<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-01-at-17.55.55.jpg" alt="Petugas kepolisian memberlakukan sistem ganjil-genap di Gerbang Tol Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas kepolisian memberlakukan sistem ganjil-genap di Gerbang Tol Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan penyekatan kendaraan dengan sistem ganjil-genap di Kota Bandung masih berlaku pada akhir pekan awal Oktober.  Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengatakan, ganjil-genap itu tetap dibutuhkan untuk mencegah adanya euforia masyarakat yang berlebihan meski kasus Covid-19 mulai landai. ”Ini dalam rangka kita tetap menjaga tidak adanya euforia dan menjaga kewaspadaan,” kata Oded seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jumat (1/10).  Sejauh ini, menurut dia, Kota Bandung juga akan memperluas relaksasi bagi sektor wisata. Namun perluasan relaksasi itu perlu dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerumunan yang berlebihan.  Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, sistem ganjil-genap itu tetap dengan jumlah titik yang sama seperti yang sebelumnya telah dilakukan. Adapun titik sistem ganjil-genap itu dilakukan di lima titik yakni Gerbang Tol Pasteur, Pasirkoja, Kopo, Muhamad Toha, dan Buahbatu.  Selain itu, polisi juga sempat memberlakukan ganjil-genap bagi kendaraan yang mengarah ke jalur wisata di kawasan Terminal Ledeng. ”Ganjil-genap masih di titik itu belum ada perluasan, karena itu terbukti menurunkan mobilitas,” kata Yana.

Pemkot Nyatakan Ganjil-Genap Tetap Berlaku di Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Penyekatan-PPKM-Darurat-Jakarta-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Petugas gabuungan saat memeriksa kendairaan bermotor yang hendak melintas menuju underpass Mampang, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI menambah titik penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiat" width="100%">
<figcaption>Petugas gabuungan saat memeriksa kendairaan bermotor yang hendak melintas menuju underpass Mampang, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI menambah titik penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali menambah titik penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali. Secara keseluruhan titik penyekatan berjumlah 1.038 titik.  Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono membenarkan adanya penambahan ini. Menurut dia, titik penyekatan tersebar dari Lampung sampai Bali.  "Ya, bertambah jadi 1.038 (titik penyekatan)," kata Istiono saat dihubungi, Jumat (16/7).  Istiono menjelaskan, penambahan titik penyekatan dilakukan karena mobilitas masyarakat masih cukup tinggi. Sehingga butuh upaya untuk kembali menekan mobilitas tersebut.  "Alasannya mobilitas lebih bisa kita batasi. Hanya sektor esensial dan kritikal saja yang bergerak," jelas Istiono.  Berikut sebaran 1.038 titik penyekatan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali:  1. Lampung: 21 lokasi terdiri dari 2 lokasi di jalan tol, 17 lokasi di jalan non tol dan 2 lokasi di pelabuhan.  2. Banten: 20 lokasi diantaranya 2 lokasi di jalan tol, 17 lokasi di jalan non tol dan 1 lokasi di pelabuhan.  3. Metro Jaya: 100 lokasi diantaranya 15 lokasi di jalan tol dan 85 lokasi di jalan non tol.  4. Jabar: 353 lokasi terdiri dari 21 lokasi di jalan tol dan 332 lokasi di jalan non tol.  5. DIY: 23 lokasi di semua jalan non tol.  6. Jateng: 271 lokasi diantaranya 27 lokasi di jalan tol dan 244 lokasi di jalan non tol.  7. Jatim: 209 lokasi terdiri dari 19 lokasi di jalan tol, 189 lokasi di jalan non tol dan 1 lokasi di pelabuhan.  8. Bali: 41 lokasi terdiri dari 38 lokasi di jalan non tol dan 3 lokasi di pelabuhan.

