<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/voTjJSCZ4MZH0ZTQSrGTxnWmXZmH6uKA5enNjJDZ-1-2867522516.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) memutus akses pada layanan aplikasi dan situs Zangi, yang diselenggarakan oleh Secret Phone, Inc. Hal ini lantaran Zangi belum memenuhi pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.&nbsp; &ldquo;Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan regulasi yang berlaku untuk memastikan seluruh penyelenggara sistem elektronik mematuhi ketentuan pendaftaran. Kepatuhan ini penting untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat pengguna layanan digital di Indonesia,&rdquo; jelas Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar dalam keterangannya, Selasa (21/10). Keputusan tersebut termasuk pada pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Aturan ini mewajibkan setiap PSE Privat yang menyediakan layanan di Indonesia untuk terdaftar dan memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE). Hingga pengumuman ini disampaikan, pihak Zangi belum juga melakukan pendaftaran sebagai PSE Privat. Meskipun layanannya bisa diakses oleh masyarakat di Indonesia.&nbsp; Berdasarkan ketentuan yang berlaku, PSE Privat yang tak memenuhi kewajiban bisa dikenai sanksi administratif berupa pemutusan akses layanan. Komdigi menegaskan, langkah pemutusan akses ini dilakukan agar kepentingan masyarakat terlindungi sekaligus menjaga keamanan ruang digital nasional. Pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem digital yang tertib dan aman melalui kepatuhan pada regulasi PSE. &ldquo;Pemutusan akses ini bukan tindakan pembatasan, tetapi bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan guna melindungi tata kelola dan keberlangsungan ruang digital agar tetap aman dan terpercaya bagi seluruh pengguna,&rdquo; tukas Alexander. Bahkan, Komdigi juga mengimbau agar seluruh PSE Privat, baik dari dalam maupun luar negeri, agar segera melakukan pendaftaran melalui sistem OSS (Online Single Submission). Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh layanan yang disediakan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. &ldquo;Pemerintah membuka ruang bagi seluruh penyelenggara untuk mematuhi ketentuan pendaftaran. Dengan kepatuhan tersebut, ekosistem digital Indonesia akan semakin sehat dan berdaya saing,&rdquo; tutup Alexander. &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital memutus akses Zangi karena tidak terdaftar sebagai PSE, demi perlindungan pengguna digital.

Tak Penuhi Pendaftaran PSE, Komdigi Putus Layanan Akses Aplikasi Zangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/08/istockphoto-487283210-612x612-1344367732.jpg" alt="Ilustrasi Google Play Protect. (istockphoto.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Google Play Protect. (istockphoto.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya pendaftaran dan pemutakhiran data oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat). Hal ini harus dilakukan sebagai penguatan pada tata kelola sistem elektronik Indonesia. Langkah ini juga sejalan dengan visi Indonesia demi mewujudkan ruang digital yang aman, tertib, dan berdaulat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional. Komdigi pun telah memberikan peringatan kepada 36 entitas PSE Privat agar segera melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data. Dari 36 nama tersebut terdapat nama-nama besar seperti unilever.co.id, asus.com, play.google.com, kai.id, dan lainnya. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan, peringatan tersebut diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Privat. "Seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat), baik dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri (asing), memiliki kewajiban untuk mendaftar dan memperbarui data pendaftaran guna menjaga akurasi dan keandalan data," kata Sabar dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/6). Tak hanya itu, Komdigi juga telah menyampaikan pemberitahuan resmi atau notifikasi kepada 23 PSE Privat yang teridentifikasi belum memenuhi kewajiban pendaftaran dan 13 PSE Privat yang belum memperbarui informasi pendaftaran. "Komdigi telah melakukan pendekatan persuasif dan sosialisasi secara masif pengaturan ini untuk menjamin kedaulatan digital nasional dan melindungi masyarakat sebagai pengguna layanan digital," jelas Alexander Sabar. Sesuai Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat diwajibkan melakukan pendaftaran. Hal ini harus dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh PSE serta secara aktif memperbarui informasi pendaftarannya apabila terjadi perubahan. "Bagi PSE Privat yang belum terdaftar namun termasuk dalam kategori wajib daftar dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pemutusan akses atau pemblokiran layanan (access blocking)," jelas Alexander Sabar. Kementerian Komdigi pun mengimbau seluruh PSE Privat yang berada pada kategori wajib daftar agar segera dilakukan proses pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS).&nbsp; Sementara itu, bagi PSE yang telah terdaftar, sangat penting agar memastikan bahwa data pendaftarannya terus diperbarui dan akurat apabila terdapat perubahan layanan, entitas usaha, atau informasi lainnya. &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan PSE Privat untuk mendaftar dan memperbarui data demi keamanan digital Indonesia.

