<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/OSvIwXCIlMMAoty36YLasOLRP6z1OHbgT1pvIU0i-1-2918135169.jpg" alt="Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas (kanan) di kantor Muhammadiyah di Jakarta (4/6). (Hilmi/Jawa Pos)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas (kanan) di kantor Muhammadiyah di Jakarta (4/6). (Hilmi/Jawa Pos)&nbsp;</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Revisi UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji sedang bergulir di parlemen.</p> <p>Dukungan agar pengelolaan keuangan haji dan penyelenggara haji dijalankan oleh lembaga terpisah terus menguat.&nbsp;</p> <p>Di antaranya disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas. Menurut dia, pemisahan antara penyelenggara haji dan pengelola keuangan haji sangat penting. Supaya keduanya bisa sama-sama fokus menjalankan tugasnya.&nbsp;</p> <p>Pihak penyelenggara haji bisa fokus menjalankan tugasnya, sehingga penyelenggaraan haji berjalan dengan baik. Jamaah bisa mendapatkan layanan haji di Indonesia dan Arab Saudi dengan baik.</p> <p>Sementara itu, lembaga yang mengelola keuangan haji fokus menjalankan tugasnya. Sehingga dana haji bisa berkembang maksimal. Kemudian membawa manfaat besar bagi jamaah yang berangkat maupun yang masih antre.&nbsp;</p> <p>Tahun depan penyelenggaraan haji berganti dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BPH). Sedangkan pengelolaan keuangan haji selama ini dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).</p> <p>"Kalau saya terus terang saja dipisah seperti sekarang ini. Cuma kemandirian BPKH betul-betul dijunjung tinggi karena ini kan masuk pengelolaan dana (haji)," kata Anwar di sela paparan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di kantor PP Muhammadiyah pada Rabu (5/6).&nbsp;</p> <p>Apalagi, kata Anwar, manfaat dari pengelolaan dana haji dirasakan manfaatnya langsung oleh jamaah. Hasil investasi yang terkumpul, digunakan untuk mengurangi beban biaya haji. Sehingga jamaah haji reguler membayar biaya yang jauh lebih murah dibandingkan harga aslinya.&nbsp;</p> <p>Dia khawatir ketika pengelolaan keuangan haji tidak fokus dan berjalan kurang baik, pokok dana hajinya akan tergerus. Pokok dana haji itu berasal dari setoran awal pendaftaran haji.&nbsp;</p> <p>Saat ini setiap jamaah wajib setor uang muka Rp 25 juta untuk dapat porsi haji. "Jangan sampai pokok (dana haji) digunakan untuk subsidi (penyelenggaraan haji). Nggak bisa itu," tandasnya.&nbsp;</p> <p>Untuk itu Anwar menegaskan antara pengelola keuangan haji dan penyelenggara haji tetap dijalankan oleh lembaga terpisah. Keberadaan BPKH saat ini baginya sudah tepat.</p> <p class="class-paragraph">Perkara harus bisa memberikan nilai manfaat lebih besar, tinggal kinerja BPKH digenjot lebih maksimal lagi. "Masalahnya cuma apakah sekarang sudah sempurna atau belum, itu lebih dipelajari lagi," imbuhnya.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas sampaikan dukungan untuk pemisahan pengelolaan dana haji dan penyelenggara haji.