Titik Penyekatan PPKM Darurat Jawa-Bali Jadi 1.038, Ini Sebarannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Penyekatan-PPKM-Darurat-Di-Lenteng-Agung-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Pengendara motor mencoba melewati barrier saat diberlakukan penyekatan pembatasan mobilitas masyarakat pada PPKM Darurat di wilayah perbatasan menuju Jakarta di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Senin (5/7/2021). Polisi melakukan penyekatan di 63 titik w" width="100%">
<figcaption>Pengendara motor mencoba melewati barrier saat diberlakukan penyekatan pembatasan mobilitas masyarakat pada PPKM Darurat di wilayah perbatasan menuju Jakarta di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Senin (5/7/2021). Polisi melakukan penyekatan di 63 titik w</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyampaikan saat ini kondisi penyekatan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan sudah mulai teratasi. Karena aparat keamanan melakukan kanalisasi antara antrean sepeda motor dengan mobil.  "Setelah dilakukan kanalisasi antrean jauh lebih tertib," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnono Yugo kepada JawaPos.com, Rabu (7/7).  Dia memastikan, pihaknya melakukan seleksi pada setiap pengendara yang bekerja pada sektor esensial dan kritikal. Hal ini sebagaimana diatur dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.  Adapun sektor esensial yang diperbolehkan antara lain, meliputi enam sektor umum yakni komunikasi dan IT, keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor.  Kemudian sektor kritikal meliputi energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan-minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), industri pemenuhan kebutuhan pokok, serta masyarakat.  Polda Metro Jaya juga memperluas titik penyekatan kendaraan dari 63 menjadi 72 titik selama kebijakan PPKM Darurat yang berlangsung pada 3-20 Juli 2021. Hal ini agar masyarakat tetap mematuhi PPKM Darurat, upaya menekan laju penularan Covid-19.  "Berkembang jadi 72 titik. Awalnya kemarin saya sampaikan ada 63 titik penyekatan, pengendalian PPKM Daruat mulai dari pembatasan dan pengendalian," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/7).  Yusri menjelaskan, penambahan titik penyekatan ini setelah melakukan evaluasi penerapan PPKM Darurat sejak 3-5 Juli 2021. Sehingga memang perlu dilakukan penambahan titik-titik penyekatan, agar warga luar daerah tidak bisa memasuki wilayah ibu kota.  "Melihat situasi memang ada beberapa penembahan titik, dari 63 menjadi 72 titik. Di antaranya di gerbang tol 5 titik, di exit tol ada 9 titik, batas kota antara jalur kota dan kabupaten itu ada 19 titik, dan jalur utama 39 titik," ucap Yusri.  Mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini mengungkapkan, pihaknya bekerja dengan melakukan penyekatan untuk menghambat mobilitas warga, agar tidak mudah memasuki ibu kota. Sebagaimana diketahui, lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta belakangan ini memang cukup tinggi.  "Kemudian pengendalian kita lakukan patroli, melihat ada kerumunan kami bubarkan. Kami sudah sosialisasikan mana kebijakan pemerintah yang masuk sektor esensial dan sektor kritikal yang boleh (lewat jalur penyekatan), esensial itu 50 persen boleh WFO, tetapi dengan prokes ketat," papar Yusri.

Penyekatan PPKM Darurat di Lenteng Agung Sudah Teratasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/EXIT1.jpg" alt="Personel Kepolisian memeriksa kelengkapan surat dan KTP saat penyekatan larangan mudik Lebaran di Gerbang Tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Pemeriksaan tersebut sebagai upaya untuk menyekat masyarakat yang nekat mudik jelang pe" width="100%">
<figcaption>Personel Kepolisian memeriksa kelengkapan surat dan KTP saat penyekatan larangan mudik Lebaran di Gerbang Tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Pemeriksaan tersebut sebagai upaya untuk menyekat masyarakat yang nekat mudik jelang pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari pertama penyekatan mudik telah berlaku. Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, sebanyak 1.258 kendaraan mudik diputar balikan pada Kamis (5/6).  "Total yang diputarbalik untuk Polda Metro Jaya 1.258," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus dalam keterangan tertulis, Jumat (7/6).  Kendaraan yang ditindak ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yaknu 965 unit. "Untuk jumlah Bus yang diputar balik sebanyak 175 unit sedangkan sisanya sepeda motor yakni sebanyak 118 unit," imbuhnya.  Lokasi terbanyak yang dilalui pemudik yakni di Gerbang Tol Cikupa sebanyak 626 kendaraan. Terdiri dari 549 mobil penumpang dan 77 Bus. Kemudia Gerbang Tol Cikarang Barat sebanyak 444 kendaraan, terdiri dari 346 mobil penumpang dan 98 bus.  Gerbang Tol Bitung, Tangerang Selatan 13 mobil penumpang diputarbalik. Jalur tikus Jembatan Kedungwaringin sebanyak 135 kendaraan. Terdiri dari 112 sepeda motor dan 23 mobil. Dan di Jembatan Cibeet 16 mobil yang diputarbalikan.  Diketahui, Operasi Ketupat Jaya 2021 dimulai pada 6 Mei 2021 pukul 00.00 WIB, dan berakhir pada 17 Mei 2021. Petugas akan melakukan penyekatan kepada warga yang hendak mudik. Pemudik yang terjaring operasi langsung diminta putar balik, kembali ke lokasi asal.  "Seluruh titik yang sudah kita persiapkan baik 17 titik check point maupun 14 titik penyekatan akan beroperasional mulai nanti malam pukul 24.00 WIB," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (5/5).  Sambodo menuturkan, di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sebanyak 1.313 personel dikerahkan melalukan penyekatan. Semua kendaraan yang melintas akan diperiksa satu per satu. Bagi yang terindikasi akan mudik, langsung diputar balikan.  Perjalanan hanya boleh dilakukan oleh kendaraan angkutan barang atau logistik, kendaraan dinas, warga yang hendak mengunjungi orang meninggal dunia atau sakit, dan ibu hamil yang akan bersalin.

