<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/865f75b8-ce57-4502-9d40-3d5a31d4909b-3681462131.jpg" alt="Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Umar Surya Fana. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Umar Surya Fana. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dalam KUHAP terdapat sejumlah perubahan penting. Salah satunya yakni pasal mengenai upaya paksa. Aturan ini kini diperluas ke ranah penetapan tersangka, pemblokiran aset dan penyadapan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tiga hal itu menjadi sesuatu yang baru. Sebab, pada KUHAP lama, upaya paksa hanya memuat aturan tentang&nbsp;penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik Utama Bareskrim Polri Irjen Pol Umar Surya Fana mengatakan, perluasan definisi upaya paksa tidak sekada istilah. Tindakan ini kini meliputi&nbsp;standar legalitas, akuntabilitas, perlindungan hak asasi, hingga keterbukaan terhadap praperadilan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini perkembangan besar dalam hukum acara pidana kita. Sebagai akademisi, saya melihat ini sebagai penguatan prinsip due process of law. Sebagai penyidik, saya melihatnya sebagai tantangan profesional yang membutuhkan disiplin, kecermatan, dan integritas yang lebih tinggi," kata Umar, Rabu (7/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Umar menjelaskan, dalam aspek penetapan tersanka selama ini hanya dianggap sebagai administrasi internal penyidikan. Dengan KUHAP baru, maka hal itu akan semakin kompleks.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/017040802/kamis-besok-ribuan-buruh-kepung-istana-protes-upah-murah-di-jakarta-dan-jabar">Kamis Besok Ribuan Buruh Kepung Istana, Protes Upah Murah di Jakarta dan Jabar!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meliputi&nbsp;syarat bukti permulaan cukup tidak boleh lagi multitafsir, gelar perkara bukan formalitas belaka, setiap penetapan tersangka dapat diuji objektivitasnya melalui praperadilan. Secara teori hukum, ini adalah penguatan prinsip presumption of innocence, artinya negara diminta lebih berhati-hati sebelum menyentuh martabat hukum seseorang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini langkah maju. Namun perlu dicatat KUHAP baru tidak bermaksud melemahkan penegakan hukum, tetapi meluruskan prosedurnya. Karena keadilan prosedural adalah fondasi keadilan substansial," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dosen PTIK Jakarta ini menyampaikan, kebijakan ini mengandung konsekuensi operasional yang besar. Yakni setiap penetapan tersangka wajib memiliki dua alat bukti yang sah, jelas, dan terdokumentasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu rekam jejak proses berpikir penyidik harus tertuang dalam resume pembuktian, gelar perkara wajib dilakukan secara substantif&nbsp;tidak boleh sekadar rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/017040695/perbedaan-kawasaki-250-cc-terbaru-dengan-versi-lama">Perbedaan Kawasaki 250 cc Terbaru dengan Versi Lama </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, aspek upaya paksa dalam pemblokiran aset dianggap memberikan perpektif hukum yang lebih luas. Sehingga, mempermudah aparat dalam melakukan penegakan hukum berlandasan keadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masuknya kewenangan pemblokiran aset atau rekening sebagai upaya paksa sangat relevan bagi kejahatan korupsi, TPPU, dan kejahatan finansial modern," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Umar menuturkan, dalam dunia akademisi teori hukum pidana modern, asset-based approach dipandang lebih efektif dibanding offender-based approach. Negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menghentikan aliran manfaat kejahatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan menjadikan blocking sebagai upaya paksa, maka&nbsp;harus ada dasar hukum formal,&nbsp;harus bisa diuji proporsionalitas dan urgensinya,&nbsp;harus ada mekanisme keberatan yang fair bagi pihak yang terdampak. Artinya, perlindungan hak ekonomi warga tetap dijaga, sekaligus negara diberi senjata untuk menghadapi kejahatan ekonomi yang canggih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari aspek upaya paksa penyadapan pun dinilai logis dan etis. Meskipun menyangkut hak privasi seseorang, namun tetap bisa dibatasi dalam kondisi tertentu dengan mekanisme yang sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam teori hukum tata negara, hak privasi adalah bagian dari hak asasi konstitusional. Karena itu, pembatasannya hanya boleh dilakukan oleh undang-undang dengan standar pengawasan yang jelas," tukasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masuknya penyadapan sebagai upaya paksa berarti izin harus jelas, sumber kewenangan sah, dan terbatas tujuannya,&nbsp;hasil penyadapan harus dijaga kerahasiaannya, serta misuse penyadapan adalah pelanggaran serius.&nbsp;</div>

Pasal mengenai upaya paksa diperluas di KUHAP baru. Mencakup ranah penetapan tersangka, pemblokiran aset dan penyadapan.

