<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/BPJS-KES-16-3566741035.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti . (Dok. Humas BPJS Kesehatan untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti . (Dok. Humas BPJS Kesehatan untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sepanjang satu dekade mengemban amanah menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan telah banyak menciptakan terobosan yang mengubah sistem layanan kesehatan di Indonesia. Beragam prestasi dan capaian positif yang diraih BPJS Kesehatan juga menandakan bahwa Program JKN semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti saat acara sarasehan memperingati HUT ke-56 BPJS Kesehatan, Senin (15/07). Tonggak sejarah program jaminan kesehatan dimulai dengan didirikannya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) pada 1968. BPDPK mulai memperkenalkan kebijakan pembiayaan dengan sistem kapitasi dan mekanisme managed care. BPDPK kemudian berkembang menjadi Perum Husada Bhakti (PHB) yang secara resmi menghapus kebijakan klaim perorangan. Konsep rujukan pun dimatangkan. Selanjutnya, PT Askes (Persero) hadir menggantikan PHB. Kelompok peserta jaminan kesehatan kian bervariasi, mulai dari karyawan BUMN dan masyarakat miskin. Kemudian PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) bagi penduduk Indonesia tanpa terkecuali. Hingga tahun 2023, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.639 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.120 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 5.494 fasilitas kesehatan penunjang. &ldquo;Sebanyak 66,28% FKRTL mitra BPJS Kesehatan adalah milik swasta. Rata-rata pembayaran klaim tahun 2023 adalah 11,5 hari kerja untuk FKTP dan 13,7 hari kalender untuk FKRTL, lebih cepat daripada ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, agar peserta JKN memperoleh layanan berkualitas, BPJS Kesehatan hanya bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan yang lolos seleksi credentialing maupun recredentialing. Untuk melayani pelayanan kesehatan dasar hingga ke pelosok, rumah sakit terapung juga kami rangkul menjadi mitra BPJS Kesehatan,&rdquo; ungkap Ghufron. Dari waktu ke waktu, angka pemanfaatan pelayanan Program JKN juga terus merangkak naik. Tahun 2014, tercatat pemanfaatan Program JKN per tahun sebanyak 92,3 juta pemanfaatan, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya menjadi 606,7 juta pemanfaatan atau 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap harinya. Pada tahun 2023, sebanyak 25% biaya layanan di tingkat lanjutan digunakan untuk membayar pelayanan kesehatan penyakit berbiaya katastropik. &ldquo;Tahun 2023, BPJS Kesehatan mengeluarkan Rp 34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik. Ini seperti dua sisi mata uang bagi kami. Di satu sisi, makin banyak masyarakat yang tertolong karena dapat mengakses layanan kesehatan. Namun di sisi lain, beban biaya pelayanan kesehatan terus bertambah. Ini yang jadi tugas besar kita semua agar bisa mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Karena itu, deteksi dini sangat penting. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya,&rdquo; tegas Ghufron. Tahun ini BPJS Kesehatan juga berhasil kembali mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut. Pencapaian ini memperlihatkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik serta senantiasa menjalankan Program JKN berdasarkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. &ldquo;Program JKN merupakan manifestasi gotong royong bangsa Indonesia. Tidak mudah bagi BPJS Kesehatan untuk mengelola jaminan kesehatan bagi ratusan juta jiwa penduduk Indonesia. Apalagi, pengelolaan program ini melibatkan banyak stakeholders. Ekosistem JKN yang kompleks dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat akan selalu menjadi tantangan bagi kita semua. Karena itu, diperlukan upaya penguatan kolaborasi lintas sektoral, serta komitmen seluruh Duta BPJS Kesehatan untuk merealisasikan rencana strategis ke depan,&rdquo; tutur Ghufron. &nbsp;

Menjadi tugas besar kita semua agar bisa mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik di masyarakat.

