<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/ASDP-1-1934044638.jpg" alt="pPetugas ASDP tengah mengatur antrean mobil arus balik dari Bakauheni ke Merak. (ASDP untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>pPetugas ASDP tengah mengatur antrean mobil arus balik dari Bakauheni ke Merak. (ASDP untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memasuki H+8 layanan arus balik Lebaran khususnya di lintas Bakauheni-Merak yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa terpantau ramai lancar dan terkendali. Tercatat, mulai dari hari kedua Lebaran (HH) hingga H+7 total penumpang yang kembali dari Sumatera ke Jawa sebanyak 803.799 orang, dengan jumlah total kendaraan sebanyak 180.213 unit. Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) M Yusuf Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung dan menyukseskan layanan arus mudik maupun balik penyeberangan pada Angkutan Lebaran 2023 yang secara umum berjalan lancar, aman, nyaman dan selamat. Sinergi dan koordinasi dengan para stakeholder dalam penyelenggaraan angkutan lebaran tahun ini sudah jauh lebih baik dan optimal yang tentu saja akan selalu ada ruang untuk penyempurnaan. ASDP bersama dengan stakeholder berkomitmen untuk memastikan kelancaran tidak hanya Angkutan Lebaran tetapi juga angkutan Natal dan Tahun baru mendatang. "Apresiasi dan terima kasih kepada seluruh stakeholder, mulai dari regulator Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kemenko PMK, TNI dan Polri, Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung, para operator kapal yang mempersiapkan kapalnya dengan baik dan juga organisasi yang terlibat dalam kepengurusan kendaraan, dan yang tidak kalah penting kepada pengguna jasa penyeberangan yang telah mematuhi arahan Presiden Jokowi untuk mempersiapkan perjalanan dengan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan," ujarnya. Apresiasi juga ditujukan kepada rekan-rekan media yang telah memberitakan situasi terkini kepada masyarakat secara luas, sehingga para pemudik dapat teredukasi dengan baik serta mempersiapkan perjalanannya sebaik mungkin, dan membeli tiket secara mandiri melalui aplikasi atau website Ferizy. "Media berperan besar dalam mendukung sosialisasi Ferizy. Kerja sama ini memperlihatkan hasil yang signifikan dimana jumlah reservasi online telah mencapai 97% dibandingkan tahun lalu yang hanya di bawah 20%," kata Yusuf lagi menambahkan. Dengan tingginya pencapaian angka reservasi Ferizy dalam layanan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini artinya ASDP sudah bisa menjaga kondisi manajemen daripada arus mudik dan balik. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/ASDP-2-1071845758.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pemudik Belum Kembali ke Jawa sekitar 13 Persen Hingga H+7, total penumpang yang kembali dari Sumatera ke Jawa mulai dari Minggu (23/4) atau HH hingga Minggu (30/4) atau H+7 sebanyak 803.799 orang atau sudah 87% dari total yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada periode mudik terhitung dari Rabu (12/4) atau H-10 hingga Sabtu (22/4) atau H sebanyak 920.054 orang. Sehingga, total penumpang yang belum kembali dari Sumatera ke Jawa diperkirakan sebanyak 116.255 atau sebesar 13% dari total penumpang yang berangkat dari Jawa ke Sumatera pada periode mudik lalu. "Sesuai prediksi ASDP bahwa akhir pekan pada Sabtu (29/4) dan Minggu (30/4) merupakan puncak arus balik kedua di lintas Bakauheni - Merak mengingat tren pergerakan kendaraan roda 2, mobil pribadi dan bus mengalami kenaikan cukup tinggi. ASDP pun memastikan kapasitas kapal dan pelabuhan memadai dalam mengakomodir kendaraan maupun pemudik yang akan kembali ke Jawa," tutur Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin. Trafik roda dua yang kembali ke Jawa mulai dari Minggu (23/4) atau HH hingga Minggu (30/4) atau H+7 sebanyak 66.339 unit atau sudah 91% dari total yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera terhitung dari Rabu (12/4) atau H-10 hingga Sabtu (22/4) sebanyak 66.339 unit. Sehingga masih ada sekitar 6.230 unit pemudik motor atau 9% lagi yang akan