Upaya Paksa di KUHAP Baru Mencakup Pemblokiran Aset hingga Penyadapan, Irjen Umar Bilang Itu Logis dan Etis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/Screenshot_20251118_121416_YouTube-1-1269961392.jpg" alt="Sidang Paripurna DPR, Selasa (18/11) mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang. (YouTube DPR RI)" width="100%">
<figcaption>Sidang Paripurna DPR, Selasa (18/11) mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang. (YouTube DPR RI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan sejumlah informasi yang beredar terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru adalah hoaks alias tidak benar. Politikus Partai Gerindra itu membantah bahwa polisi dapat melakukan penyadapan, pembekuan tabungan, pelacakan jejak digital, hingga penyitaan perangkat elektronik tanpa izin pengadilan. &ldquo;Informasi tersebut di atas adalah hoaks, alias tidak benar sama sekali,&rdquo; kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (18/11). Ia menjelaskan, ketentuan penyadapan dalam KUHAP baru diatur melalui Pasal 136 ayat (2), yang menegaskan bahwa penyadapan akan diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.&nbsp; UU Penyadapan tersebut, kata dia, baru akan disusun setelah KUHAP baru disahkan. Menurutnya, seluruh fraksi di DPR memiliki pandangan serupa, penyadapan harus dilakukan secara sangat hati-hati dan tetap memerlukan izin pengadilan. &ldquo;Ketentuan tersebut justru akan menjadi pondasi pengaturan penyadapan di UU Penyadapan nantinya,&rdquo; tegasnya. Habiburokhman juga meluruskan isu bahwa aparat penegak hukum dapat memblokir tabungan atau jejak digital seseorang tanpa proses hukum. Dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP baru, seluruh bentuk pemblokiran harus melalui izin hakim. Sementara itu, Pasal 44 KUHAP baru memastikan bahwa setiap tindakan penyitaan wajib memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri. Ia menambahkan, aturan terkait penangkapan, penahanan, dan penggeledahan juga diatur secara ketat. Dalam Pasal 94 dan Pasal 99 KUHAP baru, penangkapan hanya dapat dilakukan apabila terdapat minimal dua alat bukti.&nbsp; Penahanan pun hanya bisa dilakukan jika tersangka mangkir dari dua kali panggilan pemeriksaan tanpa alasan sah, memberikan keterangan tidak sesuai fakta, menghambat proses penyidikan, berupaya melarikan diri, mengulangi tindak pidana, merasa terancam, atau mencoba memengaruhi saksi. &ldquo;Sementara penggeledahan diatur Pasal 112 KUHAP baru bisa dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Habiburokhman menyatakan naskah RUU KUHAP dapat diakses melalui situs resmi DPR, dan rekaman pembahasannya tersedia di kanal YouTube TV Parlemen. Ia mengajak publik tidak mudah percaya pada informasi menyesatkan. &ldquo;Jangan percaya dengan hoaks. KUHAP baru harus segera disahkan untuk mengganti KUHAP lama yang tidak adil,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, DPR RI secara resmi mengesahkan RKUHAP menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2025&ndash;2026, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. Dalam forum tersebut, pimpinan DPR meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terkait pengesahan RKUHAP. &ldquo;Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?&rdquo; tanya Puan kepada para anggota dewan. &ldquo;Setuju,&rdquo; jawab para anggota dewan.

DPR RI resmi mengesahkan RKUHAP, menegaskan bahwa penyadapan, penyitaan, dan penangkapan tidak bisa dilakukan sembarangan.

