<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/gunakan-dana-desa-untuk-beli-mobil-kades-di-oku-diadili_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Dana Desa" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dana Desa</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Alokasi dana desa tak selamanya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jaka Sucipta mengungkapkan bahwa ada beberapa ekses negatif pada dana desa. &rdquo;Salah satu ekses negatifnya adalah korupsi. Itu kalau dulu terpusat, dengan era desentralisasi, (korupsi) sampai ke kabupaten/kota, sekarang sampai ke desa. Ini ekses negatif yang menjadi keprihatinan kita semua,&rdquo; ujarnya pada diskusi media di Jogjakarta (3/5). Merujuk data Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintahan desa meningkat. Pada 2016, ada 17 kasus korupsi di desa dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian, jumlahnya melonjak menjadi 155 kasus dengan 252 tersangka. Jaka menegaskan, itulah gambaran betapa buruknya ekses negatif dana desa. &rdquo;Ada yang dana desanya dipakai untuk karaoke, dipakai macam-macam lah,&rdquo; ungkapnya. Jaka juga mencontohkan beberapa perilaku yang sudah bergeser sebagai akibat ekses negatif dana desa. Dulu warga desa bisa secara sukarela gotong royong membangun desa. Namun, ketika ada suntikan dana desa, kini hanya sebagian warga yang berminat melakukan gotong royong. &rdquo;Dengan adanya dana desa, kemudian jadi transaksional. Memang kami sedang mengkaji dampak dana desa terhadap yang sifatnya tangible asset gitu. Nilai-nilai seperti gotong royong dan sebagainya itu,&rdquo; jelas dia. Kemenkeu telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi ekses negatif tersebut. Begitu didapati adanya temuan penyalahgunaan dana desa, penyalurannya langsung distop. Saat kepala desa (Kades) terjerat kasus, penyaluran dana desa langsung dihentikan sampai pelaksana tugas (Plt) atau pejabat penggantinya ditunjuk. &rdquo;Kemudian, ketika terkena kasus korupsi, sebuah desa tidak boleh ikut dalam kompetisi untuk mendapatkan insentif desa. Jadi, salah satu kriteria insentif desa itu tidak ada kasus korupsi di desanya, jadi di-blacklist lah,&rdquo; tegasnya. Meski begitu, Kemenkeu tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan atas perilaku menyimpang tersebut. Kewenangan yang dimiliki Kemenkeu terbatas pada penghentian pemberian dana desa hingga pencabutan insentif. Tindak pidana sepenuhnya menjadi kuasa aparat penegak hukum. &rdquo;Di kami (DJPK Kemenkeu), setiap ada penyalahgunaan dana desa, itu kami hentikan (penyalurannya). Jadi, kalau ada Kades atau perangkat desanya kena kasus, kami hentikan sampai ditunjuk Plt-nya. Ini yang bisa kami lakukan. Sebab, kami hanya terkait dengan pengalokasian dan penyaluran,&rsquo;&rsquo; papar Jaka. Sejak 2015 hingga 2024, pemerintah menggelontorkan dana desa Rp 609,68 triliun. Tahun ini pemerintah bakal memberikan dana desa Rp 71 triliun untuk 75.259 desa. Setiap desa akan mendapatkan sekitar Rp 943,34 juta. (dee/c14/fal)

Jaka menegaskan, itulah gambaran betapa buruknya ekses negatif dana desa. ”Ada yang dana desanya dipakai untuk karaoke, dipakai macam-macam

