<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/Screen-Shot-2026-02-12-at-194832-3981794764.png" alt="Penyegelan toko emas di Jakarta oleh Bea Cukai (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penyegelan toko emas di Jakarta oleh Bea Cukai (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tindakan penyegelan sejumlah toko perhiasan di kawasan Senayan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta perlu dikritisi secara serius dari perspektif hukum administrasi dan prinsip negara hukum. Berdasarkan informasi yang beredar, perkara ini masih berada dalam ranah dugaan pelanggaran administratif kepabeanan dan belum memasuki tahap pembuktian tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan oleh Koordinator Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) Faris, Sabtu (14/2). Menurut Faris dalam sistem hukum Indonesia, penegakan terhadap pelanggaran administratif seharusnya mengedepankan mekanisme korektif seperti klarifikasi dokumen, audit, pembetulan pemberitahuan impor, atau pengenaan sanksi denda administratif. "Penyegelan yang berdampak langsung pada penghentian aktivitas usaha merupakan tindakan koersif dengan konsekuensi ekonomi dan reputasional yang signifikan, sehingga seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), bukan sebagai respons awal sebelum proses verifikasi tuntas," tegas Faris di Jakarta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/017193302/cicip-sensasi-suzuki-fronx-sgx-di-arena-test-drive-iims-2026-fungsional-dan-kaya-fitur">Cicip Sensasi Suzuki Fronx SGX di Arena Test Drive IIMS 2026, Fungsional dan Kaya Fitur</a> Prinsip proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat pemerintah harus seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai dan tidak boleh melampaui kebutuhan mendesak. Menurut Fari, jika perkara masih sebatas dugaan administratif dan belum terdapat indikasi kuat penghilangan barang, penghindaran kewajiban negara secara sengaja, atau keadaan mendesak lainnya, penyegelan total dapat dipersepsikan sebagai tindakan yang terlalu represif. "Dari perspektif hukum acara, perlu dikaji apakah langkah penyegelan tersebut selaras dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan (korwas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Apabila tindakan yang diambil telah memasuki ranah penyidikan atau tindakan paksa, seharusnya terdapat koordinasi dengan Polri selaku korwas PPNS serta dengan DJBC Pusat sebagai otoritas struktural tertinggi," ungkapnya. "Tanpa koordinasi tersebut, tindakan berpotensi menimbulkan persoalan kewenangan dan cacat prosedural," tutur dia. Meskipun kewenangan penegakan hukum diberikan oleh undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, kewenangan tersebut bukanlah cek kosong untuk menggunakan langkah paling keras pada tahap awal. "Kewenangan harus dijalankan dengan kehati-hatian, transparansi, serta menjunjung asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap kegiatan usaha yang sah," jelas Faris. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/017193274/ramalan-zodiak-14-februari-2026-energi-valentine-dorong-refleksi-cinta-dan-penguatan-bagi-libra-scorpio-sagitarius-capricorn-aquarius-dan-pisces">Ramalan Zodiak 14 Februari 2026: Energi Valentine Dorong Refleksi Cinta dan Penguatan bagi Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces</a> Faris menjelaskan, penegakan hukum yang tegas penting untuk menjaga penerimaan negara dan kepatuhan impor. Namun ketegasan yang tidak diimbangi dengan proporsionalitas dan konsistensi justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha serta memunculkan persepsi adanya perlakuan yang tidak setara. "Apabila tindakan penyegelan hanya menyasar satu atau dua merek tertentu sementara merek lain dengan karakteristik usaha serupa tidak mengalami langkah yang sama, akan muncul pertanyaan mengenai konsistensi dan objektivitas penindakan," sebut Faris. Kondisi ini membuka ruang pertanyaan publik terkait potensi cacat administratif dan selektivitas penindakan. Publik berhak mengetahui apakah terdapat dasar penilaian risiko yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, ataukah terdapat faktor lain di luar pertimbangan hukum. "Dalam negara hukum, pertanyaan semacam ini harus dijawab melalui mekanisme pengawasan internal dan akuntabilitas kelembagaan, bukan dibiarkan menjadi spekulasi yang merusak kepercayaan publik," sebut Faris. "Kita mendukung penuh upaya penegakan hukum untuk menjaga penerimaan negara, namun hal tersebut harus tetap berpedoman pada prinsip negara hukum, proporsionalitas, dan prosedur yang benar. Tindakan penyegelan dalam kasus yang masih bersifat dugaan administratif ini perlu diteliti lebih mendalam." Sambung Faris. Dikatakan Faris, untuk menjaga kredibilitas penegakan hukum dan integritas institusi, diperlukan pendalaman menyeluruh oleh Menteri Keuangan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pusat terhadap prosedur, dasar hukum, serta konsistensi penindakan yang dilakukan oleh Kanwil Jakarta. Menurut Faris apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedural, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka tindakan korektif dan penegakan disiplin internal harus dilakukan secara tegas dan transparan.

