<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/X6RxLiC5Lc4oa8UUGpPw4KeBRcbEBtLwtH0bTByG-1-225670410.jpg" alt="Pengamat haji dan umrah Ade Marfuddin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat haji dan umrah Ade Marfuddin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Tahun ini adalah periode terakhir penyelenggaraan haji di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Tahun berikutnya, haji akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Haji. Harusnya haji 2025 jadi perpisahan yang manis dengan Kemenag, tetapi tahun ini justru banyak pengaduan masalah jamaah terpisah rombongan.&nbsp; Kasus pisah rombongan itu imbas dari kebijakan Kemenag menggunakan delapan syarikah atau perusahaan pelayanan haji di Arab Saudi. Tahun lalu Kemenag hanya menggunakan satu syarikah saja. Dalam praktiknya banyak jamaah yang tergabung dalam satu kloter, tetapi menginduk ke beberapa syarikah. Bahkan menurut laporan, ada pasangan suami-istri terpisah rombongan gara-gara mereka menginduk ke syarikah yang berbeda. Kemudian ada juga pendamping lansia yang terpisah. Bahkan terpisahnya beda hotel. Otomatis lansia yang seharusnya mendapatkan pendampingan yang melekat, jadi terpisah. Kondisi ini disayangkan pengamat haji dan umrah Ade Marfudin. "Saya kira ini kurang keterbukaan. Kemudian juga kurang kecermatan," katanya saat dihubungi Rabu (14/5). Ade mengatakan bagaimana bisa antara satu pasangan suami-istri menginduk pada syarikah yang berbeda. Sehingga berdampak pada hotel berbeda, rombongan berbeda, dan bisa jadi nanti tendanya juga berbeda saat di Arafah dan Mina.&nbsp; "Tahun ini idealnya jadi perpisahan yang manis di Kemenag terkait pengelola haji. Tapi malah ada masalah," katanya. Ade mengatakan, Kemenag harusnya mengetahui kebijakan bahwa pembagian syarikah begitu ketat. Sehingga dapat diatur jamaah dalam satu kloter harus menginduk ke syarikah yang sama. Sehingga tidak sampai terjadi pisah rombongan.&nbsp; "Saya khawatir nanti pisahnya berlanjut sampai di Arafah atau di Mina," katanya. Jamaah akan kesulitan jika terpisah dari rombongannya. Apalagi sampai terpisah dari KBIHU tempat mereka bernaung. Ade berharap Kemenag segera melakukan penataan atau lobi khusus dengan otoritas di Arab Saudi. Supaya kejadian pisah rombongan gara-gara berbeda syarikah bisa ditangani.&nbsp;&nbsp;

Kemenag menghadapi masalah pisah rombongan jemaah haji 2025, akibat kebijakan penggunaan banyak syarikah di Arab Saudi.

Haji 2025 Digadang-gadang Jadi Perpisahan Manis Kemenag sebagai Penyelenggara, Justru Banyak Masalah Jamaah Pisah Rombongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/IMG-20250318-WA0025-1-2111037280.jpg" alt="Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Prof. Waryono Abdul Ghafur memberikan paparan soal zakat dan wakaf di Jakarta (17/3). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Prof. Waryono Abdul Ghafur memberikan paparan soal zakat dan wakaf di Jakarta (17/3). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan perkembangan zakat dan wakaf saat ini semakin modern. Untuk itu mereka meminta Penyelenggara Zakat dan Wakaf (PZW) untuk lebih responsif dan adaptif. Mereka tidak cukup mendalami aspek fiqih perzakatan dan wakaf saja.&nbsp; Pesan tersebut disampaikan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad dalam acara Penguatan Tugas dan Fungsi Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Jakarta pada Senin (17/3). &ldquo;Aspek fiqih memang penting, tetapi peningkatan soft skill lainnya menjadi tak kalah penting dalam menjawab tantangan dan perkembangan zakat wakaf,&rdquo; ujar Abu Rokhmad. Sejalan dengan itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur menekankan bahwa PZW harus lebih lincah dan proaktif. Khususnya dalam memperkuat ekosistem zakat dan wakaf.&nbsp; Menurut dia, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Termasuk kurangnya koordinasi antara Kemenag dan Baznas. Serta rendahnya pemahaman PWZ terhadap pentingnya sinergi dengan stakeholder lain seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). &ldquo;Penyelenggara Zakat dan Wakaf adalah perpanjangan tangan negara yang harus memahami regulasi dengan baik dan membangun sinergi dengan Baznas, LAZ, BWI, serta nazhir," kata dia. Selain itu, PZW harus jemput bola dalam memperkuat ekosistem zakat dan wakaf agar program pemberdayaan ekonomi umat dapat berjalan optimal.&nbsp; Waryono menekankan bahwa eco-theology dan pemberdayaan ekonomi umat menjadi dua program strategis yang harus didukung oleh PWZ. Dia juga menyoroti pentingnya membangun sinergi dan chemistry antara seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa koordinasi dengan Baznas dan LAZ dilakukan secara berkala. Kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi Penyelenggara Zakat dan Wakaf itu diikuti oleh 39 peserta dari 12 provinsi dan akan berlangsung hingga Kamis (20/3) depan. Selain menghadirkan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, acara ini juga menghadirkan narasumber kompeten. seperti Allissa Wahid, KH. Marzuki Wahid, dan KH. Buchori Muslim. Dengan adanya penguatan itu, diharapkan Penyelenggara Zakat dan Wakaf dapat semakin profesional, adaptif, serta mampu menjawab tantangan dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. &nbsp; &nbsp;

