<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/BRIMO-11-3451717390.jpg" alt="Dok. BRI" width="100%">
<figcaption>Dok. BRI</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjadi yang tertinggi di antara perbankan nasional. Meski demikian, kualitas kredit tetap terjaga. Sehingga mampu mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sepanjang 2024, BRI menyalurkan KUR Rp 184,98 triliun, dan menjangkau lebih dari 4 juta debitur UMKM di seluruh Indonesia. Sehingga mampu berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan, strategi pengelolaan KUR perseroan mampu menjaga tingkat non-performing loan (NPL) di level 2 persen. Meski, dia juga menyebutkan, bahwa tingkat NPL 3 persen pada kredit UMKM masih dianggap ideal, mengingat karakteristik segmen debitur tersebut berbeda dari kredit korporasi. Dia menjelaskan, KUR berasal dari 100 persen dana bank, yang dihimpun dari masyarakat, deposito, tabungan, dan giro. Nah, KUR diberikan kepada masyarakat yang belum bankable (memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank), namun feasible (layak). "Jadi, ketika terjadi kredit macet, 70 persen risiko dibayar oleh asuransi dan 30 persen ditanggung bank. Dan itu kita sekarang bisa manage NPL KUR di sekitar 2 persen," ucap Sunarso, kemarin (26/1). Dia mengatakan, pada tahap awal (front-end), fokusnya adalah menjangkau sebanyak mungkin nasabah baru. Tanpa proses seleksi yang terlalu ketat. Selanjutnya, di tahap mid-end dilakukan maintain. Apabila terjadi kredit macet, tahap back-end berperan untuk mengelola risiko. Mencakup penagihan yang diwujudkan dalam recovery rate untuk menjaga kualitas kredit. Strategi tersebut memungkinkan BRI untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM dengan tetap menjaga kesehatan portofolio kredit. Untuk membuat UMKM naik kelas, BRI akan kembali menggelar BRI UMKM Expo(rt) 2025 yang akan berlangsung pada 30 Januari-2 Februari 2025 di Nusantara Hall 5, 6, 7, ICE BSD City, Tangerang. "Tujuan dari BRI UMKM Expo(rt) 2025 adalah untuk mendukung peningkatan kapasitas UMKM Indonesia, mendorong mereka naik kelas, dan membuka peluang ekspor produk berkualitas ke pasar internasional," beber Sunarso. Sebanyak 1.000 UMKM unggulan terpilih akan dipamerkan dalam lima kategori utama. Yaitu home decor and craft sebanyak 153 peserta, food and beverage dengan 358 peserta, serta accessories and beauty terdiri dari 181 peserta. Kemudian kategori fashion and wastra sebanyak 273 peserta,&nbsp;serta healthcare and wellness 35 peserta. Dia berharap, BRI UMKM Expo(rt) 2025 dapat melanjutkan kesuksesan event tahun sebelumnya yang mencatatkan hasil positif. Pada gelaran 2023, total nilai kesepakatan bisnis (business matching) sebesar USD 81,3 juta, melibatkan 86 buyers dari 30 negara. "Dengan membuka akses UMKM ke pasar global, kita dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja produktif, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memperkuat perekonomian nasional," ujar Sunarso. Upaya BRI sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Khususnya, dalam meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mendorong pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat implementasi program tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015556764/capaian-100-hari-kerja-kementerian-bumn-perkuat-sinergi-dengan-16-kementerian-dan-enam-badan-dukung-asta-cita-prabowo-gibran">Capaian 100 Hari Kerja: Kementerian BUMN Perkuat Sinergi dengan 16 Kementerian dan Enam Badan, Dukung Asta Cita Prabowo-Gibran</a> Menteri BUMN Erick Thohir menerangkan, inisiasi dimulai dari hilirisasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan. Kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. "Dalam waktu kurang dari 100 hari, kita telah menunjukkan langkah nyata dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan," kata Erick.

Sepanjang 2024, BRI menyalurkan KUR Rp 184,98 triliun, dan menjangkau lebih dari 4 juta debitur UMKM di seluruh Indonesia.

