<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/JATENG-25-1956618418.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah pada Jumat (25/7), persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,48 persen, turun 0,10 persen poin dibandingkan September 2024 yang mencapai 9,58 persen. Adapun jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, atau berkurang 29,65 ribu orang dibandingkan September 2024. Penurunan juga tercatat di wilayah perkotaan dan pedesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan menurun dari 9,71 persen pada Maret 2024 menjadi 9,10 persen pada Maret 2025. Sedangkan di pedesaan, terjadi penurunan dari 11,34 persen (Maret 2024) menjadi 9,92 persen (Maret 2025). Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 mencapai 1,84 juta orang, turun sebanyak 88,79 ribu orang menjadi 1,75 juta orang pada Maret 2025. Di periode yang sama, jumlah penduduk miskin di pedesaan berkurang dari 1,87 juta orang menjadi 1,62 juta orang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyatakan, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil dari intervensi menyeluruh di berbagai sektor. Mulai pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). &ldquo;Kemiskinan itu kan indikatornya banyak. Dari indikator-indikator yang ada itu, sudah kita kerjakan semuanya,&rdquo; kata Taj Yasin di kantornya pada Jumat (25/7). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/JATENG-25-B-1507043160.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Namun ia menegaskan bahwa capaian ini belum cukup, masih butuh penguatan kolaborasi lintas sektor agar penurunan kemiskinan semakin masif. &ldquo;Penurunan ini, menurut kami, masih perlu dimasifkan lagi,&rdquo; tagasnya. Taj Yasin juga menekankan pentingnya pembenahan sistem data sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. &ldquo;Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial yang menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita kawal,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain, Pemprov Jateng juga mendorong keterlibatan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan elemen lainnya untuk terlibat aktif dalam percepatan pembangunan daerah. Tujuannya agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Taj Yasin menekankan pentingnya kerja sama lintas dinas dalam menangani kemiskinan. Ia mengingatkan bahwa tidak cukup satu dinas saja yang bergerak, karena kemiskinan melibatkan banyak aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan kondisi tempat tinggal. &ldquo;Ketika kita sudah menemukan satu keluarga, harus dilihat keluarganya sakit atau tidak, kondisinya bagaimana, anaknya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Kalau belum ada (intervensi), maka ego sektoral ini yang harus kita hilangkan, kita tanggalkan,&rdquo; ujarnya. Ia pun mendorong agar semua dinas ikut bertanggung jawab terhadap seluruh indikator kemiskinan, bukan hanya yang sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya) &ldquo;Maka indikator-indikator kemiskinan ini harus kita titipkan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga ketika ada penemuan di satu indikator, mereka juga harus mendatangi indikator yang lain,&rdquo; tegasnya. &nbsp;

Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan 0,10 persen sebagai bagian dari intervensi menyeluruh di berbagai sektor.

Berkat Intervensi Menyeluruh, Kemiskinan di Jawa Tengah Turun Jadi 9,48 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/MUBA-1-3240287562.jpg" alt="Pj Bupati Sandi Fahlepi memimpin rapat dengan jajaan pejabat di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasing, Sumatera Selatan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pj Bupati Sandi Fahlepi memimpin rapat dengan jajaan pejabat di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasing, Sumatera Selatan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi Banyuasin kembali merilis penurunan angka kemiskinan di Bumi Serasan Sekate. Hal ini juga merujuk dari Sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Statistik Sosial Nomor B-56/04000/VS.600/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2024. "Persentase penduduk miskin Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 sebesar 12,88 persen atau turun 2,02 persen poin dari tahun 2023, penurunan ini merupakan penurunan terbesar di Pulau Sumatera," ungkap Kepala BPS Kabupaten Musi Banyuasin, Trio Wira Dharma SST MM, Selasa (16/7/2024). Ia merinci, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 sebesar 88.940 jiwa, atau turun sebesar 12.690 jiwa dibanding tahun 2023. "Lalu, persentase penduduk miskin ekstrem tahun 2024 berada di angka 0,47," urainya. Ia menyebutkan, penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 berasal dari peran aktif pemerintah dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok dan pengurangan beban pengeluaran penduduk melalui berbagai bantuan. "Ini dapat dilihat dari kenaikan garis kemiskinan yang tidak signifikan pada tahun 2024," jelas Trio. Sementara itu, Pj Bupati Sandi Fahlepi mengungkapkan banyak faktor yang membuat penurunan angka kemiskinan, yakni diantaranya bantuan-bantuan yang terus masif diberikan ke masyarkat Muba. "Diantaranya dengan upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui program UHC yang mengucurkan anggaran sebesar Rp45 Miliar dan bantuan sosial Bantu Umak dengan total anggaran Rp70 Miliar," jelas dia. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/muba-tabel-2126745580.jpg" alt="Tabel Indikator Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2024. (Data BPS)" width="100%">
<figcaption>Tabel Indikator Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2024. (Data BPS)</figcaption>
</figure> Lanjutnya, kemudian Upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan untuk kelompok tani, hingga mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui akses infrastruktur dasar yakni dengan program RTLH sebesar Rp30 Miliar dan program sanitasi air bersih sebesar Rp11 Miliar. Sekretaris Daerah Muba, Apriyadi Mahmud menjelaskan Kemiskinan ekstrem di Muba mulai masif turun sejak tahun 2022 yakni dimana tahun 2022 kemiskinan ekstrem dari 6.56 persen turun menjadi 4.74 persen, kemudian di tahun 2023 turun drastis menyentuh angka 0.96 persen dan kini di tahun 2024 turun menjadi 0.47 persen. "Kemudian untuk angka kemiskinan di Tahun 2021 dari 15.84 persen di tahun 2022 turun menjadi 15.19 persen, hingga di tahun 2023 turun lagi menjadi 14.90 persen dan kini turun jadi 12.88 persen," jelas Inisiator Program Bantu Umak itu. Mantan Kadinsos Pemprov Sumsel ini juga mengaku cukup puas dengan penurunan angka kemiskinan di Muba, dan berkat kerja keras para stakeholder yang terus dengan masif menekan angka kemiskinan di Muba. "Semoga kemiskinan di Muba terus melandai dan masyarakat diberikan kesejahteraan untuk hidup sehari-hari," tandasnya.