Komdigi Beri Peringatan pada 36 Penyelenggara Sistem Elektronik segera Lakukan Pendaftaran dan Pemutakhiran Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/Screenshot_323-1863001292.jpg" alt="Ilustrasi media sosial" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi media sosial</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberi waktu dua tahun bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyesuaikan diri dengan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru. Yakni PP No. 17 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menjelaskan, pemberian jangka waktu tersebut telah sesuai dengan yang disebutkan pada PP Tunas. "Terkait timeline, kalau kita baca di PP-nya sendiri, itu ada waktu penyesuaian itu dua tahun. Ada waktu penyesuaian itu terkait dengan timeline-nya," kata Alex di Kantor Komdigi, Jumat (9/5). Alex pun menegaskan bahwa adanya PP Tunas bukan untuk membatasi anak dalam mengakses ruang digital. Namun, untuk lebih mengatur PSE pada media sosial. "Kita perlu menyamakan persepsi kita, bukan membatasi, bukan membatasi anak. Anak punya hak untuk mendapat akses ke ruang digital. Yang kita buat itu kan tata kelola penyelenggara sistem elektronik," jelas dia. Kementerian Komdigi memastikan selalu berkoordinasi dengan seluruh PSE. Selama penerapan PP Tunas, tak ada penolakan dari sejumlah platform media sosial seperti X ataupun Meta. &ldquo;Bahkan beberapa dari mereka sudah menyediakan juga fitur untuk di platform masing-masing dalam rangka perlindungan anak itu,&rdquo; jelas Alex. &nbsp; &nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan waktu dua tahun bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menyesuaikan diri dengan PP Tunas.

Komdigi Beri Waktu 2 Tahun Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik, Sesuaikan Diri dengan PP Tunas Terkait Perlindungan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/04102023-Penyampaian-Hasil-Survey-OCHI-Evolution-dan-Hasil-TalentaDNA-JPT-Kemkominfo-DRA-9-1203974831.jpg" alt="Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam keterangan pers mengenai pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik./kominfo.go.id" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam keterangan pers mengenai pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik./kominfo.go.id</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) akhir akhir ini membuat sebagian kalangan pedagang offline resah. Beberapa pedagang merasa dirugikan dengan penurunan omset yang mengakibatkan kerugian hingga penutupan kios, diduga imbas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hal tersebut diduga merupakan dampak dari maraknya penjualan online barang import, dibawah harga pasar melalui Tiktok Shop. Sebelumnya, Tiktok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memberikan ruang layanan transaksional online bagi para pedagang. Menjawab semua keluhan pedagang offline, akhirnya Tiktok Shop sah ditutup pemerintah RI melalui Permendag nomor 31 tahun 2023. Di lain pihak, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan, akan rutin melakukan pengawasan dan evaluasi mengenai penutupan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi dalam keterangan persnya pada Rabu (4/10) mengatakan, &ldquo;Seluruh pedagang online harus mematuhi UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang Undang nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) termasuk memberikan sanksi terhadap PSE yang melanggar Undang Undang.&rdquo; Dirinya mengatakan terkait Tiktok Shop, pemerintah tidak akan memberikan sanksi kepada Tiktok, karena sudah tunduk oleh regulasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Menteri Budi Arie menambahkan, pengawasan akan dilakukan rutin oleh Kemenkominfo kepada seluruh platform digital yang menyelenggarakan kegiatan e-commerce. Kementerian Komunikasi dan Informatika menghimbau para pelaku perdagangan digital melakukan seluruh aktivitas perdagangan melalui marketplace yang telah ada, serta selalu mengedepankan aspek keandalan dan sistem keamanan transaksi. Sebagai informasi, CEO Tiktok Shou Zi Chew melalui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan, pihaknya telah menerima keputusan pemerintah RI untuk menghentikan aktivitas Perdagangan Menggunakan Sistem Elektronik (PMSE) di platform digitalnya. Lebih lanjut, Menko Luhut menyampaikan pesan kepada Shou Zi Chew, bahwa pemerintah RI tidak pernah melarang kehadiran Tiktok. Pemerintah hanya ingin platform digital tersebut memisahkan media sosialnya dengan sistem perdagangan elektronik.

