampaikan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) supaya bersiap untuk melayani jemaah umrah musim 1446 hijriyah. Pelayanan harus dilakukan secara maksimal, berkualitas, kemudian harga yang kompetitif.</p> <p dir="ltr">Firman mengingatkan regulasi di Indonesia menegaskan setiap orang dilarang tanpa hak untuk menjadi PPIU dengan mengumpulkan atau memberangkatkan jamaah umrah. Artinya perjalanan umrah baik perorangan maupun kelompok harus melalui PPIU yang berizin resmi dari Kemenag. Tujuannya untuk jaminan kenyamanan, keselamatan, dana aspek pemenuhan syariat ibadahnya.</p> </div> </div> </div> </div>

Diingatkan bahwa perjalanan umrah baik perorangan maupun kelompok harus melalui PPIU yang berizin resmi dari Kemenag.

Saudi Buka Layanan Umrah Lebih Cepat, Biaya Bisa Lebih Hemat

<div id="m#msg-f:1802443427716493638" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/InShot_20240621_112919226-317740290.jpg" alt="Mengusung konsep ramah lingkungan, distribusi daging kurban BPKH menggunakan besek bambu." width="100%">
<figcaption>Mengusung konsep ramah lingkungan, distribusi daging kurban BPKH menggunakan besek bambu.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Tahun ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menyalurkan ribuan hewan kurban ke penjuru Indonesia. Perinciannya sebanyak 777 ekor sapi dan 777 ekor domba atau kambing. Mereka memastikan ribuan hewan kurban itu tidak dibeli dengan menggunakan dana haji.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Penegasan itu disampaikan langsung Kepala BPKH Fadlul Imansyah. Dia menuturkan pembelian hewan kurban itu tidak menggunakan dana haji.</p> <p dir="ltr">Seperti diketahui dana haji ya g dikelola BPKH, bersumber pada setoran awal pendaftaran haji. Saat ini besaran setoran awal pendaftaran haji adalah Rp 25 juta per orang. Total dana haji yang dikelola BPKH saat ini sekitar Rp 160 triliun.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Fadlul mengatakan, program penyerahan seribu lebih hewan kurban itu, merupakan program kemaslahatan. "Melainkan (bersumber) dari nilai manfaat pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU)," kata Fadlul dalam keterangannya Jumat (21/6).</p> <p dir="ltr">Pemanfaatan DAU untuk program kemaslahatan umat itu, sesuai dengan UU 34/2014 dan PP 5/2018. Program kemaslahatan umat, atau pengelolaan DAU dikelola berasaskan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.</p> <p dir="ltr">Menurut Fadlul, BPKH berkomitmen untuk menyalurkan nilai manfaat DAU melalui berbagai program kemaslahatan, termasuk Sedekah Kurban. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi umat Islam di seluruh Indonesia.</p> <p dir="ltr">Distribusi program kemaslahatan BPKH mencakup berbagai bidang, seperti prasarana ibadah, kesehatan, pelayanan ibadah haji, ekonomi umat, pendidikan, dakwah, sosial keagamaan, dan tanggap bencana. Fadlul berharap program kurban itu dapat membantu masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, terluar, tertinggal, dan terdampak bencana.</p> <p dir="ltr">"Momentum Hari Raya Idul Adha menjadi saat yang tepat untuk membantu sesama, program Sedekah Kurban 1445 H ini diharapkan dapat memberikan maslahat bagi umat", ujar Fadlul.</p> <p dir="ltr">Dia mengatakan, kegiatan Sedekah Kurban 1445 H&nbsp; merupakan program inisiasi BPKH yang menghadirkan konsep integrasi. Yaitu program kurban serta pemberdayaan ekonomi umat di bidang peternakan sapi, domba, dan kambing.</p> <p dir="ltr">"Sebagian daging kurban diolah menjadi makanan siap saji seperti rendang kaleng dan abon untuk membantu ketahanan pangan di wilayah rawan bencana dan 3 T," katanya. Kemudian saat pendistribusian menggunakan besek bambu atau plastik ramah lingkungan untuk mengurangi sampah plastik.</p> </div> </div> </div> </div>