Rayakan HUT ke-56, Begini Catatan Satu Dekade BPJS Kesehatan Kelola JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/sakit-jantung-rieska.jpg" alt="ilustrasi sakit jantung. (NDTV)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi sakit jantung. (NDTV)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan RI menargetkan layanan empat penyakit katastropik yakni jantung, stroke, ginjal, dan kanker dapat dilakukan di seluruh rumah sakit kabupaten atau kota di Indonesia. Katastropik adalah penyakit yang menelan biaya tinggi.  Berdasar data BPJS Kesehatan, pada 2021, pembiayaan penyakit jantung menelan Rp 8,671 triliun, kanker Rp 3,5 triliun, stroke, 2,163 triliun, gagal ginjal Rp 1,78 triliun, dan thalasemia Rp 806 miliar. Tahun 2022, pembiayaan sampai Mei 2022 saja yakni sakit jantung Rp 4,3 triliun, kanker Rp 1,6 triliun, stroke Rp 1,1 triliun, dan gagal ginjal Rp 700 miliar karena membutuhkan cuci darah.  Berikut 4 penyakit yang teratas dalam pembiayaan. Apa saja?  Jantung  Penyakit jantung sebuah kondisi di mana jantung mengalami gangguan. Gangguan bisa bermacam-macam yakni kardiovaskular atau pada katup dan otot jantung.  Stroke  Stroke adalah sebuah kondisi di mana terhambatnya supply darah ke otak. Hal ini dapat disebabkan oleh sumbatan atau pecah pembuluh darah.  Ginjal  Gagal ginjal merupakan sebuah kondisi kronis berbulan-bulan atau bertahun-tahun menetap di mana fungsi ginjal sebagai penyaring darah terganggu. Akibatnya seseorang harus melakukan cuci darah atau hemodialisa.  Kanker  Sebuah kondisi ketika sel-sel abnormal membelah secara tak terkendali dan menghancurkan jaringan tubuh. Salah satu yang menelan biaya tinggi adalah kanker payudara.  Kemenkes Dukung Kelengkapan Alat Kesehatan  Untuk mendukung upaya ini, secara bertahap dilakukan pemenuhan alat kesehatan di seluruh rumah sakit. Sepanjang tahun 2022, layanan rujukan didorong agar dapat diakses oleh seluruh pasien di pelosok Indonesia dengan menyalurkan bantuan untuk pemenuhan alat kesehatan penyakit prioritas, pendampingan kateterisasi jantung dan bedah jantung terbuka. Hasilnya, dana bantuan pemerintah telah disalurkan kepada 150 RSUD dan 25 RSUP di 34 provinsi untuk pemenuhan alat kesehatan penyakit prioritas.  “Di akhir tahun ada dana sebesar Rp 3,55 triliun, kami gunakan untuk memenuhi alkes di RS daerah. Sampai saat ini, dana bantuan pemerintah 2022 ke 150 RSUD sudah tersalurkan 96,2 persen. Sementara bantuan pemerintah ke RS vertikal tersalurkan 100 persen,” kata Jubir Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril dalam keterangan resmi, Selasa (17/1).  Upaya tersebut juga mendapatkan dukungan kerja sama dari 24 gubernur untuk mengembangkan RSUD sebagai jejaring layanan rujukan dengan rincian layanan jantung 24 provinsi, stroke di 13 provinsi, kanker di 12 provinsi, dan uronefrologi di 7 provinsi. Tak hanya itu, Kemenkes juga telah melakukan program pendampingan kateterisasi jantung di 37 RS dan stroke di 3 RS.  Secara bertahap, ditargetkan sebanyak 50 persen kabupaten atau kota memiliki alat kesehatan lengkap untuk 4 penyakit katastropik. Alat kesehatan untuk pengobatan jantung dan stroke antara lain Echocardiography, CT-Scan, Cath lab, Set Kamar OK, IABP, Rotablator, IVUS-FFR, MRI, Mikroskop Neuro, Heart Lung Machine, dan OCT. Sementara untuk kanker terdiri dari Mammography, SPECT CT, Flowcytometer, IHK, Bronchoscopy, Brachiterapy, CUSA, LINAC, PET-CT, CT Simulator.  Ada pula alat kesehatan untuk uronefrologi adalah Set endourology, ESWL, C-Am, USG Doppler, Video Urodynamic, Laser Holmium, Automated Peritoneal Dialysis, PCNL, URS, dan Tissue typing. Selain itu, pemerintah juga akan melengkapi alat kesehatan untuk kesehatan ibu dan anak, berupa mesin Anestesi, Patient Monitor, Ventilator, USG Fetomaternal, Inkubator Bayi, MALDI Tofs, Laser Ablation, HFOV, Mesin Nitrit Oxide, HFOT, dan HFNC.

