<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/Banjir-Rob-1-1203288897.jpg" alt="Sejumlah warga menunggu surutnya rob di depan rumahnya di Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, Minggu (14/5/2023).(Aji Setyawan/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga menunggu surutnya rob di depan rumahnya di Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, Minggu (14/5/2023).(Aji Setyawan/ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perubahan iklim yang disertai kenaikan permukaan air laut (sea level rise/SLR) dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) telah mengancam penghidupan masyarakat pesisir di pesisir utara Jawa termasuk DKI Jakarta, Pekalongan, Semarang, dan Demak. Dampak dari perubahan iklim tersebut telah memperburuk kemiskinan dan kerentanan masyarakat pesisir dengan merusak dan menenggelamkan tanah, harta benda, perumahan mereka dan memaksa sebagian masyarakat pesisir bermigrasi ke tepian sungai atau desa lain. Lebih lanjut, dampaknya turut menggeser sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat yang semula berprofesi sebagai petani menjadi nelayan atau buruh baik di sektor formal maupun informal. Banyak perempuan dan anak terpaksa bekerja di sektor informal untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Riset kolaborasi KONEKSI yang dilakukan oleh BRIN, UNDIP, serta Griffith University memotret dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan anak-anak di DKI Jakarta, Pekalongan (kota dan kabupaten), Semarang, serta Demak dengan 400 partisipan. Terdiri dari DKI Jakarta (80 perempuan, 20 anak), Pekalongan (80 perempuan, 20 anak), Semarang (80 perempuan, 20 anak), dan Demak (75 perempuan, 25 anak). Partisipan perempuan berusia rentang 19-75 tahun (87,6 persen Jawa, 6,8 persen Sunda), sedangkan anak-anak usia 10-17 tahun (44 laki-laki dan 41 perempuan). Rata-rata pendidikan partisipan perempuan adalah sekolah dasar, dan mayoritas sudah berumah tangga dengan 4-5 orang anggota dalam satu keluarga. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/impact-on-woman-4274144717.jpg" alt="Kenaikan permukaan air laut (sea level rise/SLR) dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) telah mengakibatkan hilangnya mata pencaharian utama. (bahan paparan KONEKSI)" width="100%">
<figcaption>Kenaikan permukaan air laut (sea level rise/SLR) dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) telah mengakibatkan hilangnya mata pencaharian utama. (bahan paparan KONEKSI)</figcaption>
</figure> Perempuan Perempuan dan anak-anak menghadapi "beban ganda" terkait perubahan iklim. Mereka tidak hanya menghadapi dampak perubahan iklim dan peristiwa cuaca ekstrem, tetapi juga meningkatnya perkawinan anak, kerja paksa anak, serta kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga. Peneliti BRIN, Laely Nurhidayah memaparkan hasil riset, Jumat (31/10). Pertama, perubahan iklim berdampak terhadap keuangan rumah tangga. "Lebih dari 80 persen perempuan yang berpartisipasi dalam survei melaporkan bahwa pendapatan rumah tangga mereka telah terdampak oleh perubahan iklim," kata Laely. Semua perempuan menggunakan penghasilan mereka untuk menafkahi keluarga. Seringkali, pekerjaan yang dilakukan perempuan berada di bawah upah minimum, di bawah tekanan, dan tidak memiliki standar kesehatan yang memadai. Perempuan dalam kelompok pendapatan rendah Rp&nbsp;1 juta hingga Rp 2 juta cenderung mengalami kondisi kerja yang paling buruk, dan lebih sering terlibat dalam pekerjaan berbahaya dibandingkan dengan kelompok pendapatan lainnya. Kenaikan permukaan air laut (sea level rise/SLR) dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) telah mengakibatkan hilangnya mata pencaharian utama di sektor pertanian, rusaknya tambak, dan berkurangnya hasil tangkapan ikan. Sehingga mengakibatkan banyak perempuan dan anak terpaksa bekerja di sektor informal tanpa kepastian hubungan kerja, upah dan hak-hak lain sebagai pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. "Masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar dan lokasi pemukiman yang terkena dampak perubahan iklim, mengambil pekerjaan tambahan/sekunder karena pekerjaan utamanya terkena dampak perubahan iklim, akibat perubahan iklim perempuan harus mencari pekerjaan baru untuk menghidupi keluarga, anak- anaknya," terang Laely. Masyarakat pesisir didominasi oleh masyarakat miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dimiliki Kementerian Sosial. Sementara itu, dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah memperburuk upaya peningkatan kualitas hidup mereka. Sebanyak 75 persen rumah keluarga perempuan saat ini rusak akibat bencana, sehingga meningkatkan biaya perbaikan. Peningkatan biaya ini semakin memperparah kemiskinan keluarga. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/impact-on-children-2352446525.jpg" alt="Anak anak yang terkena dampak perubahan iklim berisiko mengalami kesehatan yang buruk, sulitnya akses terhadap fasilitas pendidikan, terpaksa bekerja. (Bahan paparan KONEKSI)" width="100%">
<figcaption>Anak anak yang terkena dampak perubahan iklim berisiko mengalami kesehatan yang buruk, sulitnya akses terhadap fasilitas pendidikan, terpaksa bekerja. (Bahan paparan KONEKSI)</figcaption>
</figure> Anak-anak Riset KONEKSI juga menemukan, 88 persen anak-anak telah melihat banjir di rumah mereka, dan beberapa (11,8 persen) menyatakan hal ini terjadi setiap hari. Anak-anak melaporkan sekolah dan jalan ditutup akibat banjir, sehingga mengganggu pendidikan mereka. Anak-anak merupakan bagian dari kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim tidak hanya memperburuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan struktural yang dialami anak dan remaja. Dalam konteks ini, perubahan iklim dapat mengganggu proses pendidikan anak, meningkatkan kecenderungan termotivasi oleh migrasi paksa, dan meningkatkan risiko eksploitasi melalui kerja paksa. Meningkatnya jumlah anak putus sekolah dapat disebabkan oleh hilangnya mata pencaharian utama orang tuanya, sulitnya mengakses pendidikan, dan meningkatnya kemiskinan di wilayah pesisir. Akibatnya, anak anak yang terkena dampak perubahan iklim berisiko mengalami kesehatan yang buruk, sulitnya akses terhadap fasilitas pendidikan, terpaksa bekerja, dan tidak dapat menikmati masa kanak-kanak dengan permainan yang aman. Mereka rentan terhadap eksploitasi dan menghadapi ketidakamanan. Dampak dari kondisi ini antara lain meningkatnya perkawinan anak, meningkatnya jumlah anak yang bekerja, stunting, dan terhambatnya hak membesarkan anak. "Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa perubahan iklim tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga merugikan generasi muda dengan menciptakan tantangan baru dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak," tutur Laely. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/KONEKSI-2590977975.jpg" alt="Riset kolaborasi KONEKSI oleh BRIN, UNDIP, serta Griffith University memotret dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan anak. (bahan paparan KONEKSI)" width="100%">
<figcaption>Riset kolaborasi KONEKSI oleh BRIN, UNDIP, serta Griffith University memotret dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan anak. (bahan paparan KONEKSI)</figcaption>
</figure> Regulasi Belum Memadai Berdasarkan hasil survei terhadap ratusan partisipan di wilayah pesisir tersebut, riset KONEKSI juga menemukan bahwa peraturan dan kebijakan untuk merespons perubahan iklim, migrasi penduduk khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, masih belum memadai. Laely menjelaskan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak membahas masalah SLR dan perpindahan penduduk. Peraturan dan kebijakan yang ada saat ini juga tidak memadai untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang bekerja di sektor informal. "Tidak ada undang-undang yang secara eksplisit menanggapi migrasi terpaksa akibat kenaikan permukaan air laut khususnya dalam UU Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, kurangnya undang-undang sebagai pedoman menyebabkan respons pemerintah daerah terhadap mobilitas manusia lambat dan tidak seragam," papar Laely. Atas dasar itu, KONEKSI memberikan rekomendasi agar pemerintah memperkuat UU, kebijakan dan peraturan untuk menanggapi kenaikan permukaan air dan perpindahan penduduk serta pekerja sektor informal terdampak perubahan iklim. Di samping itu, bansos yang ada saat ini masih tumpang tindih dan tidak merata sehingga memerlukan bantuan khusus yang terintegrasi dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah. Sehingga menurut KONEKSI, perlu adanya bantuan khusus kepada masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim.