BPKH memastikan ribuan hewan kurban tidak dibeli dengan menggunakan dana haji. Total dana haji dikelola BPKH saat ini sekitar Rp 160 triliun

Distribusikan 1.554 Hewan Kurban, BPKH Pastikan Tidak Menggunakan Dana Haji

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/JKT2-Bahas-Biaya-Haji-eca3.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang saat rapat kerja dengan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/23). Rapat membahas rincian  biaya haji 2023. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang saat rapat kerja dengan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/23). Rapat membahas rincian  biaya haji 2023. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure> </p> <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Polemik alokasi tambahan kuota haji khusus sebanyak 10 ribu, bakal berbuntut panjang. Usai pelaksanaan haji nanti, mereka akan memperdalam masalah tersebut. Termasuk bakal memastikan apakah kuota tambahan tersebut dialokasikan dengan tepat atau bocor ke jamaah yang tidak memenuhi syarat.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, polemik pembagian kuota haji khusus yang bersumber dari kuota tambahan itu, sejatinya sudah muncul lama. Namun DPR belum mempersoalkan, karena khawatir akan memengaruhi penyelenggaraan haji.</p> <p dir="ltr">"Haji kan tidak mungkin kita stop dulu," katanya di Jakarta pada Rabu (19/6) malam.</p> <p dir="ltr">Marwan yang tahun ini menjadi tim pengawas haji DPR itu menjelaskan, persoalan alokasi kuota tambahan untuk haji khusus tersebut, akan ditagih ke Kemenag saat evaluasi haji nanti. Pertimbangannya supaya tidak mengganggu proses haji, yang sebentar lagi masuk pemulangan. Dia menegaskan sesuai dengan UU tentang haji, haji khusus mendapatkan alokasi 8 persen.</p> <p dir="ltr">Alokasi tersebut, seharusnya juga berlaku ketika ada tambahan kuota haji. Namun dalam praktiknya, tahun ini Kemenag mengalokasikan 50 persen dari kuota tambahah untuk haji khusus.</p> <p dir="ltr">Jadi dari 20 ribu kuota tambahan yang diberikan Saudi, sebanyak 10 ribu diberikan untuk rombongan haji khusus. Sisanya untuk haji reguler.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Politisi PKB itu mengatakan persoalan yang bakal mereka konfirmasi ke Kemenag, adalah pendistribusian 10 ribu kuota haji tersebut. Marwan mengatakan perlu didalami apakah kuota tambahan untuk haji khusus itu digunakan oleh jamaah yang berhak.</p> <p dir="ltr">"Sekarang haji khusus itu antre juga, sekitar tujuh tahun," tuturnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Jangan sampai ada jamaah haji khusus, yang baru antre dua tahun tapi diberi kuota. Atau bahkan ada yang baru daftar tahun ini, langsung bisa haji lewat kuota haji khusus.</p> <p dir="ltr">Menurut dia selama ini kontrol terhadap pengalokasian kuota haji khusus tidak seketat haji reguler. Pemerintah cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada travel.