Mengenal 4 Penyakit Katastropik, Butuh Biaya Tinggi dan Alkes Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/KANKER-PIXABAY.jpg" alt="Ilustrasi perkembangan penyakit kanker. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perkembangan penyakit kanker. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah penyakit tak menular (PTM) menelan biaya yang tak sedikit saat seseorang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Belum lagi pengobatan lanjutan dan kontrol yang harus dilakukan setelahnya. Penyakit dengan beban biaya yang tinggi disebut dengan istilah katastropik.  Dalam laman Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, disebutkan penyakit katastropik merupakan penyakit yang membutuhkan perawatan medis yang lama dan berbiaya tinggi. Penyakit yang termasuk dalam pengelompokan katastropik pada program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) atau ditanggung BPJS antara lain penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hati, thalasemia, leukimia dan hemofilia.  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin baru-baru ini mengatakan Kementerian Kesehatan memastikan layanan 4 penyakit katastropik dapat dilakukan di RSUD Kabupaten Kota. Kementerian Kesehatan menargetkan layanan empat penyakit katastropik jantung, stroke, ginjal, dan kanker dapat dilaksakan di seluruh rumah sakit Kabupaten Kota di Indonesia.  Untuk itu saat ini setidaknya 50 persen kabupaten kota, rumah sakit nya memiliki alat kesehatan (Alkes) lengkap untuk keempat penyakit ini.  Direktur Jenderal Pelayanan Kesehayan Azhar Jaya mengatakan ini merupakan langkah untuk mendekatkan akses layanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Indonesia, sekaligus untuk mengurangi beban pembiayaan kesehatan.  “Saat ini belum semua rumah sakit di Indonesia memiliki alat kesehatan lengkap untuk pengobatan penyakit kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi,” ujar Azhar baru-baru ini.  Sebagai contoh untuk penyakit jantung, tidak semua provinsi memiliki rumah sakit dengan fasilitas untuk pasang ring di jantung. Dari 34 provinsi, yang bisa melakukan operasi pasang ring hanya 28 provinsi dan 22 provinsi yang bisa melakukan operasi jantung terbuka.  Ditargetkan 34 rumah sakit di seluruh provinsi pada 2024 bisa melayani penyakit kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi.  Alat kesehatan untuk pengobatan jantung dan stroke antara lain Echocardiography, CT-Scan, Cath lab, Set Kamar OK, IABP, Rotablator, IVUS-FFR, MRI, Mikroskop Neuro, Heart Lung Machine, dan OCT. Sementara untuk kanker terdiri dari Mammography, SPECT CT, Flowcytometer, IHK, Bronchoscopy, Brachiterapy, CUSA, LINAC, PET-CT, CT Simulator.  Ada pula alat kesehatan untuk uronefrologi adalah Set endourology, ESWL, C-Am, USG Doppler, Video Urodynamic, Laser Holmium, Automated Peritoneal Dialysis, PCNL, URS, dan Tissue typing. Selain itu, Kemenkes juga akan melengkapi alat kesehatan untuk kesehatan ibu dan anak, berupa Mesin Anestesi, Patient Monitor, Ventilator, USG Fetomaternal, Inkubator Bayi, MALDI Tofs, Laser Ablation, HFOV, Mesin Nitrit Oxide, HFOT, dan HFNC.  Data BPJS Kesehatan, tahun 2021, pembiayaan penyakit jantung menelan Rp 8,671 triliun, kanker Rp 3,5 triliun, stroke, 2,163 triliun, gagal ginjal Rp 1,78 triliun, dan thalasemia Rp 806 miliar.  Tahun 2022, pembiayaan untuk sampai Mei 2022 saja yakni sakit jantung Rp 4,3 triliun, kanker Rp 1,6 triliun, stroke Rp 1,1 triliun, dan gagal ginjal Rp 700 miliar karena membutuhkan cuci darah. Berikut 4 penyakit yang menjadi 'juara' dalam pembiayaan. Apa saja?  &nbsp;  Jantung  Penyakit jantung sebuah kondisi di mana jantung mengalami gangguan. Gangguan bisa bermacam-macam yakni kardiovaskular atau pada katup dan otot jantung.  Stroke  Stroke adalah sebuah kondisi di mana terhambatnya supply darah ke otak. Hal ini dapat disebabkan oleh sumbatan atau pecah pembuluh darah.  Ginjal  Gagal ginjal merupakan sebuah kondisi kronis berbulan-bulan atau bertahun-tahun menetap di mana fungsi ginjal sebagai penyaring darah terganggu. Akibatnya seseorang harus melakukan cuci darah atau hemodialisa.  Kanker  Sebuah kondisi ketika sel-sel abnormal membelah secara tak terkendali dan menghancurkan jaringan tubuh. Salah satu yang menelan biaya tinggi adalah kanker payudara.