Tindakan penyegelan sejumlah toko perhiasan di kawasan Senayan yang dilakukan oleh  Bea dan Cukai Jakarta menjadi sorotan.

Penyegelan Toko Perhiasan Mewah Toko Perhiasan Tiffany & Co Disorot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/09/vila-puncak-671863876.jpg" alt="Kementerian Kehutanan bersama Kementerian ATR/BPN menjatuhkan sanksi pada sejumlah vila ilegal di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.&nbsp;(istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Kehutanan bersama Kementerian ATR/BPN menjatuhkan sanksi pada sejumlah vila ilegal di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.&nbsp;(istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Mulyadi, menyoroti kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dinilainya kontroversial usai menyegel sejumlah tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.&nbsp; Menurut dia, langkah tersebut menimbulkan efek domino yang berdampak langsung pada ribuan warga yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Hal itu disampaikan Mulyadi saat menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V Bogor Selatan, Kamis (9/10). Mulyadi menegaskan, kebijakan penyegelan yang dilakukan KLH tidak melalui kajian matang dan menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata tersebut. &ldquo;Pada saat ada kebijakan menyegel, secara tanda petik membabi buta dan terindikasi tanpa kajian, beliau harusnya melihat efek domino terhadap kebijakan tersebut,&rdquo; tegas Mulyadi. Ia menjelaskan, kebijakan itu telah menyebabkan ribuan pekerja di kawasan Puncak kehilangan mata pencaharian. Hal itu berdampak kepada para pelaku usaha kecil serta sektor pajak daerah. &ldquo;Banyak warga yang kehilangan ribuan kesempatan kerja, bahkan dihentikan kegiatan usahanya. Kemudian ada multiplier effect UMKM. PHRI juga komplain karena omzetnya menurun. Belum lagi PAD dari sektor pajak daerah, mungkin juga ada penerimaan negara bukan pajak di wilayah Bogor Selatan yang terhenti atau melambat,&rdquo; terangnya. Karena itu, Mulyadi berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kondisi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut. &ldquo;Saya berharap Pak Presiden mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup sehingga masyarakat yang hidup, notabenenya tidak jauh dari kediaman pribadi Pak Presiden, bisa mendapatkan atensi,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyegel empat hotel di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Sabtu (9/8). Empat hotel yang disegel dan dipasang papan peringatan serta garis PPLH oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (GAKKUM) KLH/BPLH tersebut adalah Griya Dunamis by SABDA, Taman Teratai Hotel, The Rizen Hotel, dan New Ayuda 2 Hotel/Hotel Sulanjana. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan penyegelan dilakukan setelah ditemukan pelanggaran serius terhadap ketentuan persetujuan lingkungan. Keempat hotel terbukti membuang limbah cair langsung ke aliran Sungai Ciliwung tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi baku mutu.&nbsp;&ldquo;Tidak ada kompromi untuk pencemar lingkungan," ujar Hanif, Sabtu (9/8). Menurut Hanif, praktik pembuangan limbah cair tanpa pengolahan berpotensi merusak ekosistem sungai dan mencemari sumber air masyarakat di wilayah hilir. Karena itu, ia menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran lingkungan, terutama di kawasan konservasi dan daerah tangkapan air. &ldquo;Penyegelan ini adalah langkah tegas menyelamatkan Ciliwung dari hulu dan memastikan setiap pelaku usaha taat pada aturan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Legislator Gerindra menyoroti penyegelan tempat wisata di Puncak Bogor, dampak pada ekonomi masyarakat, dan harapan evaluasi kebijakan.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR Desak Presiden Prabowo Evaluasi Penyegelan Tempat Wisata di Puncak Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/10/pangeran-residence-565519651.jpg" alt="Petugas Satpol PP Kota Depok menyegel bangunan perumahan Pangeran Residence di Kelurahan dan Kecamatan Pancoran Mas, Jumat (8/8). (Pemkot Depok untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP Kota Depok menyegel bangunan perumahan Pangeran Residence di Kelurahan dan Kecamatan Pancoran Mas, Jumat (8/8). (Pemkot Depok untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kota Depok, yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota Depok, Polres Metro Depok, Kodim 0508/Depok, Kejaksaan Negeri, Badan Pertanahan Nasional, dan Detasemen Polisi Militer, menyegel sementara komplek perumahan Pangeran Residence di Kelurahan dan Kecamatan Pancoran Mas, belum lama ini.&nbsp;Penyegelan dilakukan karena Pangeran Residence diketahui belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan melanggar ketentuan tata ruang wilayah. "Bangunan ini melanggar garis sepadan SUTET, kemudian belum ada izin dan belum memiliki PBG," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianty, yang turut mendampingi Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, dalam peninjauan lapangan. Menurut Citra, hunian tersebut dibangun di atas lahan seluas dua hektare dan sempat terus melakukan aktivitas konstruksi meski telah mendapat surat peringatan dari pemerintah.&nbsp;"Surat peringatan sudah kami kirim, namun tidak diindahkan pengembang. Maka kami tindak secara tegas. Perumahan ini juga melanggar garis sepadan SUTET, yang harus memiliki area bebas seluas 1.000 meter. Tidak boleh ada bangunan di bawahnya," tegasnya. Dia menambahkan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2022&ndash;2042, lokasi tersebut masuk zona kuning atau kawasan rawan bencana khusus, sehingga pembangunan tidak boleh dilanjutkan.&nbsp;"Pembangunan harus dihentikan dan masyarakat luas perlu tahu. Sebelum membeli rumah, cek dulu dampaknya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," imbau Citra. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, berdialog dengan warga setempat serta membahas langkah penanganan lanjutan bersama Tim Gakkum.&nbsp;Sebelumnya, surat peringatan kepada pengembang telah diberikan Pemkot Depok sebanyak dua kali. Namun, pemberhentian pembangunan tak dilakukan. Langkah penyegelan ini juga sebagai lanjutan dari aduan masyarakat yang sebelumnya terkena banjir karena disinyalir akibat pembangunan ini.