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Marwan mengatakan, pemerintah bisa saja mengatakan pembagian kuota tambahan untuk haji reguler dan khusus itu ditetapkan dari Arab Saudi. Padahal menurut dia, Arab Saudi tidak akan mengurus sampai detail pembagian kuota di Indonesia.</p> <p dir="ltr">Perkiraan Marwan, pemerintah Indonesia yang mengusulkan ke Saudi. Supaya kuota tambahan dibagi rata untuk haji reguler dan haji khusus.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">"Ini nanti juga kita dalami," tandasnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Di bagian lain, Kemenag masih belum merespons soal polemik alokasi jumbo untuk haji khusus. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Jaja Jaelani merespons sedikit menganai pembagian kuota itu. "Kami masih fokus melayani jamaah di puncak haji. Setelah puncak siap (memberikan penjelasan)," katanya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Sementara itu Menag Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan tahun depan Indonesia kembali mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu kursi. Kuota ini sama dengan kuota pokok, tidak termasuk tambahan, haji tahun ini. Terkait apakah Indonesia kembali mendapatkan kuota tambahan, bakal dikaji lebih lanjut oleh Saudi.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Kita mengapresiasi Kemenhaj Saudi yang kembali mengumumkan kuota lebih awal. Sehingga proses persiapan penyelenggaraan haji juga bisa dilakukan lebih cepat," kata Yaqut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Lebih lanjut dia menyampaikan beberapa aspek positif atau kesuksesan haji tahun ini. Diantaranya adalah, pelayanan jamaah pada fase kedatangan berjalan lancar.</p> <p dir="ltr">Kemudian kuota jamaah haji reguler sebanyak 213.320 jamaah terserap optimal, hanya menyisakan 45 jamaah yang tidak bisa digantikan karena proses pemvisaan sudah ditutup.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dia kemudian menyampaikan beberapa dinamika haji tahun ini. Seperti kepadatan jamaah di tenda di Mina. Dengan kuota haji reguler 213.320 orang, setiap orang mendapatkan space hanya 0,8 meter persegi di dalam tenda. Sehingga muncul keluhan jamaah umpel-umpelan beradu kaki dan kepala saat mabit di Mina.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Mina dari dulu seperti itu. Sejak kuota kembali normal pada 2017, isunya selalu soal kepadatan. Sehingga, menerima tambahan kuota selalu menjadi berkah sekaligus tantangan," katanya.</p> <p dir="ltr">Yaqut mengatakan pemerintah segera menggelar evaluasi atas penyelenggaraan haji tahun ini. Sejumlah catatan akan menjadi bahan perbaikan untuk musim haji mendatang. Pemerintah Indonesia akan tetap mengupayakan kuota tambahan untuk memangkas panjangnya antrean haji.</p>