4 Penyakit Ini Dikenal Sebagai Katastropik yang Menelan Biaya Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/BRAHMANA-ASKANDAR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KANKER merupakan suatu penyakit yang menjadi perhatian, baik di dunia maupun di Indonesia. Menteri kesehatan dalam beberapa kesempatan mengungkapkan tentang penyakit katastropik yang paling banyak terjadi di Indonesia: yakni jantung, stroke, dan kanker.  Tiga penyakit tersebut menjadi beban terbesar pembiayaan BPJS Kesehatan. Menurut laporan BPJS Kesehatan pada 2020, sekitar 25 persen klaim layanan JKN diperuntukkan bagi layanan penyakit katastropik. Dengan urutan terbanyak: penyakit jantung (49%), kanker (18%), stroke (13%), dan gagal ginjal (11%).  Sesuai data yang dikeluarkan WHO pada 2020, lima besar jenis kanker terbanyak di Indonesia adalah kanker payudara (16,6%), kanker serviks (9,2%), kanker paru (8,8%), kanker usus (8,6%), dan kanker liver (5,4%). Bila ditinjau dari kematian akibat kanker, data WHO pada 2020 itu menunjukkan penyebab tertinggi adalah kanker paru (13,2%), kanker payudara (9,6%), kanker serviks (9,0%), kanker liver (8,9%), dan kanker nasofaring (8,4%).  Di Indonesia kanker payudara dan kanker serviks sebagian besar terdiagnosis saat sudah stadium lanjut, padahal dua kanker tersebut mempunyai metode deteksi dini. Separo lebih kanker liver disebabkan virus hepatitis dan hampir semua kanker serviks disebabkan virus HPV. Kanker yang disebabkan infeksi dapat dihindari dengan mencegah infeksi virus penyebabnya.  Kanker paru merupakan penyebab kematian kanker tertinggi di dunia maupun di Indonesia, padahal bisa dicegah, oleh karena salah satu faktor penyebabnya jelas, merokok. Orang yang merokok mempunyai risiko 15–30 kali lipat lebih besar menderita kanker paru dibandingkan orang yang tidak merokok. Lagi-lagi masih ada tempat untuk mencegah dengan menghindarkan diri dari faktor risiko.  Menurut Center for Disease Control (CDC) di Amerika Serikat, kanker usus bisa dicegah. Caranya dengan diet tinggi lemak, olahraga, dan menjaga berat badan serta melakukan deteksi dini dengan melakukan kolonoskopi, pemeriksaan dengan memasukkan kamera ke dalam usus.  Di Amerika Serikat, CDC menganjurkan melakukan skrining untuk keempat jenis kanker: kanker payudara, kanker serviks, kanker usus (colorectal), dan kanker paru. Untuk kanker payudara, The United States Preventive Services Task Force (USPSTF) menganjurkan pemeriksaan mamografi untuk perempuan usia 50–74 tahun. Sedangkan untuk perempuan usia 40–49 tahun bisa diskusi dengan dokter, kapan mulai perlu mamografi rutin dan setiap berapa lama.  Berpijak pada rekomendasi tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif yang lebih masif selain ketersediaan fasilitas untuk skrining. Apakah setiap perempuan sudah sadar bahwa ada rekomendasi skrining kanker payudara? Apakah setiap fasilitas layanan primer juga telah memberikan edukasi mengenai pentingnya skrining? Dan yang penting, fasilitas skrining juga harus mudah dijangkau di seluruh pelosok negeri.  