<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/02/IMG-20250902-WA0023-1543225525.jpg" alt="Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah (kiri). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah (kiri). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan, TNI bukan provokator dalam aksi demo pekan lalu. Sebaliknya, TNI membantu mengamankan, mengendalikan, dan meredakan kerusuhan tersebut. &rdquo;Berkaitan dengan beredarnya foto, video, maupun konten-konten yang bernarasi negatif, kemudian framing-framing yang menyesatkan. Yang sebenarnya sudah saya sampaikan 5 hari yang lalu kalau tidak salah itu, bahwa itu hoax, tidak benar,&rdquo; kata Freddy kepada awak media di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (5/9). Foto, video, dan konten yang dia maksud terdiri atas kejadian berbeda namun dengan narasi yang sama. Yakni tentara ditangkap oleh polisi, dan tentara menjadi provokator kerusuhan dalam demo yang berlangsung mulai 25-31 Agustus 2025 di Jakarta dan daerah lainnya. &rdquo;Terus terang saya sampaikan di sini bahwa dampak dari pemberitaan yang meluas yang terkait dengan TNI dalang kerusuhan, TNI tertangkap, ditangkap Polri, kemudian TNI provokator, itu betul-betul bagi kami statement maupun pemberitaan itu betul-betul melukai hati para prajurit dan instansi TNI,&rdquo; terang dia.&nbsp; Freddy menegaskan, di lapangan prajurit TNI berjibaku membantu Polri. Tidak sedikit di antara tentara-tentara itu yang turut terkena lemparan batu, terluka akibat bom molotov, dan terkena gas air mata. Karena itu, framing dan hoax tersebut mmenurut Freddy jauh dari fakta sebenarnya atas&nbsp; TNI.&nbsp; &rdquo;Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya berupaya meluruskan beberapa hal yang kami anggap sebagai hoax,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Secara terperinci, Freddy pun menjelaskan bahwa ada 5 kejadian yang tidak benar namun disebarluaskan seolah-olah benar. Pertama terkait dengan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI disebut sebagai provokator dan perusuh demo. Kedua, prajurit TNI yang dikabarkan ditangkap polisi di Palembang.&nbsp; Ketiga, provokator demo di Sumatera Utara (Sumut) disebut sebagai TNI padahal bukan. Keempat, pemuda di Ternate yang disebut sebagai tentara, nyatanya yang bersangkutan bukan tentara. Kelima, seorang pria yang mengaku diperintahkan oleh tentara menyerang Mako Brimob di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.&nbsp; &rdquo;Ini penting karena seperti saya sampaikan tadi bahwa potensi untuk membentur-benturkan antara TNI-Polri, kemudian aparat dengan masyarakat itu begitu besar. Dan itu Otomatis akan memecah belah persatuan-kesatuan bangsa. Jadi, saya perlu sampaikan di sini bahwa sampai dengan saat ini TNI Polri itu solid,&rdquo; ujarnya. &nbsp; Atas beredarnya foto, video, dan konten hoax tersebut, Freddy memastikan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum. Para pelaku yang menyebarkan informasi tidak benar dan sesat itu bakal dimintai pertanggungjawaban oleh TNI sesuai aturan yang berlaku. &rdquo;Pasti, akan ada langkah hukum,&rdquo; tegasnya.&nbsp;

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan, TNI bukan provokator dalam aksi demo pekan lalu.