Penyaluran KUR BRI Tertinggi Capai Rp 184,98 Triliun, NPL Diklaim Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/UMKM-Dimsum-Dery-Ridwansah-3-1435137569.jpg" alt="ILUSTRASI. Pekerja menyelesaikan pembuatan dimsum di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Griya Dimsum Bunda Imoet, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (08/01/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pekerja menyelesaikan pembuatan dimsum di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Griya Dimsum Bunda Imoet, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (08/01/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kementerian UMKM), tengah merampungkan kerangka penilaian skor kredit yang dirancang untuk perbankan guna penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan jadwal pelaksanaan dimulai pada tahun 2025, inisiatif ini menandai langkah signifikan menuju pemerataan akses keuangan bagi usaha kecil. PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK), sebagai&nbsp;salah satu biro kredit swasta terkemuka di Indonesia, telah dipercaya sebagai mitra utama untuk mendukung program ini. "Kemitraan ini merupakan wujud komitmen kami dalam melakukan kerja sama dengan pemerintah guna&nbsp; membangun ekosistem kredit yang maju, khususnya di kalangan kelompok usaha kecil. Kami sangat yakin bahwa akses kredit yang adil dan merata merupakan hak dasar masyarakat," kata Presiden Direktur CLIK Leonardo Lapalorcia, dalam keterangannya dikutip Sabtu (11/1). Menurut Leonardo, inisiatif strategis ini akan mengenalkan sistem penilaian kredit inovatif sebagai terobosan yang mampu mendefinisikan ulang soal bagaimana pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dievaluasi agar prosesnya lebih cepat, adil, dan inklusif.&nbsp;"CLIK mendedikasikan diri untuk memanfaatkan teknologi analitik yang canggih guna membantu mitra kami, khususnya bank, untuk beralih dari proses penilaian yang manual dan panjang ke penilaian yang lebih cepat, ramping, dan berbasis data. Pergeseran ini memungkinkan kebijakan pinjaman yang mengandalkan agunan menjadi pinjaman tanpa agunan, di mana skor kredit dapat berfungsi sebagai jaminan reputasi calon debitur," tambahnya. Melalui keahlian perusahaan dalam menyajikan model skor kredit bagi bisnis-bisnis tertentu, CLIK menyediakan Solusi Penilaian Risiko Kredit yang memanfaatkan teknologi proprietary dalam pengambilan keputusan bernama StrategyOne. CLIK juga mengembangkan sistem model pemeringkatan yang menggabungkan data biro kredit yang luas dan informasi perilaku kredit UMKM untuk memastikan penilaian risiko yang akurat dan prediktif. Berdasarkan tahap awal pembuktian konsep, model pemeringkatan CLIK menunjukkan kenaikan sebanyak 5 persen pada tingkat persetujuan pinjaman dengan mempertahankan konsistensi pada tingkat risiko. Hasil awal ini menunjukkan potensi besar bahwa solusi CLIK bisa membawa perubahan bagi lembaga keuangan dan peminjam UMKM. Guna memastikan kesuksesan untuk implementasinya, CLIK akan bekerja sama langsung dengan bank yang ditunjuk oleh Kementerian UMKM untuk memberikan pelatihan tentang penggunaan perangkat baru dan menawarkan layanan konsultasi guna membantu lembaga keuangan mengoptimalkan proses evaluasi kredit mereka. Upaya kolaboratif ini diselaraskan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dengan suku bunga yang lebih rendah. "Kami bermaksud untuk membantu lembaga keuangan memenuhi, bahkan melampaui ekspektasi UMKM, dengan menyediakan perangkat dan inisghts yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan dalam membuat keputusan kredit yang tepat secara cepat. Kemitraan ini merupakan langkah penting menuju pengembangan inklusi keuangan dan membuka potensi besar pada sektor UMKM Indonesia," kata Presiden Komisaris CLIK Rizana Noor. Melalui inisiatif ini, CLIK dan Kementerian UMKM menegaskan kembali komitmen mereka untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan bagi UMKM Indonesia.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian UMKM tengah merampungkan kerangka penilaian skor kredit untuk penyaluran KUR.

Reputasi Calon Debitur Masih Penting bagi Bank, CLIK Dukung Kementerian UMKM Salurkan KUR dengan Model Skor Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/WhatsApp-Image-2024-08-14-at-100236_9ee33375-453221488.jpg" alt="Ombudsman RI menemukan adanya debitur KUR dengan pengajuan plafon di bawah Rp 100 juta yang diharuskan setor agunan. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ombudsman RI menemukan adanya debitur KUR dengan pengajuan plafon di bawah Rp 100 juta yang diharuskan setor agunan. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya debitur atau pihak yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang meminjam di bawah Rp100 juta namun dipersyaratkan agunan oleh Bank Republik Indonesia (BRI). "Hasil monitoring Ombudsman ke UMKM di Kota Padang, kami menemukan keluhan adanya debitur KUR yang meminjam di bawah Rp100 juta namun dipersyaratkan agunan oleh pihak bank," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Padang, Sumatera Barat, Rabu (14/8). Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Ombudsman menemukan 12 debitur KUR BRI di wilayah Kota Padang yang dimintai agunan oleh pihak bank. Dalam temuan itu, Yeka mengungkapkan agunan tersebut juga bermacam-macam seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor hingga sertifikat rumah. Adapun total valuasi agunan dari nasabah KUR BRI tersebut diperkirakan mencapai Rp 656 juta. Yeka menegaskan persyaratan yang dibuat pihak bank dengan menahan agunan nasabah KUR yang meminjam di bawah Rp100 juta bertentangan dengan Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Dalam pasal itu disebutkan bahwa agunan tambahan tidak diberlakukan kepada peminjam di bawah Rp 100 juta. Lengkapnya hal itu tertuang pada Pasal 14 Ayat 3 yang menyatakan agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp 100 juta. "Sehingga dapat dipastikan terjadi maladminitrasi terkait dengan penahan agunan tersebut," kata dia. Di satu sisi ia menyampaikan terjadi maladministrasi tersebut karena kurangnya sosialisasi terkait Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Oleh karena itu, Ombudsman meminta seluruh bank terutama BRI menyosialisasikan peraturan tentang pelaksanaan KUR agar tidak menimbulkan maladministrasi di kemudian hari bagi debitur lainnya.

Ombudsman menemukan adanya debitur atau pihak yang mengajukan KUR yang meminjam di bawah Rp100 juta namun dipersyaratkan agunan oleh BRI.