Riset kolaborasi KONEKSI oleh BRIN, UNDIP, serta Griffith University memotret dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan anak.

Dampak Nyata Perubahan Iklim pada Perempuan dan Anak, Riset BRIN-UNDIP-Griffith

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/1000270236-1938732043.jpg" alt="Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menilai, sumber masalah Jakarta akibat tekanan pertumbuhan penduduk di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). "Sumber masalah Jakarta itu karena tekanan pertumbuhan penduduk di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang sangat tinggi," ujar Andrinof di Jakarta, Rabu (14/8). Hal ini, lanjutnya, membuat masalah-masalah di Jakarta seperti banjir hingga kemacetan bukan hanya tidak mampu atau sanggup diimbangi kemampuan mengelola lagi, tapi oleh sumber daya untuk mengelola Jakarta. "Kalau kesenjangan ini tidak diatasi, maka solusinya adalah mengurangi beban tekanan terhadap Jakarta," katanya. Hal ini dalam rangka supaya memudahkan untuk penataan Jakarta, karena sumber masalah Jakarta yakni tekanan pertumbuhan penduduk di Bodetabek. Perkembangan penduduk di wilayah Bodetabek selama 23 tahun mengalami pertumbuhan signifikan sekitar 60 - 80 persen. Sedangkan pertumbuhan penduduk di Jakarta sendiri relatif stagnan, karena pergerakan migrasi orang malah yang dari Jakarta pindah ke wilayah pinggiran untuk mencari lokasi yang lebih murah. Tekanan pertumbuhan penduduk di Bodetabek tersebut semakin meningkat dengan adanya pertambahan penduduk dari wilayah luar Jabodetabek yang datang ke Bodetabek. Hal ini memunculkan tuntutan layanan transportasi, pengelolaan sampah, polusi udara akibat meningkatnya kendaraan pribadi. Jadi ada faktor pergerakan kependudukan secara nasional. "Ini menjadi alasan bahwa pemindahan ibu kota untuk memecah episentrum atau magnet ke wilayah Indonesia tengah dan timur sehingga nanti pergerakan penduduk nasional terpecah dan tidak lagi memusat di Jabodetabek dari berbagai kawasan Nusantara," kata Andrinof. Sebagai informasi, Ikatan Konsultan Nasional Seluruh Indonesia (Inkindo) mengungkapkan beban Jakarta yang selama ini sudah terlalu berat menjadi alasan untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Penurunan muka tanah, banjir, hingga kepadatan lalu lintas menunjukkan beban berat kota Jakarta yang bisa menjadi alasan pemindahan IKN. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini sudah disiapkan kepala negara sebelumnya termasuk rencana memindahkan ke Jonggol, Kabupaten Bogor, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut. Inkindo juga optimistis pembangunan IKN akan mendorong pemerataan pembangunan di provinsi-provinsi kawasan Timur Indonesia.

"Sumber masalah Jakarta itu karena tekanan pertumbuhan penduduk di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang sangat tinggi," ujar Andrinof.

Mantan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago Sebut Sumber Masalah Jakarta adalah Pertumbuhan Penduduk di Kota-kota Sekitarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230107_2113221.jpg" alt="Ilustrasi kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Aji Styawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Aji Styawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dosen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Heri Sutanta menjelaskan bahwa penurunan muka tanah yang terus terjadi di Semarang dan Jakarta disebabkan penggunaan air tanah yang melebihi kapasitas.  ”Hasil penelitian kami di Semarang, kondisi di Jakarta juga sama, penurunan muka tanah dipercepat oleh pemanfaatan air tanah yang berlebihan dan melebihi kapasitas imbuhannya,” ujar Heri seperti dilansir di Jogjakarta, Sabtu (7/1).  Menurut dia, kota besar di Indonesia seperti Semarang dan Jakarta berada di daerah pesisir yang tanahnya terbentuk dari aluvial karena hasil endapan sungai sehingga lebih mudah mengalami pemadatan dan akhirnya penurunan tanah. Dari hasil penelitian, di daerah tangkapan air Kota Semarang dulu terdapat banyak kebun, tanah tegalan, dan ruang terbuka, kemudian berubah menjadi kompleks perumahan, kawasan industri dan pembangunan infrastruktur lain.  ”Hal tersebut yang menyebabkan berkurangnya imbuhan di cekungan air tanah (CAT) di Semarang,” kata Heri.  Dia menyebutkan, di Semarang kenaikan air laut global saat ini mencapai 3-5 milimeter per tahun sementara penurunan tanah mencapai 9 cm. ”Ada kenaikan penurunan tanah 30 kali lebih besar dibanding kenaikan air laut global,” terang Heri.  Menurut dia, faktor lokal penurunan tanah ini lebih berdampak pada kenaikan relatif permukaan laut di Semarang dan Jakarta. Bahkan, percepatan penurunan tanah menyebabkan dua kota ini sering dilanda banjir saat curah hujan tinggi karena posisi daratan di pesisir lebih rendah daripada air permukaan laut.  Heri berharap posisi daratan pesisir yang lebih rendah dari air permukaan laut ini dapat ditangani secara komprehensif, baik di Semarang maupun Jakarta. Daerah permukiman dan industri yang ada di kawasan pesisir saat ini, dapat dilindungi dengan tanggul laut.  Selanjutnya, kata dia, juga perlu disiapkan banyak pompa untuk mengalirkan air dari drainase ke sungai besar yang aliran airnya menuju laut. ”Harus ada pompa yang disiapkan walaupun membutuhkan biaya operasional yang besar,” papar Heri.  Menurut Heri, di antara kota besar di Indonesia, sementara ini hanya Semarang dan Jakarta yang mengalami proses penurunan tanah yang begitu cepat. Untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar di kemudian hari, dia mengusulkan agar pemerintah membuat kebijakan yang komprehensif.  ”Kebijakan pertama adalah mengatur pengambilan air tanah dan menjaga imbuhannya melalui perubahan pembatasan penggunaan lahan di daerah tangkapan air. Selanjutnya adalah menanggulangi dampaknya, misalnya pembangunan tanggul pantai untuk melindungi infrastruktur dan warga,” ucap Heri.