Jadi dari 20 ribu kuota tambahan yang diberikan Saudi, sebanyak 10 ribu diberikan untuk rombongan haji khusus. Sisanya untuk haji reguler.

DPR Pelototi Potensi Kebocoran Tambahan Kuota Haji Khusus

<div id="m#msg-f:1801518542084317239" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp; <div id="m#msg-f:1801518542084317239" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/Screenshot_20240609-143143-3204436555.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji di Makkah. (Omer F. Arslan/Unsplash via Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji di Makkah. (Omer F. Arslan/Unsplash via Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"><br /> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Pelaksanaan mabit di Muzdalifah yang dilakukan sebagian jamaah haji Indonesia berpotensi menimbulkan polemik, karena tidak sah dari sisi ibadah atau manasik. Pasalnya pelaksanaan mabit dengan skema murur atau hanya melintas di Muzdalifah, tidak sesuai dengan panduan MUI.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Secara resmi Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan jadwal pelaksanaan murur. Rencananya pelaksanaan murur, berlangsung antara pukul 19.00 sampai 22.00 waktu setempat. Artinya sebagian jamaah yang mengikuti murur, melintas saja di Muzdalifah sebelum tengah malam. Padahal sesuai dengan aturannya, mabit di Muzdalifah dilalukan dengan cara berdiam diri di Muzdalifah hingga pergantian malam atau lewat pukul 00.00 waktu setempat.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Kalau (murur) dilaksanakan pada jam tersebut (19.00 sampai 22.00 waktu setempat), bukan mabit," kata Ketua MUI bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh di Jakarta pada Senin (10/6). Dia mengatakan, menurut mayoritas fuqaha hukum mabit di Muzdalifah dalam rangkaian ibadah haji adalah wajib.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Kemudian mabit di Muzdalifah ada ketentuan waktunya. Yaitu berdiam diri di Muzdalifah hingga tengah malam. Berdiam diri tersebut, boleh sebentar saja. Yang penting melewati tengah malam.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Penjelasan Asrorun tersebut sama dengan hasil ijtima ulama MUI yang digelar beberapa hari lalu di Bangka. Dalam panduannya, MUI tidak mempersoalkan adanya skema murur atau hanya melintas di Muzdalifah saja. Pasalnya kondisi di Muzdalifah saat ini cukup padat. Karena sedang ada proyek pembangunan toilet.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dalam panduannya, MUI menyebut mabit di Muzdalifah adalah wajib. Jika tidak dilakukan, maka jamaah wajib membayar dam atas kesalahannya. Kemudian mabit di Muzdalifah bisa dilakukan dengan singkat, namun harus lewat tengah malam. Maka jamaah yang menggunakan layanan murur dan dilakukan setelah tengah malam maka mabitnya sah. Sebaliknya jika murur dilaksanakan sebelum tengah malam, atau jamaah sebelum tengah malam sudah meninggalkan Muzdalifah, maka mabitnya tidak sah.&nbsp;</p> <p dir="ltr">MUI mengeluarkan panduan tersebut, sebenarnya atas permintaan Kemenag sendiri. Beberapa hari sebelum Ijtima Ulama MUI, sejumlah pejabat Kemenag berkunjung ke MUI. Mereka konsultasi mengenak pelaksanaan murur, yang baru dijalankan pemerintah Arab Saudi tahun ini.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Pengumuman jadwal murur untuk jamaah Indonesia, disampaikan oleh Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat. "Waktu pelaksanaan murur mulai pukul 19.00 dan diharapkan selesai 22.00," sebut Arsad. Skema murur diprioritaskan bagi jamaah yang mengalami risiko tinggi (risti) secara medis, lanjut usia (lansia), disabilitas, berkursi roda, serta para pendamping jamaah (risti, lansia, disabilitas, dan berkursi roda).</p> <p dir="ltr">Dia mengatakan Kemenag telah mendiskusikan masalah murur dengan berbagai di Arab Saudi. Seperti baik Masyariq, Naqabah, maupun Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Di Indonesia, hal ini juga telah didiskusikan dengan sejumlah ormas, baik NU, Muhammadiyah, Persis, Al Wasliyah, dan lainnya.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Pelaksanaan mabit dengan skema murur atau hanya melintas di Muzdalifah, tidak sesuai dengan panduan MUI.