Korupsi Dana Desa Meningkat: Dari 22 Kasus Jadi 115, Total Tersangka 252, Ada Yang Dipakai Karaoke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dana-desa-belum-mampu-pecahkan-permasalahan-kesejahteraan-di-desa_m_.jpg" alt="Ilustrasi dana desa, disalurkan dengan tujuan menggerakan perekonomian di pedesaan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dana desa, disalurkan dengan tujuan menggerakan perekonomian di pedesaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dana Desa yang dalam beberapa tahun terakhir terus digelontorkan pemerintah masih belum jadi obat mujarab untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan di pedesaan. Padahal, dana desa merupakan salah satu program kebanggaan pemerintahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan perekonomian di desa. Sebagaimana diketahui, Kebijakan Dana Desa, terus meningkat yakni Rp 20,67 triliun tahun 2015, Rp 46,98 triliun tahun 2016, serta masing-masing Rp 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto mengatakan belum mujarabnya dana desa tercermin dari tingkat pengangguran terbuka yang ada di pedesaan. Kendati kecil, namun hal itu dinilai tidak sejalan dengan program tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2018 mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih sebesar 5,34 persen. Artinya, masih ada 7 juta penduduk yang menganggur. Angka tersebut jika dirinci terdiri dari pengangguran di desa sebesar 4,04 persen atau lebih tinggi dibandingkan pada periode yang sama tahun 2017 yakni sebesar 4,01 persen. "Padahal ada dana desa yang digelontorkan. Tapi tingkat pengangguran terbuka di pedesaan naik walaupun relatif kecil. Bahwa dana desa belum jadi obat mujarab untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan di pedesaan," ujarnya di Restoran Rantang Ibu, Jakarta Selatan, Kamis (14/3). Dana desa sejatinya akan ditransfer oleh pemerintah pusat sebagai program pemberdayaan masyarkat dalam membangun infrastruktur dasar di daerah. Meski begitu, Eko meminta pemerintah agar tidak hanya fokus pada pengembangan SDM tetapi juga kesempatan kerjanya. Di sisi lain, perlu perbaikan pada kualitas kurikulum pendidikan di dalam negeri, sehingga nantinya mereka yang baru lulus sudah siap dengan dunia kerja. "Ini perlu penyesuaian, apalagi kita bakal memasuki industri 4.0," tuturnya. Sementara itu, Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus mengatakan hal senada. Dia mengatakan, saat ini jumlah pekerja dengan pendidikan rendah cukup mendominasi. Menurut dia, hal itu tidak bisa dibiarkan. Sebab, profesi mereka bakal terancam seiring berlakunya industri 4.0. "Bagaimana mereka nanti menghadapi industri 4.0. mungkin lulusan itu bisa bekerja di pabrik bertahun-tahun tapi ya itu itu saja. Begitu ada teknologi robot yang bisa pasang kancing, hilanglah profesi itu. Kalau ada satu juta, ya satu juta yang hilang," tandasnya.

