<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/X-pledis_17-370381508.jpg" alt="Woozi Seventeen diduga menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan saat wajib militer (X @pledis_17)" width="100%">
<figcaption>Woozi Seventeen diduga menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan saat wajib militer (X @pledis_17)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Baru-baru ini, muncul laporan bahwa seorang bintara di Pusat Pelatihan Angkatan Darat meminta Woozi SEVENTEEN untuk membantu mencarikan penyanyi pernikahan. Permintaan ini menjadi sorotan karena diajukan saat sang idola baru saja memulai masa pelatihannya sebagai peserta wajib militer. Menurut laporan Seoul Shinmun pada 22 Desember, seorang bintara berinisial A menghubungi Woozi pada bulan September lalu. Meski keduanya tidak memiliki hubungan pribadi sebelum wajib militer, 'A' meminta Woozi memperkenalkan penyanyi yang bersedia membawakan lagu ucapan selamat di pernikahannya pada bulan Oktober. Menanggapi permintaan itu, Woozi akhirnya memperkenalkan seorang penyanyi balada terkenal yang merupakan rekan pribadinya. Dikutip dari Allkpop, penyanyi dikonfirmasi hadir dan tampil di pesta pernikahan 'A' pada bulan Oktober tanpa menerima bayaran penampilan sepeser pun. Pihak Angkatan Darat menyatakan bahwa saat ini Woozi telah terpilih sebagai instruktur latihan dan bertugas di resimen yang sama dengan Sersan Staf 'A'. Namun, pihak militer mengklarifikasi bahwa pada saat permintaan itu diajukan, status penugasan masa depan Woozi belum ditentukan. Pusat Pelatihan Angkatan Darat menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan yang terlibat dan Woozi mematuhi permintaan itu karena niat baik. "Setelah meninjau situasi, kami menyimpulkan bahwa ini bukan hasil dari perintah yang tidak pantas, melainkan tindakan niat baik pribadi dari pihak Woozi. Tidak ada pelanggaran hukum atau peraturan militer yang ditemukan," ungkap juru bicara resmi. Terlepas dari penjelasan ini, muncul kritik bahwa tidak pantas bagi seorang atasan militer untuk mengajukan permintaan pribadi seperti itu, kepada seorang calon prajurit yang baru direkrut. Beberapa ahli hukum berpendapat, bahwa situasi ini berpotensi melanggar Undang-Undang Dinas Militer, termasuk pelanggaran terhadap kewajiban integritas dan kewajiban untuk menjaga martabat. "Terdapat banyak preseden pengadilan yang mengakui bahwa, mengingat hierarki yang kaku dan sifat tertutup organisasi militer, pada dasarnya sulit untuk menolak permintaan pribadi atasan." "Poin ini seringkali menjadi dasar penting untuk pertimbangan hukum," jelas pengacara Noh Jong Eon dari Firma Hukum Jonjae. Sebagai informasi, Woozi mendaftar wajib militer bersama rekannya, Hoshi, pada bulan September lalu dan saat ini tengah menjalani sisa masa dinasnya.

Seorang atasan militer meminta Woozi SEVENTEEN untuk menyediakan penyanyi di sebuah pernikahan secara gratis saat pelatihan militer

Klarifikasi Militer Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Atasan terhadap Woozi SEVENTEEN