Dukungan Pemisahan Pengelola Dana Haji dan Penyelenggara Haji Menguat di Tengah Revisi UU, Muhammadiyah: Biar Sama-sama Fokus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/rjxmDlMgDUWpUMCcffaejHSNlczbYfPHhtlCdGXE-3334915671.jpg" alt="Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak saat rapat bersama Komisi VIII DPR pada Kamis (17/4) malam. (BP Haji)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak saat rapat bersama Komisi VIII DPR pada Kamis (17/4) malam. (BP Haji)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Penyelenggara (BP) Haji menyampaikan kesiapan menjadi penyelenggara penuh haji mulai periode 2026. Kesiapan itu disampaikan Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak saat rapat bersama Komisi VIII DPR pada Kamis (17/4) malam.</p> <p>Bahkan, BP Haji sudah menyiapkan 163 SOP (standar operasional prosedur) penyelenggaraan haji untuk dilaksanakan saat mereka resmi menjadi penyelenggara penuh.&nbsp;</p> <p>Dalam paparannya, Dahnil menyampaikan sejumlah poin strategis yang menunjukkan peran dan kesiapan BP Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dia menegaskan bahwa BP Haji terus melakukan evaluasi dan percepatan penyempurnaan sistem penyelenggaraan.</p> <p>Khususnya dari sisi pengawasan dan dukungan operasional. &ldquo;Kami banyak belajar dan telah mempersiapkan 163 SOP terbaru yang akan kami sampaikan kepada Komisi VIII DPR," kata dia.</p> <p>Dahnil juga mengatakan bahwa saat ini mereka sedang mengakselerasi proses pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SoTK) terbaru BP Haji. Menyusul rampungnya revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji.&nbsp;</p> <p>Dia juga menyampaikan bahwa BP Haji telah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian PAN-RB untuk membahas beberapa opsi SOTK. Termasuk yang mencakup tingkat wilayah, kota, kabupaten, hingga kecamatan.</p> <p>Langkah ini sekaligus menepis keraguan terhadap kesiapan BP Haji dalam menyelenggarakan haji secara penuh pada tahun 2026.</p> <p>Pernyataan tersebut disambut baik oleh Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. Dia menegaskan dukungan Komisi VIII DPR untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji agar dapat segera disahkan.</p> <p>&ldquo;SOTK sudah selesai, bahkan untuk tingkat provinsi pun sudah selesai. Tinggal menunggu Undang-Undang segera (disahkan)," &nbsp;ujar Marwan.</p> <p>Sementara itu dalam perkembangan terkini, kuota haji Indonesia untuk tahun 2025 telah terisi penuh. Total sebanyak 221 ribu jemaah akan diberangkatkan.</p> <p>Terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Jemaah haji reguler mulai masuk asrama haji pada 1 Mei. Kemudian terbang ke Saudi pada 2 Mei.</p>

BP Haji rencanakan penyelenggaraan haji penuh pada 2026 dengan 163 SOP dan dukungan DPR untuk revisi undang-undang.

Tahun Depan Bakal jadi Penyelenggara Haji Secara Penuh, BP Haji Siapkan 163 SOP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/18/42_langgar-1975183260.jpg" alt="DIANTAR BALIK: Petugas haji mengantar seorang jemaah haji yang sempat kebingungan pulang saat berada di area Masjid Nabawi, Madinah, Kamis (16/5) malam Waktu Arab Saudi." width="100%">
<figcaption>DIANTAR BALIK: Petugas haji mengantar seorang jemaah haji yang sempat kebingungan pulang saat berada di area Masjid Nabawi, Madinah, Kamis (16/5) malam Waktu Arab Saudi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan para jamaah calon haji untuk mematuhi seluruh aturan yang berlaku di Arab Saudi. Hal itu dilakukan agar jamaah bisa terhindar dari masalah hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Kepala Bidang Perlindungan Jamaah Haji (Linjam) Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1445, Harun Ar-Rasyid, para jamaah setidaknya harus menghindari enam hal ini selama di&nbsp;Tanah Suci. Berikut rangkumannya dilansir dari laman <em>NU Online</em>, Senin (20/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>1. Merokok</strong>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jamaah dilarang merokok di kompleks Masjidil Haram. Namun bukan berarti dilarang merokok di seluruh Arab Saudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika ingin merokok, maka lakukan di tempat yang jauh dari kawasan masjid. Sanksinya mulai diingatkan petugas hingga ditahan untuk diproses secara hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan merokok sembarang tempat. Bisa dikurung enam hari," kata Harun Ar-Rasyid.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>2. Membentangkan spanduk atau bendera&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jamaah dilarang mengambil gambar atau membuat video dengan membentangkan spanduk atau bendera yang menunjukkan identitas kelompok tertentu di kawasan Masjidil Haram.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika melanggar, maka bisa berurusan dengan pihak keamanan di Arab Saudi. Selain bendera identitas kelompok, membentangkan bendera merah putih juga dilarang, begitu juga spanduk KBIH, biro travel dan sebagainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014664726/ingat-jamaah-dilarang-bentangkan-spanduk-dan-bendera-selama-berhaji">Ingat, Jamaah Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera selama Berhaji</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>3. Berkerumun lebih dari lima orang</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun pandemi Covid-19 telah berakhir, namun Otoritas Saudi tetap melarang jamaah berkerumun lebih dari lima orang dalam jangka waktu lama. Jika melanggar, maka askar masjid akan menyuruh mereka untuk beralih atau pergi ke tempat lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan bikin ramai, terutama di kawasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>4. Mengambil barang temuan</strong>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika jamaah melihat atau menemukan barang tak bertuan tergeletak di tengah jalan atau ruang publik, terkhusus di Masjidil Haram, Nabawi, dan sekitarnya, lebih baik jangan diambil meskipun niatnya untuk mengamankan barang tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihak Otoritas Saudi telah memasang CCTV di luar dan di dalam masjid, sehingga jika jamaah mengambilnya walaupun untuk diamankan, maka itu akan dimaknai sebagai tindakan pencurian.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maka dari itu, jika menemukan barang berharga yang tercecer atau tergeletak, jamaah sebaiknya segera menghubungi petugas terdekat. Selanjutnya petugas itu yang akan mengamankan barang tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>5. Membuat video dengan durasi terlalu lama&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihak Otoritas Saudi mungkin masih memaklumi jika berswafoto atau mengambil video untuk dokumentasi pribadi atau vlog di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi bahkan saat Sa'i, tawaf, dan tahapan haji lainnya jika durasinya singkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jika pengambilan video dilakukan dalam waktu cukup lama dan statis, maka bisa menimbulkan kecurigaan petugas keamanan. Jika melanggar, kamera dan perekam akan ditahan. Bahkan rekaman akan dihapus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>6. Buang sampah sembarangan</strong>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka, jika jamaah membuang sampah sembarangan, apalagi di area ibadah haji, mereka bisa ditahan petugas untuk dimintakan keterangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagaimana jika kebetulan sedang tidak ada tempat sampah padahal sedang butuh untuk membuang sampah? Maka simpan dulu sampahnya sampai menemukan tempat sampah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan buang sampah sembarangan. Tolong sampaikan kepada jamaah agar tertib menjaga kebersihan masjid," pungkas Harun.</div>