Kemenkominfo berjanji akan terus mengawasi dan mengevaluasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang membuat pedagang offline resah.

Kemenkominfo Akan Rutin Monitor Seluruh Aktivitas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kalau_pasar.jpg" alt="PROSES KREATIF: Proses implementasi mekanik sambil membaca dokumentasi Unity3D di Lab Mekanika Game PENS. (M. Barkah Rahmanu untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PROSES KREATIF: Proses implementasi mekanik sambil membaca dokumentasi Unity3D di Lab Mekanika Game PENS. (M. Barkah Rahmanu untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Keasyikan Mencipta Permainan yang Sempat Terganggu Blokir Beberapa Platform Game  Para game developer membutuhkan marketplace game seperti Steam untuk memasarkan karya atau berbelanja referensi. Kebijakan blokir dikhawatirkan bisa menciutkan kreativitas anak-anak muda untuk mencipta.  LAILATUL FITRIANI, Surabaya  ---  BERMAIN game sudah menjadi makanan sehari-hari M. Barkah Rahmanu Mauludi. Baik itu permainan tradisional maupun digital. Dari sanalah minatnya menjadi game developer bertumbuh: saat merasakan asyiknya membuat sebuah permainan.  ”Pas SMA saya mulai membuat game sederhana bermodal kertas, pensil, dan penghapus dan join semacam organisasi IT (information technology) supaya bisa menciptakan game berbasis digital. Jadi, bukan saya saja yang merasakan kebahagiaan dari membuat game, tapi juga orang di sekitar yang memainkan game buatan saya,” tutur Ludi, sapaan akrabnya.  ”Di tahun pertama saya berkuliah itu saya mendapat klien pertama, seorang mahasiswa akhir yang membutuhkan game developer (pengembang/pencipta permainan) untuk mengembangkan aplikasi game pendidikan buat kebutuhan tugas akhirnya,” kenang alumnus Polteknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) yang kini menjadi game programmer Krenaga Studio itu.  Sebagai pencinta game sekaligus pekerja di industri game, Ludi termasuk yang kecewa saat kali pertama mendengar kabar diblokirnya layanan Steam dan beberapa platform game. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang tidak melakukan pendaftaran PSE sampai batas akhir pada Jumat (29/7).  ”Sebagai game developer, saya juga memerlukan referensi atau riset ya. Jadi, saya biasa membeli game-game yang ada di Steam, baik buatan anak bangsa maupun luar, seperti Left4 Dead, DOTA 2, CSGO, Garry’s Mod,” ujarnya.  Banyak game developer indie di Indonesia yang menggantungkan pemasukannya dari Steam. Mereka mencipta, kemudian mendistribusikannya ke salah satu distributor game terbesar itu. Pekerjaan Ludi sendiri tidak begitu merasakan imbasnya. Sebab, pendapatan terbesarnya datang dari project dan klien.  ”Ada juga yang mem-publish game secara gratis, tapi profitnya dari item-item dalam game yang mereka develop dan publish di Steam. Kalau Steam-nya diblokir, ya sama saja mematikan rezeki para game developer,” tambahnya.  Rekannya sesama game developer, Favian Dimas Fernanda, turut mengutarakan kekecewaannya. Sekalipun Steam sebenarnya bukan target platform mereka. Namun, sebagai gamer, dia kerap melakukan transaksi lewat Steam. Mulai membeli game hingga item game online seperti DOTA.  ”Steam itu salah satu pasar paling besar bagi industri game lokal. Jika pasar ini dimatikan, bakal hancur game-game studio anak bangsa yang bergantung sepenuhnya pada pasar ini,” tutur freelance game artist tersebut.  Tak hanya itu, lanjut dia, minat bermain game bisa jadi perlahan akan hilang. Buntutnya, dia khawatir dapat menghentikan generasi muda untuk berkarya membuat game yang berkualitas dan membanggakan. Padahal, industri game termasuk bisnis digital dengan prospek menguntungkan. Tidak hanya bagi si pembuat game, tetapi juga penggunanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kalau_pasar_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Favian Dimas Fernanda di Surabaya. (M. Barkah Rahmanu untuk Jawa Pos)  ”Game itu kan bisa dijadikan bisnis iya, jadi hiburan juga iya. Apalagi, produk-produk yang dihasilkan ini dalam bentuk digital yang tidak akan pernah habis, bahkan versi-versi lamanya masih bisa digunakan,” imbuh Farhan Muhammad, mahasiswa akhir Jurusan Teknologi Game PENS sekaligus game developer Pateba Studio.  