kembali ke Jawa pada arus balik ini. Untuk mobil pribadi yang sudah meninggalkan Sumatera mulai dari Minggu (23/4) atau HH hingga Minggu (30/4) atau H+7, tercatat sudah 100.707 unit atau sekitar 91% dari total yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada mudik kemarin terhitung dari Rabu (12/4) atau H-10 hingga Sabtu (22/4) sebanyak 110.355 unit mobil pribadi. Sehingga masih ada sekitar 9.648 unit pemudik mobil pribadi atau 9% lagi yang akan kembali ke Jawa pada arus balik ini. "Total kendaraan yang kembali dari Sumatera ke Jawa mulai dari Minggu (23/4) atau HH hingga Minggu (30/4) atau H+7 sebanyak 180.213 unit atau sudah 84% dari total yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada periode mudik terhitung dari Rabu (12/4) atau H-10 hingga Sabtu (22/4) atau H sebanyak 213.737 unit. Sehingga, total kendaraan yang belum kembali dari Sumatera ke Jawa diperkirakan sebanyak 33.524 unit atau sebesar 16% dari total kendaraan yang berangkat dari Jawa ke Sumatera pada periode mudik lalu," tutur Shelvy merinci. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini berkat sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder. Untuk layanan arus balik penyeberangan dari Sumatera menuju Jawa menjadi fokus, mengingat tingginya angka pemudik di kedua pulau besar ini. Namun dipastikan infrastuktur Pelabuhan sangat memadai untuk melayani lonjakan pemudik. Dengan daya tampung Pelabuhan Bakauheni yang mencapai 39.000 unit kendaraan, volume kendaraan yang terus meningkat pasti akan terserap. Bahkan, Pemerintah juga menyiapkan rencana cadangan jika Pelabuhan Bakauheni telah melampaui kapasitas, yaitu pengalihan arus kendaraan ke Pelabuhan Panjang atau Pelabuhan BBJ. Hal positif dalam penyelenggaran layanan arus mudik dan balik tahun ini, baik di Merak-Bakauheni maupun di tempat lain. Diantaranya yaitu: pemudik yang kooperatif untuk membeli tiket secara daring jauh-jauh hari, dan jumlah pengguna sepeda motor yang menurun.

Mulai hari kedua Lebaran hingga H+7 total penumpang yang kembali dari Sumatera ke Jawa 803.799 orang meliputi 180.213 unit kendaraan.

Hingga H+7, 100.707 unit mobil pribadi dan 803.799 penumpang telah kembali dari Sumatera menuju Jawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/FERRI-MERAK-BAKAU-HEUNI-JAWAPOSCOM.jpg" alt="ILUSTRASI PEMUDIK DI PELABUHAN MERAK." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PEMUDIK DI PELABUHAN MERAK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Arus mudik Lebaran 2022 melalui Pelabuhan Merak Dermaga Eksekutif dan Reguler sepanjang Sabtu ( 23/4) menyeberangkan sebanyak 21.860 penumpang menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung.  "Penyeberangan berjalan lancar dan selamat sampai tujuan, " kata Mulyanto, salah seorang petugas Pelabuhan Merak, Minggu dinihari.  Selama ini, arus mudik Lebaran melalui Pelabuhan Merak relatif normal dan belum terlihat lonjakan.  Diprediksikan puncak arus mudik akan terjadi H-3 atau Jumat (29/4), karena para pekerja sudah menerima tunjangan hari raya ( THR).  Kebanyakan pemudik itu dari sejumlah daerah di pulau Jawa, seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Tangerang, Bekasi, Solo hingga Jogyakarta untuk merayakan Lebaran di kampung halaman di Pulau Sumatera.  Kemungkinan arus mudik tahun 2022 ramai juga padat setelah pemerintah melonggarkan dengan syarat sudah divaksin booster.  "Kami minta semua penumpang arus mudik Lebaran tahun ini agar divaksin booster, " katanya menjelaskan.  Menurut dia, Pelabuhan Merak menyediakan posko pelayanan vaksinasi dan penumpang dapat dilakukan vaksin secara gratis.  Selain itu juga seluruh pemudik harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker guna mengantisipasi penularan Covid-19.  "Kami bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang hendak mudik Lebaran dengan selamat sampai tujuan, " katanya.  Berdasarkan data penumpang Pelabuhan Merak sepanjang Sabtu (23/4) dengan kapal beroperasi 30 armada dengan 51 trip.  Sementara jumlah 4.691 unit terdiri dari kendaraan roda dua 372 unit, kendaraan roda empat 2.380 unit, bus 180 unit dan truk 2.131 unit.

