<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/3cBG6NUijgNiTWnh7xDFdmAj64ZZFi0S4zOcKKrs-3218880446.jpg" alt="Ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar memberikan keterangan dalam sidang suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto." width="100%">
<figcaption>Ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar memberikan keterangan dalam sidang suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar, menyatakan hasil penyadapan tidak sah menjadi alat bukti jika diperoleh penyidik tanpa seizin Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Fatahillah menyebut, tidak sahnya hasil penyadapan jika perolehannya dalam kurun waktu di bawah periode 2021 atau tepatnya setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 yang mengatur penyadapan harus seizin Dewas KPK. "Ya seharusnya mendapatkan izin ya," kata Fatahillah saat memberikan keterangan ahli dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/6). Ia menekankan, setiap penyadapan yang dilakukan penyidik seharusnya mendapat izin dari Dewas KPK. "Tapi perlu memberitahukan," ujar Fatah. Mendengar pendapat tersebut, tim pengacara Hasto, Febrie Diansyah, menggali maksud pernyataan itu. Febrie menanyakan, jika tidak ada izin Dewas KPK apakah penyadapan itu sah. "Kalau tidak ada izin Dewas sah nggak bukti penyadapan itu?" tanya Febrie. "Mungkin dalam konteks ini, kalau tidak menggunakan izin tersebut ya tidak sah," ucap Fatah. Fatah menekankan, penyidik KPK sejatinya patuh dan tunduk dengan aturan yang mengatur proses penyadapan. Sehingga, alat bukti itu bisa digunakan secara sah. "Kalo tidak ya berarti alat buktinya tidak bisa dipakai atau ada hal yang memang tidak bisa digunakan dalam persidangan. Tapi kalo ada justifikasinya dia bisa tetap dilanjutkan dalam proses persidangan," imbuhnya. Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya penangkapan terhadap Harun Masiku itu dilakukan setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan. Hasto didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a serta pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Ahli hukum pidana UGM menyatakan hasil penyadapan KPK tanpa izin Dewas tidak sah, Hasto Kristiyanto disidang.

Saksi Ahli di Sidang Hasto Sebut Hasil Penyadapan KPK Harus Kantongi Izin Dewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Dewas-KPK-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 1.460 pemberitahuan penyadapan, diterima Dewan Pengawas (Dewas) dari tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2022. Hal itu dikatakan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. "Kami memonitor, menerima pemberitahuan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan itu ada banyak, penyadapan itu dilaporkan oleh KPK ada 1.460," kata Tumpak Hatorangan Panggabean saat konferensi pers "Capaian dan Kinerja Dewas KPK Tahun 2022" di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, dikutip dari Antara Senin (9/1). Selanjutnya, kata dia, Dewas KPK juga telah menerima pemberitahuan dari KPK terkait dengan penggeledahan sebanyak 61 dan penyitaan dengan jumlah 340 selama 2022. "Penggeledahan itu ada 61, penyitaan itu 340, memang setelah ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi), kami tidak mengeluarkan izin lagi tetapi kami mendapatkan pemberitahuan dari KPK dan itu mesti diberitahukan," ungkap Tumpak. Selain itu, Tumpak juga mengatakan selama 2022, Dewas KPK menerima 96 laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan kerja-kerja KPK. Adapun dari 96 laporan itu, 27 laporan telah direspons kepada pelapor, 54 diteruskan kepada unit kerja terkait di KPK, dan 15 laporan diarsipkan. Dari 96 laporan yang diterima, 26 di antaranya menjadi bahan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) antara Dewas KPK dan pimpinan KPK. "Sebagian besar (laporan) berhubungan dengan penindakan. Banyak komplain-komplain masyarakat," ujar Tumpak.