Penyekatan Mudik Berlaku, 1.258 Kendaraan Dari Jakarta Diputar Balik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Arus-Balik-Tol-Cipali-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Situasi lalu lintas di Tol Cipali pada arus mudik dan arus balik. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Situasi lalu lintas di Tol Cipali pada arus mudik dan arus balik. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Metro Jaya mencatat selama 31 hari penyekatan, puluhan ribu kendaraan telah diputar balik dari arah Jabodetabek. Jumlah itu terhitung sejak 24 April–24 Mei atau selama Operasi Ketupat.  ”Total 37.642 kendaraan yang mencoba mudik keluar Jadetabek selama 31 hari,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomo Yogo pada Senin (25/5).  Sambodo merinci, paling banyak warga yang ingin keluar dari Jadetabek melalui Pintu Tol Cikarang Barat. Di titik itu, tercatat ada 18.866 kendaraan yang telah diputar balik. Kemudian, melalui jalur arteri terbanyak dengan jumlah 13.520  kendaraan.  Sementara itu, sebanyak 5.256 kendaraan lain mencoba keluar dari Pintu Tol Bitung/Cikupa. Mereka semua digagalkan saat hendak keluar ibu kota dan sekitarnya untuk mudik. ”Mereka langsung diminta putar balik. Paling banyak kendaraan pribadi ketimbang kendaraan umum,” terang Sambodo.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya menegaskan masyarakat yang akan memasuki wilayah DKI Jakarta pasca Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, wajib mengantongi Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Jika tidak membawa SIKM akan diputar balik. ”Keluar masuk Jakarta harus punya SIKM. Jadi kalau dia masuk Jakarta tanpa SIKM mereka akan diputarbalikkan,” kata Gasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar pada Senin (25/5).  Fahri menyampaikan, polisi akan melakukan penyekatan arus balik mulai H+1 sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mereka yang bisa lolos mudik tidak mudah untuk masuk wilayah ibu kota. Penyekatan arus balik Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan polda setempat. ”Wilayah Polda Metro adalah sebagai tujuan terakhir. Jadi kami akan koordinasi dengan polda daerah untuk melakukan penyekatan,” ujar Fahri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QdiYPEgAoXc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=TbX4sFXEGt0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=R2lub1C98YA

Hingga H+1 Lebaran, 37.642 Kendaraan Telah Diputar Balik 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/penumpang-di-bandara-soetta.jpg" alt="Rombongan 24 mahasiswa dari berbagai kampus di Saudi pulang ke Pekanbaru Riau, menjalani rapid test terlebih dahulu sebelum melakukan check in Terminal 3 Soekarno Hatta Cengkareng Banten, Kamis (7/5/2020). Pemerintah melalui kementerian Perhubungan membuk" width="100%">
<figcaption>Rombongan 24 mahasiswa dari berbagai kampus di Saudi pulang ke Pekanbaru Riau, menjalani rapid test terlebih dahulu sebelum melakukan check in Terminal 3 Soekarno Hatta Cengkareng Banten, Kamis (7/5/2020). Pemerintah melalui kementerian Perhubungan membuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyesuaian aturan transportasi umum membuat polisi harus mengubah strategi pengamanan. Penyekatan arus kendaraan kini tidak bisa lagi dilakukan secara total. Sebab, penumpang yang memenuhi syarat tertentu tidak boleh lagi dihentikan.  Kabagops Korlantas Polri Kombespol Benyamin menuturkan, aturan baru tersebut membuat penyekatan menjadi lebih rumit. Karena itu, kini kerja sama dengan jajaran Kementerian Perhubungan dan dinas perhubungan daerah makin ditingkatkan. ”Jadi, harus berbagi tugas,” terangnya. Polisi tetap akan membantu menghentikan setiap kendaraan. Dinas perhubungan lalu bertugas mengecek kelengkapan persyaratan penumpang. Apakah aturan baru itu memperbesar celah orang menembus sekat? ”Kami coba fleksibel, sesuai aturan saja,” jelasnya.  Sebagaimana diberitakan, larangan bepergian di masa pandemi tidak diberlakukan secara total. Gugus tugas Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran No 31 Tahun 2020 yang memuat daftar orang-orang yang tetap boleh melakukan perjalanan selama masa pandemi. Di antaranya, orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang terkait <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/08/05/2020/evaluasi-10-hari-psbb-surabaya-masih-bahaya-sidoarjo-gresik-landai/">penanganan Covid-19</a>, pelayanan pertahanan, keamanan, ketertiban umum, serta pelayanan kesehatan. Selain itu, pelayanan kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, dan fungsi ekonomi penting.  