RKUHAP Resmi jadi UU, DPR Janji Penyadapan, Penyitaan, dan Penangkapan Tak Sewenang-wenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/etle-1296474952.jpg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar. (dok. Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar. (dok. Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penandatanganan kerja sama antara Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan provider telekomunikasi menuai polemik. Sebabnya karena lewat kerja sama itu, Kejagung bisa melakukan penyadapan. Di sisi lain, Kejagung menegaskan bahwa kerja sama tersebut dilakukan murni untuk kepentingan penegakan hukum.&nbsp; Hal itu ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar. Dia menyampaikan bahwa dalam konteks penegakan hukum, kerja sama tersebut sudah biasa dan memang bisa dilakukan. Menurut dia, kerja sam itu dibutuhkan untuk berbagai hal. Termasuk diantaranya pengejaran terhadap buron yang masih ada dalam daftar pencarian orang (DPO). &rdquo;Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kami juga kan mempunyai tugas-tugas terkait dengan masih banyaknya, misalnya orang-orang yang berada dalam daftar pencarian orang. Itu kan perlu ada kepastian hukum, baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses eksekusi,&rdquo; terang dia.&nbsp; Harli memastikan bahwa kerja sama itu dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada aturan yang dilanggar. Bahkan aturan membolehkan demi kepentingan penegakan hukum. Secara tegas Harli menyatakan bahwa pihaknya tidak sembarangan melakukan penyadapan. Langkah itu dilakukan hanya untuk kebutuhan penegakan hukum.&nbsp; &rdquo;Tentunya kami juga bisa memastikan bahwa pelaksanaan ini akan dilakukan secara hati-hati. Dan juga kami mau sampaikan kepada publik bahwa dalam konteks ini tentu tidak membatasi ruang privasi publik, karena itu tidak boleh dan kami tentu tak ada di situ. Jadi, ini murni karena dalam konteks penegakan hukum,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Kerja sama itu juga perku dilakukan karena ada beberapa perlangkapan yang tidak dimiliki oleh Kejagung. Sementara perlengkapan itu ada pada pihak lain. Untuk itu perlu dilakukan kerja sama agar pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kejagung dapat berlangsung lebih maksimal dan optimal. Terutama dalam menangani pihak berperkara yang tidak kooperatif.

Kejaksaan Agung menjelaskan kerja sama dengan provider telekomunikasi untuk penegakan hukum, meski menuai polemik terkait penyadapan.

