<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/fcXtzhLLy3Ilm0n4U0otqfQiNUIhmy50VUYXZ5Kl-2137088745.jpg" alt="Bro Ron sicurhati istri sopir dan kuli ganjur. Mereka tidak mendapat bantuan kompensasi dana tunai terdampak penutupan aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin." width="100%">
<figcaption>Bro Ron sicurhati istri sopir dan kuli ganjur. Mereka tidak mendapat bantuan kompensasi dana tunai terdampak penutupan aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-- Viral di media sosial, terutama di sejumlah grup Facebook Parung Panjang dan sekitarnya, terkait bantuan dana tunai kompensasi penutupan tambang untuk wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, yang tidak tepat sasaran. Dalam video diunggah di akun media sosial konten kreator Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron, dia menerima curhatan dari sejumlah ibu-ibu. Mereka yang suaminya berprofesi sebagai sopir dan kuli ganjur tidak mendapat bantuan dana kompensasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Padahal, mereka yang terdampak atas penutupan tambang sementara. "Sopir-sopir banyak nggak dapat sama ganjur. Yang dapat justru yang dekat sama lurahnya di desa Lumpang," kata salah satu ibu mengeluh ke Bro Ron. Ibu-ibu mengeluh ke Bro Ron karena yang mendapat bantuan dana justru bukan orang yang berprofesi sebagai sopir atau kuli ganjur. "Yang kena dampak sopir sama ganjur, tapi malah nggak dapat. Masak yang dapat direktur LPK, yang punya agen sayur, agen beras, sementara kita malah nggak dapat. Itu kita tahu karena ada datanya," keluhnya. Ibu-ibu yang curhat ke Bro Ron mengakui memang sempat didata. Akan tetapi, petugas yang mendata sejak awal memberi tahu mereka tidak akan mendapat dana kompensasi karena penerima bantuannya cuma sedikit orang saja. "Sama dia didata, cuma diambil satu RT 5 orang katanya. Tambang ditutup yang kena dampak para sopir dan ganjur. Kita didata, tapi nggak dikasihkan datanya ke KDM," ungkapnya. Kepada ibu-ibu itu, Bro Ron berjanji akan memberikan informasi tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi supaya dugaan bantuan dana tunai yang tidak tepat sasaran dapat ditindaklanjuti. "Tapi jangan marah-marah ke saya, marahnya ke kamera," kata Bro Ron sambil bercanda. &nbsp;

Bantuan dana tunai kompensasi penutupan tambang di Parung Panjang diduga tidak tepat sasaran, ibu-ibu curhat ke Bro Ron.