Yang lebih menyedihkan lagi adalah kondisi kanker serviks di Indonesia, sebagian besar terdeteksi saat sudah stadium lanjut. Data yang dihimpun oleh Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI) tahun 2021 menunjukkan, 84,27% pasien kanker serviks merupakan stadium lanjut saat terdiagnosis. Hal itu menjadi masalah mengingat terapi utama kanker serviks stadium lanjut adalah radioterapi, bukan operasi maupun kemoterapi. Sedangkan fasilitas radioterapi masih terbatas.  Data Perhimpunan Dokter Spesialis Radioterapi Indonesia (PORI) tahun 2022 menunjukkan bahwa fasilitas radioterapi masih hanya tersedia di 15 provinsi. Antrean untuk mendapatkan radioterapi lama, bahkan di Surabaya antrean untuk mendapat radioterapi sekitar 3–6 bulan. Terbatasnya fasilitas radioterapi menyebabkan harapan kesembuhan kanker serviks stadium lanjut menurun.  Kondisi seperti itu tidak boleh terjadi. Sebab, kanker serviks adalah kanker yang paling bisa dicegah dengan beberapa alasan. Di antaranya, perubahan dari normal menjadi kanker serviks berlangsung lama, ada skrining kanker serviks yang mudah dan praktis, penyebabnya jelas yaitu HPV risiko tinggi (HPV 16 dan HPV 18), dan sekarang ada vaksinasinya yang efektif, terutama untuk usia muda.  Bila faktanya yang datang sebagian besar penderita kanker serviks sudah stadium lanjut, berarti ada yang terlewat dan harus ada perbaikan di sana sini. Skrining kanker serviks sangat efektif mendeteksi perubahan dini yang terjadi pada serviks sebelum menjadi kanker. Sehingga bila diobati secara sederhana, kesembuhan sangat baik. Dianjurkan melakukan skrining kanker serviks secara rutin untuk perempuan yang telah berhubungan seksual berupa Pap smear, inspeksi visual dengan asam asetat atau pemeriksaan tes HPV.  Sayangnya, di Indonesia angka cakupan skrining kanker serviks masih rendah. Data Kementerian Kesehatan pada 2020–2022 menunjukkan, angka cakupan skrining kanker serviks nasional masih sekitar 5,5%, masih sangat rendah. Perlu upaya bersama melakukan edukasi ke masyarakat secara masif dan menggalakkan skrining kanker serviks di fasilitas pelayanan kesehatan primer.  Pelaksanaan skrining kanker serviks tidak perlu dokter spesialis kanker. Bisa dilakukan oleh bidan, dokter umum, atau dokter kandungan umum. Untuk menangani kanker serviks yang sudah telanjur saat ini, kunci utama adalah memperbanyak layanan radioterapi. Mengingat sebagian besar kasus adalah stadium lanjut, tidak bisa lagi dilakukan operasi. Paling tidak di tiap provinsi harus terdapat fasilitas radioterapi, syukur-syukur bila di setiap kabupaten atau kota.  Radioterapi tidak hanya menjadi tulang punggung terapi kanker serviks, namun juga kanker payudara, kanker nasofaring, dan kanker-kanker yang lain. Kunci utama pencegahan kanker serviks adalah skrining rutin untuk perempuan yang telah berhubungan seks dan vaksinasi HPV untuk perempuan usia muda, terutama sejak sebelum hubungan seks. Berita menggembirakan, vaksin HPV pada 2023 direncanakan menjadi vaksin wajib dan dibiayai negara.  Untuk kanker paru, di Amerika Serikat, CDC menganjurkan pemeriksaan rutin tahunan dengan low-dose computed tomography pada orang usia 50–80 tahun dengan riwayat merokok. Di Indonesia, edukasi mengenai bahaya merokok perlu dilakukan lebih gencar untuk menurunkan kejadian kanker paru. Selain itu, perlu edukasi masif untuk melakukan skrining pada orang yang berisiko tinggi kanker paru.  Pengetahuan mengenai kanker dan pencegahannya perlu diberikan sejak dini, sejak di bangku SMP/SMA. Sebab, menurut WHO, 30–50% kanker bisa dicegah. Mari bersama mencegah kanker. (*)  <hr />  *) BRAHMANA ASKANDAR, Ketua Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia, Dosen FK Universitas Airlangga