Kerja Sama dengan Provider Telekomunikasi Mencakup Penyadapan, Kejagung: Murni untuk Penegakan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-29-at-10.30.50.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan nota kerja sama dengan empat layanan telekomunikasi, dalam rangka memperkuat kinerja intelijen khususnya kinerja penyadapan. Keempat perusahaan tersebut yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengingatkan agar upaya penegakan hukum untuk tidak melanggar hak privasi masyarakat. Dia mengimbau, kerja sama Kejagung itu diimbau hanya dalam pelacakan buronan, pengumpulan bukti digital, serta akses data pendukung dalam proses hukum. "Dalam negara hukum yang demokratis, prinsip check and balance adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan, apalagi saat negara diberikan kewenangan untuk mengakses ranah privat warga,&rdquo; kata Sarifuddin Sudding kepada wartawan, Kamis (26/5). Sudding mengimbau kerja sama antara Kejagung dengan empat penyedia layanan komunikasi tidak melanggar privasi masyarakat. Dia mengingatkan, Kejagung tidak sembarang melakukan penyadapan terhadap masyarakat. &ldquo;Upaya penegakan hukum jangan sampai melanggar privasi masyarakat. Penegak hukum tidak boleh serta merta melakukan penyadapan tanpa tujuan hukum yang jelas, dan tentunya harus memenuhi kriteria dan mekanisme yang ada,&rdquo; tegasnya. Karena itu, Sudding menekankan nota kesepahaman yang mencakup pemasangan perangkat penyadapan itu harus diawasi secara ketat. Sehingga tidak menimbulkan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan wewenang. "Kami menyadari urgensi penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus besar dan pelacakan Daftar Pencarian Orang (DPO), yang memang memerlukan pendekatan teknologi tinggi," cetus Sudding. Sebelumnya, penandatanganan nota kesepakatan ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani. Menurutnya, kerja sama itu sebagai bentuk sinergi dalam pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi. Kerja sama ini mencakup pula pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan oleh Kejaksaan. &ldquo;Saat ini business core intelijen kejaksaan berpusat pada pengumpulan data dan atau informasi yang selanjutnya sebagai bahan untuk dianalisis, diolah, dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi,&rdquo; kata Reda dalam keterangannya, dikutip Kamis (26/6). Reda menjelaskan, kerja sama ini merupakan langkah krusial dalam penguatan bidang intelijen serta sebagai bentuk implementasi dari pembaruan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merevisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 30B, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan demi kepentingan penegakan hukum. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016180144/kejagung-cecar-nadiem-makarim-dengan-31-pertanyaan-dalami-soal-pengadaan-chromebook-hingga-peran-stafsus">Kejagung Cecar Nadiem Makarim dengan 31 Pertanyaan, Dalami Soal Pengadaan Chromebook Hingga Peran Stafsus</a> &ldquo;Kolaborasi dengan penyedia jasa telekomunikasi ini menjadi hal yang krusial dan urgent agar kualitas dan validitas data dan atau informasi tidak terbantahkan serta memiliki kualifikasi nilai A1,&rdquo; jelasnya. Menurut Reda, data dengan kualifikasi A1 akan sangat bermanfaat, baik secara praktis maupun strategis.&nbsp; &ldquo;Dalam tataran praktis seperti pencarian buronan atau daftar pencarian orang, pengumpulan data dalam rangka mendukung penegakan hukum, atau dalam tataran global yang akan digunakan sebagai penyusunan analisis holistik terhadap suatu topik tertentu dan khusus,&rdquo; ungkapnya. Reda juga meyakini, kerja sama ini akan memberi dampak besar terhadap kemajuan penegakan hukum di Indonesia. &ldquo;Dengan adanya kerja sama ini, kami yakin dan percaya kolaborasi antara Kejaksaan RI dan penyedia jasa telekomunikasi dapat memberikan manfaat bagi kemajuan penegakan hukum di Indonesia serta turut memberikan kontribusi pada tegaknya supremasi hukum di Indonesia,&rdquo; pungkasnya.

Kejaksaan Agung menandatangani kerja sama dengan empat provider telekomunikasi untuk memperkuat intelijen, Komisi III mengingatkan.

Komisi III DPR ke Kejagung, Jangan Sembarang Menyadap dan Sampai Langgar Privasi Rakyat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/provider-1836065166.jpg" alt="Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menjalin kerja sama strategis dengan empat perusahaan penyedia layanan telekomunikasi." width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menjalin kerja sama strategis dengan empat perusahaan penyedia layanan telekomunikasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menjalin kerja sama strategis dengan empat perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, dalam rangka memperkuat kinerja intelijen untuk mendukung penegakan hukum. Keempat perusahaan tersebut yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. Penandatanganan nota kesepakatan ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel), Reda Manthovani, sebagai bentuk sinergi dalam pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi. Reda menyebut, kerja sama ini mencakup pula pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan oleh Kejaksaan. "Saat ini business core intelijen kejaksaan berpusat pada pengumpulan data dan atau informasi yang selanjutnya sebagai bahan untuk dianalisis, diolah, dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi," kata Reda dalam keterangannya, dikutip Kamis (26/6). Reda menjelaskan, kerja sama ini merupakan langkah krusial dalam penguatan bidang intelijen serta sebagai bentuk implementasi dari pembaruan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merevisi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 30B, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan demi kepentingan penegakan hukum. "Kolaborasi dengan penyedia jasa telekomunikasi ini menjadi hal yang krusial dan urgent agar kualitas dan validitas data dan atau informasi tidak terbantahkan serta memiliki kualifikasi nilai A1," jelasnya. Menurut Reda, data dengan kualifikasi A1 akan sangat bermanfaat, baik secara praktis maupun strategis.&nbsp;"Dalam tataran praktis seperti pencarian buronan atau daftar pencarian orang, pengumpulan data dalam rangka mendukung penegakan hukum, atau dalam tataran global yang akan digunakan sebagai penyusunan analisis holistik terhadap suatu topik tertentu dan khusus," ungkapnya. Reda juga meyakini, kerja sama ini akan memberi dampak besar terhadap kemajuan penegakan hukum di Indonesia. "Dengan adanya kerja sama ini, kami yakin dan percaya kolaborasi antara Kejaksaan RI dan penyedia jasa telekomunikasi dapat memberikan manfaat bagi kemajuan penegakan hukum di Indonesia serta turut memberikan kontribusi pada tegaknya supremasi hukum di Indonesia," pungkasnya.