Mabes TNI Bantah Tentara Jadi Provokator Aksi Demonstrasi, Pastikan Bakal Proses Hukum Pelaku Penyebar Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/Konferensi-Pers-TNI-Terkait-Kontak-Tembak-di-Mugi-man-Papua-Salman-Toyibi-1-481293020.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda TNI Julius Widjojono saat memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Wartawan Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta, Minggu (16/4/2023). Konferensi pers tersebut terkait kontak tembak antara TNI dengan KKB yang m" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda TNI Julius Widjojono saat memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Wartawan Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta, Minggu (16/4/2023). Konferensi pers tersebut terkait kontak tembak antara TNI dengan KKB yang m</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Markas Besar (Mabes) TNI kembali menegaskan bahwa seluruh prajurit TNI netral. Tidak memihak siapa pun dalam pemilu. Penegasan itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono setelah beredar video dengan narasi TNI mendukung salah satu bacapres. Kepada awak media, dia menyatakan, video itu diunggah pemilik akun Facebook Fredi Anto. &rdquo;Akun Facebook Fredi Anto terhubung dengan akun Facebook Tubari Arii dan akun YouTube Relawan Anies Baswedan,&rdquo; ungkapnya kemarin (18/6). Berdasar penyelidikan, diperoleh informasi bahwa video hoaks itu diunggah sejak 7 Juni lalu. Selain terkoneksi dengan akun-akun yang menamakan diri sebagai relawan Anies, Julius tegas menyatakan, pemilik akun Facebook Fredi Anto kerap menyebar informasi bohong. Mabes TNI telah bersurat secara resmi kepada Kemenkominfo. Mereka meminta agar akun-akun yang kerap mengunggah dan menyebarkan hoaks ditandai dan dilabeli. Sebab, jika dibiarkan, akun-akun tersebut berpotensi memicu persoalan dan merusak nama baik TNI. (syn/c7/hud)

Mabes TNI kembali menegaskan bahwa seluruh prajurit TNI netral. Tidak memihak siapa pun dalam pemilu. Video itu diunggah pemilik akun FB.

TNI Minta Kemenkominfo Labeli Akun Penyebar Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ilustrasi-penjara-Buzz-Caribbean.jpg" alt="ilustrasi penjara (Buzz Caribbean)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi penjara (Buzz Caribbean)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Jawa Timur menahan empat tersangka kasus penyebar berita bohong terkait kepemilikan lahan di kawasan Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Keempat tersangka itu Mulyadi, 55, Kepala Desa Pakel; Untung, Kadus Taman Glugo; Suwarno, 54, Kadus Durenan; dan Abdillah, 58, salah satu aktivis lembaga swadaya masyarakat.  Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Foury Millewa menyatakan, kasus ini bermula berkaitan dengan pertanahan yaitu terkait Hak Guna Usaha (HGU) atas hak PT Bumi Sari.  Tersangka Suwarno mengaku sebagai ahli waris tanah dalam sertifikat HGU Nomor 295 berdasarkan akta penunjukkan atas nama Sri Baginda Ratu tanggal 11 Januari 1929 yang dikeluarkan Bupati Banyuwangi Achmad Noto Hadi Soerjo.  Selanjutnya, Suwarno memberikan kuasa kepada tersangka Abdillah guna keperluan mengurus penerbitan sertifikat ke kantor BPN Banyuwangi. Keempat tersangka lalu bersama sama-sama menyebarkan pemberitahuan yang tidak benar secara lisan melalui video dan surat keterangan isi pemberitahuan “tanah yang dikelola PT Bumisari adalah tanah milik warga Desa Pakel.  “Akibat yang ditimbulkan dari pemberitaan (pemberitahuan bohong) ini, pertama, adanya unjuk rasa besar-besaran dari warga Desa Pakel. Kedua bentrokan antara warga desa dan karyawan yang pernah menimbulkan korban,” jelasnya seperti dikutip Radar Surabaya, Rabu (8/2).  Deddy melanjutkan, masyarakat Pakel melakukan penanaman di wilayah perkebunan. Juga ada penebangan 3.000 batang pohon keras dengan luas 400 hektare. Menurutnya, penebangan pohon itu sangat berbahaya. Bisa menimbulkan erosi dan bencana alam.  Bentrokan terakhir antara warga dengan polisi terjadi pada tahun 2021. Sehingga terjadi konflik horizontal dan vertikal. “Ini harus kami antisipasi. Jadi, dengan ada penangkapan, penahanan, akan menimbulkan solusi yang baik bagi perkebunan dan masyarakat Pakel sendiri,” bebernya.  “Mereka motifnya adalah mengusahakan mengusaitanah di HGU 295 atau 400 hektare,” paparnya.