Penyelenggara Zakat dan Wakaf (PZW) tidak cukup mendalami aspek fiqih perzakatan dan wakaf saja. mereka harus lebih responsif dan adaptif.

Perkembangan Cara Berzakat dan Wakaf Semakin Modern, Kemenag Minta Penyelenggara Lebih Responsif dan Adaptif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/agnez-mo.jpg" alt="Agnez Mo di AMA 2019. (Pop Sugar)" width="100%">
<figcaption>Agnez Mo di AMA 2019. (Pop Sugar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyanyi Agnes Monica atau Agnez Mo sejatinya sudah disomasi oleh Pencipta Lagu Ari Bias sebelum langkah hukum berupa gugatan dimasukkan ke pengadilan. Berhubung tidak kunjung ada respons positif, akhirnya gugatan tersebut dimasukkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Agnez Mo sendiri mengaku baru tahu bila pada bulan Agustus dirinya dipermasalahkan oleh Ari Bias gara-gara membawakan lagu Bilang Saja di tiga konser pada 2023 silam. Agnez mengaku diberi tahu oleh ibunya. "Di bulan Agustus gua baru tahu. Yang ngomong sama gua my mom, waktu itu dia lagi cuci darah. Dia bilang, 'kamu jangan nyanyiin lagu ini ya, dilarang.' Oh, ya sudah. Ketika dilarang gua nggak pernah nyanyiin lagu itu lagi," kata Agnez Mo dalam podcast Deddy Corbuzier. Setelah mengetahui ternyata pihak penyelenggara acara Holywings Group ternyata belum membayar royalti kepada Ari Bias, Agnez Mo mengaku berkali-kali meminta pihak penyelenggara membayarkan royaltinya. "Gua sudah ingatkan penyelenggara acara, ada sekitar 6 atau 7 kali. Gua cuma bisa ingetin sebagai kewajiban hukum. Gua punya buktinya (sudah mengingatkan penyelenggara untuk bayar royalti Ari Bias)," paparnya. Agnez Mo tidak bisa berbuat banyak selain hanya minta penyelenggara acara patuh pada aturan hukum. Namun sayangnya, penyelenggara acara tidak kunjung membayarkan royalti untuk Ari Bias sampai sekarang.&nbsp; Diketahui, Agnez Mo dinyatakan bersalah berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas kasus pelanggaran hak cipta. Karena menyanyikan lagu Bilang Saja tanpa izin kepada pencipta lagu dan juga tidak membayarkan royalti. Dalam putusan majelis hakim, Agnez Mo dikenakan kewajaiban membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar untuk 3 konser dimana dirinya menyanyikan lagu Ari Bias. Agnez Mo keberatan atas putusan tersebut dan menempuh upaya hukum kasasi. Berdasarkan UU yang dipahaminya, Agnez menyatakan kewajiban bayar royalti bukan ada pada dirinya sebagai penyanyi. Akan tetapi, kewajiban itu ada pada penyelenggara acara.

Agnez Mo sendiri mengaku baru tahu bila pada bulan Agustus dirinya dipermasalahkan oleh Ari Bias gara-gara membawakan lagu Bilang Saja.

Agnez Mo Mengaku Sudah 6 Kali Peringatkan Penyelenggara Acara untuk Bayarkan Royalti Ari Bias

Penyelenggara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Penyelenggara

Berita Terkini

Haji 2025 Digadang-gadang Jadi Perpisahan Manis Kemenag sebagai Penyelenggara, Justru Banyak Masalah Jamaah Pisah Rombongan

Perkembangan Cara Berzakat dan Wakaf Semakin Modern, Kemenag Minta Penyelenggara Lebih Responsif dan Adaptif

Agnez Mo Mengaku Sudah 6 Kali Peringatkan Penyelenggara Acara untuk Bayarkan Royalti Ari Bias

Download Aplikasi JawaPos.com