Kejaksaan Agung RI menjalin kerja sama dengan empat provider telekomunikasi untuk memperkuat intelijen hukum.

Kejagung Gandeng Empat Provider Telekomunikasi untuk Keperluan Kerja Penyadapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/DPR-Setujui-5-Calon-Pimpinan-dan-Dewas-KPK-2024-2029-Dery-Ridwansah-5JPG-3904017446.jpg" alt="Calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 terpilih adalah yakni Setyo Budiyanto sebagai ketua, Johanis Tanak sebagai wakil ketua, Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua, Agus Joko Pramono sebagai wakil ketua, Ibnu Basuki Widodo sebagai wakil ketua hadir" width="100%">
<figcaption>Calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 terpilih adalah yakni Setyo Budiyanto sebagai ketua, Johanis Tanak sebagai wakil ketua, Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua, Agus Joko Pramono sebagai wakil ketua, Ibnu Basuki Widodo sebagai wakil ketua hadir</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi berganti. Kemarin (16/12) Presiden Prabowo Subianto melantik masing-masing lima orang pimpinan dan Dewas KPK periode 2024&ndash;2029 di Istana Negara, Jakarta. Lima pimpinan KPK tersebut adalah Setyo Budiyanto (ketua), Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Sementara itu, Dewas KPK yang dilantik adalah Gusrizal (ketua), Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Sumpeno, dan Chisca Mirawati. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, pihaknya akan memedomani visi presiden dalam pemberantasan korupsi. Seperti yang pernah disampaikan dalam berbagai kesempatan, presiden berfokus pada pencegahan kebocoran APBN, efisiensi kegiatan pemerintahan, hingga pemberantasan korupsi dengan tegas. &rdquo;Itu menurut saya sudah merupakan suatu arahan kepada kami semua,&rdquo; ujarnya seusai dilantik. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah konsolidasi internal. Pihaknya akan mengadakan evaluasi untuk memetakan tugas dan program prioritas. &rdquo;Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Nanti kami kaji semuanya,&rdquo; jelasnya. Soal wacana penghapusan operasi tangkap tangan (OTT), Setyo menepis hal tersebut. Baginya, itu salah satu kewenangan sehingga akan tetap dilakukan sebagai hak KPK. &rdquo;Untuk apa, misalkan kita punya kewenangan penyadapan, kemudian tidak melakukan OTT?&rdquo; ungkapnya. Ketua Dewas KPK Gusrizal menyerahkan urusan OTT kepada pimpinan KPK. Yang terpenting, langkah KPK harus sesuai dengan aturan. Mantan Ketua KPK Nawawi Pomolango berharap pimpinan baru KPK bekerja lebih optimal dibandingkan periode dirinya. Dia menyatakan, ada sejumlah kasus yang belum selesai dan perlu ditindaklanjuti. &rdquo;Cukup banyak gitu, tapi nanti kami bicarakan. Kebetulan beliau-beliau ada beberapa yang bukan orang baru juga,&rdquo; ujarnya di lokasi yang sama. Nawawi juga meyakini kasus Harun Masiku akan dilanjutkan. Apalagi, ketua KPK periode mendatang pernah menjabat sebagai direktur penyidikan saat kasus Harun Masiku bergulir. &rdquo;Itu akan lebih optimal juga,&rdquo; kata Nawawi. Mantan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan berharap para penggantinya bekerja lebih independen dan berani. &rdquo;Jangan terlalu banyak conflict of interest. Taatilah semua aturan di KPK,&rdquo; ujarnya. (far/elo/c19/oni)

Soal wacana penghapusan OTT, Setyo menepis hal tersebut. "Kita punya kewenangan penyadapan, kemudian tidak melakukan OTT?"

