<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mensos-idrus-marham-ikut-dalam-penutupan-lokalisasi-di-kalteng_m_212836.jpeg" alt="Mensos Idrus Marham" width="100%">
<figcaption>Mensos Idrus Marham</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Tahapan penutupan lokalisasi prostitusi di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, berjalan sesuai rencana. Menteri Sosial, Idrus Marham hari ini hadir dalam acara penutupan lokalisasi tersebut. Menurut Idrus, penutupan lokalisasi bukan sekedar melaksanakan aturan perundang undangan. Namun yang tak kalah penting, prostitusi bertentangan dengan ajaran agama. &ldquo;Negara juga berkewajiban mengangkat harkat dan martabat mereka, dan mempersiapkan masa depan mereka lebih baik,&rdquo; katanya, di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Selasa (15/5). Penutupan lokalisasi, kata Idrus, menjadi tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Prostitusi Menuju Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019 di Jakarta, 19 April 2018 lalu.&nbsp; Sebagai tindak lanjut, hari ini ditutup tiga lokasi masing-masing berada di Dukuh Mola, di Simpang Kodok dan di RT 12 Desa Sungai Pakit. &ldquo;Prostitusi perbuatan amoral, bertentangan dengan ajaran agama apapun. Prostitusi juga masuk ke dalam kejahatan perdagangan orang (trafficking),&rdquo; tegasnya. Dengan ditutupnya lokalisasi di Kobar, sudah 151 dari total 168 lokalisasi prostitusi di Indonesia yang sudah ditutup. &ldquo;Lokalisasi yang belum ditutup saat ini tinggal 17 lokalisasi yang berada di 10 provinsi dan 15 kabupaten/kota,&rdquo; katanya. Setelah diitutup, pekerja seks komersial (PSK) akan dipulangkan ke keluarganya di daerah masing-masing.&nbsp; Kementerian Sosial akan menyiapkan dana pendukung sesuai tugas dan fungsinya, baik berkaitan dengan bantuan stimulan usaha, bantuan jaminan hidup, maupun transport lokal. Kemensos dan Pemda juga akan melakukan berbagai intervensi program, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, bahkan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). &ldquo;Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Nuhidayah. Karena ada kerja sama yang baik. Jadi sebelum penutupan pemda sudah memberikan penjelasan dengan baik serta memberikan sosialisasi tentang ide kepada semua pihak termasuk kepada mereka (PSK),&rdquo; tutur politisi Golkar ini. Setelah lokasi mereka mencari nafkah ditutup, Pemda dimana mereka dipulangkan akan melakukan pendampingan sehingga apara eks penghuni lokalisasi ini, memiliki rutinitas yang produktif dan bisa menjamin masa depan mereka.

Mensos Idrus Marham Ikut dalam Penutupan Lokalisasi di Kalteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ratusan-lokalisasi-ditutup-mayoritas-ada-di-provinsi-ini_m_181236.jpeg" alt="Ilustrasi PSK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PSK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Sosial merealisasikan penutupan 118 lokalisasi, dengan merehabilitasi dan memulangkan 20.000 lebih penghuni. Komitmen menjadikan Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019 menjadi salah satu mandat kemensons. Khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTS &amp; KPO). Dari total jumlah 168 lokalisasi prostitusi, yang telah ditutup berjumlah 118 lokalisasi. Saat ini, yang tersisa sekitar 41 lokalisasi.  "Penutupan terhadap 118 lokalisasi hanya dalam waktu empat tahun bukanlah pekerjaan yang mudah," ujar Direktur RSTS dan KPO, Sonny W. Manalu, Jumat (12/1). Semenjak Indonesia merdeka, ini adalah capaian tertinggi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial dalam berikhtiar menjadikan &ldquo;Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi&rdquo;. "118 lokalisasi yang berhasil ditutup yang terbanyak adalah di Jawa Timur yakni sebanyak 53 lokalisasi," terang Sonny. Tantangan terbesar dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi pekerja seks ini, terang Soni adalah saat mengembalikan mereka ke daerah asal, dengan tidak ada penghasilan dan mata pencaharian. Dikhawatirkan mereka para PSK akan kembali menekuni profesi sebagai PSK. Untuk itu, Program Reintegrasi Sosial diperlukan guna memberikan akses bagi Penerima Manfaat (PM) mendapatkan dukungan modal usaha dan keterampilan usaha. "Sehingga diharapkan ketika sudah kembali kedaerah asal dapat mengembangkan usaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik," lanjut dia. Bantuan usaha berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif diberikan kepada masing-masing PM sebesar Rp 5 juta. Dengan pemberian dana stimulan ini diharapkan PM dapat mengembangkan usaha dengan baik sekembalinya ke daerah asal. "Total anggaran yang kami kucurkan untuk tahun 2013 sampai 2017 sudah Rp 100 miliar. Anggaran tersebut diambil dari dua sumber yaitu melalui APBN Direktorat RSTS &amp; KPO dan melalui anggaran hibah langsung dalam negeri (Dana UKS)," tutup Sonny.