Melihat potensi itu, dia dan teman-temannya tengah merintis self-employed company di bidang teknologi game. Mereka menerima project dari klien. Jadi, pemblokiran beberapa marketplace game tidak akan begitu memengaruhi lahan mereka.  Namun bagaimanapun, sebagai orang yang bergelut di industri game, dia turut kecewa dengan keputusan pemblokiran tersebut. ”Kalau berdasarkan teman-teman yang mem-publish game-nya di Steam tentu sangat berdampak karena itu jadi sumber utama pemasukan mereka. Apalagi yang hanya mem-publish di platform itu seperti The Forest, itu kan dia nggak mem-publish di ponsel atau Play Store,” ungkap Aan, sapaan akrabnya.  Dia dan timnya pun biasa melakukan transaksi lewat Steam untuk investasi jangka panjang. Game-game yang dia beli bukan semata-mata untuk hiburan, tetapi untuk analisis target pasar yang baru.  Pemblokiran Steam tidak hanya merugikan game developer, tetapi juga para streamers. Selama ini mereka bisa meraup hingga puluhan juta dari hasil streaming gaming.  Tapi, kini para gamer dan pekerja industri game dapat kembali bernapas lega. Kemenkominfo memastikan layanan Steam, DOTA, dan CSGO telah dinormalisasi Selasa (2/8) pekan lalu. Akses platform tersebut sudah kembali dibuka dan dapat digunakan.  ”Sudah cukup lega sih, tapi semoga Kemenkominfo bisa lebih bijak lagi dan berpikir dari segala aspek jika ingin membuat sebuah kebijakan ke depannya,” kata Ludi.

Kalau Pasar Besar Itu Dimatikan, Bakal Hancur Karya-Karya Anak Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/20170203hacker-1944688_1280.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hingga tadi malam (31/7), sejumlah website atau layanan game masih diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sebut saja Steam, Dota 2, Counter-Strike (CS), dan Epic Games.  Khusus PayPal kini dibuka kembali setelah sempat diblokir. Pemblokiran ini terkait dengan kebijakan penyelenggara sistem elektronik (PSE) Kemenkominfo.  Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyebutkan, hingga kemarin pukul 07.00, ada 5.453 PSE yang terdaftar di layanan mereka. Total layanan sistem elektronik mencapai 9.039 unit. Jumlah layanan lebih banyak karena satu PSE bisa mendaftarkan sejumlah layanan elektronik mereka.  Dalam waktu yang sama, 63 layanan elektronik di-suspend dan tujuh lainnya diblokir. ”Untuk PayPal, kami buka sementara,” kata Semuel kemarin. Pertimbangannya adalah banyak masukan dari masyarakat bahwa uang mereka masih berada di dompet PayPal.  Dia berharap, pada masa pembukaan blokir yang bersifat sementara itu, masyarakat bisa segera mengalihkan saldo uangnya ke layanan berizin di Indonesia. Baik itu rekening bank maupun aplikasi financial technology lainnya. Semuel menyampaikan, pembukaan sementara layanan PayPal berlangsung hingga lima hari ke depan.  Sebagaimana diketahui, PayPal umumnya hanya dipakai untuk menerima pembayaran dari luar negeri. Sebagai dompet elektronik, PayPal biasanya digunakan untuk menyimpan saldo dalam bentuk dolar Amerika (USD). Dari aspek pemanfaatan, sampai saat ini sangat sedikit layanan di Indonesia yang menerima pembayaran dari saldo PayPal.  Semuel menegaskan, PayPal adalah layanan keuangan sehingga tidak cukup mengantongi izin atau daftar PSE di Kemenkominfo saja. ”Tetapi juga harus mendaftar atau memiliki izin dari BI atau OJK,” tuturnya. Dia menambahkan, aturan untuk PayPal sama dengan layanan keuangan lain seperti pinjaman online (pinjol) atau dompet elektronik (e-wallet) yang berlaku di Indonesia.  