Mencegah Kanker di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-14-at-22.35.10.jpg" alt="Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan pentingnya penguatan promotif preventif dan penerapan pola hidup sehat sejak dini saat menjadi panelis pada Peringatan Hari Diabetes Sedunia 2021, Minggu (14/11). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan pentingnya penguatan promotif preventif dan penerapan pola hidup sehat sejak dini saat menjadi panelis pada Peringatan Hari Diabetes Sedunia 2021, Minggu (14/11). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyakit katastropik masih menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Pada 2020, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan Rp 20 triliun untuk membayar pelayanan dan obat-obatan penyakit katastropik. Salah satunya Diabetes Melitus (DM).  ”Penyakit DM mayoritas diderita peserta JKN-KIS dengan rentang usia 51–65 tahun dengan prevalensi kasus 57 persen dari total kasus sejak 2017–2020. Kasus diabetes terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini perlu menjadi perhatian dan memberikan gambaran pentingnya penguatan promotif preventif dan penerapan pola hidup sehat sejak dini,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat menjadi panelis pada Peringatan Hari Diabetes Sedunia 2021, Minggu (14/11).  Untuk memberikan pelayanan kepada peserta, khususnya yang mengidap penyakit DM, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan 22.965 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.567 rumah sakit.  Ghufron mengatakan, pihaknya terus mendorong kepada fasilitas kesehatan, khususnya FKTP untuk memperkuat upaya promotif dan preventif. Hal itu demi menekan angka pertumbuhan penyakit DM.  Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan telah berupaya untuk menghadirkan inovasi untuk mengendalikan dan mengelola penyakit diabetes melitus. Antara lain dengan menyediakan layanan telekonsultasi dengan dokter FKTP, pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) secara daring, kebijakan iterasi obat bagi peserta JKN-KIS yang memiliki penyakit kronis, antrean online Mobile JKN, dan skrining kesehatan.  ”Pemeriksaan dini sangat penting dilakukan. Untuk itu, kami terus mendorong FKTP agar giat mengajak peserta untuk menerapkan pola hidup sehat dan melakukan deteksi dini melalui skrining kesehatan yang bisa diakses melalui aplikasi Mobile JKN sebagai upaya untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan risiko penyakit tertentu,” kata Ghufron.  Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam mengendalikan penyakit DM. seperti keterbatasan tenaga kesehatan dan sarana prasarana FKTP untuk pelayanan pengendalian DM dan belum meratanya pemenuhan faskes pemeriksaan penunjang Prolanis.  ”Selain itu, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dalam Pelayanan DM belum disosialisasikan secara masif kepada seluruh FKTP. Sehingga belum dapat diimplementasikan optimal. Namun jika melihat komitmen dan upaya penyempurnaan yang terus dilakukan pemerintah beserta seluruh stakeholder lain, kami optimistis upaya pengendalian penyakit DM bisa semakin baik,” ujar Ghufron.  Ketua PB Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (Perkeni) Ketut Suastika mengatakan, tugas pokok PB Perkeni adalah untuk mengedukasi para tenaga medis dan membuat sebuah membuat model pendidikan. Dia yakin apabila edukasi terus dilakukan, kompetensi para tenaga medis di layanan primer maupun sekunder bisa dibangun dan diperbaiki.  Dia berharap dengan koordinasi yang dilakukan dengan BPJS Kesehatan hingga kementerian kesehatan, pelayanan di fasilitas kesehatan, khususnya pelayanan DM dapat terus ditingkatkan.  Sementara itu, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Putu Moda Arsana menyampaikan, pihaknya mendukung upaya dalam menambah ketersediaan tenaga kesehatan. Namun, penambahan tenaga kesehatan juga harus diiringi dengan kualitas yang mumpuni. Sehingga, mampu menangani penyakit DM secara komprehensif.

