<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/Jacket-behind-photo-Woozi-Seventeen-3672132315.png" alt="Woozi Seventeen (Instagram @saythename_17)" width="100%">
<figcaption>Woozi Seventeen (Instagram @saythename_17)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Nama Woozi SEVENTEEN mendadak jadi sorotan publik setelah muncul laporan bahwa seorang atasan militer meminta bantuan pribadi kepadanya selama masa pelatihan wajib militer. Tindakan ini menuai kecaman serta memicu perdebatan mengenai dugaan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan militer. <div>Menurut laporan Allkpop pada 22 Desember, seorang bintara di Pusat Pelatihan Angkatan Darat berinisial A diketahui meminta bantuan Woozi untuk mencarikan penyanyi pernikahan tanpa imbalan. Permintaan ini diajukan pada September, tak lama setelah sang idol resmi mendaftar sebagai peserta pelatihan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/016965982/taeyong-nct-umumkan-jadwal-tur-konser-asia-usai-selesai-wamil-ada-jakarta">Taeyong NCT Umumkan Jadwal Tur Konser Asia Usai Selesai Wamil, Ada Jakarta!</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Disebutkan bahwa&nbsp;Bintara A meminta Woozi memperkenalkan penyanyi yang bersedia membawakan lagu ucapan selamat di acara pernikahannya sebulan kemudian. Padahal, sebelum masuk wajib militer, keduanya dilaporkan tidak memiliki hubungan pribadi apapun.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Guna menanggapi permintaan itu, Woozi akhirnya memperkenalkan seorang penyanyi balada ternama yang ia kenal secara pribadi. Penyanyi ini kemudian benar-benar tampil di acara pernikahan pada Oktober tanpa menerima bayaran atas penampilannya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pihak Angkatan Darat menjelaskan bahwa saat ini Woozi bertugas di resimen pelatihan yang sama dengan bintara A setelah terpilih sebagai instruktur latihan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menanggapi laporan yang beredar, mereka menyatakan tidak ada unsur paksaan dalam kejadian ini. Pihak militer menegaskan bahwa Woozi memenuhi permintaan itu atas dasar niat baik pribadi, sehingga tidak ada pelanggaran hukum maupun aturan militer yang terjadi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Meski telah diklarifikasi, penjelasan resmi ini justru memicu reaksi keras dari publik. Banyak pihak menilai permintaan pribadi seperti itu sangat tidak pantas diajukan kepada seseorang yang sedang menjalani wajib militer karena adanya relasi kuasa yang timpang.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/016871013/kejutan-jelang-wamil-jungwoo-nct-rilis-single-solo-pertamanya-sugar">Kejutan Jelang Wamil, Jungwoo NCT Rilis Single Solo Pertamanya 'SUGAR'</a></div>

Woozi Seventeen terseret kontroversi setelah atasan militernya diduga meminta bantuan mencarikan penyanyi pernikahan gratis.