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/WhatsApp-Image-2023-09-21-at-112802-3240187971.jpeg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir bersama Presiden Jokowi (Instagram/@erickthohir)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir bersama Presiden Jokowi (Instagram/@erickthohir)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa dirinya menerima informasi intelijen soal kondisi partai politik termasuk keinginan partai tidak bisa dimaklumi. Bahkan Jokowi dinilai telah terindikasi menyalahgunakan kekuasaannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tudingan itu mencuat dalam diskusi Bahaya Penyalahgunaan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara virtual pada Kamis (21/9). Peneliti sekaligus Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin, mengatakan pernyataan Jokowi itu dapat dipahami, tetapi bukan lantas memakluminya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haripin mengatakan pernyataan Jokowi bahwa dia mengetahui dan menerima informasi intelijen soal partai politik itu adalah suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan. &rsquo;&rsquo;Atau setidaknya ada indikasi penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan,&rsquo;&rsquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia pernyataan Jokowi itu berpotensi menimbulkan pelanggaraan hak kebebasan warga. Bahkan bahaya yang lebih serius, pernyataan Jokowi itu bisa mengancam proses menjelang pelaksaan Pemilu tahun depan. Serta mengancam nilai kebangsaan di dalam Pancasila.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haripin mengatakan pernyataan Jokowi itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi pernyataan itu mengindikasikan adanya mobilisasi lembaga intelijen untuk memata-matai partai politik. Dia menegaskan upaya ini adalah penyalahgunaan kekuasaan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rsquo;&rsquo;Tugas intelijen itu mengumpulkan dan mengolah informasi soal ancaman keamanan nasional,&rsquo;&rsquo; kata dia. Lembaga intelijen tidak bertugas untuk mengumpulkan bahan keterangan (baket) tentang kebijakan politik. Baik itu partai politik koalisi maupun partai politik oposisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013008744/polda-metro-serahkan-berkas-perkara-5-tersangka-film-dewasa-jaksel-ke-jaksa">Polda Metro Serahkan Berkas Perkara 5 Tersangka Film Dewasa Jaksel ke Jaksa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian Haripin mengatakan aksi spionase terhadap partai politik mencederai prinsip luber dan jurdil dalam Pemilu. Lebih jauh lagi mobilisasi intelijen itu bisa menjadi sebuah intimidasi negara dan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di tengah situasi menuju Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas kondisi itu, Haripin mengatakan DPR mestinya harus mengusut tuntas kejadian tersebut. Menurut dia Komisi I DPR dan Tim Pengawas Intelijen berwenang menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan intelijen. &rsquo;&rsquo;Bentuk panitia khusus gabungan Komisi I dan Komisi III agar proses investigasi berjalan lebih komperhensif,&rsquo;&rsquo; katanya.&nbsp; Proses dan hasil investigasi DPR itu harus disampaikan secara terbuka ke publik.</div>

’’Tugas intelijen itu mengumpulkan dan mengolah informasi soal ancaman keamanan nasional,’’ kata dia.

Peneliti BRIN: Jokowi Terindikasi Menyalahgunakan Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waduh-mantan-presiden-ini-dituntut-30-tahun-penjara_m_191974.jpeg" alt="Mantan Presiden Korsel" width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden Korsel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa menuntut hukuman penjara 30 tahun untuk mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun Hye atas dugaan penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi. Seperti dilansir The Guardian Selasa, (27/2), Park tidak menghadiri persidangan di mana jaksa juga menuntut denda KRW 118,5 miliar. Jaksa mengatakan, Park tidak menunjukkan penyesalan karena melanggar hukum konstitusional dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan negara. "Sebuah hukuman keras oleh pengadilan diperlukan untuk mengirim pesan kepada publik dan politisi bahwa sejarah tragis tidak boleh diulang," kata Jaksa Penuntut, Han Dong Hoon di pengadilan. Jika pengadilan menganggapnya bersalah, Park akan menjadi presiden Korsel ketiga yang dihukum. Presiden lainnya yang dihukum adalah mantan jenderal militer yang terlibat dalam kudeta 1979 dan pembantaian sipil tahun 1980. Park memboikot persidangan di pengadilan pusat Seoul sejak Oktober sebagai bentuk protes untuk memperpanjang penahanannya enam bulan lagi. Pengacara Park kemudian mengundurkan diri secara masal dan dia dilaporkan menolak bertemu dengan pengacara yang ditunjuk negara yang sejak saat itu membela Park di pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan lain untuk memanggilnya jika dia menolak. Jika dia dinyatakan bersalah, tim pembelanya diharapkan langsung mengajukan banding karena Park terus membantah melakukan kesalahan yang dituduhkan padanya. Park secara resmi ditangkap pada Maret tahun lalu di tengah tuduhan bahwa dia berkolusi dengan teman lama untuk mengambil puluhan juta dolar dari perusahaan-perusahaan dengan sogokan dan pemerasan. Pengadilan telah memberikan vonis pada teman Park, Choi Soon Sil dengan hukuman 20 tahun penjara awal bulan ini. Presiden Korea Selatan Moon Jae In mengatakan, ia tidak akan menggunakan kekuatannya untuk memaafkan Park.

Waduh, Mantan Presiden Ini Dituntut 30 Tahun Penjara