Tekan Kasus Diabetes, Promotif Preventif FKTP Perlu Diperkuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/penyakit-katastropik-gagal-ginjal-jadi-beban-bpjs-nomor-dua_m_151974.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Penyakit gagal ginjal merupakan salah satu penyakit katastropik. Penyakit degeneratif akibat gaya hidup itu menelan biaya banyak untuk pengobatannya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan semakin banyak menanggung beban biaya cuci darah atau hemodialisis para pasien gagal ginjal. Koordinator Wilayah Jakarta Pernefri (Perhimpunan Nefrologi Indonesia), dr. Tunggul Situmorang, SpPD-KGH menyebutkan saat ini gagal ginjal menjadi penyakit nomor dua yang beban biayanya ditanggung oleh BPJS. Gagal ginjal nyaris menyusul penyakit kanker yang masih bertengger di nomor satu. &ldquo;Iya katastropik. Akan tetapi perlu dipahami, dulu mengapa tak banyak penderitanya? Mungkin dulu biayanya tak ditanggung BPJS, sehingga pasien tak datang. Saat ditanggung BPJS, barulah pasien datang,&rdquo; tegas Tunggul, Sabtu (19/8). Penyebab utamanya adalah diabetes, hipertensi, sumbatan, hingga obat-obatan analgesik dan lainnya. Pada tahap awal memang tak memberikan gejala yang khas, namun penderitanya baru merasakan sakit ketika fungsi ginjalnya sudah anjlok. &ldquo;Banyak pasien coba-coba pergi ke orang pintar dulu dan lainnya. Padahal gagal ginjal penyakit seumur hidup. Statistik justru terlihat, orang meninggal dengan gagal ginjal lebih banyak meninggal karena seramgan jantung. Jadi bukan karena ginjalnya tapi karena strokenya karena tubuh ini satu kesatuan,&rdquo; tegasnya. Tunggul menilai penyakit ginjal bisa dicegah dengan gaya hidup yang baik. Jika sudah terkena bisa diperlambat, dan jika sudah buruk bisa diobati dengan terapi. &ldquo;Seseorang pasti ada yang menjadi high risk grup. Potensial gagal ginjal. Bisa karena diabetes, hipertensi, obesitas, autoimun dan lainnya. Karena itu selalu jaga pola makan dan berat badan,&rdquo; ungkapnya.