Pengecualian juga berlaku untuk perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat; orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia; repatriasi pekerja migran Indonesia, WNI, dan pelajar atau mahasiswa yang berada di luar negeri; serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal.  Aturan itu membuat beberapa maskapai akhirnya membuka lagi jalur penerbangan. Mulai kemarin Kemenhub memang membolehkan transportasi umum beroperasi lagi. Namun, pengoperasiannya harus sesuai dengan surat edaran gugus tugas. Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto mengatakan, sesuai Permenhub 18/2020, seluruh operator bandara wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya, mengatur jarak antar penumpang saat keberangkatan maupun kedatangan di semua bandara.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/nofella-bandara-soetta.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> LALU LINTAS UDARA: Nofella, calon penumpang Garuda Indonesia, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (7/5). Dia diizinkan terbang dengan alasan check up ke Denpasar pasca kecelakaan yang menimpanya ketikaber libur di Bali. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)  Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan bahwa layanan penerbangan yang dibuka akan merujuk pada surat edaran gugus tugas Covid-19.  Maskapai Lion Air Group kemarin juga meng-update informasinya mengenai dibukanya kembali penerbangan untuk Lion Air, Batik Air, dan Wings Air. Corporate Communication Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menegaskan, Lion Air Group berencana kembali mengudara mulai 10 Mei. Namun, Danang juga menegaskan bahwa operasional tetap mengacu pada aturan gugus tugas, BNPB, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6VGsgsmnK5k  https://www.youtube.com/watch?v=5lkCM2z31dU  https://www.youtube.com/watch?v=VbiH2DyjHJQ  &nbsp;

Penyesuaian Aturan Transportasi Umum, Penyekatan Kini Lebih Rumit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/larangan-mudik-seluruh-indonesia.jpg" alt="TANPA LAYANAN KERETA JARAK JAUH: Suasana salah satu area di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (25/4). Stasiun Pasar Senen untuk sementara tidak melayani keberangkatan kereta jarak jauh mulai 24 sampai 30 April 2020. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TANPA LAYANAN KERETA JARAK JAUH: Suasana salah satu area di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (25/4). Stasiun Pasar Senen untuk sementara tidak melayani keberangkatan kereta jarak jauh mulai 24 sampai 30 April 2020. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Larangan mudik Lebaran tahun ini berlaku luas. Misalnya, tidak hanya ditujukan kepada warga yang berada di wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, larangan mudik berlaku di seluruh wilayah Indonesia. ”Kalau pemerintah mengumumkannya umum, baik ada PSBB maupun tidak ada,” kata Mahfud dalam video telekonferensi yang diselenggarakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, kemarin (25/4).  Kebijakan yang mulai berlaku 24 April tersebut, kata dia, dilaksanakan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. ”Antar kecamatan atau kabupaten yang masih aman mungkin saja bisa. Intinya, pemerintah bisa melarang (mudik) di mana pun. Karena larangan itu berlaku untuk seluruh indonesia,” imbuh Mahfud.  Larangan mudik tersebut akan berlaku sampai setelah Idul Fitri. Namun, jika situasi perkembangan menuntut pergerakan orang dan barang harus dibatasi untuk mencegah persebaran Covid-19, aturan itu bisa diperpanjang. ”Kalau pada saat habis perpanjangan kok masih perlu diperpanjang, diperpanjang lagi sampai ada pada titik minimal untuk dikatakan aman,’’ tegas mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.  Meski dikatakan Mahfud berlaku umum, dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Masa Mudik Idul Fitri, khususnya pasal 2, disebutkan bahwa larangan berlaku pada zona merah persebaran Covid-19. Atau, wilayah yang menerapkan PSBB.  