Diduga Salah Gunakan Wewenang, Atasan Militer Minta Woozi SEVENTEEN Carikan Penyanyi Pernikahan Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/usman-hamid.jpg" alt="Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(Haritsah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(Haritsah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyebut banyak penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan anggota Kepolisian. Menurutnya, banyak kasus yang menimpa anggota Kepolisian, didasari penyalahgunaan wewenang.&nbsp; Pernyataan ini disampaikan Usman dalam diskusi 'Urgensi Reformasi Polri' yang diselenggarakan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (7/3). "Dari riset Amnesty, pertama itu dilakukan penyalahgunaan wewenang. Jadi beberapa kejadian yang mengemuka di media itu penyalahgunaan wewenang. Seperti Ferdy Sambo itu kan jelas penyalahgunaan wewenang, kalau pun J ditembak mati, lakukan pelanggaran hukum ke istri Ferdy, dia punya hak lakukan proses hukum tapi malah, lakukan tindakan di luar hukum," kata Usman. Selain itu, Usman menyebut bahwa Polri banyak melakukan tindakan eksesif. Menurutnya, personel Kepolisian banyak melakukan tindakan berlebih kepada para peserta demonstrasi. "Demonstran dianggap musuh. Kenapa mereka sampe harus dipukul, ditangkap, petugas bilang mereka lempar botol, berlaku kasar ke polisi. Saya katakan apakah perlu sampai diinjak-injak? Rata-rata mereka ngerasa ada dasar pembenar, karena kalau nggak mereka terancam," ujar Usman. Namun, Usman justru mempertanyakan apakah pihak yang dipukuli oleh anggota kepolisian itu sangat mengancam. Tetapi elite Polri yang ia tanya tidak bisa menjawab. "Apa benar ada ancaman ke polisi dari orang yang dianiaya itu? Mereka nggak bisa jawab," cetus Usman. Selanjutnya, penguatan peran Kompolnas. Ia menekankan, pengawasan terhadap Kepolisian perlu diperketat, mengingat kewenangan Polri saat ini begitu luas. "Kewenangan kepolisian terlalu banyak sebabkan polisi lakukan kekerasan dan banyak masalah. Korupsi dan KKN dalam kepolisian ini sangat besar, dibuktikan lewat lagu Sukatani. Tapi selama ini disangkal," ujar Usman. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menyatakan bahwa reformasi Kepolisian memang saat ini sudah berjalan. Menurutnya, Polri telah membangun semua kinerjanya melalui daring atau online. "Bagaimana untuk mencegah perilaku koruptif, dibikinlah mekanisme online, misalnya pembuatan SIM," ungkap Anam. Anam tak menampik terhadap lagu band punk Sukatani yang berjudul Bayar Bayar Bayar. Namun, ia meyakini keresahan itu saat ini telah mulai dibenahi di internal Polri. "Beberapa memang clear fakta, soal polisi bayar polisi, ada bangunan yang memang dibangun polisi semakin bagus, online itu bukan hanya pelayanan, tapi juga komplain, atau ada polisi melakukan perbuatan tercela bisa online. Kita nggak tahu apakah itu kurang kampanye atau bagaimana, sehingga masih banyak anggota kepolisian yang belum sempurna," papar Anam. Meski demikian, Anam juga tidak menampik praktik negatif di internal Polri sudah menjadi budaya. Karena itu, ia menegaskan bahwa sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi. "Dalam kasus yang lumayan populer, DWP dan Bintoro, kalau di Bintoro itu dari 5 orang, 3 orang di PTDH, tapi pidananya nggak jalan," urai Anam. Ia menekankan, seharusnya jeratan pidana juga berlaku bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindakan negatif. Anam berharap, Propam sebagai pengawas internal dan Kompolnas sebagai pengawas internal kepolisian dapat diperkuat. "Propam itu kalau dimandirikan sebagai pengawas internal, salah satunya adalah kariernya. Jadi sampai pensiun nggak digeser-geser. Jadi untuk memutus itu memperkuat Propam penting," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyebut banyak penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan anggota Kepolisian.

Usman Hamid Sebut Banyak Kasus yang Menimpa Polri Didasari Penyalahgunaan Wewenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/GUS-IMIN-346056299.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Bidang Kokesra Muhaimin Iskandar" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Bidang Kokesra Muhaimin Iskandar</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait jabatannya sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2024. Cak Imin dituding menyalahgunakan wewenangnya karena mengajak anggota keluarga, yakni istrinya, Rustini Murtadho ikut pelaksanaan haji. "Ada dugaan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, mengajak seorang istri untuk dilibatkan dalam Timwas Haji," kata Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI) Musyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8). Musyanto mengaku sudah menyerahkan sejumlah bukti terkait dugaan penyalahgunaan wewenang Cak Imin ke MKD. Dia memastikan bakal melengkapi laporannya dengan bukti-bukti lainnya. "Untuk sementara bukti yang ada dulu, nanti dilengkapi dua sampai tiga hari insya Allah," ucap Musyanto. dia meminta MKD untuk segera memanggil Cak Imin terkait dugaan pelanggaran etik tersebut. Musyanto menduga istri Cak Imin, Rustini Murtadho ikut masuk dalam rombongan Timwas Haji DPR dan menggunakan visa petugas haji sebagaimana yang digunakan para anggota Timwas. "Bisa saja, tindakan ini diduga ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR dan sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji 2024," ujar Musyanto. Dia juga membantah bahwa laporan yang dilayangkan itu terkait konflik internal antara PKB dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). "Enggak ada, kita kan di luar itu. Tidak ada urusannya, kita bukan orang, anggota di situ (PKB dan PBNU)," pungkas Musyanto.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan dengan tuduhan mengajak Istri saat jadi Ketua Timwas Haji 2024.

