<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jamaah-dan-petugas-tphd-yang-sudah-berhaji-kena-biaya-visa-rp-7-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji di KPK terus bergulir. Belakangan KPK memanggil sejumlah pimpinan travel atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). KPK Dituntut untuk fokus pada kebijakan publik, dalam hal ini oknum di Kementerian Agama (Kemenag). Sorotan tersebut disampaikan Tim Penyelamat PIHK Indonesia (TPPI). Mereka meminta agar penegakan hukum terkait Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 tentang pembagian kuota tambahan haji difokuskan pada akar kebijakan, bukan kepada pelaksana di lapangan. Mereka menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Ketua TPPI Holil Aksan Umarzen mengatakan, mereka tidak menolak langkah penyelidikan yang dilakukan KPK. Namun mereka berharap penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan berdasarkan kejelasan kebijakan publik. "Kami di TPPI menghormati dan mendukung KPK sebagai lembaga penegak hukum yang menjaga integritas negara," jelasnya (16/10). Tetapi keadilan harus diarahkan pada akar masalah. Menurut dia, kebijakan yang menjadi sumber sengketa administratif dan multitafsir, bukan pada pihak yang menjalankan aturan resmi negara. Menurut Holil, polemik yang berkembang terhadap PIHK tidak muncul dari pelanggaran teknis oleh pelaksana. Melainkan dari ketidaksinkronan kebijakan antar pemangku kepentingan. Sebagai langkah hukum konstitusional, TPPI berencana mengajukan uji materi (judicial review) terhadap KMA 130 ke Mahkamah Agung (MA). Upaya ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan memperkuat pijakan legal bagi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Selain itu, TPPI juga tengah berkoordinasi dengan pengacara publik Ikhsan Abdullah &amp; Co. Tujuannya untuk mendampingi para pimpinan PIHK yang saat ini menjalani pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah dipanggil oleh KPK.&nbsp; Holil menjelaskan, langkah pendampingan itu dimaksudkan untuk membantu proses penyelidikan agar berjalan transparan, adil, dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran di ruang publik. Upaya itu diharapkan dapat membantu KPK memperjelas duduk perkara kasus kuota haji tambahan. "Agar persoalan ini menjadi terang dan tidak terus-menerus menjadi pemberitaan kontroversial yang menyasar ke mana-mana,&rdquo; kata Holil. Mereka menegaskan tidak sedang melawan siapa pun. Justru TPPI ingin membantu lembaga negara. Agar ke depan tidak ada lagi kebijakan yang menimbulkan salah tafsir dan keresahan publik. TPPI mengajak KPK, MA, DPR, dan Kementerian Agama bersinergi menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bermartabat. Menurut Holil, koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar penyelesaian yang diambil tidak memperkeruh situasi. Sinergi adalah kunci. Kami yakin KPK dan lembaga negara lain akan bertindak profesional dan berimbang. "Kita ingin penyelesaian yang menenangkan, bukan menambah masalah baru,&rdquo; katanya. Holil menegaskan PIHK adalah lembaga resmi yang bekerja berdasarkan izin pemerintah dan mengikuti standar biaya serta fasilitas yang ditetapkan Kementerian Agama. PIHK melayani jamaah haji dengan biaya non-subsidi (mandiri) dan tidak menggunakan dana jamaah reguler. Menurut Holil, keberadaan PIHK justru membantu pemerintah dalam efisiensi subsidi haji reguler dan memperkuat sistem pelayanan haji nasional. &ldquo;PIHK bukan bagian dari masalah, tetapi bagian dari solusi. Kami ingin semua pihak melihat fakta ini dengan jernih dan objektif,&rdquo; ujarnya.&nbsp; </div>

Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji di KPK terus bergulir. Belakangan KPK memanggil sejumlah pimpinan travel atau PIHK