Jika jamaah melihat atau menemukan barang tak bertuan tergeletak di tengah jalan atau ruang publik, lebih baik jangan diambil.

Jamaah Haji, Jangan Lakukan 6 Hal ini di Tanah Suci agar Terhindar dari Jeratan Hukum, Merokok Sembarangan Bisa Dikurung 6 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/aturan-umrah.jpg" alt="JAGA JARAK: Pelaksanaan tawaf dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan visa umrah yang dibuka akhir Oktober lalu saat ini ditutup kembali. (DOKUMENTASI AMPHURRI)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK: Pelaksanaan tawaf dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan visa umrah yang dibuka akhir Oktober lalu saat ini ditutup kembali. (DOKUMENTASI AMPHURRI)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Arab Saudi telah mengakui penggunaan vaksin Covid-19 Sinovac dan Sinopharm. Sebelumnya, Saudi hanya mengakui vaksin AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Johnson and Johnson.<br /> <br /> Meski begitu, Saudi masih meminta adanya vaksin booster. Padahal, saat ini Indonesia belum mengizinkan vaksin booster, kecuali untuk para tenaga kesehatan. Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan asosiasi travel haji dan umrah kemarin (16/11). Rombongan asosiasi tersebut dipimpin Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU) Fuad Hasan Mansyur.<br /> <br /> Airlangga menjelaskan, pemerintah saat ini masih berusaha menyelesaikan target vaksinasi untuk masyarakat umum. ’’Sampai akhir Desember ini targetnya 70 persen untuk dosis pertama dan 40 persen dosis kedua. Sehingga booster ini baru dipersiapkan untuk Januari mendatang,’’ kata Airlangga.<br /> <br /> Sejalan dengan itu, dia memastikan penyelenggara haji dan umrah tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, pihaknya menerima catatan bahwa beberapa usaha perjalanan itu mendapat pemeriksaan terkait transaksi-transaksi yang lampau. Airlangga menyebut hal itu akan dikoordinasikan dengan Ditjen Pajak.<br /> <br /> ’’Ada aspirasi terkait PPN dan berdasar PMK dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sudah jelas bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak dikenai PPN. Ditegaskan dalam PMK Nomor 92/PMK.03/2020,’’ jelasnya.<br /> <br /> Sementara itu, setelah pertemuan dengan Airlangga, Fuad mengatakan bahwa mereka selama ini merasakan dampak luar biasa akibat Covid-19. Sejak awal 2020, mereka tidak bisa mengirim jamaah umrah.<br /> <br /> Selain itu, dalam dua musim terakhir, mereka tidak bisa mengirim jamaah haji khusus. ’’Penyelenggara umrah dan haji ini kontribusinya cukup besar buat pemerintah. Kami tentunya harus datang ke Pak Menko memberikan masukan dan keluh kesah,’’ ujarnya.<br /> <br /> Fuad menyampaikan apresiasi dan dukungan atas kebijakan yang diambil pemerintah. Khususnya kebijakan keringanan pajak untuk penyelenggara travel umrah dan haji khusus. Hampir seluruh travel umrah dan haji khusus tidak memiliki penghasilan utama selama pandemi. Sebagian di antaranya menjalankan bisnis sampingan untuk tetap mendapatkan pemasukan.