Penurunan Tanah Semarang karena Penggunaan Air Tanah Berlebihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/anies.jpg" alt="Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi gereja di malam ibadah misa jelang natal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi gereja di malam ibadah misa jelang natal. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalin kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) agar transportasi umum di Jakarta semakin nyaman dan berdaya saing global.  JICA merupakan lembaga yang membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan MRT di Jakarta.  Anies merasa harus terus melakukan kerja sama dengan JICA karena hasil dari kerja sama sebelumnya yang menghasilkan MRT telah berjalan dengan lancar dan memuaskan.  "Pembangunan transportasi umum merupakan bagian penting dari usaha membuat Jakarta sebagai salah satu kota bisnis global," ujarnya di unggahan Instagram terbarunya, Sabtu (13/8).  Ia menambahkan bahwa proses pertemuannya dengan JICA kali ini juga masih membahas progres MRT di Jakarta dan beberapa urusan teknis yang harus saling selesai agar fase berikutnya bisa segera tuntas.  "Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan JICA baik dalam urusan pembangunan MRT maupun untuk pengendalian “land subsidence” (penurunan muka tanah) dan untuk pembangunan sistem pengelolaan limbah di Jakarta," jelas Anies.  Orang nomor satu di Jakarta itu mengaku senang setelah bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan JICA. Hal tersebut menurutnya membuat obrolan jadi semakin efisien dan efektif. "Sehingga memudahkan untuk tindak lanjut serta memastikan penuntasannya," pungkasnya.  Untuk diketahui, pada pembangunan MRT fase pertama, JICA mendukung pendanaan sebesar Rp 14,2 triliun dengan total jangka waktu pinjaman selama 40 tahun kepada Pemprov DKI.  Pada pembangunan fase kedua, JICA juga kembali membiayai DKI Jakarta untuk membangun MRT dengan biaya Rp 22,5 triliun.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga membagikan momennya bertemu dengan Gubernur Tokyo Yuriko Koike di Jepang. Pertemuan tatap muka secara langsung antara Anies dan Yuriko sudah tiga kali berlangsung dihitung dengan tahun 2022 ini. Anies mengatakan bahwa pertemuan yang dilangsungkan di Balai Kota Tokyo itu bertujuan untuk bertukar pikiran demi kemajuan kota masing-masing.  "Kami membahas banyak hal, terutama tentang usaha kebangkitan pasca pandemi, kerja sama membangun kota tahan bencana, dan kerja sama di bidang transportasi publik ramah lingkungan," katanya di unggahan Instagram terbarunya, Sabtu (13/8).  &nbsp;