Diperkirakan, PayPal nanti kembali diblokir. Sebab, sampai kemarin belum ada perwakilan dari perusahaan tersebut yang menjalin komunikasi dengan Kemenkominfo untuk urusan pendaftaran PSE. Berbeda dengan layanan lain seperti Dota 2, Steam, dan sejenisnya. Semuel mengungkapkan, perwakilan layanan game itu sudah menjalin komunikasi dengan Kemenkominfo untuk mengurus PSE.  ”Harapannya, dalam waktu dekat Steam dan sejenisnya sudah terdaftar dan layanannya dibuka kembali,” tuturnya. Semuel bercerita, dirinya juga sering bermain game dengan memanfaatkan layanan di Steam. Dia juga terdampak dengan pemblokiran tersebut. Namun, Semuel menegaskan, aturan tetap harus ditegakkan.  Dia menyatakan, dengan pendaftaran PSE, Kemenkominfo tak lantas bisa mengakses data pengguna layanan elektronik. Dia memastikan, yang bisa mengakses informasi pengguna layanan elektronik adalah penegak hukum. Itu pun harus melalui proses yang diatur sesuai dengan UU. ”Memantau percakapan (Kementerian Kominfo, Red) tidak bisa,” katanya.  Dia menyebut Kemenkominfo bukan lembaga penegak hukum sehingga tidak memiliki kewenangan sejauh itu. Jadi, tudingan bahwa pendaftaran di layanan PSE bisa dimanfaatkan Kemenkominfo untuk masuk ke privasi pengguna tidaklah benar.  Dia menjelaskan, ketentuan PSE bukan sebuah peraturan yang baru dan diterapkan dadakan. Ketentuan itu tertuang dalam peraturan menteri kominfo yang keluar sejak 2019 dan disahkan pada November 2020. Jadi, ada cukup banyak waktu untuk mempelajari aturan tersebut.  Dia menuturkan, idealnya aturan PSE ini diterapkan pada layanan sistem elektronik yang akan beroperasi di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, saat aturan ini dibuat, ada sejumlah layanan elektronik yang sudah beroperasi. Diputuskan batas waktu pendaftaran PSE adalah 20 Juli lalu. Pada 21 Juli, layanan sistem elektronik yang belum mendaftar terpaksa diblokir.  Semuel lantas mengomentari tudingan bahwa layanan legal diblokir, tetapi website penyedia film bajakan atau layanan perjudian malah dibiarkan. Dia menyatakan, dua hal tersebut berada di ranah berbeda. Kalaupun ada situs yang menyuguhkan film bajakan, masyarakat bisa melapor untuk kemudian diblokir. Begitu pun aplikasi atau situs yang terindikasi menawarkan layanan perjudian.  Menurut dia, ada yang menyebut layanan aplikasi kartu domino sebagai sebuah praktik perjudian. ”Saya sudah melihatnya. Itu bukan judi, melainkan permainan kartu gaple biasa,” katanya. Di dalam permainan tersebut, tidak ada transaksi keuangan atau perjudian. Murni permainan.  Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai, Kemenkominfo harus tegas dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Namun, dia menyayangkan sikap Kemenkominfo yang terkesan tidak tegas dan tidak transparan. ”Misalnya, waktu itu Google dikatakan sudah daftar, tapi manual. Namun, buktinya tidak disampaikan ke publik,” ujar Heru.  Dia menilai, pendaftaran PSE perlu dijelaskan secara transparan kepada masyarakat. Baik mengenai visi maupun tujuannya. Serta pihak-pihak mana saja yang diwajibkan mendaftar. ”Agar semua (masyarakat) tidak ragu. Kalau begini, kebijakannya seperti bercandaan,” tambahnya.  Aturan pendaftaran PSE adalah amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.  Terdapat dua kategori dalam PSE, yakni PSE lingkup publik dan privat. PSE lingkup publik adalah instansi negara atau institusi yang ditunjuk negara yang menyediakan layanan sistem elektronik. PSE lingkup privat merupakan individu, badan, atau kelompok masyarakat yang menyediakan layanan sistem elektronik.  Heru berharap platform besar dengan pasar potensial di Indonesia mengikuti persyaratan yang diwajibkan pemerintah. Dengan begitu, kedua pihak sama-sama diuntungkan. ”Persoalan muncul kalau mereka tidak mendaftar. Sebab, kalau tidak mendaftar, kan sama saja tidak menghargai aturan di Indonesia.”