Dituding Ajak Istri ke Tanah Suci saat Jadi Ketua Timwas Haji, Cak Imin Dilaporkan ke MKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/1000018557-353728096.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewan Pengawas KPK ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang. &rdquo;Saya melaporkan dugaan tindak pidana ke Bareskrim itu dengan dua pasal. Pasal 421 KUHP adalah perbuatan penyelenggara negara memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat. Lanjutnya bisa dibaca di KUHP. Yang kedua pasal 310 KUHP, yaitu pencemaran nama baik,&rdquo; kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, seperti dilansir dari Antara. Namun Ghufron tidak menjelaskan lebih lanjut soal detail mengapa melaporkan anggota Dewas KPK tersebut ke polisi. &rdquo;Apa dasar-dasarnya? nanti, kan ini masih berproses,&rdquo; ujar dia. Ghufron tidak menyebut secara langsung siapa anggota Dewas KPK yang dilaporkan ke Bareskrim. Namun, dia mengatakan, ada lebih dari satu orang yang dilaporkan. &rdquo;Ada beberapa, tidak satu,&rdquo; ujar Nurul Ghufron. Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi tersebut mengaku langkahnya menempuh jalur hukum adalah hak setiap warga negara dan merupakan fasilitas yang disediakan negara untuk menyelesaikan sengketa. &rdquo;Saya ini sudah diperiksa. Sebelum diperiksa sudah diberitakan dan itu bukan hanya menyakiti dan menyerang nama baik saya. Nama baik keluarga saya dan orang-orang yang terikat, memiliki hubungan dengan saya itu juga sakit. Mohon maaf ini teman-teman saya semuanya adalah bagian yang merasa terpanggil untuk membantu dan membela saya,&rdquo; tutur Nurul Ghufron. Saat ini Nurul Ghufron tengah menjalani sidang kode etik setelah pada awal Desember 2023 diadukan ke Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dengan membantu mutasi aparatur sipil negara Kementerian Pertanian ke Malang, Jawa Timur. Ghufron pun angkat bicara mengenai hal tersebut dan membenarkan menelepon Sekretaris Jenderal Kementan 2021&ndash;2023 Kasdi Subagyono pada periode Maret 2022. &rdquo;Faktanya saya benar menelepon, tetapi telepon sifatnya adalah meneruskan pengaduan dan sebelum meneruskan pengaduan itu saya sudah berdiskusi dan kemudian minta pendapat kepada Pak Alex (Marwata). Pak Alex bahkan kemudian juga mencarikan nomor telepon Pak Kasdi. Saya tidak kenal (dengan Kasdi),&rdquo; kata Ghufron. Dia kemudian menerangkan tidak mengenal ASN tersebut, namun kenal dengan mertua dari ASN itu. Sang mertua menceritakan soal menantunya yang sudah dua tahun mengajukan permohonan untuk mutasi dari Jakarta ke Malang, namun tak kunjung dikabulkan. &rdquo;Jadi, sifat telepon saya adalah meneruskan pengaduan tentang adanya seseorang ASN di Kementan yang mengajukan diri untuk mutasi, izin ikut suami, karena memelihara ataupun merawat anaknya tidak mampu di Jakarta, dia ingin mutasi. Setelah dua tahun berproses tidak dikabulkan, kemudian yang bersangkutan mengatakan ya sudah kalau mutasi tidak boleh, saya memutuskan memilih mundur,&rdquo; terang Nurul Ghufron. &rdquo;Ketika mundur diproses, orang tuanya, mertuanya, yang kemudian kontak saya menyampaikan kok bisa ya mutasi tidak boleh karena alasan kekurangan SDM, tetapi mundur dibolehkan atau diproses. Kan sama-sama akan mengurangi jumlah SDM,&rdquo; tutur Nurul Ghufron. Ghufron pun menghubungi Kasdi tentang hal itu dan akhirnya permohonan mutasi ASN tersebut dikabulkan. Namun, hal itu juga yang akhirnya membuat Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengaruh. Dia juga angkat bicara soal tudingan pelanggaran kode etik insan KPK berkomunikasi dengan pihak yang beperkara di KPK. Komunikasi