Usut Korupsi Haji, KPK Diminta Fokus pada Akar Masalah Kebijakan Agar Tak Berpotensi Timbulkan Persoalan Hukum dan Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/IMG_20240726_080011-2574184865.jpg" alt="Rombongan jamaah sedang mengikuti bimbingan ibadah di Makkah. (Foto : Dokumentasi Marco Travel)" width="100%">
<figcaption>Rombongan jamaah sedang mengikuti bimbingan ibadah di Makkah. (Foto : Dokumentasi Marco Travel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rata-rata antrean haji di Indonesia mencapai 47 tahun. Seiring semakin lamanya masa tunggu itu, promosi haji tanpa antre kian marak di masyarakat. Haji tanpa antre bisa dilakukan lewat visa furoda yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Masyarakat perlu memastikan memilih travel atau biro haji khusus yang aman dan terpercaya. Kejelian memilih travel umrah yang aman dan terpercaya itu untuk menekan risiko penipuan. Seperti diketahui, hampir setiap tahun selalu ada kasus jamaah haji gagal berangkat karena ditipu. Meski sudah berhasil masuk Arab Saudi, tetapi tidak bisa berhaji karena terkendala visa. Ketentuan pemerintah Indonesia, jamaah yang menggunakan visa haji furoda tetap harus berangkat dengan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang resmi. Direktur Marco Travel Syarif Thalib mengatakan setidaknya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek itu juga berlaku untuk ibadah umrah. "Pertama adakah memastikan legalitas travel dan izin dari Kementerian Agama (Kemenag)," kata Syarif dalam keterangannya Jumat (26/7). Dia mengatakan untuk melakukan pengecekan legalitas itu cukup mudah. Di antaranya lewat website Siskopatuh milik Kemenag. Aspek berikutnya adalah reputasi dan pengalaman travel itu sendiri. Masyarakat bisa mencari informasi lewat website, media sosial, atau testimoni dari jamaah yang pernah menggunakan jasa travel tersebut. Calon jamaah perlu memastikan travel memiliki jejak rekam yang baik dan terpercaya dalam menyelenggarakan ibadah umrah dan haji. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah soal harga dan layanan. Masyarakat diimbau jangan tergoda dengan iming-iming harga murah. Bandingkan paket dan harga yang ditawarkan oleh beberapa travel. Perhatikan apa saja yang termasuk dalam paket tersebut, seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, visa, dan layanan lainnya. Tips lain untuk memilih travel haji maupun umrah supaya aman dan dapat beribadah dengan nyaman adalah faktor fasilitas dan layanan. Kemudian cek jadwal serta rencana perjalanan. Kemudian memastikan kejelasan sistem pembayaran. Syarif mengatakan di saat antrean haji makin panjang, wajar jika minat untuk hani tanpa antre meningkat. Karena antrean haji yang mencapai puluhan tahun itu, menjadikan khawatir dan takut, tidak bisa berhaji karena faktor usia dan kesehatan. Syarif mengatakan mereka juga menawarkan berhaji lewat visa furoda. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi-syariah/014897842/setoran-awal-pendaftaran-haji-dikabarkan-naik-kepala-bpkh-sampaikan-penjelasan-resmi">Setoran Awal Pendaftaran Haji Dikabarkan Naik, Kepala BPKH Sampaikan Penjelasan Resmi</a> Menurut dia, keberadaan visa haji furoda menjadi semacam angin segar untuk masyarakat Indonesia. Apalagi secara regulasi, pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi tidak melarang jamaah berangkat menggunakan visa haji furoda. Dia menegaskan jamaah haji adalah tamu Allah SWT. Sehingga harus dilayani dengan baik. "Dengan melayani para tamu Allah, maka kita pun akan mendapatkan nilai pahala dari Allah," pungkasnya.&nbsp;

Promosi haji tanpa antre kian marak di masyarakat. Haji tanpa antre bisa dilakukan lewat visa furoda yang secara resmi oleh Arab Saudi.