Sepanjang 2022 Dewas KPK Terima Pemberitahuan 1.460 Penyadapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220915_125923.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta jajarannya tidak ragu untuk membersihkan Indonesia dari praktik tindak pidana korupsi. Dia mendorong tim satgas untuk gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT).  "Mengingat tugas-tugas KPK di waktu-waktu yang akan datang akan semakin berat, maka saya juga memerintahkan kepada segenap insan KPK, jangan pernah ada keraguan untuk bertindak tegas melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi, termasuk tindakan tangkap tangan," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/12).  Menurut Firli, KPK bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam UU tersebut, ditegaskan KPK bekerja tak terpengaruh dengan kekuasaan mana pun.  "KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan mana pun. KPK tidak tunduk kepada siapa pun," tegas Firli.  Komjen Purnawirawan Polri itu menekankan, KPK tidak hanya fokus pada kerja di bidang penindakan saja. KPK, kata Firli, akan terus menggencarkan pendidikan antikorupsi ke masyarakat luas. Hal itu bertujuan demi membentuk karakter antikorupsi dalam diri tiap anak bangsa sejak dini.  Selain itu, giat pencegahan korupsi juga akan terus dilakukan KPK. Menurut Firli, giat tersebut dilakukan dengan melakukan kajian, telaah, serta memberikan rekomendasi mengenai perbaikan sistem, sehingga diharapkan dapat menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi.  Dalam kesempatan ini, Firli juga memamerkan upaya penegakkan hukum yang dilakukan KPK mulai dari 2004 sampai 2022. Disebutkan, KPK telah menggelar 1.507 penyelidikan, 1.350 penyidikan, serta 1.035 penuntutan. Selanjutnya, ada 902 perkara sudah inkracht, 943 perkara di tahap eksekusi, dan total ada 1.519 tersangka yang dijerat KPK.  “Kita akan wujudkan tujuan mulia bangsa Indonesia yaitu Indonesia bebas dan bersih dari korupsi. Saya sungguh berharap suatu saat korupsi merupakan peradaban masa lalu dan pada saatnya nanti kita akan berada pada peradaban dunia yang bersih tanpa korupsi,” pungkas Firli.

Firli Minta Jajaran KPK Tak Ragu Gelar OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 36 perkara yang telah dihentikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tingkat penyelidikan didominasi oleh kasus-kasus suap. Pernyataan itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.  "Dari 36 perkara yang dihentikan itu, sebagian besar objeknya berkaitan dengan suap," ujar Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.  Marwata juga mengatakan, kasus suap yang dimaksud terkait dengan sejumlah hal, antara lain pengadaan barang dan jasa, pengurusan perkara, dan juga jual beli jabatan. Namun demikian, dia enggan menyebutkan secara lebih spesifik perkara suap yang dimaksud.  "Itu termasuk informasi yang dikecualikan," kata Marwata.  Menurut Marwata, KPK tidak bisa mengungkap secara mendetail perkara-perkara yang dihentikan tersebut, guna melindungi pelapor maupun pihak-pihak yang belum ditetapkan sebagai tersangka.  "Jadi pelapor harus kita lindungi, termasuk pihak pihak yang kita belum tetapkan sebagai tersangka harus kita lindungi, juga termasuk kegiatannya," ujar dia.  Lebih lanjut Marwata mengatakan, bahwa keputusan untuk menghentikan 36 perkara itu telah melalui proses evaluasi terlebih dahulu oleh penyelidik dan deputi penindakan, sebelum diserahkan dan diputuskan oleh pimpinan KPK.  Adapun penghentian perkara-perkara tersebut, kata dia, umumnya dilakukan karena penyelidik tidak menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup.  "Di undang-undang yang baru kan jelas itu kalau dalam dua tahun penyidikan itu belum cukup alat bukti, KPK boleh atau dapat menghentikan penyidikan," ucap dia.  Alex juga mengatakan, 36 perkara yang proses penyelidikannya dihentikan itu, sebagian besar hasil proses penyelidikan secara tertutup yang proses penyelidikannya sebagian besar menggunakan penyadapan.  "Lama tidak ada percakapan, dari percakpakan tidak ada bukti, ya sudah. Ada yang kita sadap sampai 6 bulan 1 tahun tidak ada apa-apa, kita teruskan tidak mungkin juga, apalagi kegiatan itu sudah terjadi, sudah lewat, itu sebagian besar seperti itu," ucap Marwata.  Diketahui, Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menghentikan 36 perkara pada tahap penyelidikan untuk akuntabilitas dan kepastian hukum.  "Hal ini kami uraikan lebih lanjut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur dalami Pasal 5 UU KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (20/2).  Ali menyatakan, penghentian perkara di tingkat penyelidikan tersebut bukan praktik baru yang dilakukan oleh KPK.  "Data lima tahun terakhir sejak 2016, KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus," kata Ali.  Penghentian tersebut, kata dia, tentu dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab. "Adapun pertimbanganya yaitu sejumlah penyelidikan sudah dilakukan sejak 2011, 2013, 2015, dan lain-lain," kata Ali.