Mulai Padat, Pelabuhan Merak Seberangkan 21.860 Pemudik Ke Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/BANYUWANGI.jpg" alt="Penyebaran virus korona yang begitu masif, telah menyebaban anjloknya penumpang penyeberangan antar pulau, operator kapal ferry khawatir tak mampu membayar pinjaman bank dan gaji karyawan" width="100%">
<figcaption>Penyebaran virus korona yang begitu masif, telah menyebaban anjloknya penumpang penyeberangan antar pulau, operator kapal ferry khawatir tak mampu membayar pinjaman bank dan gaji karyawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekitar 12 perusahaan penyeberangan di lintasan Ketapang-Gilimanuk terancam berhenti beroperasi karena tidak mampu lagi membayar gaji karyawan di tengah tingginya biaya operasional.  Menurut Ketua DPD Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Jawa Timur Sunaryo, sebagian besar operator kapal ferry sudah kesulitan menutupi biaya, termasuk membayar gaji dan bunga bank.  “Karyawan resah karena kemungkinan tidak dapat gaji bulan ini. Jika benar, kami khawatir kapal ferry di Ketapang-Gilimanuk berhenti operasi dan angkutan logistik bakal kacau,” ungkap Sunaryo seperti siaran pers yang diterima JawaPos.com, Selasa (24/3).  Menurut dia, kondisi angkutan penyeberangan saat ini memprihatinkan karena ekonomi masih lesu ditambah ada wabah virus corona. Perusahaan pun harus melakukan tindakan khusus untuk mencegah penularan virus corona sebab kapal ferry beroperasi 24 jam.  “Dalam keadaan darurat ini, harusnya pemerintah back-up dan bantu kami. Kalau penyeberangan berhenti beroperasi dan tidak mampu lagi bayar gaji, kami khawatir akan ada gejolak besar. Karyawan bakal demo besar-besaran,” ujar Sunaryo.  Dia mendesak pemerintah segera menaikkan tarif sesuai janji agar perusahaan penyeberangan bisa sedikit terbantu, terutama membayar gaji karyawan dan menutupi biaya operasional yang terus meningkat.  Terpisah, Ketua Bidang Tarif DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto mengatakan proses kenaikan tarif penyeberangan hingga saat ini belum juga ada kejelasan, walaupun Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub sudah memimpin langsung sosialisasi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, pada 6 Maret 2020.  “Pemerintah seperti plin-plan, proses perhitungan tarif sudah dibahas hingga 1,5 tahun, bahkan sudah disosialisasikan tetapi tidak juga direalisasikan. Padahal era sebelumnya hanya butuh waktu beberapa bulan saja,” ungkapnya.  Dia mengatakan, Gapasdap telah mengingatkan pemerintah agar segera menetapkan tarif karena semua perusahaan penyeberangan sudah kesulitan menutupi biaya yang sangat besar.  “Tidak heran kalau penyeberangan di daerah-daerah kesulitan. Mereka sudah tidak bisa menjamin kelancaran dan keselamatan pelayaran. Tentu ini sangat berbahaya dan mengganggu kelancaraan logistik di tengah wabah virus corona,” ujar Rakhmatika.  Dia heran pemerintah tidak kunjung menetapkan tarif, meskipun tahu tarif penyeberangan di Indonesia sudah ketinggalan 30%-50% dari biaya operasional.  “Pendapatan perusahaan penyeberangan diketahui oleh pemerintah, sebab penjualan tiket diatur dan dilaksanakan oleh PT ASDP sehingga semuanya transparan,” ujarnya.  Perhitungan tarif pun dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah (Kemenhub yang diketahui oleh Kemenko Maritim dan Investasi), Gapasdap dan PT ASDP.  Rakhmatika menegaskan, kenaikan tarif penyeberangan merupakan keharusan mengingat biaya terus meningkat setiap tahunnya, antara lain biaya perawatan dan suku cadang kapal yang sebagian besar diimpor melonjak akibat kurs rupiah melemah terhadap dólar AS dan mata uang asing lainnya.  Selain itu, UMR naik 8%-10 % setiap tahun, semakin meningkatnya aturan sertifikasi ABK (anak buah kapal) yang menyebabkan kenaikan biaya SDM, dan biaya pengedokan naik setiap tahun.  Dalam kondisi ini, sektor maritim termasuk penyeberangan dibebani bunga bank yang tinggi, dimana besaran bunganya sama bahkan lebih besar dibandingkan dengan sektor komersial lainnya.  “Bertambahnya aturan-aturan pemerintah, seperti beberapa sertifikasi yang menyebabkan munculnya biaya baru, serta biaya PNBP yang naik sekitar 100%-1.000% sehingga semakin memberatkan pengusaha penyeberangan,” paparnya.  Iklim angkutan penyeberangan semakin tidak kondusif karena pemerintah terus mengeluarkan izin operasi untuk kapal-kapal baru, tanpa melihat kapasitas dermaga yang ada.  Hal ini mengakibatkan utilitas kapal dalam beroperasi di bawah 60% setiap bulan. Menurut dia, industri penyeberangan selama ini diregulasi secara ketat oleh pemerintah, baik dari sisi tarif, jadwal, demand, peraturan, sertifikasi, dan lain-lain yang mengakibatkan kesulitan dalam mengoperasikan kapal.  “Angkutan penyeberangan adalah moda transportasi yang tidak tergantikan. Jika terjadi kegagalan pada moda tersebut, maka akan terjadi stagnasi ekonomi dan penurunan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Operator Kapal Ferry Ketapang-Gilimanuk Tak Mampu Bayar Gaji