Tim Penegakan Hukum Kota Depok menyegel Pangeran Residence karena melanggar ketentuan tata ruang dan tidak memiliki izin.

Belum Kantongi PBG dan Langgar Ketentuan Tata Ruang Wilayah, Komplek Perumahan Pangeran Residence di Pancoran Mas Disegel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/Screenshot_2025-06-16-05-17-44-759_comandroidchrome-edit-1866753054.jpg" alt="Penyegelan lahan parkir sebuah minimarket oleh petugas dari Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Penyegelan lahan parkir sebuah minimarket oleh petugas dari Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Langkah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang mewajibkan minimarket untuk menyediakan petugas parkir resmi dan menyegel yang tidak patuh, menuai kontroversi di masyarakat. Eri menyebut keputusan menyegel lahan parkir ini merupakan kelanjutan dari instruksi sebelumnya yang tercantum dalam Surat Edaran (SE) tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir, tertanggal 2 Juni 2025. "Kenapa petugas parkir (resmi di minimarket) ditekan, ya karena ingin menguasai lahan. Maka saya berharap tidak ada lagi premanisme di Surabaya," imbuh Wali Kota Surabaya dua periode ini. Berikut rangkuman dari kebijakan parkir gratis di minimarket Surabaya yang sempat menuai kontroversi: 1. Lakukan Sidak, Pemkot Surabaya Segel Minimarket yang Tak Sediakan Jukir Resmi Pemkot Surabaya menggelar apel pagi di Halaman Balai Kota, Selasa (10/6). Apel ini menggandeng jajaran TNI/Polri dengan fokus pemberantasan jukir liar dan premanisme. Setelah apel, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan dan jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa minimarket di Jalan Dharmahusada. Hasilnya, dua minimarket didapati tidak menyediakan juru parkir resmi dan berseragam, sebagaimana instruksi dalam Surat Edaran (SE) tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir, tertanggal 2 Juni 2025.&nbsp; "Yang hari ini saya tutup adalah tempat parkirnya karena tidak ada jukir resmi. Kalau tidak ada tempat parkir, pembeli mau parkir dimana. Maka teman-teman toko modern ini juga menutup tokonya,&rdquo; tutur Eri. 2. Eri Cahyadi Larang Minimarket Sewakan Lahan Parkir untuk UMKM Berbayar Tidak hanya menyegel area parkir minimarket yang tidak sediakan juru parkir resmi, Wali Kota Surabaya juga mempersoalkan praktik sewa tenant yang dilakukan pengelola minimarket kepada UMKM. Menurutnya, penyewaan tenant UMKM di halaman minimarket menyalahi aturan, sebab perizinan yang dilakukan itu sebagai area parkir, bukan sebagai tempat berjualan yang mana pedagang membayar sewa setiap bulan. Namun, berbeda cerita jika pihak minimarket menggratiskan biaya sewa tenant. "Jadi tempat parkir boleh digunakan untuk UMKM dan dihitung lagi perhitungan parkirnya, dengan biaya UMKM gratis," tutur Eri. 3. Jukir Resmi Minimarket Diintimidasi Preman Keesokan harinya, Eri Cahyadi kembali melakukan sidak ke sejumlah minimarket di Surabaya, salah satunya Indomaret di Jalan Kartini. Di minimarket tersebut, Eri menemui juru parkir resmi yang sempat mendapat intimidasi dari oknum preman. "Ada petugas parkir iki didatangi preman, ditekan untuk mereka menggantikan tempat jukirnya. Saya bilang, ojo wedi Mas, awak dewe (kita) lawan preman itu," tutur Eri setelah melakukan sidak di Minimarket Jalan Kartini. Pengalaman tak mengenakkan itu dialami oleh Hadi Purwanto. Ia mengaku mendapat intimidasi dari sekelompok preman pada Kamis malam (5/6). Mereka meminta jatah lahan parkir. "Pertama (preman yang datang) itu satu dua orang, setelah itu gerombolan, sekitar delapan sampai sepuluh orang. Intimidasinya minta lahan, bahwa lahan itu punyanya," imbuhnya. 