Penurunan Angka Kemiskinan Muba sebesar 2,02% merupakan penurunan terbesar ke-4 secara Nasional dan penurunan terbesar pertama di Sumatera.

BPS: 12.690 Warga Muba Bebas dari Kemiskinan, Penurunan Terbesar di Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/PMK-60-1031285411.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy pada acara pemberian santuan kepada korban gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (10/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy pada acara pemberian santuan kepada korban gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (10/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Target penurunan angka kemiskinan di angka 7,5 persen pada 2024 sulit tercapai. Pasalnya, angka kemiskinan saat ini masih berada di posisi 9,36 persen. Pemerintah menyiapkan beberapa skema untuk mempercepat penanganan kemiskinan. Kemarin (22/2) Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin memimpin rapat percepatan penanganan kemiskinan. Sejumlah menteri terkait mengikuti rapat yang berlangsung tertutup selama dua jam tersebut. Menko Bidang PMK Muhadjir Effendy menjelaskan, angka kemiskinan per 2023 adalah 9,36 persen atau sekitar 26 juta jiwa. Sementara itu, target di RPJMN 2020&ndash;2024, angka kemiskinan turun jadi 6,5 persen sampai 7,5 persen. &rdquo;Saya tidak terlalu optimistis bisa capai (target) itu,&rdquo; katanya setelah rapat. Berdasar pengalaman, penurunan angka kemiskinan setiap tahun hanya 0,3 persen sampai 0,5 persen. Jadi, Muhadjir menyatakan, target penurunan angka kemiskinan itu tidak akan tercapai. Meski demikian, Muhadjir menambahkan, target nol persen kemiskinan ekstrem sangat mungkin tercapai. Saat ini angka kemiskinan ekstrem masih 1,12 persen atau sekitar 6 juta jiwa. Pada periode 2022&ndash;2023, angka kemiskinan turun 0,9 persen. Dengan demikian, target angka kemiskinan ekstrem nol persen, menurut dia, optimistis dapat tercapai. Dia menjelaskan, target nol persen itu tidak bulat, tetapi masih dalam kisaran nol koma sekian. &rdquo;Kalau bulat (0,00 persen) enggak mungkin lah,&rdquo; katanya. Sebab, populasi jumlah penduduk miskin ekstrem saat ini masih 6 juta jiwa. Jauh lebih besar daripada populasi Singapura yang tercatat 5,6 juta jiwa. Nah, upaya mempercepat penanganan kemiskinan sesuai arahan Wapres antara lain penataan kembali kebijakan penganggaran. Termasuk perlunya mempertegas definisi antara perlindungan sosial dan bantuan sosial. &rdquo;Ini dua hal yang berbeda, tetapi sering dicampuradukkan,&rdquo; katanya. Muhadjir mengatakan, perlindungan sosial mencakup salah satunya bantuan sosial. Jadi, tidak semua perlindungan sosial itu bantuan sosial. Anggaran perlindungan sosial pada 2024 sekitar Rp 490 triliun. &rdquo;Tetapi, itu adalah bukan (semuanya) bantuan sosial,&rdquo; kata dia. Sementara itu, anggaran bantuan sosial untuk tahun ini Rp 97 triliun. Dana perlindungan sosial selain bantuan sosial adalah program ketahanan pangan Rp 190 triliun. Kemudian, ada beragam subsidi. Misalnya, subsidi BBM, LPG, listrik, dan pupuk. Ada juga subsidi bunga KUR. (wan/c19/fal)

Target penurunan angka kemiskinan di angka 7,5 persen pada 2024 sulit tercapai. Pasalnya, angka kemiskinan saat ini masih berada 9,36%.