Pengajuan KUR di Bawah Rp 100 Juta Harusnya Bebas Agunan, Ombudsman Sebut BRI Langgar Aturan ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/UMKM-2304052043.jpg" alt="Ilustrasi UMKM. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UMKM. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peran perbankan mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas terbilang masif. Tercermin dari penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sepanjang 2023. Khususnya, kepada pelaku usaha di sektor produksi. Hingga akhir tahun lalu, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebanyak Rp 34,24 triliun kepada lebih dari 320.675 debitur. Dari jumlah tersebut, ebanyak 61,16 persen atau Rp 20,94 triliun ditujukan ke sektor produksi. Risiko kredit juga terjaga dengan rasio kredit non-performing (NPL) di bawah 1 persen. &ldquo;Data historis, tren peningkatan penyaluran KUR Bank Mandiri ke sektor produksi terus tumbuh, selaras dengan mandat yang diberikan oleh pemerintah,&rdquo; SEVP Micro and Consumer Finance Bank Mandiri Saptari, kemarin (24/1). Sektor pertanian menjadi sektor produksi dengan penyaluran tertinggi. Nilainya mencapai Rp 10,77 triliun atau 31,44 persen dari total KUR Bank Mandiri. Kemudian disusul sektor jasa produksi dengan porsi 20,51 persen senilai Rp 7,02 triliun. Saptari menjelaskan, fokus utama penyaluran KUR Bank Mandiri merupakan sektor produksi unggulan di masing-masing wilayah. Didukung sinergi dari jaringan dan kerja sama bisnis strategis dengan nasabah turunan wholesale. Di 2024, bank berlogo pita emas itu mendapat mandat untuk menyalurkan KUR sebesar Rp 37,5 triliun atau naik 3,47 persen dari tahun lalu. &ldquo;Penyaluran KUR tahun ini akan difokuskan pada sektor produksi usaha yang masih punya ruang besar seperti pertanian, perkebunan, jasa produksi, industri pengolahan serta sektor-sektor unggulan lainnya. Dengan demikian dapat mendorong ekonomi kerakyatan di Indonesia lewat ekosistem UMKM berdaya saing,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Supari optimistis dapat menyalurkan KUR senilai Rp 165 triliun sebelum 2024 rampung. Setidaknya di September mendatang. Sejalan dengan strategi percepatan graduasi atau upaya menaikkelaskan nasabah eksisting dan perluasan jangkauan penerima baru. &ldquo;Untuk tahun ini kami akan salurkan KUR kepada lebih dari 3,7 juta nasabah dari pipeline sebanyak 7 juta. (Selain itu), kami juga sudah siapkan nasabah-nasabah lama kami kurang lebih 2 juta akan dinaikkelaskan,&rdquo; terangnya. Target tersebut lebih tinggi dibanding pencapaian 2023 dengan menjangkau 3,4 juta nasabah. Yang mana 2,2 juta di antaranya merupakan nasabah baru. Untuk 1,7 juta nasabah KUR sudah naik kelas. Melalui Holding Ultra Mikro (UMi), perseroan mulai mengenalkan dan mengadaptasi digital kepada para pelaku usaha. Sehingga semakin mudah dalam mengakses lembaga keuangan formal. Dengan akses yang merata, praktis pelaku usaha dapat semakin terliterasi. &ldquo;Melalui Holding di ultra mikro akan mempercepat dan meningkatkan literasi dan pada akhirnya akan mempercepat inklusi,&rdquo; tandas Supari.

Saptari menjelaskan, fokus utama penyaluran KUR Bank Mandiri merupakan sektor produksi unggulan di masing-masing wilayah.