tersebut dilakukan jauh sebelum Kasdi Subagyono menjadi pihak beperkara di KPK bersama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. &rdquo;Faktanya Anda tahu, peristiwa itu 15 Maret (2022), laporan yang ada kasusnya Pak Kasdi itu di Desember 2022, jadi setelahnya. Jadi, kalau saya merasa berutang budi ada kebaikan dari Pak Kasdi, kemudian peristiwa setelahnya ini tentu saya akan memberikan privilege, meringankan ataupun menghambat. Tapi, faktanya Anda tahu semua bahwa kasusnya yang menyeret Pak Kasdi sekarang saat ini sedang disidangkan, diproses. Artinya apa yang kami lakukan sesungguhnya tak ada kaitan dengan kasus dan tidak menurunkan integritas saya,&rdquo; papar Ghufron. Meski demikian, Ghufron menegaskan, akan menghormati keputusan apa pun keputusan majelis sidang kode etik. &rdquo;Sekali lagi saya menghormati otoritas dan kewenangan majelis kode etik. Saya akan pasrahkan kepada kesimpulan dan putusan dari majelis kode etik,&rdquo; ujar Nurul Ghufron.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewan Pengawas KPK ke Bareskrim terkait dugaan pencemaran nama baik, penyalahgunaan wewenang

Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK ke Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230116_1613011.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kerusakan sejumlah ruas jalan di beberapa provinsi di Indonesia, belakangan ini tengah menjadi perbincangan. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah pusat akan memberikan bantuan anggaran terhadap infrastruktur jalan yang rusak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah melakukan kajian perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan pada periode 2017. Kajian itu difokuskan pada pembangunan dan preservasi jalan. "Temuan kajian menunjukkan kasus korupsi pada penyelenggaraan jalan didominasi adanya suap dan penyalahgunaan kewenangan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (18/5). "Serta perbuatan curang oleh pemborong/pengawas dan penerima pekerjaan, serta penyelenggara negara selaku pengurus/pengawas yang ikut dalam pemborongan dan ijon pekerjaan," sambungnya. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 menunjukkan, dari 546.116 KM jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten-kota di Indonesia, 174.298 KM jalan mengalami rusak dan rusak berat, atau sekitar 31 persen. Sisanya, 139.174 KM jalan dalam kondisi sedang dan 232.644 KM jalan dalam kondisi baik. "Data tersebut memperlihatkan bahwa jalan dengan kondisi baik belum menyentuh angka 50 persen. Padahal jalan yang berfungsi dengan baik dapat berkontribusi menurunkan biaya produksi-distribusi barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, meningkatkan mobilitas warga, serta turut menarik investor untuk peningkatan daya saing dan penggerak roda ekonomi Indonesia," ucap Ali. Ali mengungkapkan, capaian pembangunan kondisi jalan tidak selaras dengan besaran anggaran yang telah dialokasikan pemerintah setiap tahunnya. Menurutnya, pada 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan jalan, sebanyak Rp 125,18 triliun. Sedangkan di tahun sebelumnya, pagu anggaran yang diberikan mencapai Rp 143,5 triliun (2021) dan 125,9 triliun (2022). Ali menyebut, besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan, justru dijadikan lahan basah tindak pidana korupsi. "Hal ini dibuktikan lewat beberapa kasus korupsi terkait pembangunan infrastruktur jalan yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rentang tahun 2015 hingga 2022," papar Ali. Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini mengungkapkan, beberap kasus korupsi pembangunan jalan yakni, kasus korupsi di Kabupaten Bengkalis pada 2022. Perkara itu melibatkan suap terkait proyek pembangunan jalan. Kedua, pada 2017 terjadi suap terkait dana peningkatan ruas jalan Kemiri-Depapre di Provinsi Papua. Kasus ketiga dan keempat terjadi pada 2016, yakni suap terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan perawatan jalan di Sumatera Barat, serta modus berupa pengusulan kegiatan pelebaran jalan Tehoru-Laimu dalam kegiatan pekerjaan konstruksi jalan Werinama-Laimu. Dalam mengatasi masalah ini, kata Ali, KPK merekomendasikan agar Kementerian PUPR membuat kebijakan dalam menegakkan independensi konsultan. Serta perlu dibuatnya regulasi pertanggungjawaban dalam hal keteknikan dan keuangan. Selain itu, perlu peran serta masyarakat sebagai penerima manfaat dari pembangunan nasional untuk turut memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ini penting, agar hasilnya memberikan dampak positif yang nyata bagi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. "Dengan salah satu prasyaratnya tentu tidak adanya praktik-praktik korupsi yang bisa mendegradasi kualitas pembangunan nasional kita," pungkasnya. &nbsp;

Temuan kajian menunjukkan kasus korupsi pada penyelenggaraan jalan didominasi adanya suap dan penyalahgunaan kewenangan.

Banyak Jalan Rusak, KPK Duga Akibat Praktik Suap dan Penyalahgunaan Kewenangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ilustrasi-penjara-Buzz-Caribbean.jpg" alt="ilustrasi penjara (Buzz Caribbean)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi penjara (Buzz Caribbean)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang mantan Kepala Sekolah di SMK Negeri I Ende Kabupaten Ende, NTT berinisial HGR terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun karena diduga menggunakan dana Komite Sekolah senilai Rp 1 miliar untuk keperluan pribadi.  Kapolres Ende AKBP Andre Librian dihubungi dari Adonara, Flores Timur, NTT, Rabu mengatakan, bahwa HGR dijerat dengan sejumlah pasal berlapis yakni pasal 2 ayat (1), pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 KUHP.  “Ancaman hukuman paling rendah empat tahun penjara, tetapi maksimal 20 tahun penjara serta denda antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar,” katanya.  Dia menjelaskan bahwa akibat perbuatannya, total kerugian negara mencapai Rp 1,8 miliar karena digunakan untuk kepentingan pribadi dari HGR.  Beberapa di antaranya seperti membeli sebuah cincin emas seharga Rp 4 juta, kendaraan bermotor serta kebutuhan lainnya.  Selain HGR, seorang bendahara berinisial WD yang menandatangani pencairan uang tersebut juga terancam hukuman yang sama, karena diduga juga turut menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi.  HGR kata Kapolres dari hasil pemeriksaan diketahui dari Rp1 miliar itu, sebagian diserahkan kepada istri dan anak-anaknya untuk kepentingan pribadi.  ‘Seperti tiket pesawat jalan-jalan bagi istri dan anak-anaknya yang nilainya mencapai Rp403 juta,” kata Andre.  Sementara tersangka berinisial WD yang seorang bendahara, diketahui menggunakan uang tersebut untuk membeli sebidang tanah di Kabupaten Ende sebesar Rp 50 juta.  Tak hanya itu, beberapa guru dan PNS di sekolah tersebut juga mendapatkan bagian sebesar Rp 196 juta. Namun total nilai uang tersebut adalah untuk pembayaran Kesra.  Kapolres mengatakan bahwa baik HGR maupun WD saat ini sudah ditahan, dan sejumlah barang bukti sudah lengkap beserta berkas perkara yang sebagian tengah dirangkumkan.  “Saat ini berkas perkara sementara dirangkumkan dan dalam pekan ini segera dikirim ke JPU,” ujar dia.

Pakai Dana Komite, Mantan Kepala Sekolah Terancam Hukuman Berat di NTT