Target Penurunan Angka Kemiskinan Sulit Tercapai, Pemerintah Tata Ulang Kebijakan Penganggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/KHOFI-1-516611336.jpg" alt="PAHAM KEBUTUHAN RAKYAT JATIM: Rencana matang dan eksekusi tepat sasaran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim." width="100%">
<figcaption>PAHAM KEBUTUHAN RAKYAT JATIM: Rencana matang dan eksekusi tepat sasaran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan. Yakni, sebesar 3,58 persen atau 1.480.140 jiwa selama tiga tahun terakhir pada 2020&ndash;2023. Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.980 jiwa pada Maret 2023 sehingga Jatim menerima penghargaan insentif fiskal. Penghargaan insentif fiskal itu diserahkan Wakil Presiden KH Ma&rsquo;ruf Amin kepada Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak yang mewakili Khofifah. Momen istimewa itu terwujud pada Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023, di Istana Wapres Jakarta, Kamis (9/11). Khofifah menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh pihak. &rdquo;Alhamdulillah kita mendapat insentif fiskal Rp 6,215 miliar. Insentif ini akan kita gunakan untuk program yang langsung diterima masyarakat miskin. Misalnya, padat karya tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan, pasar murah untuk menekan inflasi, bantuan langsung tunai untuk penyandang disabilitas, dan bantuan permakanan bagi PMKS di panti sosial,&rdquo; ujar Khofifah, Minggu (12/11). Turunnya angka kemiskinan di Jatim menurut Khofifah juga dipengaruhi sejumlah faktor. Misalnya, pertumbuhan ekonomi jatim pada Triwulan III 2023 (Q to Q) berhasil tumbuh impresif 1,79 persen di atas nasional dan tertinggi se- Pulau Jawa. Selanjutnya dipengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibanding Agustus 2022 (5,49 persen). Penurunan kemiskinan di Jawa Timur juga didorong peningkatan pendapatan penduduk miskin melalui kegiatan usaha produktif yang didukung permodalan UMKM. Beberapa program itu di antaranya Prokesra dengan plafon maksimal Rp 50 juta per debitur. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/KHOFI-2-2375037541.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa para penyandang disabilitas. Berbagai bantuan telah diberikan, di antaranya alat bantu mobilitas disabilitas sebanyak 2.741 unit." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa para penyandang disabilitas. Berbagai bantuan telah diberikan, di antaranya alat bantu mobilitas disabilitas sebanyak 2.741 unit.</figcaption>
</figure> Sementara itu, Provinsi Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dua tahun terakhir sejak pandemi Covid-19. Pada periode Maret 2021 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat berkurang 383.920 orang. Dari 34 Provinsi, jumlah penurunan penduduk miskin di Jatim tercatat paling tinggi. Di periode yang sama, Pemprov Jawa Tengah berhasil mengurangi angka kemiskinan sebanyak 318.250, Jawa Barat sebanyak 306.740, Lampung sebanyak 113.260, Sumatera Utara sebanyak 104.150, Sumatera Selatan 68.080, Jogjakarta 57.980 dan Banten 41.100. Kemiskinan Menurun Didorong Pembangunan Desa Penurunan kemiskinan Jawa Timur yang signifikan didorong dari kemajuan desa. Jatim menjadi provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI No 174 tahun 2023 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2023, jumlah desa mandiri di Jatim tercatat 2.800 desa berstatus mandiri, 3.674 desa maju, dan 1.247 desa berstatus berkembang. &nbsp; Provinsi Jatim menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain. Dari total 11.456 desa mandiri di Indonesia; sebanyak 2.800 atau 24,44 persen di antaranya ada di Jatim. Jumlah desa mandiri juga naik signifikan dibanding 2022. Saat itu tercatat 1.490 desa mandiri. Sedangkan tahun ini bertambah 1.310 desa menjadi 2.800 desa atau naik 88 persen. &rdquo;Jatim berhasil mempertahankan capaian Desa Mandiri Tertinggi Nasional. Terima kasih atas peran luar biasa kepala desa yang sudah mengharumkan nama Provinsi Jawa Timur di antara provinsi se-Indonesia. Ini kerja cerdas para kepala desa di Jawa Timur,&rdquo; tutur Khofifah. Sukses Turunkan Pengangguran Terbuka Lulusan SMK Tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK di Jawa Timur dari tahun ke tahun terus menurun. Berdasarkan data BPS, tren penurunan TPT lulusan SMK tersebut tercatat sejak 2020 hingga 2022. Data BPS juga menunjukkan TPT SMK tercatat 11,89 persen pada Agustus 2020. Angka itu turun menjadi 9,54 persen pada Agustus 2021 dan kembali turun menjadi 6,70 persen pada Agustus 2022. Dengan kondisi tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan. Bahkan, TPT lulusan SMK Jatim tahun 2022 hanya 3,3 persen menurut hasil tracer study Kemendikbudristek. (kkn) &nbsp;

Pemerinah Provinsi Jawa Timur berhasil mengentaskan kemiskinan ekstrem sebanyak 1.480.140 penduduk sepanjang tiga tahun terakhir.

Capaian Satu Periode Kepemimpinan Khofifah-Emil, Kemiskinan Ekstream Jatim Turun 3,5 Persen Selama 2020-2023