Kabar Gembira bagi UMKM, Perbankan Genjot KUR Lebih Banyak Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/khofifah-airlangga-2980411311.jpg" alt="SILATURAHMI: Khofifah bertemu Airlangga Hartarto di rumah dinas bupati Tuban, Jawa Timur, Rabu (4/10)." width="100%">
<figcaption>SILATURAHMI: Khofifah bertemu Airlangga Hartarto di rumah dinas bupati Tuban, Jawa Timur, Rabu (4/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hingga 30 Septermber 2023,&nbsp;penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat telah mencapai Rp 177,54 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi tersebut&nbsp;mencapai 60 persen dari target penyaluran KUR 2023 yang telah disesuaikan, sebesar Rp 297 triliun. "KUR telah disalurkan kepada 3,21 juta debitur dengan posisi baki debet per 30 September yakni sebesar Rp 528 triliun yang diberikan kepada 42,96 juta debitur," kata Airlangga, dalam keterangan tertulis. Dari sisi kualitas, nilai&nbsp;Non-Performing Loan&nbsp;(NPL) KUR masih terjaga pada level 1,63 persen. Kebijakan KUR tahun ini diarahkan untuk mendorong perluasan akses pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum pernah menerima KUR. Hal itu tecermin dari penerima KUR yang didominasi oleh debitur baru yaitu sebanyak 79 persen dari total penerima KUR. Sejalan dengan penerapan suku bunga KUR berjenjang, debitur KUR yang naik kelas pembiayaan dalam tren yang meningkat yaitu sebesar 52 persen dari total debitur KUR telah bergraduasi. Mayoritas KUR disalurkan pada sektor produksi sebesar 55,46 persen, dengan sektor terbesar yang dibiayai yakni sektor pertanian sebesar 30,4 persen. Hal itu sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam rangka menghadapi dampak El Nino yang memberikan ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Untuk mengakselerasi penyaluran KUR di sektor pertanian, pemerintah melakukan perubahan kebijakan untuk pembebasan jumlah akses KUR dan tidak adanya penerapan bunga berjenjang bagi debitur KUR sektor pertanian dengan besaran pinjaman hingga Rp100 juta. Airlangga menjelaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan lainnya seperti penambahan dan perubahan kriteria yang dimaksud kredit investasi atau modal kerja komersial yang dikecualikan untuk dapat mengakses KUR. Selain itu, ada penegasan ketentuan graduasi debitur KUR dengan plafon di bawah Rp 10 Juta yang mengakses KUR kembali dengan besaran pinjaman di atas Rp 10 juta dikenakan bunga sebesar 6 persen. "Relaksasi KUR Mikro (pinjaman maksimal Rp100 juta) kepada debitur KUR sektor pertanian yang memiliki lahan terbatas menunjukkan perhatian Pemerintah terhadap petani skala kecil yang membutuhkan akses pembiayaan murah sebagai modal produksi. Jangan sampai peran Pemerintah tidak tampak dan tergantikan oleh pihak-pihak lain karena pemberdayaan petani merupakan program prioritas yang harus dilaksanakan dengan baik," ujar Airlangga. Di dalam rapat tersebut, juga dibahas mengenai percepatan realisasi Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian atau Alsintan (KUA) sebagai salah satu program pemerintah untuk memitigasi risiko dampak El Nino. KUA merupakan program pembiayaan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian yang diusahakan sebagai Taksi Alsintan. Program KUA dapat diakses dengan suku bunga atau marjin rendah sebesar 3 persen karena mendapat subsidi dari pemerintah. Nilai plafon KUA berkisar antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 2 miliar, dengan aturan uang muka maksimal 10 persen dari nilai yang dibiayai serta tanpa adanya agunan tambahan. Namun demikian, perlu adanya akselerasi implementasi KUA dengan melengkapi landasan hukum yang dibutuhkan. Dasar pelaksanaan KUA berpedoman pada Permenko 3 Tahun 2023 yang tidak mengalami perubahan, sembari menunggu hasil evaluasi pelaksanaan KUA di tahun 2023. Oleh karena itu, demi berjalannya program pembiayaan KUA yang tepat sasaran, maka Kementerian Pertanian didorong untuk memiliki data calon debitur KUA&nbsp;by name, by address, by location.&nbsp;"Saat ini kita sedang menghadapi El-Nino yang berpotensi menyebabkan produksi pertanian kita tidak optimal. Dengan adanya pembiayaan Kredit Usaha Alsintan, kita berharap dapat mendukung optimalisasi produksi pertanian ke depannya. Oleh karena itu perlu segera direalisasikan dengan baik," ungkap Airlangga. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mendorong peran aktif auditor internal pemerintha yang dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam setiap tahap pembentukan kebijakan serta pelaksanaan dan evaluasi program KUR. "Pemerintah mendorong dan mendukung audit yang dilakukan oleh BPKP terhadap kebijakan KUR secara komprehensif, demi terwujudnya&nbsp;good governance&nbsp;dalam pelaksanaan program KUR. Hasil dari proses audit yang komprehensif ini akan menjadi dasar kebijakan KUR di masa yang akan datang," kata Suahasil. Adapun dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 317 Tahun 2023 yang memberikan kepastian hukum dalam pembayaran subsidi bunga atau subsidi marjin KUR, hal itu berpengaruh terhadap rata-rata kinerja penyaluran KUR yang menunjukan tren peningkatan penyaluran harian jika dibandingkan dengan semester I 2023.

Kebijakan KUR tahun ini diarahkan untuk mendorong perluasan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM yang belum pernah menerima KUR.