Penyakit Katastropik, Gagal Ginjal Jadi Beban BPJS Nomor Dua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/beban-negara-biayai-penyakit-jantung-capai-rp-69-triliun_m_147911.jpeg" alt="Ilustrasi jaga kesehatan jantung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jaga kesehatan jantung</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Penderita penyakit degeneratif di era modern semakin meningkat. Penyakit tersebut di antaranya gagal ginjal, Penyakit Jantung Koroner (PJK), diabetes, hipertensi, dan lainnya. Penyakit ini disebut katastropik artinya memakan biaya yang tinggi.  Beban negara membiayai klaim penderita penyakit katastropik terus membengkak. Bayangkan saja, hanya untuk satu jenis penyakit katastropik yakni Penyakit Jantung Koroner (PJ), beban negara mencapai Rp 6,9 triliun.  &ldquo;Selama satu tahun&nbsp;biayai pasien penyakit jantung Rp 6,9 triliun. Pengeluaran besar, besar pasak dari tiang. Jika tak mengubah pola hidup, maka ini akan sulit,&rdquo; tegas Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di Balairung Universitas Indonesia (UI) Kampus Depok, Senin (31/7)  Nila menambahkan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), ternyata penderita penyakit tak menular meningkat. Menurutnya, penyakit katastropik menghabiskan dana BPJS sebanyak 30 persen.  &ldquo;Tinggi sekali penyakit tak menular. Mungkin awalnya dikira orang kota yang begitu. Eh ternyata tidak, di desa justru lebih tinggi di kota. Mengapa diabetes tinggi di desa? Masyarakat desa makan nasi segepok, ikan asinnya sekelingking,&rdquo; kata Nila.  Untuk mengurangi berbagai penyakit katastropik, sosialisasi kesehatan terus gencar dilakukan melalui promosi kesehatan dan preventif. PJK bisa ditekan jika jumlah perokok berkurang.  &ldquo;Para mahasiswa bisa melakukan pendampingan di desa, agar masyarakat punya pemahaman hidup sehat,&rdquo; tuturnya.

Beban Negara Biayai Penyakit Jantung Capai Rp 6,9 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73999_93320_ilustrasi-uang.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Di era modern, masyarakat yang rentan dengan penyakit degeneratif menambah beban negara dari sisi pembiayaan jaminan kesehatan. Sedikitnya ada berbagai macam penyakit katastropik yang menjadi beban di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penyakit katastropik adalah penyakit yang berbiaya tinggi dan secara komplikasi dapat terjadi ancaman jiwa yang membahayakan jiwanya. Berbagai jenis penyakit ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyakit akibat gaya hidup salah satu yang paling banyak diderita peserta BPJS dan menyerap klaim yang tinggi. Umumnya penyakit ini menyerang penderita akibat gaya hidup. Data Kementerian Kesehatan tahun 2016 beban penyakit katastropik menyerap beban anggaran Rp 1,69 triliun atau 29,67 persen. Banyaknya pasien yang berobat membuat beban biaya JKN terserap. Sedikitnya ada 9 penyakit yang menduduki posisi puncak penyakit katastropik seperti jantung, stroke, diabetes, kanker, ginjal, hepatitis, thalasemia, leukemia, hemofilia. Total peserta atau penderita sebanyak 22 juta orang lebih. &ldquo;Di era JKN penyakit degeneratif jadi tantangan. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dilakukan dengan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, memeriksa kesehatan rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban,&rdquo; tegas Menteri Kesehatan RI Nila F Moeloek, Kamis (29/12). Jumlah peserta JKN saat ini sebanyak 171.858.881 peserta per 27 Desember 2016. Sedikitnya masih ada 80 juta rakyat lagi yang belum menjadi peserta. &ldquo;JKN masih 80 juta orang lagi dan harus ditingkatkan di tahun 2017. Penerima Bantuan Iuran (PBI) tak ditingkatkan,&rdquo; kata Sekretaris Jenderal Kemenkes Untung Suseno Sutarjo. Tahun 2018, ditargetkan jumlah peserta akan meningkat sampai 104 juta. PBI Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 91.137.197. Lebih dari 26.220 fasilitas kesehatan melayani pasien JKN. &ldquo;Sosialisasi terus dilakukan agar para peserta mudah bayar dan daftar. Akan berusaha menarik peserta,&rdquo; tegas Untung. (cr1/JPG)

9 Penyakit Katastropik Bikin Beban Negara Bengkak Rp 1,69 Triliun