Empat Penyebar Hoaks Ditahan Gegara Picu Kerusuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-jubir-psi-tantangan-berat-jokowi-hanya-melawan-hoax_c_207273.jpeg" alt="Presiden Jokowi yang sudah menyatakan bakal maju di pilpres 2019, disebut PSI bakal lebih sering diserang Hoax." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi yang sudah menyatakan bakal maju di pilpres 2019, disebut PSI bakal lebih sering diserang Hoax.</figcaption>
</figure><h3>Bareskrim Gandeng Kemenkominfo Utamakan Langkah Edukasi</h3> JawaPos.com – Menjelang Pemilu 2024, terjadi peningkatan aktivitas di media sosial (medsos). Tulisan-tulisan yang bernada provokatif hingga hoaks makin menyebar. Hal itu menjadi salah satu temuan Dittipid Siber Bareskrim Mabes Polri saat melakukan patroli siber.  Kasubdit I Dittipid Siber Bareskrim Kombespol Reinhard Hutagaol menuturkan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/patroli-siber/">patroli siber</a> mendeteksi peningkatan-peningkatan komentar yang pro dan kontra terkait Pilpres 2024. Petugas memantau semua fenomena tersebut. "Namun, untuk pemblokiran akun yang dipastikan melakukan pidana hanya di Kemenkominfo," paparnya.  Dittipid Siber berupaya mencari titik tengah. Agar kebebasan berekspresi tidak terkekang, tetapi penyebaran informasi hoaks dan provokatif juga tidak merajalela. "Ini sedang dicari strateginya," paparnya. Dia mengatakan, Polri akan mengedepankan langkah pencegahan. "Perlu edukasi dan sosialisasi menggunakan medsos dengan baik," terangnya.  Saat menemukan adanya penyebaran hoaks, petugas akan memberikan edukasi. Dengan demikian, masyarakat tidak terjebak untuk menyebarkan informasi salah tersebut. ”Jangan sampai malah ikut menyebarkan,’’ paparnya. Dia menegaskan, penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang ditempuh petugas. Setelah edukasi dan sosialisasi, tentunya penyebar hoaks diberi teguran. ’’Kalau masih menyebarkan, tentunya langkah akhir ditempuh, penegakan hukum,’’ jelasnya.  Namun, penegakan hukum dan sanksi tegas diutamakan untuk informasi yang bermuatan SARA. Sebab, isu SARA memiliki daya rusak yang besar di masyarakat. Bisa membuat hubungan memanas dan memicu konflik nyata.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan, Polri dan Kemenkominfo telah memiliki kesepakatan. Salah satunya, melakukan take down terhadap akun yang menyebarkan SARA serta menimbulkan perpecahan di masyarakat. ’’Dengan cepat kita bisa proses take down itu,’’ terangnya.  Jelang Pilpres 2024, dapat dipastikan bahwa medsos akan digunakan sebagai alat kampanye hitam. Hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian sering digunakan untuk menyerang lawan politik. Fenomena itu terus berulang dalam setiap pilpres.