Hingga Kuartal III, Realisasi Penyaluran KUR Capai Rp 177,54 Triliun atau 60 Persen dari Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/WhatsApp-Image-2023-08-09-at-093300-3124948894.jpeg" alt="UMKM ikut pameran di Jogja International Food &amp; Horeca Expo (JIFHEX) 2023. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>UMKM ikut pameran di Jogja International Food &amp; Horeca Expo (JIFHEX) 2023. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana hapus buku (write off) kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat sinyal positif dari Presiden Joko Widodo. Meski demikian, tidak seluruhnya mendapat pemutihan. Untuk tahap pertama, yang akan dihapus buku maksimal kredit senilai Rp 500 juta, khususnya bagi debitur kredit usaha rakyat (KUR). Merespons rencana kebijakan itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk&nbsp;(BRI) menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah. Sehingga memperluas akses pembiayaan dalam rangka percepatan inklusi keuangan dan peningkatan porsi kredit UMKM nasional sebesar 30 persen. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menjelaskan, dalam industri pembiayaan dikenal dua istilah, hapus buku dan hapus tagih. Perlu diketahui bahwa hapus buku adalah penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca (on-balance sheet) dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan internal bank. Antara lain, telah dalam kategori pinjaman macet, sudah dicadangkan 100 persen, dan kriteria lain kebijakan internal bank. Dengan demikian, kebijakan hapus buku tidak menghilangkan kewajiban debitur dari membayar pinjaman. Sehingga penagihan tetap dilakukan. Sedangkan hapus tagih adalah kebijakan menghapus kewajiban debitur atas kredit yang sudah dihapus buku dan tidak ditagih kembali. "Kebijakan hapus tagih dilakukan perbankan dengan kondisi dan persyaratan tertentu. Misalnya bagi nasabah yang terkena bencana alam dan dinyatakan sebagai bencana alam nasional oleh pemerintah dan telah diputus dalam rapat umum pemegang saham. Seperti bencana tsunami Aceh di 2004 dan sebagainya," jelas Supari kepada Jawa Pos, Kamis(10/8). Terhadap kebijakan hapus tagih sebagaimana tertuang pada Undang-undang (UU) Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), lanjut dia, implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan. Di antaranya untuk menentukan kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih yang saat ini sedang dirumuskan oleh tim perumus kebijakan pemerintah. "Kebijakan hapus tagih tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan perseroan. Karena kerugiannya telah diserap ketika BRI melakukan penghapus bukuan," terangnya. Hingga akhir Maret 2023, penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM mencapai sebesar Rp 1.303,6 triliun. Jumlah tersebut setara 20,2 persen dari total kredit perbankan. Penyaluran kredit UMKM BRI senilai Rp 989,64 triliun atau 83,9 persen dari total kredit. Maka kontribusi BRI terhadap penyaluran kredit UMKM nasional mencapai 77,8 persen. Bank Indonesia (BI) menambah insentif likuiditas makroprudensial bagi perbankan yang rajin menyalurkan pembiayaan. Khususnya kredit ke sektor-sektor prioritas. Kebijakan berlaku mulai 1 Oktober 2023. Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro menuturkan, insentif diberikan dalam bentuk pengurangan giro wajib minimum (GWM). Pelonggaran itu setidaknya akan mengerek 0,6-0,7 persen pertumbuhan kredit bank. Kebijakan tersebut turut menopang kenaikan likuiditas mencapai Rp 50 triliun sehingga penyaluran kredit bank meningkat. "Memang secara kasar ada tambahan insentif likuiditas yang akan memberikan ruang penyaluran kredit pembiayaan sekitar Rp 50 triliun. Itu semua insentif mana kala bisa memanfaatkan semuanya (kredit)," ucapnya. Adapun 5 sektor prioritas penyaluran kredit bank dalam kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) meliputi hilirisasi, perumahan, pariwisata, inklusif (KUR dan ultra mikro), serta pembiayaan hijau. Hingga 14 Juni 2023, terdapat 122 bank yang mendapat insentif tersebut. Sehingga memperoleh total likuiditas senilai Rp 108,4 triliun. Pertumbuhan kredit perbankan per Juni naik 7,76 persen secara tahunan. BI memproyeksi pertumbuhan kredit sepanjang 2023 di kisaran 9-11 persen. "Bank-bank besar rata-rata masih optimistis mencapai secara rerata 10 persen. Angka 7,76 persen dengan ekonomi tumbuh di kuartal III dan kuartal IV mungkin bisa lebih tinggi," ungkap Juhro. Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, dari sisi kuantitas, penyaluran KUR tetap terjaga dengan tren positif. Hal itu tecermin dengan total penyaluran KUR pada posisi 31 Juli 2023 sebesar Rp 126,63 triliun yang diberikan kepada 2,3 juta debitur dengan NPL tetap terjaga di level 1,63 persen. Airlangga menyebut, memperhatikan penyaluran KUR Semester I tahun 2023 telah kembali ke pola normal sebelum pandemi Covid-19 dan setelah pencabutan PPKM, pemerintah telah memutuskan penyesuaian target plafon KUR menjadi sebesar Rp 297 triliun. "Diharapkan melalui penyesuaian target tersebut, penyaluran KUR menjadi lebih berkualitas tanpa membatasi akses pembiayaan bagi UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan formal," jelasnya. Dia melanjutkan, dari evaluasi penyaluran KUR tahun 2022, pemerintah melakukan perubahan fundamental pada kebijakan KUR yang mulai berlaku di awal tahun 2023. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenko 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Adapun tujuan utama dari perubahan kebijakan tersebut adalah untuk mendorong peningkatan kualitas KUR melalui optimalisasi jumlah debitur baru dan debitur graduasi. "Hingga akhir semester I tahun 2023, implementasi kebijakan baru KUR telah mampu mendorong jumlah debitur baru dan debitur graduasi. Hal ini menunjukan bahwa semakin banyak UMKM yang dapat mengakses KUR dan skala usahanya berhasil naik kelas," imbuh dia. Mengapresiasi peran Pemerintah Provinsi dengan kinerja terbaik dalam menyukseskan program KUR tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan penganugerahan KUR Award kategori Provinsi. "Dengan dukungan penuh dari Pemprov, lembaga keuangan, dan para pelaku usaha, kita berhasil meningkatkan kualitas penyaluran KUR yang efektif, efisien dan tepat sasaran," kata Airlangga. Adapun penghargaan KUR tahun 2022 untuk kategori Pemerintah Provinsi dengan Strategi Terbaik dalam Pencapaian Penyaluran KUR diraih oleh (1) Provinsi Jawa Tengah; (2) Provinsi Jawa Timur; dan (3) Provinsi Lampung. Sedangkan penghargaan KUR kategori Pemerintah Provinsi dengan Inovasi Terbaik dalam Peningkatan Penyaluran KUR diraih oleh (1) Provinsi Jawa Barat; (2) Provinsi Sumatera Selatan; dan (3) Provinsi Bali. Penyaluran KUR per 31 Juli 2023 -target plafon KUR: Rp 297 triliun -realisasi: Rp 126,3 triliun kepada 2,3 juta debitur -rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross KUR: 1,63 persen Sumber: Kemenko Perekonomian

Untuk tahap pertama, yang akan dihapus buku maksimal kredit senilai Rp 500 juta, khususnya bagi debitur kredit usaha rakyat (KUR).