Ratusan Lokalisasi Ditutup, Mayoritas Ada Di Provinsi Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/621-psk-di-semarang-berpotensi-turun-ke-jalan_m_176610.jpeg" alt="Ilustrasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua lokalisasi di Semarang, Jawa Tengah, rencananya ditutup. Langkah tersebut sebagai upaya menyukseskan program Indonesia Bebas Prostitusi 2019. Namun dampaknya, sekitar 621 pekerja seks komersial (PSK) berpotensi berkeliaran di jalanan Kota Semarang. Sebelum penutupan, para PSK Sunan Kuning (SK) dan Gambilangu memang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Namun, hal itu tidak menjamin bahwa mereka akan lepas dari dunai prostitusi. Terutama jika situasi perekonomian mereka mendesak. &ldquo;Namanya kebutuhan perut. Siapa yang bisa jamin? Kalau ternyata setelah dari SK mereka masih melakukan praktik prostitusi bagaimana? Bukankah mereka justru akan berkeliaran di jalanan,&rdquo; ujar Ketua Lentera Asa, Ari Istiadi di kantornya, Semarang, Kamis (21/12). Sebenarnya, lanjut Ari, fenomena PSK turun ke jalan sudah terjadi di Kota Semarang. Banyak praktik prostitusi yang tidak terpantau pemerintah. Seperti di Jalan Imam Bonjol, Tanggul Indah (TI) dan lain-lain. Praktik prostitusi yang tidak terpantau tersebut rawan menjadi tempat penularan HIV/AIDS. Data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang, ada 4.481 penderita HIV/AIDS pada 2017. Dari jumlah tersebut, 2 persen ditemukan di SK dan Gambilangu. &ldquo;Kalau tidak terpantau kan justru sulit mengawasi mereka (PSK). Beda dengan sekarang, dari kami sebagai LSM maupun pemerintah bisa mengawasi penularan HIV/AIDS dari para PSK. Caranya melalui visitasi pemeriksaan kesehatan secara rutin,&rdquo; terang Ari. Tak hanya menjadi sulit mengawasi PSK jika tempat prostitusi ditutup. Berkeliarannya PSK di jalanan juga akan turut merusak keindahan dan kenyamanan kota. Hal itu pernah terjadi di Kota Semarang pada 1998 lalu. Saat itu, SK yang menjadi pusat prostitusi di Semarang ditutup. Sehingga para penghuninya berkeliaran di beberapa kawasan perkotaan, eperti Simpang Lima. &ldquo;Dulu malah di Simpang Lima itu dikenal sebagai gudangnya ciblek (sebutan bagi PSK). Apa mau kondisi seperti itu terjadi lagi,&rdquo; tutur Ari. Saat ini, ada sekitar 621 PSK yang menggantungkan hidupnya di dua tempat prostitusi di Semarang. 487 PSK di antaranya berada di SK dan sisanya di Gambilangu. Mereka tidak hanya mencari uang dengan menjadi PSK, tapi juga pemandu karaoke.

621 PSK di Semarang Berpotensi Turun ke Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/asal-mau-pensiun-dini-psk-dapat-pesangon-rp-5-juta_m_126807.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim dari Kementrian Sosial (Kemensos) melakukan verifikasi data Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menghuni sejumlah lokalisasi di Pantura Kabupaten Tegal, Kamis (27/4). Verifikasi diperlukan untuk memastikan jumlah penerima bantuan sosial sebagai dampak penutupan tempat tersebut. Kasubdit Tuna Susila dan HIV Kemensos Rani mengatakan, penutupan lokalisasi dilakukan atas usulan dari pemerintah daerah. Sementara dari Kemensos akan memberikan bantuan sosial untuk supporting program. "Bantuan yang akan dicairkan tentu juga berdasarkan usulan dari pemerintah setempat. Nah, dari kami melakukan verifikasi data," katanya. Selanjutnya, kata dia, dana tersebut akan diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau pihak kedua. Dari sana akan akan diserahkan kepada penerima masing-masing. Sementara itu Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Enang mengatakan, sesuai usulan pemerintah daerah jumlah penerima bantuan sebanyak 423 orang. Namun, sebagian dari mereka mengundurkan diri karena tidak memenuhi persyaratan. "Salah satu syaratnya harus memiliki E-KTP dan memiliki rekening di bank. Jadi ada yang mengundurkan diri," ungkap dia. Menurut Enang, jumlah yang diterima masing-masing sebesar Rp5.050.000. Dengan rincian untuk biaya hidup selama 90 hari sebesar Rp1.800.000, biaya pemulangan Rp250.000, dan sisanya sebagai modal untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif. "Setelah verifikasi ini, kemudian akan dibuatkan SK terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan launching pemulangan PSK dan penyerahan bantuan," pungkasnya. (muj/zul/yuz/JPG)

Asal Mau Pensiun Dini, PSK Dapat Pesangon Rp 5 Juta