36 Perkara yang Dihentikan KPK Sebagian Besar dari Hasil Penyadapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/laode-sindir-dpr-yang-tak-pernah-menyoal-izin-penyadapan-lembaga-lain_m_159412.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK, Laode Syarief" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK, Laode Syarief</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner KPK Laode M Syarief heran mengapa penyadapan yang dilakukan oleh lembaganya selalu dipersoalkan DPR. Begitu pun dalam rapat dengan komisi III DPR di Kompleks Parlemen, hari ini, Selasa (26/9). "Setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR dari zaman dulu pasti penyadapan ini dipermasalahkan," ujar Laode. Bahkan, lanjut Laode yang lebih mengherankan lagi, kenapa hanya penyadapan yang dilakukan KPK saja yang selalu dipersoalkan DPR. Sementara penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya tidak disoal. &ldquo;Padahal KPK menjadi satu-satunya lembaga yang diaudit penyadapannya. Sementara yang lain tidak pernah dan itu tidak pernah diributkan," sindir anak buah Agus Rahardjo itu. Laode juga menerangkan, penyadapan yang dilakukan KPK ada landasan hukumnya. Karena itu, selama landasan hukum tersebut tidak dicabut, mereka akan tetap melakukannya.&nbsp; Toh menurut dia, penyadapan yang dilakukan KPK sama dengan yang dilakukan Polri, Kejaksaan, BIN, BNPT, dan BNN.&nbsp; "Kita ini negara hukum lah. Kita play by the role, play by the game. Harus ada dasar hukumnya kan jelas UU KPK diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan," tegas dia.&nbsp; Sementara soal penyadapan tidak bisa dijadikan alat bukti, nyatanya kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya sudah menginstruksikan agar DPR bersama pemerintah membuat aturan hukum yang lebih tegas untuk menjadi landasan KPK dalam hal penyadapan. "Tapi karena putusan MK mengatakan harus diatur oleh peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang dan tidak hanya mengatur KPK saja, maka kami tunggu itu," pungkas Laode.&nbsp;