Rencana Hapus Kredit Macet UMKM Tak Berdampak Signifikan terhadap BRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/jokowi-apindo-4146968115.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan sinyal persetujuan terkait rencana penghapusan kredit macet UMKM di perbankan nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pekan lalu, saya bertemu Presiden Jokowi dan Presiden setuju rencana menghapus kredit UMKM yang macet di perbankan," kata Teten dalam keterangan resmi, Rabu (9/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teten menjelaskan, penghapusan kredit macet tersebut hingga mencapai Rp 5 miliar. Namun, untuk tahap pertama, yang akan dihapus yang maksimal kredit Rp 500 juta, khususnya bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Teten menegaskan bahwa tidak semua kredit UMKM yang macet akan dihapus. Akan ada penilaian mendalam terkait hal tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Macetnya itu seperti apa dan karena apa. Tentunya, hal itu tidak berlaku bila mengandung unsur pidana atau moral hazard," tegas Teten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Teten juga menjelaskan soal langkah strategis tersebut dengan menggodok peraturan yang akan memayunginya. MenkopUKM menegaskan, perlunya segera melaksanakan amanat UU Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yaitu, penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar UMKM dapat segera bangkit dari dampak pandemi dan mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di tahun 2024. "Prediksi Bappenas tahun 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen, salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Presiden ingin porsi kredit perbankan mencapai 30 persen di tahun 2024," jelas Menteri Teten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dalam UU P2SK Pasal 250 dan Pasal 251 telah diatur penghapusbukuan kredit macet kepada UMKM untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM. Pasal ini memberi payung hukum bagi bank dan lembaga keuangan non-bank BUMN untuk penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet UMKM serta mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada rapat koordinasi pembahasan penghapusan piutang macet UMKM pada Mei 2023 dengan bank Himbara, Pegadaian, PNM dan lembaga penjamin/asuransi sudah tersusun format data kredit UMKM eksisting dan kriteria kredit yang diusulkan untuk dihapuskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah tersusun data KUR dan non-KUR, yang ter-cut-off per 2015," tandas Menteri Teten.</div>

"Pekan lalu, saya bertemu Presiden Jokowi dan Presiden setuju rencana menghapus kredit UMKM yang macet," kata Teten.

Jokowi Setuju Kredit Macet UMKM Dihapus, Tahap I bagi Debitur KUR Maksimal Rp 500 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/BMRI-3524943259.jpg" alt="Bank Mandiri gandeng PT Gading Murni genjot penyaluran KUR." width="100%">
<figcaption>Bank Mandiri gandeng PT Gading Murni genjot penyaluran KUR.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Mandiri berupaya mendongkrak penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di berbagai daerah. Salah satu strateginya adalah merangkul nasabah bisnis. Kantor Wilayah Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 menggandeng PT Gading Murni untuk menyalurkan KUR di wilayah Jatim. Regional CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region VIII/Jawa 3 Tri Nugroho mengatakan, pihaknya terus bergerak cepat merangkul pelaku bisnis di segala bidang guna mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi. Upaya yang dilakukan adalah akuisisi ekosistem bisnis milik PT Gading Murni untuk penyaluran KUR. "Gading Murni merupakan salah satu rekanan lama kami. Tapi, potensi kerja sama bisa ditingkatkan, salah satunya melalui perjanjian kerja sama (PKS) untuk mendorong pertumbuhan bisnis dari mitra, rekan, maupun buyer," tuturnya Jumat (28/7). PT Gading Murni merupakan salah satu nasabah yang bergerak di bidang ritel selama tiga dekade. Perusahaan tersebut bergerak di bidang ritel, grosir, dan supplier empat kategori produk. Yakni, stationery, office equipment, office automation, dan office technology. Penandatanganan PKS tersebut nanti membuat buyer PT Gading Murni mempunyai kesempatan mendapatkan fasilitas KUR dan produk Bank Mandiri lainnya. "Kami saat ini sudah melakukan banyak inovasi untuk meningkatkan kenyamanan nasabah. Tiga di antaranya adalah superapp nasabah ritel, yakni Livin&rsquo;; superapp nasabah wholesale, yakni Kopra; dan smart branch untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara offline di cabang," jelasnya. Presiden Direktur PT Gading Murni Aruwan Soenardi menyampaikan, dukungan yang diberikan Bank Mandiri sudah dirasakan. Oleh karena itu, kerja sama tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah agar menghasilkan tmanfaat yang optimal kepada masyarakat dan perekonomian.&nbsp;(bil/c6/dio)

Gading Murni bergerak di bidang ritel, grosir, dan supplier produk stationery, office equipment, office automation, dan office technology.