Patroli Siber, Sebar Hoaks Jelang Pilpres, Akun Medsos Di-Take Down

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20210111-WA0029-1.jpg" alt="Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko. Willy Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko. Willy Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombespol Gatot Repli Handoko mengonfirmasi bahwa terduga pelaku penyebar hoaks Kasdim Gresik Mayor Infantri Sugeng Riyadi yang meninggal dunia setelah divaksinasi Covid-19 telah terlacak. ”Sudah diprofiling, sudah diidentifikasi,” kata Gatot dikonfirmasi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Rabu (20/1).  Gatot mengatakan, terduga pelaku diketahui lebih dari satu orang. Dua orang di antaranya berada di luar Jatim yakni satu di DKI Jakarta dan satu lagi di Jogjakarta. Kemudian ada satu orang pelaku di salah satu kabupaten di Jatim. Namun, Gatot enggan merinci lebih lanjut.  Dia menambahkan, kasus hoaks tersebut akan ditangani Polres Gresik.  Sedangkan Polda Jatim melalui Subdit V Siber Ditreskrimsus, sifatnya hanya memback-up alias membantu saja.  ”Kasusnya ditangani Polres Gresik, nanti dirilis (kalau sudah ditangkap),” ucap Gatot.  Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya Kolonel Imam Hariyadi menegaskan informasi yang beredar terkait wafatnya Kasdim Gresik adalah hoaks. Anggotanya itu masih dalam keadaan sehat.  ”Hingga saat ini, Kasdim Gresik dalam keadaan sehat walafiat. Jadi tidak benar berita yang mengatakan bahwa dia meninggal setelah disuntik vaksin Sinovac,” kata Imam.  Mengenai informasi adanya anggota TNI meninggal dunia, Imam meluruskan itu adalah Danramil Kebomas Kodim 0817/Gresik, Mayor Kavileri Gatot Supriyono. Dalam laporan yang diterima, Gatot wafat karena serangan jantung, Jumat (15/1) sekitar pukul 23.06 WIB. Gatot belum pernah menjalani vaksinasi Covid-19 buatan Sinovac. Namun, Gatot pernah melaksanakan rapid test antigen di posko Kesehatan Gresik pada Kamis (14/1) dengan hasil non reaktif.  Pada tanggal yang sama, Kasdim Gresik Mayor Infantri Sugeng Riyadi menjalani vaksinasi Covid-19 Sinovac di RSUD Ibnu Sina Gresik menggantikan Dandim 0817/Gresik Letkol Infantri Taufik Ismail lantaran tensinya tinggi ketika screening.  ”Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh berita tersebut, serta yakin bahwa vaksin Covid-19 Sinovac telah aman dan manjur untuk mengatasi pandemik Covid-19 di Indonesia saat ini,” kata Imam.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Yd42ecy3TmU

Polisi Sudah Lacak Terduga Penyebar Hoaks Meninggalnya Kasdim Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wacana-pt-asing-masuk-indonesia-bisa-untuk-kesejajaran-pendidikan_m_186954.jpeg" alt="Anggota Komisi X DPR RI Arzeti Bilbina." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi X DPR RI Arzeti Bilbina.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina menekankan pentingnya masyarakat menyaring informasi di media sosial. Sebab, media sosial banyak dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks.  "Sebaiknya disaring dulu, cek kebenaran berita tersebut," ujarnya kepada wartawan, Selasa (15/12).  Menurut Arzeti keberadaan media sosial yang menjadi akses bagi penyebar hoaks dan radikalisme, akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan. Mereka sengaja membuat berita bohong untuk propaganda yang tujuannya menciptakan suasana tidak kondusif, bahkan bisa mengancam disintegrasi bangsa.  "Tentu persoalan ini menjadi keprihatinan bagi kita semua. Terlebih saat ini masyarakat sedang berduka dari keterpurukan perekonomian akibat pandemi. Karena kondisi ini membuat masyarakat lebih banyak berdiam di rumah dan banyak waktu untuk bersosmed. Jika tidak hati-hati, maka bisa terpancing dengan bahasa atau ajakan yang justru tidak mendidik dan tidak sedikit yang berujung kasus hukum," katanya.  Dia juga menyarankan agar masyarakat berpegang pada media mainstream sebagai acuan memilih informasi. Menurutnya, media online yang memuat berita lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang media sosial yang sumbernya tidak jelas.  Apalagi, sekarang ini banyak situs-situs abal-abal yang ironisnya, berita atau foto yang disebar media abal-abal di media sosial bisa viral, meski isinya tidak berdasar. Untuk itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta Kominfo agar bertindak tegas.  "Sudah semestinya pemerintah punya sistem yang kuat, jangan dipermudah para pelaku untuk menyebarkan hoaks. Dengan sistem tersebut, Kominfo harusnya bisa melacak dan mematikan gadget para pelaku penyebar hoaks," urainya.  Arzeti yakin bukan perkara sulit melakukan itu. Dia mencontohkan di Tiongkok masyarakatnya bahkan tidak diberi ruang atau keluluasaan menggunakan media sosial, apalagi untuk kepentingan menyebarkan hoaks.  "Pemerintah harus mulai keras dan tegas untuk memerangi hoaks tersebut," pungkasnya.  Seminggu terakhir atau setelah Pilkada 9 Desember, informasi bohong bertebaran di media sosial. Organisasi pemerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga termasuk sasaran penyebar hoaks.  Salah satu contohnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebut mensertifikasi halal kondom. MUI tegas membantah informasi tersebut. Foto dan video yang diklaim sebagai bentrok polisi dengan simpatisan Front Pembela Islam (FPI) juga bertebaran. Padahal foto dan video yang viral itu ditegaskan pihak kepolisian sebagai hoaks.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tbBNiL4st4w