Hati-Hati Promosi Haji Tanpa Antre, Jamaah Perlu Pastikan Travel Aman dan Terpercaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/jemaah-haji.jpg" alt="Jemaah haji di Masjidilharam. (Naufal Widi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Jemaah haji di Masjidilharam. (Naufal Widi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasib calon jemaah haji (CJH) yang menggunakan visa mujamalah semakin tidak jelas. Bahkan, sejumlah asosiasi travel haji pesimistis bisa memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Selain karena visa tak kunjung keluar, tempo hingga penutupan Bandara Jeddah (closing date) semakin dekat. Tinggal sepuluh hari.  Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi menyatakan, sampai tadi malam, belum ada tanda-tanda visa haji mujamalah (visa haji undangan) akan terbit.  "Sepertinya tidak mungkin waktunya," katanya kemarin (25/6). Sesuai dengan rencana perjalanan haji (RPH) 2022 yang diterbitkan Kemenag, closing date Bandara Jeddah dilakukan pada 3 Juli pukul 24.00 waktu setempat.  Syam menegaskan, ketika sudah closing date, Bandara Jeddah tidak menerima lagi kedatangan jemaah haji. Petugas di bandara tersebut dipastikan langsung menolak ketika ada CJH yang masuk. Dia mengatakan, sampai saat ini, tidak ada informasi dari pemerintah Saudi soal penerbitan visa mujamalah. Syam memperkirakan visa tidak dikeluarkan karena terjadi lonjakan jemaah haji domestik atau dari dalam negeri Saudi. ’’Jemaah haji domestik melampaui dari target 150 ribu menjadi 200 ribu lebih jemaah,’’ ujarnya.  Syam menuturkan, penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) umumnya sudah menyetor uang pembelian tiket pesawat dan booking hotel. Celakanya, ketika nanti tidak ada pemberangkatan haji mujamalah, pihak maskapai tidak bisa mengembalikan uang pemesanan secara penuh. "Kena 60 persen," tutur Syam. Artinya, pihak maskapai hanya mengembalikan 40 persen dari dana pemesanan tiket pesawat. Begitu pula ongkos pemesanan hotel. Ada pihak hotel yang membuat kebijakan uang deposit yang disetor tidak bisa ditarik kembali. Pilihannya mengubah jadwal atau uang deposit hangus.  Di tengah kondisi tersebut, para CJH mujamalah tidak mau tahu. Ketika nanti tidak ada pemberangkatan, mereka meminta uang kembali penuh. Para jemaah itu beralasan pembatalan berangkat bukan atas kemauan sendiri.  Sebagaimana diketahui, haji mujamalah atau dulu disebut haji furoda adalah haji tanpa antre. Mereka berangkat dengan menggunakan visa undangan. Bukan visa haji yang diberikan pemerintah Saudi kepada Indonesia. Karena bisa berhaji tanpa antre, biayanya sangat mahal. Antara Rp 300 juta sampai Rp 500 juta per orang.

Jemaah Furoda Terancam Batal Berangkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/JAMAAH-HAJI.jpg" alt="Kehadiran jamaah haji embarkasi Solo yang mendarat Bandara Madinah menandai dimulainya fase kedatangan jamaah haji Indonesia. Sebanyak 358 jamaah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) sekitar pukul 09.58 waktu Arab Saudi (WAS)." width="100%">
<figcaption>Kehadiran jamaah haji embarkasi Solo yang mendarat Bandara Madinah menandai dimulainya fase kedatangan jamaah haji Indonesia. Sebanyak 358 jamaah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) sekitar pukul 09.58 waktu Arab Saudi (WAS).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kementerian Agama (Kemenag) tidak hanya menggulirkan inovasi dalam penyelenggaraan haji reguler. Tetapi juga untuk haji khusus. Dimana penyelenggaraan haji khusus dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).  Inovasi untuk haji khusus itu adalah survei indeks kepuasan. Informasi ini disampaikan oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag M. Arfi Hatim. Dia mengatakan sejatinya survei kepuasan haji khusus ini dimulai tahun lalu. Namun tidak jadi.  "Kita dorong diterapkan tahun ini. Selama ini survei indeks kepuasan haji untuk haji reguler saja," katanya usai memberikan pembekalan petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Jumat malam (26/4). Dia berharap dengan survei ini, bisa diketahui seberapa besar indeks kepuasan jamaah haji khusus.  Arfi mengatakan, sama seperti survei untuk haji reguler, nantinya survei kepuasan haji khusus dijalankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam menjalankannya, pihak Kemenag akan berkoordinasi dengan BPS. "Saya siap membantu membuat instrumen pertanyaan untuk kuisioner nya," katanya.  Selain itu, Kemenag juga siap memfasilitasi atau membantu pendistribusian kuisioner. Diantaranya menugaskan para petugas PIHK untuk menyebarkan kuisioner kepada jamaah haji khusus.  Menurut Arfi, layanan haji khusus juga perlu diukur melalui indeks kepuasan. Apalagi peminat haji khusus cukup tinggi. Dia mengungkapkan saat ini jumlah jamaah haji khusus yang antri mencapai 94 ribu orang. Sementara kuota haji khusus 17 ribu jamaah. Sehingga saat ini antrian haji khusus mencapai hampir enam tahun.

Gulirkan Inovasi, Kemenag Survei Layanan Penyelenggaraan Haji Khusus