Dana Desa Belum Mampu Pecahkan Permasalahan Kesejahteraan di Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dana-desa-menjadi-role-model-dunia_m_.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyambut para tamu dari berbagai negara yang datang ke Annual Meetings IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali." width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyambut para tamu dari berbagai negara yang datang ke Annual Meetings IMF-World Bank di Nusa Dua, Bali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberhasilan Indonesia membangun ekonomi daerah dengan dana desa melalui program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) menjadi perbincangan hangat dalam Annual Meeting International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) di Bali. Banyak negara yang berniat mengadopsi model pembangunan desa seperti di Indonesia. Bank Dunia atau World Bank (WB) serta International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang merupakan salah satu badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia telah berkembang dan berhasil. Program dana desa dinilai efektif untuk meningkatkan perekonomian desa serta pendapatan masyarakat desa. &ldquo;Pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia telah menjadi perhatian dunia dalam Annual Meeting IMF-World Bank di Bali. Bahkan, World Bank akan menerapkan sejumlah model pembangunan kawasan perdesaan yang ada di Indonesia ke negara-negara berkembang lainnya di dunia,&rdquo; ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dalam rapat koordinasi pembangunan kawasan perdesaan bertema Memperkuat Sinergitas Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (16/10). Kesuksesan Indonesia dalam mendongkrak ekonomi desa menjadi topik diskusi dalam pertemuan tahunan IMF-WB di Bali. Terutama mengenai program dana desa yang dalam empat tahun berhasil membangun berbagai infrastruktur dasar sebagai penunjang aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat desa. Di antaranya, membangun jalan, jembatan, embung, sarana air bersih, PAUD, dan posyandu. &ldquo;Dalam empat tahun ini, kami sudah mampu membangun infrastruktur di desa dengan skala masif yang belum pernah terjadi di Indonesia Kemungkinan juga belum terjadi di negara-negara lain. Jadi, dalam acara Annual Meeting IMF-World Bank, program pembangunan ini juga menjadi perhatian bagi para peserta. Terutama dari negara-negara berkembang,&rdquo; jelas Eko. Salah satu model pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia, yaitu program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), telah banyak diminati oleh negara-negara berkembang. Prukades yang diterapkan Indonesia telah menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak pihak yang terlibat. Di antaranya, kementerian, pemerintah daerah melalui kepala daerah kabupaten dan kepala desa, dunia usaha, perbankan, serta masyarakat. Prukades bertujuan menjadikan desa sebagai kawasan berskala ekonomi besar dengan salah satu produk unggulannya. Hal itu diharapkan bisa meningkatkan perekonomian desa maupun pendapatan masyarakat desa setempat. &ldquo;Program Prukades ini telah diikuti sejumlah kabupaten yang tersebar di Indonesia. Dengan model Prukades ini, pembangunan kawasan perdesaan akan terus berkembang dan maju,&rdquo; tutur Eko. Karena itu, dia mengimbau seluruh kepala daerah dan kepala desa untuk membuat perencanaan dalam pemanfaatan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan manusia dan ekonomi. &rsquo;&rsquo;Saya melihat desa-desa sudah memiliki infrastruktur yang cukup. Kami optimistis, dalam tujuh tahun ke depan, desa tertinggal di Indonesia segera terentaskan dan jumlah penganggur di desa akan turun signifikan,&rsquo;&rsquo; terangnya. (tih/wir)

Dana Desa Menjadi Role Model Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hingga-mei-realisasi-penyaluran-dana-desa-masih-rendah_m_213388.jpeg" alt="Ilustrasi penyaluran dana desa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyaluran dana desa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menetapkan pagu anggaran untuk dana desa tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun. Jumlah itu tak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Sejumlah kendaka diketahui telah menghambat realisasi penyaluran dana desa. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengakui jika penyaluran dana desa hingga Mei ini masih sangat rendah. Bahkan, hingga 30 April realisasinya baru mencapai Rp 14,2 triliun. "Realisasi dana desa hingga 16 Mei sudah mengalami kemajuan, yaitu mencapai Rp 16,7 triliun atau 27,8 persen," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/5). Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan penyaluran dana desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) masih rendah. Salah satunya adalah masih banyaknya daerah yang belum memenuhi persyaratan dalam hal ini penetapan peraturan bupati dan wali kota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa. "Tapi dengan langkah kami memanggil seluruh bupati dan walikota yaitu 434 (pemda) ke Jakarta kemarin, dana desa tahap satu sudah 100 persen tersalurkan, yakni Rp 12 triliiun," jelas dia. Untuk tahap II, dari target penyaluran sebesar Rp 24 triliun baru terealisasi sebesar Rp 4,68 triliun atau 19,5 persen. Untuk tahap II, penyaluran akan diberikan kepada 97 daerah dan 14.773 desa. "Kami optimis bahwa hingga akhir semester I yatu bulan Juni nanti pada saat kita menyampaikan laporan semeter I ke DPR itu paling tidak sudah 60 persen dari total pagu dapat tersalurkan seluruhnya ke RKUD atau Rp 36 triliun," imbuhnya. "Ini terutama karena ada persyaratan untuk tahap 1 yang Rp 12 triliun paling lambat minggu ketiga Juni harus segera dicairkan daerah. Kalau nggak hangus. Untuk tahap kedua yang Rp 24 triliun, paling lambat pada minggu keempat Juni harus sudah dicairkan dari RKUN ke RKUD kalau nggak hangus. dengan sanksi itu daerah akan mempercepat penyaluran," tandas Boediarso.&nbsp;

Hingga Mei, Realisasi Penyaluran Dana Desa Masih Rendah