Tak Sesuai Panduan MUI, Mabit Jamaah Indonesia Berpotensi Tidak Sah dan Wajib Bayar Dam

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/1717893103288-3493095237.jpg" alt="Salah satu hotel yang digunakan jamaah pada musim haji 2019 yang lalu." width="100%">
<figcaption>Salah satu hotel yang digunakan jamaah pada musim haji 2019 yang lalu.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Keterlibatan langsung Indonesia dalam pengelolaan layanan haji semakin meningkat. Tidak hanya urusan bumbu katering saja. Tetapi juga sampai pengelolaan hotel untuk jamaah haji. Tahun depan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bakal mengelola hotel untuk jamaah haji dengan total kapasitas mencapai 10 ribu orang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengelolaan hotel tersebut, bagian dari upaya pengelolaan atau investasi dana haji. Dalam pelaksanaannya nanti, BPKH menugaskan anak perusahaannya yang bernama BPKH Limited. Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan investasi pada akomodasi hotel menjadi prioritas mereka. Tujuannya supaya pemerintah Indonesia tidak hanya menjadi konsumen setiap kali musim haji.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengelolaan atas hotel saat ini menjadi prioritas utama dari BPKH Limited, bagaimana BPKH Limited ini bisa menciptakan <em>price control</em>," katanya di Jakarta pada Minggu (9/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menambahkan, bisa bayangkan setiap tahun pemerintah Indonesia atau Kemenag ada kebutuhan penggunaan hotel dan harga hotelnya terus naik. Pemerintah tidak bisa mengontrol harga, karna menyesuaikan harga pasaran. Yang dilakukan sebatas tawar-menawar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita tidak memiliki investasi pada hotel, kita hanya sebagai konsumen. Dan itu sangat rentan bagi sustainabilitas keuangan haji," tutur Sidiq.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menambahkan pengelolaan hotel di Arab Saudi akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan. Ia menargetkan bisa memenuhi kebutuhan 10 persen dari komponen biaya akomodasi hotel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidiq menuturkan saat ini 170 unit hotel di Makkah. "Kami mengharapkan tahun depan kita bisa memiliki hotel yang dikelola sendiri oleh BPKH Limited dengan kapasitas paling tidak 10 ribu jamaah haji," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Sidiq menjelaskan, memiliki hotel sendiri itu maksudnya bukan membangun hotel di Arab Saudi. Selain biayanya sangat mahal, secara perundangan-undangan di Arab Saudi juga tidak memungkinkan bagi BPKH Limited membangun properti di sana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam kajian analisa kita, kita memiliki enam model bisnis di akomodasi perhotelan (di Saudi)," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari enam model bisnis tersebut bervariasi tingkat risiko dan <em>return</em>-nya. Model bisnis perhotelan yang memungkinkan diterapkan adalah kontrak jangka panjang hotel selama musim haji. Sehingga pengelolaan gedung dan manajemen BPKH Limited yang mengelola.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bangunan hotel tersebut kelola BPKH Limited dengan menggandeng operator. Kemudian manajemen hotel dibawah kendali sendiri, sehingga bisa menciptakan hotel yang berkuasa untuk warga Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu secara benefitnya juga cukup bagus, ditambah lagi nilai investasinya masih acceptable. Sidiq belum memastikan berapa unit hotel yang bakal mereka kelola. "Tergantung dengan kapasitas hotelnya," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini ada hotel yang digunakan oleh Kemenag untuk jamaah haji, memiliki kapasitas 1.000 kamar tidur. Untuk hotel yang seperti itu, bisa diupayakan menyewa 10 unit hotel. "Tetapi kalau ada hotel kapasitas 2.000 atau bahkan 5.000 berarti kita cukup dua atau tiga unit hotel saja," pungkasnya.</div>