Genjot Penyaluran KUR, Bank Mandiri Gandeng Gading Murni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/BRI-UMKM.jpg" alt="Ilustrasi pengrajin topeng yang memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI untuk menjalankan usahanya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengrajin topeng yang memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI untuk menjalankan usahanya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah memberikan kemudahan akses pembiayaan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar naik kelas. Bahkan, plafon kredit usaha rakyat (KUR) untuk tahun ini meningkat menjadi Rp 450 triliun. Hanya, perbankan masih menunggu keputusan menteri keuangan (KMK) untuk pelaksanaannya.  Dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, terdapat sejumlah perubahan. Tahun lalu pemerintah menetapkan bunga 6 persen untuk KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus. Dalam kebijakan anyar, suku bunga KUR mikro diberikan berjenjang mengikuti ketentuan dan tipe debitur.  Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan, Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1/2023 sudah berlaku sejak diundangkan pada 27 Januari 2023. Namun, saat ini Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 91/KMK.05/2022 tentang Besaran Subsidi Bunga/Margin KUR masih berlaku.  "Dan (perbankan) masih menunggu diterbitkannya KMK yang baru tahun 2023," kata Susiwijono kepada Jawa Pos Selasa (21/2).  Berdasar data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), lanjut dia, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sampai dengan 21 Februari 2023 belum menyalurkan KUR karena menunggu diterbitkannya KMK yang baru tersebut. Padahal, bank pelat merah itu memiliki nilai plafon tertinggi dalam penyaluran KUR 2023.  Pria kelahiran Ponorogo itu menegaskan, tidak ada perubahan untuk debitur yang baru mengakses KUR tahun ini. Dengan ketentuan tanpa agunan pada kredit sampai dengan plafon Rp 100 juta. Harapannya, bisa berdampak pada semakin banyaknya pelaku usaha yang dapat mengakses KUR.  Dari perbankan, Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto optimistis dapat menyalurkan seluruh plafon KUR 2023 sebesar Rp 270 triliun yang diamanatkan pemerintah. Sejalan dengan kemampuan perseroan dalam memproses dan mencairkan KUR dengan rata-rata Rp 1 triliun per hari.  Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan KUR sejak pertengahan Februari 2023. Besaran bunga KUR menyesuaikan tingkat bunga berdasar Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 dan 2 Tahun 2023.  PENYALURAN KUR 4 TAHUN TERAKHIR  KUR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022*  Target | Rp 140 triliun | Rp 190 triliun | Rp 285 triliun | Rp 373,17 triliun  Realisasi | Rp 140,1 triliun | Rp 198,5 triliun | Rp 282,2 triliun | Rp 348,47 triliun  Debitur | 4,7 juta orang | 6,1 juta orang | 7,4 juta orang | 7,27 juta orang  Ket *: Data per 15 Desember 2022  Sumber: Kemenko Bidang Perekonomian