Lakukan PSE, Kemenkominfo Pastikan Tidak Ada Pelanggaran Privasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kominfo-01-1.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: Situs judi online belakangan makin bikin resah masyarakat. (Digital Connect Mag)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Situs judi online belakangan makin bikin resah masyarakat. (Digital Connect Mag).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat Steam, DOTA, Counter Strike, Epic Games dan Origin diblokir lantaran belum mendaftar PSE atau <a href="https://www.jawapos.com/tag/penyelenggara-sistem-elektronik/">Penyelenggara Sistem Elektronik</a> Lingkup Privat, aplikasi dan situs judi online justru bisa dimainkan. Hal ini lantaran platform judi tersebut sudah terdaftar di laman PSE Kominfo.  Hal ini bikin netizen kesal. Jadi omongan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenkominfo/">Kemenkominfo</a>) dituding tidak tegas dan mencla-mencle. Masyarakat menilai, saat game resmi dibatasi, judi online justru difasilitasi dan hal ini kemudian memunculkan tagar #BlokirKominfo yang jadi trending di Twitter.  Terkait hal tersebut, Kemenkominfo akhirnya buka suara terkait tudingan yang menyebutkan pemerintah justru meloloskan website judi online yang terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Sementara aplikasi seperti PayPal hingga Steam justru diblokir lantaran belum mendaftar sebagai PSE.  Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan bahwa website-website yang terdaftar sebagai PSE bukanlah sebuah platform judi online, melainkan sebuah aplikasi permainan.  Hal tersebut dapat dipastikan setelah pemerintah membuka situs tersebut dan mendownload langsung aplikasi yang dituduhkan masyarakat sebagai judi online. Dia bilang kalau PSE tersebut hanya platform game biasa.  "Saya sudah dapat laporan itu, ada yang namanya Domino itu permainan. Jadi permainan bukan judi, silahkan download kita bisa bermain itu membeli koin kok. Jadi terima kasih juga masyarakat yang megingatkan, tapi yang kemarin kami cek itu permainan kartu domino biasa, permainan online," ujar dia dalam Konferensi pers secara virtual belum lama ini.  Seperti diketahui, terdapat beberapa situs yang diduga sebagai platform judi online mendapatkan izin PSE dari Kemenkominfo. Salah satu yang diyakini betul oleh netizen adalah situs judi online yakni seperti Domino Qiu Qiu.  Tiga situs pertama terdaftar menggunakan alamat web yang sama, yaitu boyaa. Tetapi nama sistem yang terdaftar berbeda, antara lain “Domino Gaple Boya: QiuQiu Capsa”. “Poker Texas Boyaa”, dan “Domuno QiuQiu 99 Boya QQ Kiu”.  Saat laman pencarian PSE Kominfo masih bisa dicek, terlihat bahwa ketiga nama situs di atas kompak mendaftarkan diri dengan nama perusahaan yang sama juga, yakni Boya Interactive Indonesia dan masuk ke dalam sektor “Teknologi Informasi dan Komunikasi”. Situs tersebut sudah resmi terdaftar per 26 Juli - 27 Juli lalu.  Sementara, tiga sisanya adalah “Higgs Slot-Domino Gaple QiuQiu”, “Ludo Dream”, dan “Higgs Domino Island.” Ketiganya resmi terdaftar sebagai aplikasi Google Playstore (Android) dengan nama perusahaan B.I.G Technology Co., Limited, per 21 Juli lalu.  Semmy, demikian sapaan akrabnya, kembali menambahkan kalau sistem permainan tersebut hanya perlu melakukan “top-up uang”, jika koin yang dimiliki sudah habis. Jadi, pada dasarnya, pihaknya menilai kalau situs tersebut bukan judi, melainkan permainan biasa yang tetap bisa dimainkan walau tanpa uang.  "Jadi, terima kasih juga kalau masyarakat melihat itu (situs judi) bisa melaporkannya kepada kami,” tandas Semmy.  &nbsp;