DPR Minta Kominfo Tindak Tegas Para Penyebar Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/astaga-belajar-di-youtube-malah-jadi-bandar-togel_m_160199.jpeg" alt="ilustrasi tersangka pelaku kejahatan diborgol polisi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi tersangka pelaku kejahatan diborgol polisi. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Kepri menangkap satu orang tersangka penyebar informasi hoaks terkait wabah virus corona. Tersangka berinisial H ini, menyebarkan informasi bohong mengenai Nakhoda Kapal Virginia yang terinfeksi virus corona pada 8 Maret lalu.  "Kami pun melakukan penyelidikan atas kasus ini," kata Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Kepri, Kompol Putu Bayu seperti dikutip Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (18/3).  Putu mengatakan, polisi pun menyelidiki atas postingan ini. Setelah penyelidikan, polisi mendapati unggahan ini tidak lah benar. Sehingga, dilakukan pencarian terhadap orang yang mengunggah pertama kali.  "Kami pun mencari saudara H yang diduga berada di sekitaran pelabuhan Kabil dan Telagapunggur," ungkapnya.  Tim dari Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan koordinasi dengan Kepala Pos Syahbandar Kabil dan agen pelayaran PT Musinmas. Dari hasil koordinasi tersebut, didapat informasi, H adalah kru kapal Calvin 1 yang berlabuh jangkar di Perairan Kabil. "Kami baru mengamankan pelaku 16 Maret pukul 20.00," ungkapnya.  Dari hasil interogasi dan pemeriksaan, pelaku mengaku tidak bermaksud untuk membuat panik masyarakat Indonesia terkait virus corona. "H juga mengaku tidak mengetahui kebenaran dari berita yang dia share. Ia mengatakan, mendapatkan bahan (unggahan) tersebut dari WA (WhatsApp) grup," ucap Putu.  Atas perbuatannya, Pasal yang dilanggar yakni UU Nomor 1 Tahun 1946 hukum pidan pasal 14 ayat 1 dengan hukuman penjara 10 tahun dan pasal 14 Ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun.