Model bisnis perhotelan yang memungkinkan diterapkan adalah kontrak jangka panjang hotel selama musim haji.

Mulai Tahun Depan, Indonesia Kelola Sendiri Hotel Jamaah Haji Total Kapasitas 10 Ribu Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/30/IMG-20240530-WA0005-3337390168.jpg" alt="Pesawat wide body Boeing 777-300ER milik Garuda Indonesia yang digunakan untuk penerbangan haji Embarkasi Aceh." width="100%">
<figcaption>Pesawat wide body Boeing 777-300ER milik Garuda Indonesia yang digunakan untuk penerbangan haji Embarkasi Aceh.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia, berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan penerbangan bagi jemaah haji di setiap tahunnya. Apalagi, pemerintah RI telah mempercayakan layanan tersebut selama 70 tahun ke Garuda Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Garuda Indonesia, Prasetio, dalam konferensi pers di Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Rabu (29/5).&nbsp;"Jadi, agar mereka (jamaah haji) nyaman dan aman terbang, itu kita siapkan layanan terbaik buat mereka. Dan, ini untuk menjaga kepercayaan pemerintah kepada Garuda yang sudah hampir 70 tahun melayani penerbangan haji," kata Prasetio.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prasetio mewakili manajemen Garuda Indonesia memohon maaf atas sejumlah keterlambatan yang terjadi dalam penerbangan haji tahun ini. Menurutnya, hal itu akan menjadi koreksi bagi Garuda Indonesia, utamanya dari sisi <em>safety</em> atau keamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama-tama, saya mewakili manajemen memohon maaf atas sejumlah keterlambatan beberapa waktu ini. Itu menjadi koreksi bagi kami dari Garuda untuk terus memperbaiki layanan operasional serta tentunya kita menjaga safety," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guna memperbaiki persoalan ketepatan waktu, pihaknya telah mempersiapkan pesawat <em>wide body</em> Boeing 777-300ER yang bisa menampung jamaah haji mencapai 450 orang. Selain itu, pihaknya sudah menyiapkan pesawat cadangan untuk bisa digunakan ketika ada gangguan. Ia berharap On Time Performance (OTP) layanan penerbangan haji bisa terus diperbaiki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan sampai periode mulai 12 Mei sampai 10 Juni semuanya bisa berjalan lancar dan kita terus memperbaiki OTP kita. (Jamaah haji) sampai tujuan ke tanah suci dengan selamat dan kembali ke Tanah Air menjadi mabrur," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah II, Aryani Satyamurni menyampaikan penerbangan kloter pertama yang dilayani Garuda Indonesia telah berjalan lancar. Hal ini turut ditunjang oleh berbagai kesiapan operasional serta sejumlah rangkaian pemeriksaan oleh para inspektur dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para Inspektur yang bertugas memastikan kelaikan pesawat udara dengan melakukan pemeriksaan meliputi aspek kelaikan pesawat udara, kelengkapan dokumen pesawat udara, dan memeriksa lisensi serta memastikan kondisi kesehatan pilot dan <em>crew</em> (awak kabin) yang bertugas dalam kondisi prima," ujar Aryani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Aryani juga mengatakan OBU Wilayah II akan terus berkomitmen untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi jamaah haji embarkasi Aceh. Ini dibuktikan dengan diterjukan ya ratusan personil bidang kelaikan udara hingga <em>rampcheck</em> pesawat setiap hari. Salah satunya seperti yang dilakukan pada maskapai Garuda dari Embarkasi Aceh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Intinya kami selalu melakukan <em>rampcheck</em> rutin. Kayak tadi peswat baru <em>landing</em> langsung <em>rampcheck.</em> Jadi kita selalu menjamin sebelum dia <em>take-off</em> lagi kita selalu melakukan pengecekan itu," ujar Aryani.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dalam fase keberangkatan ibadah haji tahun 1445H/2024M yang dilayani melalui Embarkasi Banda Aceh, Garuda Indonesia dijadwalkan akan menerbangkan 12 kelompok terbang (kloter) dengan jumlah jamaah calon haji yang diangkut sedikitnya sekitar 4.695 jamaah haji dengan jadwal keberangkatan terakhir pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 11.05 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun hingga Rabu (29/5), secara keseluruhan Garuda Indonesia telah menerbangkan sekitar 193 kloter dengan jumlah jamaah mencapai sedikitnya sekitar 68.952 orang menuju ke Tanah Suci.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Prasetio mewakili manajemen Garuda Indonesia memohon maaf atas sejumlah keterlambatan yang terjadi dalam penerbangan haji tahun ini.