Anies Bertemu JICA Bahas Kelanjutan MRT dan Penurunan Muka Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/rob-surabaya-2.jpg" alt="GANGGU EKONOMI: Truk dan kendaraan besar lainnya melewati genangan air di sisi Jalan Kalianak, Sabtu (18/6). Kerusakan Jalan Kalianak disebabkan beban jalan dan banjir rob yang kerap menggenangi kawasan itu. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GANGGU EKONOMI: Truk dan kendaraan besar lainnya melewati genangan air di sisi Jalan Kalianak, Sabtu (18/6). Kerusakan Jalan Kalianak disebabkan beban jalan dan banjir rob yang kerap menggenangi kawasan itu. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Banjir rob di Kota Surabaya sering terjadi akibat penurunan tanah. Sehingga, bulan purnama atau full moon bukan hanya menjadi satu-satunya penyebab banjir rob di wilayah pesisir.  Dosen Teknik Geofisika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Ira Mutiara Anjasmara menyatakan fakta itu telah ditemukan ITS. ITS melakukan penelitian tentang land subsidence atau penurunan muka tanah.  Peneliti itu telah dilakukan sejak 2007. Hasilnya, terdapat penurunan muka tanah terutama di wilayah Surabaya Utara.  ”Dari hasil teknilogi inSAR kita menggunakan time series inSAR. Kita masih melalukan pengolahan data. Kita dapatkan, terjadi penurunan tanah, terutama di wilayah utara dan timur. Penurunan tanah di Surabaya Utara cukup siknifikan walaupun tidak terlalu besar, maksimal hanya sekitar 4 cm,” papar Ira pada Minggu (19/6).  Berdasar hasil pemantauan yang dilakukan di sejumlah jalan seperti Kalianak, Kenjeran, hingga Jalan Arif Rahman Hakim, muncul kerusakan parah. Diperkirakan hal itu terjadi akibat adanya penurunan muka tanah.  ”Beberapa faktor melatarbelakangi hal itu. Pertama adalah penggunaan air tanah yang berlebihan. Di Surabaya kami tidak mendapatkan data cukup tentang penggunaan air tanah. Di Surabaya ini (penggunaan air tanah) tidak terlalu melatabelalakangi subsidence,” jelas Ira Mutiara Anjasmara.  Kemudian beban konstruksi juga membuat tanah Surabaya semakin turun. Pembangunan gedung-gedung tinggi menjadi pemicu utama. ”Faktor berikutnya karena tanah aluvium, Surabaya didominasi endapan aluvium dan faktor terakhir adalah adanya aktivitas tektonik,” ungkap Ira Mutiara Anjasmara.  Hal serupa disampaikan prakirawan BMKG Maritim Tanjung Fajar Setiawan. Dia mengatakan, meluasnya banjir rob juga karena meningkatnya tinggi muka laut.  ”Dari 30 tahun terakhir sejak 1993 hingga 2018, memang mengalami kenaikan muka air laut sebesar 100 mm atau 10 cm. ini berdampak terhadap pasang atau kenaikan muka air laut,” terang Fajar Setiawan.

Tanah Surabaya Menurun, Banjir Rob Jadi Hal Lumrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20210930-WA0011_2-1.jpg" alt="Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijns menemui Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Semarang, Kamis (30/9). Humas Pemkot Semarang/Antara" width="100%">
<figcaption>Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijns menemui Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Semarang, Kamis (30/9). Humas Pemkot Semarang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijns menemui Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Keduanya bertemu membahas tantangan penurunan muka tanah dalam pengembangan Ibu Kota Jawa Tengah tersebut.  Menurut Wali Kota Hendrar Prihadi, kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Kerajaan Belanda sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Kerja sama yang dijalin tersebut, berkaitan dengan penanganan banjir dan rob.  ”Salah satunya program Banger yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kemijen,” kata Hendrar Prihadi seperti dilansir dari Antara di Kota Semarang.  Menurut dia, kerja sama untuk belajar dari pengalaman Belanda masih sangat diperlukan. Khususnya berkaitan dengan penurunan kontur tanah di kawasan pesisir.  Sementara itu, Lambert Grijns mengatakan, kerja sama selama beberapa tahun ini telah mewujudkan berbagai program.  Dalam pertemuan tersebut juga dihasilkan rekomendasi tentang penggunaan kajian penurunan muka tanah sebagai pertimbangan dalam desain pendirian bangunan serta pengembangan kawasan. Menurut dubes, penyiapan ruang air, juga penting untuk perencanaan tata ruang dan ekonomi.