4. FSMI Protes Kebijakan Parkir Gratis, Ancam Demo Besar-besaran Kebijakan parkir gratis minimarket yang digagas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya dari Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI). Video pernyataan sikap FSMI berdurasi satu menit sempat viral di media sosial. Dalam video tersebut, mereka mengecam kebijakan Eri Cahyadi dan akan menggelar aksi demo besar-besaran selama lima hari. "Jangan hanya berstatement Surabaya gaduh. Yang membuat gaduh Pemkot Surabaya. Maka dengan ini, kami pastikan akan melumpuhkan Kota Surabaya. Camkan Itu! Salam settong dhere!," seru Koordinator FSMI, Baihaki Akbar. 5. FSMI Batal Demo Usai Bertemu Wali Kota Surabaya Setelah menggegerkan dunia maya dengan video pernyataannya, FSMI mengurungkan niatnya. Aksi besar-besaran selama lima hari yang mereka klaim untuk 'melumpuhkan surabaya' batal digelar. "Iya, benar (FSMI batal menggelar aksi)," tutur perwakilan FSMI, Baihaki Akbar dikonfirmasi JawaPos.com, setelah melakukan pertemuan tertutup bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Sementara itu, Eri Cahyadi memastikan tak ada demonstrasi di Kota Surabaya soal parkir. Ia juga mengakui telah bertemu dengan perwakilan FSMI segera setelah video pernyataannya viral. "Insyaallah teman-teman apakah ada (demo), itu Insyaallah enggak ada. Karena apa, karena ini kita sudah terangkan. Inilah yang terjadi," ujarnya ditemui di ruang Kerja Wali Kota Surabaya, Sabtu (14/6). 6. Rencana Bertemu Pengusaha Minimarket, Muncul Wacana Kembali ke Parkir Berbayar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar konferensi pers tentang evaluasi PAD sektor perparkiran pada Sabtu (14/6). Dalam acara tersebut, Eri mengatakan akan bertemu dengan pengusaha minimarket dalam waktu dekat. "Makanya segera saya (akan) bertemu dengan top manajemennya toko modern atau minimarket. Saya minta untuk pengelolaan parkir (bagaimana), sudah biar nggak ada fitnah," tutur Eri di Surabaya, Senin (16/6). Eri menduga pengusaha minimarket tidak sepenuhnya terbuka dalam melaporkan jumlah kendaraan yang terparkir setiap bulan. Hal ini berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya. "Saya itu baru tahu (pajak parkir) yang disetor Rp 175.000-Rp 250.000 per bulan, waduh kaget saya. Itu parkirnya (beroperasi) 24 jam. Iki nggak masuk akal," imbuhnya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan, Pemkot Surabaya akan kembali memberlakukan sistem parkir berbayar dengan mengedepankan kejujuran pemilik usaha, serta menyediakan petugas parkir resmi, sesuai instruksi Perda. &ldquo;Daripada parkir gratis yang menimbulkan kerugian dan kesulitan perhitungan, lebih baik parkir dikelola secara profesional dan transparan. Pendapatan pengelolaan parkir akan masuk ke PAD,&rdquo; ujar Eri. 7. Pemkot dan APRINDO Sepakati Parkir Gratis di Minimarket, Tetapi Harus Ada Jukir Resmi Pemerintah Kota Surabaya dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) sepakat untuk menggratiskan parkir pada tujuh minimarket, yakni indomaret, Alfamart, Alfamidi, Lawson, Family Mart, K-Mart, Circle K. "Dari awal, kami hadir sebagai toko komunitas yang menyediakan lahan parkir gratis," tutur perwakilan APRINDO Surabaya, Romadhoni usai pertemuan dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Ruang Sidang Wali Kota, Rabu (18/6). Meskipun parkir minimarket sudah gratis, Wali Kota Surabaya mengingatkan bahwa pengelola minimarket tetap memiliki kewajiban untuk menyediakan petugas parkir resmi, serta membayar pajak parkir 10 persen dari total pendapatan parkir bulanan. "Dan saya juga katakan, dengan (parkir) gratis tadi, (minimarket) tetap (wajib) menyediakan pegawai yang bertugas sebagai tukang parkir," tukas Eri Cahyadi.&nbsp;