Kemenhub juga belum memiliki rencana untuk merevisi peraturan tersebut. ”Kalau sesuai PM 25, yang diatur memang meliputi wilayah PSBB dan zona merah. Saya rasa, maksud Pak Menko (Mahfud MD, Red) agar masyarakat di seluruh Indonesia juga tidak mudik meskipun tidak berada di daerah PSBB karena tetap punya risiko menyebarkan Covid 19,” tutur Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati.  Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menambahkan, dengan ketentuan pasal yang ada saat ini, PM 25 bisa diberlakukan di seluruh Indonesia. ’’Saya rasa bagus untuk mencegah penularan lebih jauh,” jelasnya.  Sementara itu, Polri mengakui adanya pemudik yang lolos dari penyekatan. Hal itu sudah diprediksi Korlantas Polri karena banyaknya akses keluar masuk DKI Jakarta dan daerah penyangganya. Sepeda motor menjadi kendaraan yang paling rawan lolos penyekatan.  Kabagops Korlantas Polri Kombespol Benyamin menjelaskan, akses keluar masuk Jakarta begitu banyak. Sebanyak 18 titik penyekatan di Jakarta yang dipilih merupakan akses utama. ’’Tapi, banyak sekali jalur tikus,’’ terang dia.  Karena itu, korlantas berharap setiap polda lebih ketat dalam penyekatan.  Penyekatan di Daerah  Keluarnya larangan mudik ditindaklanjuti dengan penyekatan di daerah. Misalnya, di beberapa titik perbatasan Sidoarjo. Dua hari terakhir, 43 kendaraan diberhentikan polisi. Pengendara mengaku hendak mudik. ’’Langsung kami minta kembali,’’ kata Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Eko Iskandar.  Terhitung ada 21 titik checkpoint yang tersebar di wilayah perbatasan Sidoarjo. Titik utama ada di Waru, exit toll Sidoarjo, serta Porong. Eko mengatakan, seluruh kendaraan yang melintas langsung diperiksa petugas. Terutama kendaraan bernopol di luar pelat W dan L. ’’Pelat W dan L kami beri kelonggaran,’’ ucapnya.  Sementara itu, puluhan kendaraan pemudik dari arah Jawa Tengah yang akan masuk wilayah Bojonegoro harus putar balik kemarin (25/4). Sebab, petugas gabungan dari kepolisian, dinas perhubungan (dishub), beserta sejumlah instansi melakukan penghadangan di Kecamatan Padangan. Lokasi itu berbatasan dengan Kecamatan Cepu, Blora, Jateng. Pos checkpoint berlokasi di Koramil Padangan.  Radar Bojonegoro melaporkan, hingga kemarin siang setidaknya 42 motor, 19 mobil, dan 2 bus harus kembali. Menurut Kasatlantas AKP M. Amirul Hakim, penghadangan dilakukan terhadap pemudik yang akan masuk wilayah Jawa Timur. ’’Penyekatan ini dilaksanakan di delapan titik yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Bali,’’ ujarnya.  Selain menghalau pemudik dari arah Jateng, hal yang sama diberlakukan terhadap pemudik yang akan keluar dari Jatim. Mereka yang menuju Jateng juga diminta putar balik. ’’Kalau dari arah Bojonegoro yang akan ke Jateng akan kami putar di Tugu Cepu. Kami sudah berkoordinasi dengan Polres Blora,” jelas dia.  Kabid Perhubungan Darat Dishub Bojonegoro Suhartono mengungkapkan, selain di Padangan, penyekatan dilakukan di wilayah timur Bojonegoro. Tepatnya di Jembatan Timbang. Namun, pelaksanaan di sana belum setiap hari. ’’Kalau yang wilayah barat sudah dilaksanakan setiap hari,’’ ujarnya.  Suhartono menambahkan, sebelumnya di perbatasan Bojonegoro–Ngawi juga sudah ada pemeriksaan. Namun, pemeriksaan hanya dilakukan untuk mengecek suhu badan penumpang. Kegiatan menghalau pemudik baru dilaksanakan dua hari terakhir.  Kepala Dishub Bojonegoro Adie Witjaksono menerangkan, personel gabungan dari dishub, polres, dinkes, dan satpol PP sudah ada di seluruh titik perbatasan. Dengan adanya keputusan larangan mudik, pihaknya tinggal melanjutkan penjagaan perbatasan. ’’Tidak ada perubahan terkait penjagaan di seluruh titik perbatasan Bojonegoro sejak Maret lalu. Sebab, upaya pencegahan sudah dilakukan sejak awal, tetapi larangan mudik memang baru 24 April ini,” ujarnya.  Kapolres Bojonegoro AKBP M. Budi Hendrawan menjelaskan, Korlantas Polri memberlakukan penyekatan di Jalan Raya Bojonegoro–Cepu untuk meminimalkan arus mudik maupun arus balik. Nanti ada pengalihan arus menuju Jalan Raya Ngawi dan pengalihan arus putar balik di Terminal Padangan. ’’Mungkin nanti tinggal penambahan personel. Saat penyekatan itu, juga dilakukan pemeriksaan para pengguna jalan,” terangnya.  