Bro Ron Dicurhati Warga Parung Panjang, Bantuan Penutupan Tambang yang Dapat Orang Dekat Lurah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/Jalan-Parung-Panjang-Tanpa-Truck-8-3157231526.jpg" alt="Suasana Jalan Raya Mohammad Toha, Parung Panjang bebas tanpa truk tambang, Minggu (12/10/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana Jalan Raya Mohammad Toha, Parung Panjang bebas tanpa truk tambang, Minggu (12/10/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjamin warga terdampak penutupan sementara aktivitas tambang di Parung Panjang, Cigudeg, dan sejumlah wilayah lain di Kabupaten Bogor tidak akan dibiarkan kesulitan. Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan sejumlah solusi bagi warga. Mulai dari bantuan uang tunai hingga pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang kehilangan mata pencaharian. KDM menegaskan bahwa pemprov tengah fokus mencari solusi terbaik untuk menjaga kesejahteraan masyarakat terdampak. Ia mengakui banyak warga yang kehilangan penghasilan dan pekerjaan akibat penutupan tambang di Parung Panjang dan sekitarnya. Sehingga diperlukan kebijakan cepat dan tepat agar kehidupan mereka tetap berjalan. Salah satu upaya yang sedang disiapkan adalah pemberian bantuan langsung senilai Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan selama masa penutupan tambang. &ldquo;Skemanya sedang kita hitung agar kebutuhan dasar seperti beras dan biaya sekolah anak tetap terpenuhi,&rdquo; ujar Dedi di media sosialnya, dikutip Minggu (12/10). Selain bantuan tunai, Pemprov Jabar juga membuka berbagai peluang kerja baru bagi para mantan pekerja tambang. Dedi menjelaskan bahwa sebagian warga bisa dialihkan menjadi kuli belah batu, operator alat berat, atau petugas kebersihan. &ldquo;Kami membutuhkan tenaga kebersihan dan akan merekrut dari para pekerja yang terdampak,&rdquo; katanya. Gaji bagi pekerja baru ini, lanjut Dedi, akan disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK), agar tetap memberikan penghasilan yang layak. Tak berhenti di situ, ia juga menyebut bahwa Pemprov Jabar akan merekrut tenaga sopir untuk sektor Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air, serta lingkungan hidup. Sebagai bentuk komitmen lain, Pemprov Jabar juga berencana melatih warga terdampak untuk menjadi tenaga pemadam kebakaran (damkar). Dengan berbagai langkah tersebut, Dedi Mulyadi berharap warga Parung Panjang dan sekitarnya dapat kembali bangkit secara ekonomi meski tambang ditutup. Di sisi lain, warga Parung Panjang lain yang terganggu akibat dugaan sejumlah pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang pun turut terfasilitasi. <h2>Dampak Penutupan Sementara Tambang di Parung Panjang</h2> Anggota DPRD Jawa Barat Dapil V Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom menyebut bahwa penutupan aktivitas tambang itu berdampak pada proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor.&nbsp; Penutupan sementara perusahaan tambang di Parung Panjang itu merupakan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atas dugaan berbagai pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang.&nbsp;&nbsp; Aan menyebut, akibat penutupan sementara aktivitas tambang, proyek infrastruktur Pemkab Bogor tidak berjalan dengan lancar karena kesulitan mendapat bahan baku material. "Proyek APBD kan sedang berjalan, akhirnya material tidak ada dan mengambil ke wilayah lain. Bahkan informasinya harga material juga menjadi naik," ujarnya sebagaimana dilansir dari Radar Bogor, Jumat (10/10). Oleh karena itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor itu pun meminta Pemprov Jabar mempertimbangkan semua aspek dalam menindak aktivitas tambang di Parung Panjang tersebut.&nbsp; Dengan demikian, penutupan kegiatan tambang dapat dilakukan dengan efektif, serta tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat. "Harapannya gubernur bisa mengevaluasi kebijakan tersebut agar berjalan dengan baik. Meski kami memahami Pemprov Jabar tengah menggelontorkan anggaran untuk infrastruktur di Parung Panjang," ucap Aan. <h2>Mayoritas&nbsp;Warga Dukung Penutupan Tambang Permanen</h2> Terlepas dari kerugian itu, ia mengakui bahwa penutupan sementara aktivitas tambang di Parung Panjang membuat warga dapat bernapas lega.&nbsp; Lantaran proyek itu telah membuat jalanan menjadi padat dan buruk terhadap kualitas udara di sekitar. Sebuah poling dibuat dan link-nya di-share dengan cukup masif melalui grup-grup WhatsApp untuk masyarakat di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya.&nbsp; Poling ini dibuat untuk tujuan meminta pendapat dari masyarakat setuju atau tidak seandainya pertambangan di wilayah Parung Panjang dibuka kembali atau benar-benar ditutup secara permanen, setelah dihentikan sementara oleh KDM. Poling dibuat melalui situs pollingkita.com dan hingga Jumat (10/10) pukul 11.26 tercatat diikuti oleh lebih 17.476 responden. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah, 'Setujukah anda tambang di Parung Panjang dihentikan'. Hasil Poling menunjukkan,&nbsp;80,8&nbsp;persen menjawab "setuju" dengan mendapatkan total suara berjumlah 14.128. Pada urutan kedua hasil poling terbanyak menjawab "tidak setuju", mendapat total sekitar&nbsp;18,7 persen atau 3.265 suara. Adapun yang memberikan jawaban "tidak tahu" berjumlah&nbsp;83&nbsp;suara atau hanya sekitar 0,5 persen.&nbsp;