Laode Sindir DPR yang Tak Pernah Menyoal Izin Penyadapan Lembaga Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/debat-dengan-fahri-hamzah-mahfud-md-kok-baperan-sih_m_158438.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perdebatan perihal penyadapan dan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, antara Mantan Ketua MK Mahfud MD dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah cukup panas. Pasalnya, mereka saling sahut menyahut di media sosial, Twitter. Pagi ini, Mahfud meluruskan perdebatannya dengan Fahri yang mengundang perhatian netizen. Sejatinya dia malas untuk berdebat dengan Fahri membahas istilah OTT dan penyadapan. Namun, ada hal yang perlu diluruskan supaya masyarakat diberikan pemahaman yang sesungguhnya terkait hal itu. Dalam tradisi ilmiah, lanjut dia, wacana untuk pendalaman dibolehkan, tapi debat kusir yang bertujuan untuk mau menang sendiri harus dihindarkan. "Sebenarnya saya malas berdebat kusir tentang OTT dan penyadapan dengan Pak @Fahrihamzah, tapi agar masyarakat tidak tersesatkan saya jawab sekarang," kata Mahfud dalam akun twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Kamis (21/9). Dia menjelaskan konstruksi debatnya dengan Fahri. Semula kata dia, Fahri bertanya mengenai dasar hukum operasi tangkap tangan (OTT) dan dimana hal tersebut diatur dalam hukum. Lalu mengapa KPK melakukan OTT. Atas pertanyaan itu Mahfud menjelaskan, ketentuan dan definisi 'tangkap tangan' itu diatur dengan jelas di dalam Pasal 1 Butir 19 KUHAP. Itulah yang menjadi dasar KPK melakukan OTT. Adapun Pasal 1 Butir 19 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP berbunyi, &ldquo;Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu&rdquo;. Setelah dijelaskan seperti itu, Mahfud merasa Fahri kaget lalu malah mendebatkan bahwa di KUHAP itu yang ada tangkap tangan, bukan operasi tangkap tangan. Jadi tidak ada kata 'operasi' "Saya kaget. Kok yang disoal istilah operasi? Bukankah yang penting unsur-unsurnya? Istilah operasi kan bisa diganti melakukan atau melaksanakan?" tutur Mahfud. Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan itu lantas mengatakan, jauh sebelum Fahri menjadi politikus, sejak zaman Belanda, operasi (tindakan, melakukan) tangkap tangan itu sudah dilakukan, sesuai KUHAP. Pengacara Senior Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan pun sudah pernah menulis itu dengan jelas. Bahkan dalam tulisan Adnan, disebut di banyak negara itu sudah dilakukan OTT. Oleh sebab itu, Mahfud mengaku tak bermaksud mengejek ketika menjawab "Hahaha" ketika Fahri menyoal istilah "operasi" itu. Namun kemudian Fahri berbelok menanyakan dan meminta tanggung jawab dirinya tentang putusan MK atas Pasal 31 UU ITE. Menurut Mahfud, itu lebih parah lagi. Dia menegaskan, perlu dibaca baik-baik mengenai vonis MK tersebut. Sepemahaman dia, putusan tersebut 'melarang' dilakukannya penyadapan tanpa pengaturan di dalam undang-undang. Itu mutlak dan harus diikuti. "Lah, Pak Fahri menyoal @KPK_RI yang menyadap terduga. Katanya bertentangan dengan vonis MK yang melarang penyadapan. Itu letak salahnya," paparnya. Dia menerangkan, KPK melakukan penyadapan justru sesuai dengan vonis MK, bahwa menyadap itu harus berdasar undang-undang. Dia lantas bertanya apakah Fahri sudah membaca undang-undang tersebut. Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2002 mengatur bahwa dalam penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang melakukan penyadapan. "Jangan-jangan ini tak dibaca," kata Mahfud. Karena itu, dia mempertanggungjawabkan secara akademis dan yuridis bahwa vonis MK sudah benar. Yakni, tak boleh menyadap tanpa pengaturan di dalam uu. Dalam kaitannya dengan KPK melakukan penyadapan, lanjut dia, itu sudah benar karena Pasal 12 Ayat 1 UU KPK memang sudah mengaturnya. Lantas dia bertanya kepada Fahri apakah hak ini mau diperdebatkan lagi. "Kita tak perlu berdebat, misal, bilang mengatur &amp; berwenang itu beda. Nanti bisa ditertawai banyak orang, atau, hanya dijawab, Hahaha, hehehe," sindir Mahfud. Sementara itu, soal pejuang reformasi yang ternyata korupsi, akan dijelaskannya dalam sebuah tulisan di koran. Menurutnya, itu makalah enam tahun lalu dan dikutip media-media. "Sekian, ya, Pak Fahri. Saya sering bicara umum, tak nyebut orang, tapi yang tiba-tiba yang marah Pak Fahri. Kok baper-an sih? Tapi saya suka pada anda," pungkasnya.&nbsp;