70 Tahun Dipercaya Layani Penerbangan Haji, Garuda Indonesia Komit Jaga Kualitas Layanan

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/27/95_antu_1-487709010.jpg" alt="MELUBER: Jamaah haji Indonesia mengikuti pengajian rutin berbahasa Indonesia yang disampaikan Ustad Ariful bahri di dalam Masjid Nabawi, Madinah, setelah salat Magrib, Sabtu  (25/5)." width="100%">
<figcaption>MELUBER: Jamaah haji Indonesia mengikuti pengajian rutin berbahasa Indonesia yang disampaikan Ustad Ariful bahri di dalam Masjid Nabawi, Madinah, setelah salat Magrib, Sabtu  (25/5).</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah Arab Saudi benar-benar menerapkan pengetatan pemeriksaan visa jamaah haji. Ratusan jamaah asal Indonesia terjaring razia di hotel-hotel yang berada di Makkah. Razia juga dilakukan terhadap bus yang melewati wilayah Ji'rona.</p> <p>Video razia dari otoritas Arab Saudi tersebut, beredar luas di media sosial. Razia dilakukan mulai 24 Mei lalu. Dari video yang beredar, sejumlah jamaah yang terjaring razia dibawa ke penjara. Kemudian bus yang membawa jamaah haji ilegal, harus berhenti melewati pemeriksaan petugas haji.</p> <p>Video lainnya memperlihatkan sejumlah jamaah Indonesia digiring keluar dari sebuah hotel. Mereka berbaris dengan rapi. Di depan hotel sudah&nbsp;berjaga sejumlah petugas dari otoritas terkait Arab Saudi.</p> <p>Kementerian Agama (Kemenag) masih enggan komentar, soal kasus lolosnya WNI ke Makkah tanpa visa haji tersebut. "Kami masih menunggu laporan dari Saudi. Kalau sudah ada kami infokan," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Jaja Jaelani di Jakarta pada Selasa (28/5). Dia tidak bersedia memberikan komentar lebih jauh.</p> <p>Adanya masyarakat Indonesia yang terjaring petugas Saudi tersebut, dibenarkan oleh Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada. Dia mengatakan, belum bisa memastikan jamaah yang terjaring razia itu dari mana saja. &rsquo;&rsquo;Menyebar (dari banyak wilayah Indonesia),&rsquo;&rsquo; katanya.</p> <p>Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M. Nur mengatakan, Arab Saudi benar-benar menjalankan janjinya memperketat pemeriksaan jamaah dari penjuru dunia. Termasuk dari Indonesia. Dia mengatakan, pemeriksaan besar-besaran itu dilakukan di Makkah pada 15 Dzulqadah sampai 15 Dzulhijjah nanti.</p> <p>"Selama 30 hari itu, selain visa haji akan kena razia," katanya.</p> <p>Dia mengatakan, Arab Saudi menjalankan dua skenario dalam penertiban jamaah haji ilegal di sana. Yaitu melakukan pemeriksaan kepada seluruh jamaah yang ada di hotel-hotel. Selain visa haji, akan langsung dijaring razia.</p> <p>Cara yang kedua adalah mengeluarkan edaran kepada semua hotel di Makkah. Isinya kurang lebih, melarang hotel menerima rombongan jamaah dari negara manapun yang tidak bisa menunjukkan visa umrah.</p> <p>"Hotel yang melanggar dikenakan sanksi 1 juta riyal," katanya.</p> <p>Firman menjelaskan, sikap tegas dari pemerintah Saudi itu, sebagai evaluasi haji musim lalu. Tahun lalu, Saudi bisa disebut kecolongan.</p> <p>Area Mina menjadi penuh sesak jamaah haji. Ditengarai banyak jamaah yang tidak mengantongi visa haji saat itu, tetapi bisa lolos sampai ke Mina pada saat puncak haji. Akibatnya jamaah yang resmi menjadi tidak nyaman.</p>

Ratusan jamaah asal Indonesia terjaring razia di hotel-hotel yang berada di Makkah. Razia juga dilakukan terhadap bus yang melewati Ji'rona