Heboh Platform Judi Daftar PSE, Kominfo Malah Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kominfo-01.jpg" alt="Ilustrasi: Platform distribusi games, Steam. (Rock Paper Shotgun)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Platform distribusi games, Steam. (Rock Paper Shotgun).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah bikin geger atas pemblokiran Steam, DOTA dan game Counter Strike (CS), Kementerian Komunikasi dan Informatika (<a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/31/07/2022/kemenkominfo-dianggap-tak-konsisten/">Kemenkominfo</a>) memastikan bahwa pihaknya akan segera membuka blokir atas tiga <a href="https://www.jawapos.com/tag/penyelenggara-sistem-elektronik/">Penyelenggara Sistem Elektronik</a> (PSE) Lingkup Privat tersebut. Hal ini setelah PSE-PSE tersebut tidak juga mendaftar PSE seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya.  Pemblokiran Steam, DOTA dan CS sendiri ramai di jagat maya. Terlebih Steam, platform distribusi game secara digital tersebut dinilai netizen telah cukup banyak berkontribusi bagi pendapatan negara melalui pajaknya. Dan juga, Steam juga telah banyak menyalurkan game-game karya pengembang lokal.  Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menerangkan, proses pembukaan blokir DOTA, CS dan Steam akan segera dilakukan setelah platform tersebut menyatakan kesediaannya untuk mengikuti aturan pendaftaran PSE.  "Ada yg sudah mengontak kita. Jadi korespondensi antara Steam, DOTA dan CS, mereka bakal memproses (daftar PSE). Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini mereka bisa melengkapi persyaratan dan pengguna layanan ini bisa menggunakan kembali," terang Semuel melalui jumpa pers daring belum lama ini.  Menurut dia, pihaknya selalu membuka peluang bagi siapa pun yang ingin menjadi bagian dari ekosistem digital Indonesia baik asing maupun dalam negeri. Tapi, kata dirinya yang karib disapa Semmy itu, aturan adalah aturan dan setiap negara punya aturan.  "Aturan ini dalam rangka menciptakan ruang digital yang kondusif, aman dan nyaman. Steam, dota6 dan CS dalam waktu dekat kita harapkan segera melengkapi syarat dan dibuka kembali," lanjutnya.  Sementara untuk platform lainnya yakni Origin dan Epic Games, Semmy menyebut kalau dari dua PSE tersebut, Kemenkominfo belum menerima upaya korespondensi sama sekali. "Kita juga masih membuka peluang supaya mereka bisa menjadi bagian dari ekosistem digital kita," tandasnya.  &nbsp;

OTW Daftar, Kominfo Bakal Buka Blokir Steam, DOTA dan Counter Strike

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/kominfo-dirjen-Aptika-PSE-IMG_5588.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan, hingga hari ini masih terdapat belasan platform digital besar yang belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat, atau melewati tenggat registrasi pada 20 Juli 2022.  Kominfo pada hari ini menyisir 100 besar PSE dengan lalu lintas (traffic) tertinggi. Berdasarkan pantauan kementerian hari ini, setidaknya ada belasan nama platform digital besar yang belum mendaftar, antara lain Roblox, Opera, LinkedIn, PayPal, Amazon.com, Yahoo, Bing, Steam, DOTA, Epic Games, Counter-Strike, Alibaba.com, Battle.net dan Origin.  Kominfo menyatakan akan secara bertahap memberikan sanksi kepada PSE yang belum mendaftar.  "Kami kirimkan surat segera," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam konferensi pers virtual pada Kamis, (21/7).  Setelah daftar 100 besar yang dipantau pada hari ini, Kominfo juga berencana memantau 1.000 PSE dengan lalu lintas yang tinggi. Saat ini sejumlah platform besar terpantau sudah mendaftar ke Kominfo, antara lain Google Cloud, Facebook, WhatsApp, WhatsApp Messenger, Instagram, Twitter dan TikTok.  Google, menurut Kominfo kembali mendaftar sebagai PSE untuk YouTube, Search, Map dan Play Store. Disney+ Hotstar, Grab dan Amazon Data Services mendaftar sebagai PSE domestik karena perusahaan berbadan hukum Indonesia.  Kominfo mulai hari ini memberikan sanksi pertama, berupa surat teguran tertulis kepada PSE yang belum mendaftar sampai tenggat waktu yang diberikan. Melalui surat tersebut, kementerian juga memberikan tenggat waktu lima hari kerja bagi PSE itu untuk segera melengkapi pendaftaran.  Jika tidak mendaftar dalam kurun waktu tersebut, Kominfo akan memulai proses pemblokiran. Data terbaru Kominfo menunjukkan sudah ada 8.276 PSE yang mendaftar, dengan rincian 8.069 PSE domestik dan 207 PSE asing.  Pelaksana tugas Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kominfo, Teguh Arifiyadi menyatakan sudah ada beberapa PSE yang berkomunikasi dengan mereka terkait pendaftaran.

Roblox dan Belasan Platform Digital Besar Belum Daftar PSE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Kemenkominfo-PSE.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati mendapat banyak penolakan dan pro kontra di masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tetap melanjutkan proses pendaftaran PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Disebut-sebut, aturan ini dijalankan untuk membuat jagat maya lebih kondusif.  Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat sendiri sudah ditutup pada Rabu (20/7) kemarin. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang beroperasi di Indonesia selambat-lambatnya harus mendaftar hingga 20 Juli 2022 pukul 23.59.  Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan berdasarkan update yang dimilikinya, per Kamis (21/7) sudah ribuan PSE yang terdaftar. PSE yang terdaftar sendiri mencakup PSE domestik dan PSE asing.  "Yang sudah berapa dan yang belum berapa? Berdasarkan data terakhir yang masuk ke saya, ada 8.276 PSE terdaftar angka tersebut merupakan angka keseluruhan. Kalau dibagi, 8.069 merupakan PSE domestik dan 207 merupakan PSE asing," jelas Semuel melalui jumpa pers daring pada Kamis (21/7).  Lebih lanjut, dirinya yang akrab disapa Semmy itu menjelaskan, angka PSE yang terdaftar masih akan terus meningkat lagi. Misalnya Google yang sudah mengkonfirmasi bahwa mereka telah mendaftarkan YouTube, Google Search, Play Store dan Google Maps.  Namun saat dicek di laman PSE Kominfo, PSE dibawah Googe masih belum masuk dalam daftar. Hal ini dijelaskan Semmy karena pendaftaran relatif baru. "Ini per jam 16.00 WIB saya diinformasikan Google sudah mendaftar," terangnya.  Untuk PSE yang belum mendaftar, seperti juga sudah diberitakan sebelumnya, akan diberikan ultimatum berupa surat peringatan lima hari kerja untuk kemudian melunasi kewajiban mendaftar.  "Kita berikan surat peringatan, kalau ada kendala, kita juga siapkan tim teknis untuk pendaftaran offline. Kalau masih belum mendaftar juga, ya terpaksa kami blokir," tandas Semmy.

8.276 Penyelenggara Sistem Elektronik Sudah Terdaftar di Kominfo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Penyelenggara Sistem Elektronik

Berita Terkini