Debat Dengan Fahri Hamzah, Mahfud MD: Kok Baperan Sih?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/agus-ungkap-siapa-saja-yang-terlibat-dalam-penyadapan-di-kpk_m_156829.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, buka suara soal prosedur dan tata cara penyadapan yang dilakukan lembaganya.&nbsp; Agus menuturkan, penyadapan tidak bisa dilakukan sembarangan. Sebab ada mekanisme yang mengaturnya dan melibatkan sejumlah deputy. Sebelum dilakukan penyadapan, harus diawali dengan adanya usulan Direktorat Penyelidikan KPK setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Usul itu disampaikan ke pimpinan KPK. Baru, lanjut Agus, setelah lima pimpinan setuju dan menandatangani surat perintah penyadapan (sprindap), intersepsi baru bisa dilakukan.&nbsp; &ldquo;Jadi yang menyadap bukan Direktorat Penyelidikan, tapi Direktorat Monitoring di bawah Deputi Informasi dan Data KPK,&rdquo; kata Agus saat rapat dengar pendapat di Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (12/9). &nbsp; Dia menegaskan, penyadapan itu juga diawasi oleh Direktorat Pengawasan Internal (PI) di bawah Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK. &ldquo;Direktorat PI yang selalu memeriksa log book penyadapan tadi,&rdquo; katanya. Menurut, penyadapan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan tanpa melalui prosedur resmi di KPK. Karena itu bidang penyelidikan, informasi dan data serta PI saling terkait dalam melakukan penyadapan.

Agus Ungkap Siapa Saja yang Terlibat dalam Penyadapan di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/lantaran-kpk-sering-nyadap-tanpa-izin-dpr-usulkan-ruu-penyadapan_m_156823.jpeg" alt="Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR berencana membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Tata Cara Penyadapan. Hal itu disampaikan ketika rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (12/9). Adapun inisiatif itu diambil lantaran selama ini KPK menyadap tanpa seizin pengadilan. Nyatanya, putusan Mahkamah Kontitusi (MK) pun menyebut penyadapan harus diatur oleh payung hukum setingkat undang-undang. "Kami Komisi III DPR akan ambil inisiatif untuk membuat RUU Tata Cara Penyadapan sebagai inisiatif DPR," ujar Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo usai rapat kerja bersama KPK.&nbsp; Komisi yang membidangi hukum itu lantas menunjuk Anggota Fraksi PPP Arsul Sani sebagai Liaison Officer (LO) untuk menyusun draf RUU Tata Cara Penyadapan tersebut.&nbsp; Terkait perihal ini, mereka pun meminta agar lembaga terkait seperti KPK, BIN, Kepolisian, Kejaksaan Agung, BNPT, dan BNN diundang guna membahas RUU tersebut.&nbsp; "Kita sudah tunjuk LO itu Pak Arsul Sani dari PPP untuk segera memulai melaksanakan dan mengundang berbagai pendapat akademisi untuk penyusunan RUU tentang Tata Cara Penyadapan karena penyadapan itu bukan hanya hak KPK," jelas dia.&nbsp; Diharapkan pria yang akrab disapa Bamsoet itu, RUU tentang Tata Cara Penyadapan bisa rampung sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 selesai.&nbsp; "Kita baru menyiapkan tor-nya, kemungkinan akhir tahun ini baru tergambar drafnya. Mungkin tahun depan bisa jalan pembahasannya. Tapi kita targetkan dalam periode kami 2014-2019 ini bisa kita selesaikan," jelas politikus Partai Golkar itu.&nbsp; Terpisah, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, semua aparat penegak hukum di Indonesia baik Polisi, Jaksa, dan KPK memiliki kewenangan penyadapan. Dia heran mengapa penyadapan yang dilakukan KPK selalu dipermasalahlan. Padahal, MK menyatakan bahwa penyadapan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi memang, MK memerintahkan kepada pemerintah dan parlemen untuk membuat UU khusus yang mengatur tentang lawfull interception atau penyadapan. "Jadi kalau kami ditanya tetap ingin (penyadapan), ya tetap ingin, tidak ada di dunia ini yang aparat penegak hukumnya tidak dilengkapi dengan lawfull interception," sebut dia.&nbsp; Soal bagaimana nanti aturannya, yang pasti kata Laode, hasil penyadapan hanya untuk yang berhubungan. "Jadi siapa yang mendengarkan hanya penyelidik di KPK dan disampaikan ke pengadilan," pungkasnya.

Lantaran KPK Sering Nyadap Tanpa Izin, DPR Usulkan RUU Penyadapan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyadapan kpk

Berita Terkini