Tak Pegang Visa Haji, Rombongan Jamaah Indonesia Kena Razia Pemerintah Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/Screenshot_20240523-075038-419006211.jpg" alt="Cuaca panas saat siang hari bisa membuat jamaah haji dehidrasi dan kehabisan stamina./Kemenag via Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Cuaca panas saat siang hari bisa membuat jamaah haji dehidrasi dan kehabisan stamina./Kemenag via Jawa Pos</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Jamaah Haji Indonesia yang berangkat pada gelombang kedua, mulai diterbangkan ke Arab Saudi. Mereka dari embarkasi Tanah Air akan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Selanjutnya, mereka berangkat ke Makkah untuk menunaikan Umrah Wajib.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bidang Bimbingan Ibadah pada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Zulkarnain Nasution, meminta jamaah haji gelombang kedua ini melakukan mandi sunah dan mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami minta Tim Pimbingbing Ibadah Haji Indonesia (TPHI) Kloter untuk memperhatikan jamaahnya pada saat keberangkatan, agar mereka sudah mandi sunah dan mengenakan kain ihram sejak di embarkasi Tanah Air," kata Zulkarnain, Sabtu (25/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terlebih lagi jamaah haji yang proses keberangkatannya sudah melalui layanan <em>fast track</em>," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zulkarnain mengatakan, imbauan ini diharapkan memudahkan bagi jamaah yang akan mengambil miqat di Yalamlam. Sehingga, mereka tidak perlu mandi atau berganti kain ihram di atas pesawat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jamaah yang akan miqat di Yalamlam, tinggal salat di kursi pesawat dan langsung berniat ihram umrah. Untuk bersuci, jamaah bisa bertayammum sebagai pengganti wuduk ketika di dalam pesawat," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengenakan kain ihram sejak di Embarkasi juga tetap penting bagi jamaah yang akan miqat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Pasalnya, waktu yang tersedia tidak banyak. Sehingga, begitu sampai di Bandara, jamaah bisa langsung berwudlu, salat sunnah dan niat umrah, lalu menuju bus untuk berangkat ke Makkah Al-Mukarramah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Miqat jamaah haji Indonesia bisa dilakukan ketika sampai di Bandara King Abdul Azis Jeddah. Hal ini sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1980, 1981, dan 2006, bahwa miqat di Bandara Jeddah sah hukumnya," tegas Zulkarnain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepada Petugas Pembimbing Ibadah, Zulkarnain meminta untuk memberikan bimbingan kepada jamaah terkait niat umrah sebelum jamaah haji diberangkatkan dari aula transit ke bus yang akan membawa ke Mekkah. Pembimbing ibadah harus juga selalu mengingatkan jamaah terkait larangan setelah berihram.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sampai mereka sudah berniat ihram ketika di atas pesawat tetapi masih memakai penutup kepala dan memakai pakaian dalam dan sebagainya," sebutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belajar dari tahun sebelumnya, lanjut Zulkarnain, terkadang ada kain ihram jamaah yang kotor dan terkena najis saat tiba di bandara Jeddah. Ada juga jamaah yang hanya memakai sepatu, tidak punya sandal jepit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah tahun ini sudah mengantisipasi keadaan seperti ini dengan menyediakan kain ihram, kaos kaki, sarung tangan ihram, sabuk ihram, sandal jepit dan payung di Bandara," tandasnya.</div>

Zulkarnain Nasution, meminta jamaah haji gelombang kedua ini melakukan mandi sunah dan mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi.

Jamaah Haji Gelombang II Diminta Kenakan Pakaian Ihram Sejak di Embarkasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/pregnant-woman-standing-by-window-looking-photo-fotor-202404059277-3115314000.jpg" alt="ilustrasi ibu hamil dan hasil USG. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi ibu hamil dan hasil USG. (Freepik)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon jamaah haji dengan kategori ibu hamil mendapat dispensasi untuk menunda keberangkatan. Mereka bisa memundurkannya untuk pemberangkatan tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, Abdul Haris usai melepas keberangkatan rombongan jamaah haji kloter 50 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Jumat (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada satu orang yang tunda berangkat dari kloter 50. Tunda tahun ini jadi tahun depan karena kebetulan hamil. Dan ini adalah pilihan karena yang bersangkutan itu sudah menikah selama 15 tahun, belum pernah hamil, dan baru tahu hamil anak pertama saat menjelang keberangkatan sehingga memilih untuk menunda keberangkatannya," ungkap Haris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dibedakan ya antara gagal berangkat dengan tunda berangkat. Tunda berangkat tahun ini jadi berangkat tahun depan. Meskipun tidak jadi tahun ini, tahun depan diberi berangkat," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Haris, jamaah kloter 5 yang mengalami tunda berangkat, sudah memasuki usia kehamilan lebih dari 26 minggu. Sedangkan usia kehamilan yang masih layak naik pesawat adalah tidak lebih dari 26 minggu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena memang hamilnya sudah lebih dari 26 minggu. Karena untuk batasan hamil yang masih bisa berangkat atau layak terbang adalah yang 14 minggu ke atas atau 26 minggu ke bawah," tutur Haris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Haris mengatakan, kuota dari jamaah yang menunda keberangkatannya akan diisi oleh calon jamaah yang terdaftar pada kuota cadangan. "Kita isi dari cadangan, nanti kita akan naikkan menjadi porsi berangkat. Sehingga kita menghindari adanya open seat," jelasnya.</div>

Calon jamaah haji dengan kategori ibu hamil mendapat dispensasi untuk menunda keberangkatan, bisa mengundurnya ke tahun depan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Penyelenggaraan Haji 2024

Berita Terkini