Ketua KPK Setyo Budiyanto: Kita Punya Kewenangan Penyadapan, Kemudian Tidak Melakukan OTT?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Dewas-KPK-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 1.460 pemberitahuan penyadapan, diterima Dewan Pengawas (Dewas) dari tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2022. Hal itu dikatakan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. "Kami memonitor, menerima pemberitahuan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan itu ada banyak, penyadapan itu dilaporkan oleh KPK ada 1.460," kata Tumpak Hatorangan Panggabean saat konferensi pers "Capaian dan Kinerja Dewas KPK Tahun 2022" di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, dikutip dari Antara Senin (9/1). Selanjutnya, kata dia, Dewas KPK juga telah menerima pemberitahuan dari KPK terkait dengan penggeledahan sebanyak 61 dan penyitaan dengan jumlah 340 selama 2022. "Penggeledahan itu ada 61, penyitaan itu 340, memang setelah ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi), kami tidak mengeluarkan izin lagi tetapi kami mendapatkan pemberitahuan dari KPK dan itu mesti diberitahukan," ungkap Tumpak. Selain itu, Tumpak juga mengatakan selama 2022, Dewas KPK menerima 96 laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan kerja-kerja KPK. Adapun dari 96 laporan itu, 27 laporan telah direspons kepada pelapor, 54 diteruskan kepada unit kerja terkait di KPK, dan 15 laporan diarsipkan. Dari 96 laporan yang diterima, 26 di antaranya menjadi bahan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) antara Dewas KPK dan pimpinan KPK. "Sebagian besar (laporan) berhubungan dengan penindakan. Banyak komplain-komplain masyarakat," ujar Tumpak.