Dubes Belanda Bahas Penurunan Muka Tanah dengan Wali Kota Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangani-penurunan-muka-tanah-anies-akan-belajar-dari-tokyo_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan belajar dari Tokyo soal penanganan penurunan muka tanah" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan belajar dari Tokyo soal penanganan penurunan muka tanah</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Penurunan muka tanah di Jakarta memang diprediksi akan terus terjadi. Maka dari itu Pemprov DKI Jakarta berupaya terus mencari solusi teknologi yang akan digunakan. Sebab, persoalan ini sudah menjadi hal yang serius. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, penurunan muka tanah ini selalu menjadi persoalan menahun. Ia mengaku&nbsp;perlu belajar dari beberapa kota-kota lain di dunia yang mengalami hal yang serupa. "Gini, penurunan permukaan tanah di Jakarta adalah salah satu masalah lintas generasi yang harus ditangani secara serius dan jangka panjang," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (16/1). Menurutnya, salah satu negara yang bisa menjadi contoh yakni Jepang. Sebab penanggulangan soal penurunan tanah di negeri Sakura itu menjadi suatu yang ditangani serius. "Jepang itu mengalami penurunan permukaan tanah luar biasa terutama di Tokyo, mereka ada usaha yang sangat serius. Saya berharap&nbsp;kami&nbsp; bisa merumuskan langkah yang tepat dalam jangka panjang," jelasnya. Anies mengemukakan persoalan penurunan permukaan tanah ini disebabkan beberapa hal yaitu pengambilan air tanah secara tidak proporsional.&nbsp;Kemudian pengembalian air tanah&nbsp;secara terus menerus, namun airnya tidak dikembalikan lagi. "Terakhir beban besar di permukaan tanah, karena DKI Jakarta ini barangkali seluruh Indonesia, bangunan berat besar tinggi paling banyak di Jakarta. Maka pengukuran dan lokasi yang tepat penting sekali sehingga bisa ditemukan sebab dan solusinya," tandasnya.

Tangani Penurunan Muka Tanah, Anies Akan Belajar dari Tokyo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dampak-pakai-air-tanah-penurunan-muka-tanah-jakarta-semakin-nyata_m_198086.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemakaian air tanah di ibu kota semakin mengkhawatirkan. Namun, kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali gencar mensosialisasikan masyarakat untuk berhenti menggunakan air tanah dan beralih ke air PAM. Pakar Teknik Sumber Daya Air (SDA) Universitas Gadjah Mada (UGM) Budi Santoso Wignyosukarto mengatakan, air baku menjadi masalah paling krusial untuk diselesaikan. Pasalnya, 65 persen air baku di DKI Jakarta diambil dari air tanah. Hal itu memicu penurunan muka tanah yang mulai terasa. "Sumber air bakunya sebagian besar masih dari air tanah (65 persen). Sehingga keluhan penurunan muka tanah di Jakarta sangat nyata, karena pengambilan air tanah yg berlebihan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (22/3). Dia menyarankan, masyarakat perlu meningkatkan pengambilan air baku yang berasal dari air permukaan seperti sungai, danau, dan bendungan atau waduk. Hanya saja, perlu ada fasilitas untuk menampung air dari 13 sungai di ibu kota. "Saya pikir, dulu ketika Giant Sea Wall di bangun, salah satunya akan menjadi waduk pantai yang menampung air dari 13 sungai di Jakarta," kata Budi. Waduk besar tersebut diyakini dapat menjadi air baku untuk diolah menjadi air konsumsi. "Dipakai sebagai air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum Jakarta dan meninggalkan pengambilan air tanah yang telah mengakibatkan tenggelamnya sebagian kota," tutur dia. Sebelumnya, Direktur Utama PT PAM Jaya Erlan Hidayat mengatakan perpipaan di Jakarta sudah mencapai 73 persen, namun yang teraliri air bersih baru 60 persen. Sementara sisanya merupakan daerah-daerah pinggiran yang belum terjangkau pipa PAM, seperti Kalideres, Tegal Alur, Kamal Muara, Muara Karang, Rorotan, dan sebagainya. "Seluruh DKI yang bagian tengah (60 persen) sebenarnya sudah terjangkau perpipaan, dan kalau bicara pipanya sebenarnya sudah 73 persen lho. Cuma airnya belum. Ada pipa yang nggak ada airnya," papar Erlan.

Dampak Pakai Air Tanah, Penurunan Muka Tanah Jakarta Semakin Nyata