Di perbatasan Jateng‒Jatim lainnya, persisnya di checkpoint di Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Tuban, selama dua hari terakhir tercatat 5 mobil dan 12 motor yang diminta putar balik. Umumnya, para pengendara ber-KTP luar Jatim.  Dalam keterangannya kepada Jawa Pos Radar Tuban, Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono menyatakan, petugas gabungan menyasar kendaraan pribadi dan umum. Selain mengecek suhu badan, petugas memeriksa barang bawaan dan kartu identitas pengendara.  Jika dalam pemeriksaan tersebut diketahui membawa barang dalam jumlah banyak dan ber-KTP luar Jatim, pengendara patut diidentifikasi sebagai pemudik. ’’Mereka inilah yang kami imbau untuk tidak mudik dan kembali,’’ kata dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8Y4CaUASVPM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LCNwf2BEMfA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BUgKwymoGHc

Larangan Mudik Berlaku di Seluruh Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSBB-Surabaya.jpg" alt="ILUSTRASI PSBB SURABAYA (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PSBB SURABAYA (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sosialiasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya dimulai hari ini. Persiapan pelaksanaan difinalkan tadi malam. Perwakilan tiga kepala daerah berkumpul di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.  Ada beberapa hal yang dibahas. Antara lain, titik pembatasan sosial di setiap daerah. Lalu, lokasi dapur umum yang disiapkan Polda Jatim bersama Kodam V/Brawijaya. ’’Kami sedang bahas itu dan akan diterapkan besok (hari ini, Red),’’ kata Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono.  Dapur umum dibangun untuk menembus kawasan permukiman penduduk. Nanti Pemerintah Provinsi Jatim didukung Polri dan TNI akan mendistribusikan bantuan makanan kepada masyarakat. ’’Lokasinya menyebar di tiga daerah,’’ ujar Heru. Pemerintah provinsi akan mendistribusikan bantuan anggaran ke tiga daerah tersebut. Bantuan itu disalurkan untuk percepatan penanganan Covid-19 di tiap-tiap wilayah. ’’Proses pendistribusiannya menjadi tanggung jawab daerah,’’ imbuhnya. Heru menegaskan, pedoman pelaksanaan PSBB didetailkan daerah.  Semua disesuaikan dengan kondisi wilayah. Karena itu, dasar pelaksanaan adalah peraturan bupati (perbup) dan peraturan wali kota (perwali). Bisa jadi, teknis pelaksanaan di tiap-tiap daerah akan berbeda.  Sementara itu, Pemkot Surabaya langsung menindaklanjuti Pergub tentang PSBB itu dengan membuat Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020. Isinya mengatur tentang kewajiban untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Di antaranya, cuci tangan pakai sabun, wajib pakai masker, hingga menjaga jarak minimal 1 meter. Juga, mengatur pembatasan kegiatan di tempat ibadah. Termasuk di masjid berupa kegiatan yang melibatkan banyak orang. Seperti salat Tarawih dan Jumat.  Dalam pasal 10 ayat (2) perwali tersebut juga disebutkan, ada tujuh orang yang tak diperkenankan masuk kerja terlebih dahulu. Mereka adalah orang yang memiliki penyakit penyerta dan dapat berakibat fatal bila terkena Covid-19. Yakni, penderita tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, penyakit paru-paru, kanker, ibu hamil, dan orang berusia lebih dari 60 tahun.  Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Surabaya Eddy Christijanto menuturkan, hingga Senin (27/4) akan ada sosialisasi atas perwali tersebut. Sedangkan Selasa (28/4) langsung ada pemberlakuan aturan-aturan dalam PSBB tersebut. ”Masyarakat sudah mengerti sebenarnya, kalau tidak perlu-perlu amat, mereka tinggal di rumah,” jelas Eddy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8Y4CaUASVPM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LCNwf2BEMfA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BUgKwymoGHc

Sosialisasi PSBB Surabaya Raya Dimulai, Ibu Hamil Dilarang Ngantor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/catat-ini-tujuh-lokasi-penyekatan-di-surabaya-saat-malam-tahun-baru_m_.jpg" alt="Salah satu titik penyekatan yang menjadi fokus Satlantas Polrestabes Surabaya saat malam Tahun Baru 2019 berada di Bundaran Waru." width="100%">