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, wajibkan minimarket sediakan jukir resmi, segel yang tak patuh, menuai kontroversi.

Rangkuman Lengkap Kontroversi Penertiban Parkir Liar Minimarket Surabaya: Penyegelan, Intimidasi, hingga Ancaman Demo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-bupati-jombang-kpk-segel-ruangan-kepala-dinas-kesehatan_m_186102.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi tangkap tangan (OTT) Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko membuat ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat ikut digeledah, Sabtu (3/2). Bahkan kantor itu sudah disegel oleh petugas KPK. Penggeledahan dan penyegelan itu terkait pencairan barang bukti dugaan suap yang menyeret sang bupati. Penyegelan yang berlangsung pada pukul 21.00 itu dilakukan oleh lima petugas <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/04/186063/kepala-daerah-jadi-langganan-ott-kpk-pengamat-akibat-sistem-pilkada" target="_blank">KPK</a>. Petugas menyegel ruangan Kadinkes Jombang yang berlokasi di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 131, Kepanjen, Jombang, Jawa Timur. Bahkan penyidik antirasuah tersebut sempat melakukan penggeledahan di ruang Bupati Jombang. Namun, ruangan tersebut tidak dilakukan penyegelan. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/03/186044/bupati-jombang-di-ott-kpk-ada-dugaan-penerimaan-uang" target="_blank">KPK</a> melakukan OTT di Jombang, Jawa Timur. Hal itu dilakukan karena adanya dugaan penerimaan sejumlah uang kepada Bupati Jombang. "Kami amankan unsur kepala daerah di Jawa Timur. Ada dugaan penerimaan sejumlah uang," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Sabtu (3/2). Menurut Febri, saat ini pihaknya belum bisa menyebutkan secara rinci terkait dugaan penerimaan sejumlah uang kepada Bupati Jombang tersebut. "Belum ada informasi secara rinci, diduga terkait dengan jabatan yang bersangkutan," pungkasnya. Saat ini Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dan seorang ajudannya telah berada di Gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif.

OTT Bupati Jombang, KPK Segel Ruangan Kepala Dinas Kesehatan

penyegelan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyegelan

Berita Terkini

Penyegelan Toko Perhiasan Mewah Toko Perhiasan Tiffany & Co Disorot

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR Desak Presiden Prabowo Evaluasi Penyegelan Tempat Wisata di Puncak Bogor

Belum Kantongi PBG dan Langgar Ketentuan Tata Ruang Wilayah, Komplek Perumahan Pangeran Residence di Pancoran Mas Disegel

Rangkuman Lengkap Kontroversi Penertiban Parkir Liar Minimarket Surabaya: Penyegelan, Intimidasi, hingga Ancaman Demo

OTT Bupati Jombang, KPK Segel Ruangan Kepala Dinas Kesehatan

Download Aplikasi JawaPos.com