Sepanjang 2022 Dewas KPK Terima Pemberitahuan 1.460 Penyadapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-heran-masih-ada-hakim-yang-terjaring-ott-kpk_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KY" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KY</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) kesulitan menelisik dugaaan tindak pidana yang dilakukan hakim, kendati memiliki kewenangan penyadapan. Hal ini karena KY harus mendapat persetujuan aparat penegak hukum lain ketika ingin melakukan penyadapan terhadap hakim.  Untuk mengatasi hal ini, KY mengusulkan kepada DPR RI agar lembaga tersebut memiliki kewenangan penyadapan yang bersifat independen, sehingga tidak harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain, sebagaimana ketentuan saat ini.  "Kami akan mencoba mengusulkan kepada DPR bahwa kewenangan KY tidak bekerja sama dengan aparat hukum lain, tetapi kewenangan penyadapan KY bersifat mandiri," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito di Jakarta, Rabu (28/12) dikutip dari Antara.  Dengan kewenangan independen tersebut, sambung Joko, KY bisa lebih leluasa dalam mengawasi hakim-hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pelanggaran pidana lain.  Menurut dia, kewenangan penyadapan KY saat ini masih terikat dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Artinya, jika KY meminta bantuan penyadapan, maka KY harus melalui ketiga lembaga tersebut.  Apabila kewenangan penyadapan independen oleh KY tersebut dikabulkan DPR, jelasnya, hal itu bukan berarti KY akan menyadap semua hakim di Indonesia. KY hanya akan melakukan penyadapan kepada hakim yang diduga terindikasi atau ada temuan terlibat kasus korupsi, bahkan berselingkuh.  Senada dengan Joko, Wakil Ketua KY M. Taufiq H.Z. mengatakan pada dasarnya pengawasan terhadap hakim agung dengan hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding sama saja. Sebagai contoh, lanjutnya, beberapa waktu lalu KY baru saja memeriksa hakim yustisial MA.  "Dua atau tiga hari ini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Agung SD. Artinya, tidak ada perbedaan," ujarnya.  KY juga berkomitmen untuk terus memperkuat kewenangan lembaga tersebut atau paling tidak mengembalikan kewenangan KY seperti sebelum amendemen UUD Negara RI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi Yudisial Minta Kewenangan Penyadapannya Bersifat Independen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-hakim-boleh-menafsirkan-hukum-tapi-tak-boleh-menyimpang-aturan_m_204418.jpeg" alt="Gedung Komisi Yudisial" width="100%">
<figcaption>Gedung Komisi Yudisial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito, mengakui lembaga tersebut memiliki kewenangan penyadapan terhadap oknum hakim yang diduga terlibat suatu kasus, seperti korupsi. Namun dia mengakui sulit menerapkannya.  "Kalau dilihat Pasal 20 Undang-Undang KY, memang kami diberi kewenangan melakukan penyadapan, tetapi harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang lain," kata Joko Sasmito di Jakarta, Rabu (28/12) dikutip dari Antara.  Masih pada pasal serupa ayat berbeda, lanjut Joko, apabila KY meminta penegak hukum lain, maka KY harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Namun, pada praktiknya, KY kesulitan melakukan penyadapan.  Meskipun KY telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut dia, penyadapan yang dilakukan KY pelaksanaannya tidak mudah.  "Walaupun undang-undang itu sudah jelas, tetapi tidak bisa dilaksanakan," tambahnya.  Dia mengaku KY telah berkoordinasi dan menanyakan langsung kepada Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK terkait penggunaan kewenangan penyadapan. Hal itu hanya bisa digunakan untuk kasus tertentu, antara lain narkotika, tindak pidana terorisme, dan korupsi.  Sementara itu, Undang-Undang KY merujuk pada pelanggaran etik seorang hakim, sehingga itu menjadi alasan bagi kepolisian, kejaksaan, dan KPK tidak dapat membantu penyadapan yang diajukan oleh KY.  Sebelumnya, hal yang sama juga pernah disampaikan Mahkamah Agung (MA), bahwa lebih mudah membersihkan aparatur bermasalah atau berpotensi melakukan korupsi apabila diberi kewenangan penyadapan oleh KPK.  Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Sunarto berkomitmen akan membereskan hakim-hakim yang berpotensi merusak atau mencoreng nama baik institusi MA. Mengacu pada survei Indeks Integritas Nasional oleh KPK menunjukkan bahwa 17,28 persen hakim di MA berpotensi melakukan korupsi.  "Saya janji dalam waktu satu tahun 17,28 persen yang berpotensi bermasalah itu kami habisin," ujar Sunarto.

Punya Kewenangan Penyadapan, KY Kesulitan untuk Menerapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Jubir-Kejati-NTB.jpg" alt="Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan. Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan sudah bisa melakukan penyadapan sesuai hasil keputusan DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.  ”Sesuai apa yang telah disahkan DPR, kami (kejaksaan) sudah bisa melakukan tindakan penyadapan,” kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan seperti dilansir dari Antara di Mataram, Senin (20/12).  Menurut dia, penyadapan tidak hanya pada tahap penyidikan, melainkan juga pada tahap penyelidikan, penuntutan, eksekusi, dan pencarian buron. Adanya kewenangan itu, Kejati NTB akan berkoordinasi dengan tim yang bertugas di bagian pemantauan penyadapan di Kejaksaan Agung RI.  ”Jadi penyadapan sementara kami lakukan melalui koordinasi dengan Kejagung. Sebab, di NTB belum ada alat penunjangnya,” ujar Dedi.  Berdasar Undang-Undang Kejaksaan yang baru, jaksa mendapat kewenangan untuk melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial kejaksaan. Selain itu, jaksa juga mendapat kewenangan untuk turut serta aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.  Jaksa dalam aturan yang baru itu, juga turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Termasuk melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda serta pidana pengganti serta restitusi. Mediasi penal adalah alternatif penyelesaian sengketa, pembaharuan, sistem peradilan pidana.  ”Itu semua sudah menjadi bagian dari kewenangan jaksa,” ucap Dedi Irawan.

Kejati NTB Bilang Sudah Siap Laksanakan Penyadapan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyadapan

Berita Terkini