Penyelenggara Haji-Umrah Tak Kena Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/62621_81901_andika.jpg" alt="Dirut First Travel Andika Surachman dalam acara Zikir dan Manasik di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu (6/11)" width="100%">
<figcaption>Dirut First Travel Andika Surachman dalam acara Zikir dan Manasik di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu (6/11)</figcaption>
</figure><p>&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify"><strong>JawaPos.com &ndash; </strong>Perusahaan penyelenggara Umroh &nbsp; berharap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bisa meninjau ulang &nbsp;kebijakan pemberlakuan biaya visa haji dan umroh bagi jamaah &nbsp;yang berangkat kedua kali &nbsp;dalam kurun waktu tiga tahun.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&ldquo;(Kebijakan) Itu memang sudah diberlakukan. Jamaah ditarik 3 tahun ke belakang,&rdquo; ujar PT First Anugrah Karya Wisata &nbsp;(First Travel) Andika Surachman disela-sela Manasik Umrah dan Dzikir Akbar di Jakarta, Minggu (6/11).</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Dia mengakui tambahan &nbsp;biaya Visa untuk jamaah Umroh yang berangkat kedua kali dalam tiga tahun itu memang cukup memberatkan jamaah.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&ldquo;Kita berharap kebijakan itu bisa dipertimbangkan kembali,&rdquo; harapnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Kalaupun diberlakukan, harapnya, bisa dilakukan secara bertahap.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Pasalnya, dengan tambahan pungutan Visa 2.000 real (sekitar Rp 7 juta) akan memberatkan jamaah. &ldquo;Tentunya kebijakan itu akan memberikan beban tambahan bagi jamaah,&rdquo; ungkapnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Pada bagian lain, Andika menyebut First Travel untuk program Umroh 2017, &nbsp;yang dimulai November 2016 hingga Mei 2017, berharap bisa memberangkatkan sebanyak 50.000 jamaah.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&ldquo;Tahun lalu kita berangkatkan sekitar 50.000 jamaah. Tahun ini kita berharap bisa tumbuh meski tidak terlalu besar,&rdquo; harapnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Dari jamaah yang berangkat, sekitar 50 persen kuota diisi program promo dengan berbiaya ekonomis, 35-40 &nbsp;persen program reguler dan sisanya diisi oleh jamaah VIP.<strong>(nas/JPG)</strong></p>

Penyelengara Umroh Berharap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Biaya Visa

penyelenggara haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyelenggara haji

Berita Terkini

Dukungan Pemisahan Pengelola Dana Haji dan Penyelenggara Haji Menguat di Tengah Revisi UU, Muhammadiyah: Biar Sama-sama Fokus

Tahun Depan Bakal jadi Penyelenggara Haji Secara Penuh, BP Haji Siapkan 163 SOP

Jamaah Haji, Jangan Lakukan 6 Hal ini di Tanah Suci agar Terhindar dari Jeratan Hukum, Merokok Sembarangan Bisa Dikurung 6 Hari

Penyelenggara Haji-Umrah Tak Kena Pajak

Penyelengara Umroh Berharap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Biaya Visa

Download Aplikasi JawaPos.com