Penyaluran KUR Tunggu Kebijakan Sri Mulyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/UMKM-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pekerja saat merpihkan baju yang hendeka di paking untuk di kirim sentra tekstil baju di kawasan Ciputat, Jumat (3/9/2021). Pemerintah memalui Kementerian Koperasi dan UKM mencatat Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 sudah terealisasi Rp14" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat merpihkan baju yang hendeka di paking untuk di kirim sentra tekstil baju di kawasan Ciputat, Jumat (3/9/2021). Pemerintah memalui Kementerian Koperasi dan UKM mencatat Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 sudah terealisasi Rp14</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank-bank Himbara sukses merealisasikan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sesuai target pemerintah. Hampir 60 persen KUR Bank Mandiri disalurkan ke sektor produktif. Sedangkan, penyaluran kredit mikro BRI menjadi penopang laba perseroan.  Kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Bank Mandiri secara bank only tumbuh 13 persen year-on-year (YoY) senilai Rp 117,2 triliun pada akhir 2022. Capaian tersebut tidak lepas dari penyaluran KUR yang berhasil memenuhi target pemerintah. Yakni, sebesar Rp 40 triliun kepada lebih dari 351 ribu pelaku UMKM.  Sebanyak 59,73 persen KUR disalurkan ke sektor produksi senilai Rp 23,9 triliun. Salah satunya di sektor pertanian. Sektor tersebut mampu menyumbang 29,53 persen dari total KUR Bank Mandiri atau sebesar Rp 11,81 triliun.  Sedangkan, penyaluran KUR ke sektor jasa produksi mencapai Rp 8,03 triliun atau sekitar 20,07 persen. Total kredit UMKM Bank Mandiri tumbuh 13,3 persen YoY. Naik dari Rp 103,5 triliun di 2021 menjadi Rp 117,2 triliun pada akhir tahun lalu.  Melihat pencapaian tersebut, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi optimistis pertumbuhan kredit di 2023 mampu tumbuh berkisar 10 sampai 12 persen secara YoY. Tentunya, dengan tetap menekankan sisi kualitas, yakni fokus pada sektor-sektor yang prospektif, resilient, dan memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang.  "Dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Bank Mandiri berkomitmen untuk bersama-sama mendorong kebangkitan ekonomi di sektor-sektor potensial pada masing-masing wilayah termasuk UMKM," ucapnya.  Tren positif pembiayaan terhadap usaha rakyat juga ditopang melalui optimalisasi Rumah BUMN (RB) UMKM di wilayah kerja perseroan. Salah satunya Rumah BUMN Bogor.  Kamis (9/2), tempat tersebut direlokasi ke kawasan Taman Kencana, Bogor Tengah, dari sebelumnya di Semplak, Bogor Barat. Tujuannya, agar dapat menampung lebih banyak aktivitas UMKM binaan. Terutama setelah pencabutan PPKM menyusul membaiknya situasi Covid-19 di tanah air.  Regional Operations Head Bank Mandiri Region V/Jakarta 3 Andi Riano Kaharap berkomitmen Rumah BUMN mampu lebih aktif memberikan pelatihan serta pembinaan bagi pelaku UMKM. Salah satunya dengan memanfaatkan ekosistem digital. Seperti e-commerce dan sosial media untuk memperluas akses pasar serta daya saing produk lokal.  "Kami berkomitmen untuk mendorong pengembangan UMKM, kehadiran Rumah BUMN juga telah memiliki sarana prasana agar mampu menjadi wadah dan fasilitator untuk mendukung kapasitas UMKM," terangnya.  Sementara itu, strategic response yang tepat membuat kinerja BRI Group moncer sepanjang 2022. Efisiensi biaya dana (cost of fund), peningkatan pendapatan berbasis komisi (fee based income), dan pertumbuhan kredit meningkatkan pencapaian laba. Bahkan, tumbuh double digit.  BRI Group sukses mencetak laba bersih sebesar Rp 51,4 triliun pada akhir tahun lalu. Jumlah tersebut tumbuh 67,15 persen secara year-on-year (YoY).  "Total aset ikut tumbuh double digit sebesar 11,18 persen YoY menjadi Rp 1.865,64 triliun," Direktur Utama BRI Sunarso dalam paparan kinerja keuangan triwulan IV 2022, Rabu (8/2).  Menurut dia, kinerja BRI yang solid didukung keberhasilan efisiensi perseroan. Terutama dalam menekan cost of fund melalui perbaikan funding structure untuk meningkatkan dana murah (CASA).  Tecermin dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebesar 69,10 persen. Jauh menurun dari akhir 2021 di level 78,54 persen.  Selain itu, membaiknya kualitas kredit yang disalurkan memberikan dampak positif terhadap efisiensi perseroan. "Dampaknya BRI berhasil menurunkan cost of credit dari 3,78 persen di akhir 2021 menjadi 2,55 persen pada akhir 2022," jelas alumnus Institut Pertanian Bogor itu.  Fee based income yang tumbuh double digit berkontribusi signifikan terhadap kinerja bank pelat merah itu. Per akhir Desember 2022, BRI berhasil menghimpun fee based income senilai Rp 18,80 triliun.  Angka tersebut tumbuh 10,16 persen YoY. Sehingga fee to income ratio mencapai 11,37 persen. "Yang artinya semakin efisien," imbuhnya.  Sunarso menyebut, pertumbuhan volume kredit dan peningkatan jumlah nasabah menjadi faktor utama yang mempengaruhi laba BRI. Terutama nasabah mikro. Sepanjang 2022, nasabah mikro naik lebih dari 3 kali lipat menjadi lebih dari 15 juta nasabah. Alhasil, volume kredit menjadi Rp 1.029,80 triliun.  BRI juga mampu mencatatkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit mikro naik double digit. Tercatat, DPK Hingga akhir triwulan IV 2022 tumbuh 14,85 persen YoY menjadi Rp 1.307,88 triliun. Kenaikan CASA sebesar 21,46 persen YoY menjadi pendorong utama pertumbuhan DPK. Saat ini proporsi CASA BRI tercatat 66,70 persen.  Dari sisi penyaluran kredit, total kredit dan pembiayaan BRI Group mencapai Rp 1.139,08 triliun. Portofolio kredit mikro melesat 13,9 persen YoY.  "Hal ini menjadikan proporsi kredit UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dibandingkan total kredit BRI terus meningkat menjadi sebesar 84,74," jelasnya.  Pada kesempatan tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menjelaskan, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) telah sesuai dengan target pemerintah. Yakni, sebesar Rp 252,38 triliun kepada 6,5 juta debitur. Tahun ini, perseroan optimistis mampu menyalurkan KUR sebanyak Rp 270 triliun.  "Kami berkomitmen akan terus menyalurkan KUR sebagai upaya mendorong roda perekonomian grass root. Serta untuk mendukung penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," ungkapnya.  Supari menegaskan, bahwa KUR adalah kredit, bukan bantuan atau hibah. Sumber dana KUR, 100 persen dari dana bank. Suku bunga KUR mikro sebesar 16 persen.  Dari beban bunga tersebut, pemerintah memberi subsidi 10 persen kepada rakyat. Sehingga beban bunga yang dibayar rakyat hanya 6 persen.  "Jadi, yang dibantu subsidi adalah rakyat, bukan bank," bebernya.

Penuhi Target KUR 2022, Bank Himbara Ekspansi Lagi Tahun ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyaluran kur

Berita Terkini

Penyaluran KUR BRI Tertinggi Capai Rp 184,98 Triliun, NPL Diklaim Kecil