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memastikan bantuan dan peluang kerja bagi warga terdampak penutupan tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

KDM Siapkan Bantuan Rp 3 Juta hingga Pekerjaan untuk Warga Terdampak Penutupan Tambang Parung Panjang Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/Gunung-Tambang-Dery-Ridwansah-6-copy-4193420627.jpg" alt="Foto udara salah satu lahan tambang batu di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto udara salah satu lahan tambang batu di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau atau biasa disapa KDM sadar betul bahwa kebijakan penutupan sementara aktivitas perusahaan-perusahaan pertambangan di wilyah Kabupaten Bogor yang meliputi Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin merupakan kebijakan penuh risiko. Kebijakan itu pasti dibenci oleh orang-orang yang bekerja di sektor pertambangan dan mereka yang mendapat manfaat dari kegiatan pertambangan. Dampak kebijakan penutupan aktivitas pertambangan memang masif. Tidak hanya pada mereka yang bekerja di perusahaan pertambangan secara langsung, namun juga berdampak pada macetnya roda ekonomi warga di sekitar pertambangan. "Boleh ngambek terus, saya nggak apa-apa dibenci, dimarahi oleh warga. Saya nggak ada masalah. Yang penting saya berguna bagi kepentingan orang banyak," kata Dedi Mulyadi dalam video diunggah di akun Instagram pribadinya. KDM merasa harus ambil sikap tegas menutup aktivitas pertambangan sementara demi kemaslahatan yang lebih besar guna memaksa perusahaan patuh pada aturan. Dedi Mulyadi merasa, kebijakan ini sudah tepat karena berpijak pada kebaikan yang lebih luas. Meski begitu, Dedi Mulyadi juga memikirkan nasib mereka yang menghujatnya di media sosial buntut ditutupnya aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin untuk sementara. KDM menyatakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang mematangkan dua opsi, yaitu, pertama, warga yang terkena dampak penutupan aktivitas pertambangan akan diberi uang bulanan dengan besaran sekitar Rp 2-3 juta selama tambang ditutup, atau alternatif kedua, memberikan pekerjaan baru buat mereka. Untuk pekerjaan baru, menurut KDM, pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa merekrut mereka untuk bekerja pada sejumlah sektor sebagai petugas pemadam lebaran, kebersihan, sopir, hingga operator alat berat. (*)

KDM sadar betul bahwa kebijakan penutupan sementara aktivitas perusahaan-perusahaan pertambangan di wilyah Kabupaten Bogor