<figcaption>Salah satu titik penyekatan yang menjadi fokus Satlantas Polrestabes Surabaya saat malam Tahun Baru 2019 berada di Bundaran Waru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Warga Kota Pahlawan yang ingin merayakan pergantian tahun di luar rumah perlu memperhatikan titik-titik penyekatan lalu lintas. Ada tujuh titik yang menjadi perhatian Satlantas Polrestabes Surabaya saat malam Tahun Baru 2019, besok (31/12). ”Kami akan melakukan penyekatan di tujuh titik tersebut,” jelas Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Eva Guna Pandia kepada JawaPos.com, Minggu (30/12). Ketujuh titik tersebut masing-masing adalah Simpang Empat Jalan Pahlawan-Pasar Besar; Simpang Empat Kenjeran-Kedung Cowek; Bundaran Waru; perbatasan kota di Karang Pilang; traffic light depan Masjid Al Falah, Jalan Raya Darmo; Kawasan Lenmarc Pakuwon; dan fly over Banyu Urip. (selengkapnya baca grafis di bawah). Pandia menerangkan, penyekatan akan dilakukan mulai pukul 17.00 hingga 03.00 WIB. Nantinya polisi bersama dengan petugas Dishub, maupun Linmas Kota Surabaya akan berjaga di tujuh titik tersebut. Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan polres tetangga seperti Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan. Penyekatan itu akan bersifat kondisional. Artinya polisi akan menyesuaiakan kondisi arus lalu lintas. Jika situasinya di dalam kota memang padat atau bahkan tidak bergerak, polisi akan mengarahkan kendaraan untuk kembali. ”Jadi nanti kalau arus lalu lintas di lokasi tersebut padat, kami akan arahkan kendaraan untuk memutar balik ke luar kota Surabaya. Sedangkan kalau lalu lintas lancar, kami akan fokus untuk menyekat atau menyaring konvoi kendaraan roda dua dengan jumlah besar,” terangnya. Polisi sendiri mengimbau kepada warga Surabaya yang ingin merayakan tahun baru di luar rumah agar tetap mematuhi peraturan yang ada. Warga juga diminta agar tidak larut dalam euforia yang berlebihan, sesuai dengan imbauan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani sebelumnya. ”Kami akan lakukan dengan cara persuasif. Tapi kalau tidak mempan ya kami tak segan untuk menilang. Kami bisa menyita knalpot brong maupun sepeda motor protolan (modifikasi),” lanjut alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 2000 tersebut. Setidaknya ada delapan lokasi yang diperkirakan disesaki banyak orang saat malam pergantian tahun nanti. Antara lain di Tugu Pahlawan, Grahadi, Taman Surya, Monkasel, Taman Bungkul, Surabaya Town Square (Sutos), Royal Plaza, dan Bundaran Waru. ”Kami nanti juga akan menempatkan personel di fly over Banyu Urip untuk mengantisipasi pengendara yang berhenti di sana. Biasanya tidak sedikit yang selfie di atas fly over,” sebut mantan Kasatlantas Polres Jepara itu. Berikut 7 titik penyekatan di Surabaya saat malam Tahun Baru 2019:* 1. Simpang Empat Jalan Pahlawan- Pasar Besar - Dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Kramat Gantung dibelokkan ke kiri menuju Jalan Pasar Besar, dan ke kanan menuju Jalan Tembaan - Dari Jalan Tembaan yang mengarah ke Jalan Pahlawan dan Jalan Kramat Gantung diarahkan lurus ke Jalan Pasar Besar - Dari Jalan Pasar Besar yang akan belok kiri ke Jalan Kramat Gantung diluruskan ke Jalan Tembaan - Dari Jalan Tembaan yang mengarah ke Jalan Pasar Besar akan dibelokkan ke Jalan Bubutan-Indrapura - Dari Jalan Bubutan yang belok kanan ke Jalan Besar diarahkan ke Jalan Bubutan-Indrapura 2. Simpang Empat Kenjeran- Kedung Cowek - Dari arah Madura, keseluruhan akan diminta putar balik kembali ke arah Jembatan Suramadu untuk mengurangi kepadatan lalin di Surabaya 3. Bundaran Waru - Dari Medaeng yang akan masuk ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani maupun Frontage Road (FR) sisi Barat akan diminta putar balik ke arah Sidoarjo atau ke Krian - Dari arah Surabaya yang akan putar balik di U-turn sisi Utara Bundaran Waru akan diluruskan ke Sidoarjo untuk mengurangi kepadatan arus di dalam Kota Surabaya - Dari Jalan Menanggal yang masuk ke Jalan Ahmad Yani akan diminta untuk putar balik kembali 4. Perbatasan kota di Karang Pilang - Dari Gresik yang mengarah ke Surabaya akan diminta untuk putar balik kembali. Lokasi U-turn di depan pos polisi jembatan baru Karang Pilang (situasional) - Dari Jalan Ngelom, Sepanjang yang mengarah ke Surabaya dialihkan ke jembatan lama Karang Pilang lalu belok kanan masuk ke Jalan Bebekan- Taman - Jembatan Baru di sisi Selatan ditutup untuk arus kendaraan dari Taman maupun Ngelom. 