Polisi Ciduk Penyebar Hoaks di Tengah Kekhawatiran Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/HOAKS-KORONA.jpg" alt="DALAM PEMERIKSAAN: Penyidik meminta keterangan KR di Markas Polda Kaltim tadi malam (30/1).POLDA KALTIM UNTUK KALTIM POST" width="100%">
<figcaption>DALAM PEMERIKSAAN: Penyidik meminta keterangan KR di Markas Polda Kaltim tadi malam (30/1).POLDA KALTIM UNTUK KALTIM POST</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terduga pelaku penyebar hoaks yang mengabarkan terdapat warga positif virus corona dan dirawat di rumah sakit di Balikpapan akhirnya diciduk polisi. Terduga pelaku ditangkap Kamis (30/1), sehari setelah hoaks itu viral melalui aplikasi pesan WhatsApp (WA) dan media sosial (medsos) Facebook. Penangkapan dilakukan anggota Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimsus) Polda Kaltim.   Terduga pelaku seorang perempuan berusia 29 tahun dengan inisialnya KR. Dia merupakan warga kawasan Balikpapan Timur. Hingga tadi malam, yang bersangkutan masih menjalani serangkaian pemeriksaan di Lantai 2 Gedung Ditreskrimsus Polda Kaltim, Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan.   “Iya diamankan. Masih lakukan penyelidikan,” ujar Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana didampingi Direktur Reskrimsus Kombes Pol Budi Suryanto dan Wakil Direktur Krimsus AKBP Christian Tory seperti dikutip Kaltim Post (Jawa Pos Group), Jumat (31/1).  Lanjut dia, KR masih menjalani serangkaian pemeriksaan. Penyidik masih menghimpun keterangan terduga pelaku, saksi, dan sejumlah alat bukti. Adapun alat bukti yang dimaksud polisi adalah tangkapan layar unggahan di akun medsos KR. Pesan yang diunggah KR itu kemudian menyebar di aplikasi pesan WhatsApp. Mengetahui informasi yang di-posting viral dan bikin panik, KR kemudian menghapusnya dan meminta maaf.   Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktiono menegaskan, maraknya informasi/berita bohong (hoaks) di dunia maya atau medsos menjadi perhatian khusus jajarannya. “Jangan mudah terprovokasi informasi yang belum tentu benar,” pesannya. “Ini (hoaks positif virus corona) tentu berpotensi mengganggu kamtibmas,” lanjut dia. Karena berpotensi terjerat pidana, dia meminta masyarakat serta pengguna media sosial cerdas dan menyaring informasi yang diterima sebelum membagikan.   “Jangan coba-coba melanggar karena selain dipantau juga berpotensi ganggu kamtibmas,” tambah Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan dr Andi Sri Juliarty menyatakan, informasi yang disampaikan akun media sosial Facebook milik KR adalah hoaks.   “Sudah kami tegur langsung. Dia sudah minta maaf. Kami minta untuk disebarkan, karena jika tidak, akan kena sanksi Undang-Undang ITE,” tegas dia. Selain hoaks yang diunggah akun media sosial KR, perempuan yang sebelumnya menjabat kabid Bina Kesehatan Masyarakat DKK Balikpapan ini menyampaikan, ada informasi bohong lainnya terkait virus corona.   Yakni berita kematian Ansur Nabab di Balikpapan sebagai kematian pertama akibat virus corona di luar Tiongkok. Kabar bohong dalam bentuk tangkapan layar dari YouTube tersebut juga ramai dibagikan masyarakat. “Berita ini juga tidak benar atau hoaks. Namun, kami belum bisa melakukan teguran karena enggak tahu siapa penyebarnya,” terang Dio.  Oleh karena itu, dia meminta masyarakat, khususnya di Balikpapan agar lebih selektif dalam menerima informasi mengenai wabah virus corona ini. Apalagi membagikan berita yang belum jelas kebenarannya. Dokter Dio menegaskan, harus ada indikasi medis sebelum memutuskan seseorang benar-benar terpapar virus corona. Walau gejalanya adalah batuk, pilek yang disertai demam. Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan menjadi pilihan pertama sebagai rujukan penderita virus corona.   “Jadi harus ada indikasi medis dulu. Dengan rujukan pertama di RSKD. Selain itu, tidak asal mengirim pasien yang diisolasi di sana. Karena yang menentukan suspect yang diisolasi adalah DKK,” terangnya.

Polisi Ciduk Terduga Penyebar Hoaks Virus Corona di Balikpapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/polri-bidik-penyebar-hoaks-pelemparan-alquran-di-mako-brimob_m_168334.jpeg" alt="Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jumat (10/11) malam, menjadi perhatian serius Polri. Insiden tersebut bermula lantaran para tahanan teroris tidak terima ponselnya disita petugas. Namun, pihak kepolisian memastikan saat kerusuhan terjadi tidak ada insiden pelemparan Alquran. Karenanya, kabar tersebut adalah tidak benar alias hoaks. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya akan mencari penyebar informasi terkait adanya pelemparan Alquran saat kerusuhan di Mako Brimob. "Itu (isu pelemparan Alquran) hoaks itu, pelakunya akan kita cari," kata Setyo Wasisto di Komplek Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (13/11). Informasi hoaks itu bermunculan di media sosial setelah kerusuhan di Mako Brimob terjadi. Menurut Setyo, informasi tersebut bersifat bohong dan provokatif sehingga dapat memicu kegaduhan. "Nanti kita cari siapa yang mengunggah itu, berita-berita yang memprovokasi itu kan bahaya," ujar Setyo. Berkaitan hal itu, Setyo mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh adanya informasi yang tidak benar adanya. "Itu dapat merusak dan harus hati-hati," jelas Setyo.

Polri Bidik Penyebar Hoaks Pelemparan Alquran di Mako Brimob

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyebar hoaks

Berita Terkini