Buntut Penutupn Tambang di Parung Panjang dan Sekitarnya, KDM Bilang Siap Dibenci!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/Gunung-Tambang-Dery-Ridwansah-3JPG-1620262326.jpg" alt="Foto udara salah satu lahan tambang batu di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto udara salah satu lahan tambang batu di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mayoritas warga Parung Panjang Bogor mendukung penutupan aktivitas pertambangan secara permanen di kawasan tersebut berdasarkan hasil poling sementara.&nbsp; Meski begitu, Anggota DPRD Dapil V Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom menyebut bahwa penutupan aktivitas tambang itu berdampak pada proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor.&nbsp; Penutupan sementara perusahaan tambang di Parung Panjang itu merupakan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas dugaan berbagai pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang.&nbsp;&nbsp; Aan menyebut akibat penutupan sementara aktivitas tambang, proyek infrastruktur Pemkab Bogor tidak berjalan dengan lancar karena kesulitan mendapat bahan baku material. "Proyek APBD kan sedang berjalan, akhirnya material tidak ada dan mengambil ke wilayah lain. Bahkan informasinya harga material juga menjadi naik," ujarnya sebagaimana dilansir dari Radar Bogor, Jumat (10/10). Oleh karena itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor itu pun meminta Pemprov Jabar mempertimbangkan semua aspek dalam menindak aktivitas tambang di Parung Panjang tersebut.&nbsp; Dengan demikian, penutupan kegiatan tambang dapat dilakukan dengan efektif, serta tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat. "Harapannya gubernur bisa mengevaluasi kebijakan tersebut agar berjalan dengan baik. Meski kami memahami Pemprov Jabar tengah menggelontorkan anggaran untuk infrastruktur di Parung Panjang," ucap Aan. Terlepas dari kerugian itu, ia mengakui bahwa penutupan sementara aktivitas tambang di Parung Panjang membuat warga dapat bernapas lega.&nbsp; Lantaran proyek itu telah membuat jalanan menjadi padat dan buruk terhadap kualitas udara di sekitar. <h2>Poling Hasilkan Dukungan Penutupan Tambang Permanen</h2> Sebelumnya, sebuah poling dibuat dan link-nya di-share dengan cukup masif melalui grup-grup WhatsApp untuk masyarakat di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya.&nbsp; Poling ini dibuat untuk tujuan meminta pendapat dari masyarakat setuju atau tidak seandainya pertambangan di wilayah Parung Panjang dibuka kembali atau benar-benar ditutup secara permanen, setelah dihentikan sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM. Poling dibuat melalui situs pollingkita.com dan diikuti oleh lebih dari 10 ribu orang. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah, 'Setujukah anda tambang di Parung Panjang dihentikan'. Hasil Poling menunjukkan, 74,1 persen menjawab "setuju" dengan mendapatkan total suara berjumlah 8.633. Pada urutan kedua hasil poling terbanyak menjawab "tidak setuju", mendapat total sekitar 25,3 persen atau 2.944 &nbsp;suara. Adapun yang memberikan jawaban "tidak tahu" berjumlah 78 suara atau hanya sekitar 0,7 persen. Data tersebut dicatat sampai dengan Kamis (9/10) pukul 09.26 WIB. Bisa saja dalam beberapa waktu ke depan mengalami perubahan. <h2>Jalan Provinsi untuk Warga, Bukan Tambang&nbsp;</h2> Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa dirinya tidak akan membiarkan truk tambang melintasi&nbsp;jalan provinsi&nbsp;di Parung Panjang dan sekitarnya. "Ke depannya, saya jamin tidak ada lagi mobil tambang yang lewat di jalan yang seharusnya digunakan oleh masyarakat. Jalan yang dibangun Pemprov itu untuk warga, bukan untuk tambang," kata Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Larangan truk tambang melintas di jalan utama Parung Panjang itu bukan tanpa alasan. Menurut KDM, sudah seharusnya jalan provinsi tidak boleh dilewati oleh truk tambang yang bobotnya mencapai puluhan ton. Sebab, truk Tambang yang super besar itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan untuk jalan provinsi. "Kapasitas jalan provinsi hanya sekitar 10 ton. Sedangkan kendaraan tambang 45-50 ton, nggak mungkin," papar Dedi Mulyadi. bila terus menerus dilewati kendaraan berbobot besar, maka jalan akan cepat rusak dan membahayakan pengendara lainnya. KDM meminta para pengusaha yang telah mengeruk keuntungan sangat besar dari pertambangan puluhan tahun di Parung Panjang dan sekitarnya untuk membangun jalur tambang sendiri. pengadaan Lahannya bisa difasilitasi oleh Pemkab Bogor atau Pemprov Jawa Barat, asal ada komunikasi. "Kalau niat bangun tambang, jalannya harus jalan tambang. Jalan tambang ya dibangun oleh yang berkepentingan menambang. Bangun sendiri, buat sendiri," jelas Dedi Mulyadi. &nbsp;

Mayoritas warga Parung Panjang mendukung penutupan perusahaan tambang, namun dampaknya terhadap infrastruktur jadi perhatian.

Mayoritas Warga Parung Panjang Bogor Dukung Penutupan Tambang Permanen, tapi Proyek Infrastruktur Kena Dampaknya