5. Traffic Light depan Masjid Al Falah, Jalan Raya Darmo - Untuk mengurangi kepadatan arus di dalam kota, dari arah Gunungsari maupun Wonokromo yang akan menuju ke Jalan Raya Darmo akan dibelokkan ke kiri ke Jalan Diponegoro (Depan KBS) - Dari Diponegoro yang akan putar balik ke Jalan Raya Darmo akan diarahkan lurus ke Wonokromo 6. Kawasan Lenmarc Pakuwon - Dari Wiyung akan diminta putar balik melalui Bundaran PTC - Dari Jalan HR Muhammad akan diminta putar balik di U-turn depan Mc Donald’s Pakuwon menuju ke arah Tandes dan Sukomanunggal 7. Fly over Banyu Urip - Dari Jalan Banyu Urip yang akan mengarah ke kota dialihkan ke Jalan Diponegoro, bawah fly over - Fly over akan ditutup untuk mengantisipasi konvoi kendaraan bermotor - Dari Jalan Diponegoro yang akan ke dalam kota diminta untuk putar balik di bawah fly over atau dialihkan ke Jalan Banyu Urip *Sumber: Satlantas Polrestabes Surabaya

Catat! Ini Tujuh Lokasi Penyekatan di Surabaya saat Malam Tahun Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/antisipasi-kemacetan-polres-malang-bakal-lakukan-penyekatan-kendaraan_m_178513.jpeg" alt="PADAT: Beberapa ruas jalan di Kota Malang terpantau sudah mulai padat." width="100%">
<figcaption>PADAT: Beberapa ruas jalan di Kota Malang terpantau sudah mulai padat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Polres Malang Kota berencana melakukan penyekatan kendaraan dari luar kota yang akan masuk ke Malang. Hal itu dilakukan guna mengurangi kemacetan di beberapa ruas jalan, sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat pada saat perayaan pergantian Tahun Baru. Setidaknya empat titik sudah disiapkan untuk penyekatan. Antara lain Landungsari, Karanglo, Madyopuro, dan Gadang. Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri mengatakan, penyekatan atau sterilisasi tersebut dilakukan apabila volume kendaraan di kota sudah sangat tinggi dan tidak bisa menampung. "Maka kendaraan dari luar kota akan dialihkan kembali," ujarnya seusai melakukan Apel Gelar Pasukan Pengamanan Malam Tahun Baru 2018 di Alun-alun Kota Malang, Minggu (31/12). Pihaknya juga telah menyiapkan&nbsp; personil dari Polsek yang tempatkan di perbatasan untuk melakukan penyekatan. Ketika ditanya kapan penyekatan itu akan dilakukan, Asfuri menyampaikan situasional. "Bisa sewaktu-waktu. Kami melihat situasi di lapangan. Kalau kondisi lancar ya tidak masalah," jelasnya. Selanjutnya untuk di persimpangan serta dari perbatasan mau masuk ke Kota Malang juga sudah ploting untuk penempatan personil lalu lintas.&nbsp; Sementara itu, Asfuri juga menerangkan jika pihaknya akan melakukan pengamanan maksimal di beberapa titik yang berpotensi dipadati masyarakat saat pergantian tahun. Seperti Balai Kota, Alun-alun, dan jalan Ijen. "Karena tiga tempat itu untuk malam Tahun Baru biasanya masyarakat banyak berkumpul disana. Termasuk nanti kan di Balai Kota selain ada doa juga ada pentas musik, nanti perketat untuk pengamanan," papar dia.&nbsp; Asfuri juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan konvoi pada saat pergantian tahun baru nanti. "Kita sudah berikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan konvoi. Kalau ingin menuju ke satu titik berkumpul sah-sah saja. Namun untuk konvoi disarankan untuk tidak dilakukan," tuturnya. Sementara untuk kemacetan, pihaknya juga masih melihat situasi kondisi di lapangan. "Kalau terjadi di satu jalur namun tidak terjadi di jalur berikutnya akan melakukan rekayasa lantas dengan melakukan contra flow dan jalur buka tutup," ujarnya. Saat ini pihaknya telah menyiapkan sebanyak 1083 personil guna pengamanan pergantian malam tahun baru, termasuk dari Brimob. Sedangkan dari Polres Malang Kota sendiri menerjunkan 563 personil.&nbsp; Tidak lupa, Asfuri juga menghimbau kepada masyarakat yang ingin menghabiskan malam tahun baru di luar rumah agar menaati peraturan ketika berada di jalan. "Terpenting sabar. Karena tidak sedikit yang gara-gara tidak sabar akhirnya membuat pengguna jalan lain tidak nyaman," tandasnya

Antisipasi Kemacetan, Polres Malang Bakal Lakukan Penyekatan Kendaraan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyekatan kendaraan

Berita Terkini