<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/28/JKT-Special-Remarks-Menteri-Investasi-MIFTA-4-1226912302.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, memberikan Special Remarks, saat BNI Investor Daily Summit 2023 hari ke-2, Plenary Season: Economic Growth through Green Investments, di Hutan Kota by Plataran, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, memberikan Special Remarks, saat BNI Investor Daily Summit 2023 hari ke-2, Plenary Season: Economic Growth through Green Investments, di Hutan Kota by Plataran, Jakarta.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui, dirinya yang pertama kali menyampaikan aspirasi penundaan pemilu dan masa jabatan presiden diubah menjadi 3 periode. Bahlil pun menegaskan tidak pernah diperintah oleh siapapun saat menyuarakan hal itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013168286/paulo-victor-tinggalkan-persebaya-surabaya-ke-deltras-fc">Paulo Victor Tinggalkan Persebaya Surabaya ke Deltras FC?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tiga periode katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong soal isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun," kata Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Penerus Negeri di The Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil menyampaikan, ide itu muncul di benaknya sebagai respon atas hasil survei lembaga survei nasional Indikator Politik Indonesia. Menurutnya, ide itu kayak dikaji kebermanfaatannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013168292/hut-ke-24-kkp-dorong-pertumbuhan-industri-ikan-hias-dengan-fasilitasi-modal-usaha">HUT Ke-24, KKP Dorong Pertumbuhan Industri Ikan Hias dengan Fasilitasi Modal Usaha</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus silakan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atasa dasar itu, Bahlil mempertanyakan bila ada pihak yang masih mempertanyakan ide presiden 3 periode tersebut. Dia memastikan ide itu diawali darinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013168282/jelang-pemilu-2024-polri-ajak-masyarakat-ciptakan-keamanan-dan-kenyamanan-bersama-jelang-pilpres">Jelang Pemilu 2024, Polri Ajak Masyarakat Ciptakan Keamanan dan Kenyamanan Bersama Jelang Pilpres</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah sekarang sudah terjadi, sudah berlalu, kok masih ada ya yang bicara bahwa 3 periode itu dari seseorang. Jadi teman-teman kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia. Bukan siapa-siapa," pungkasnya.</div>

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui, dirinya yang pertama kali menyampaikan aspirasi penundaan pemilu

Bahlil: Wacana Presiden 3 Periode Saya yang Sampaikan Tanpa Diperintah Siapapun!

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kabulkan-pk-choel-mallarangeng-ma-potong-6-bulan-hukuman-pidananya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) menjatuhkan sanksi sedang terhadap tiga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan penundaan Pemilu 2024. Hukuman berupa sanksi sedang terhadap tiga hakim itu berupa mutasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga hakim itu yakni, T Oyong sebagai hakim ketua, sementara H Bakri dan Dominggus Silaban masing-masing sebagai hakim anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"T,O, (T Oyong), Jabatan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hukuman disiplin yang dijatuhkan yakni sanksi sedang berupa mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah yaitu Pengadilan Negeri Bgl sebagai Hakim Anggota," bunyi sanksi Bawas MA, sebagaimana dikutip pada Selasa (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, H Bakri dimutasi ke Pengadilan Negeri Padang dan Dominggus Silaban dimutasi ke Pengadilan Negeri Jambi. Keduanya dimutasi sebagai Hakim Anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peraturan yang dilanggar SKB Ketua MA dan Ketua KY No.047/KMA/SK/IV/2009 - No 02/SKB/<a href="http://p.ky/IV/2009" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://P.KY/IV/2009&amp;source=gmail&amp;ust=1692782331519000&amp;usg=AOvVaw1lk2uA2nk-6PekeUOoB_VX">P.KY/IV/2009</a>&nbsp;pengaturan huruf C. Pengaturan angka 10 Jo. PB MARI dan KY no 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/<a href="http://p.ky/09/2012" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://P.KY/09/2012&amp;source=gmail&amp;ust=1692782331519000&amp;usg=AOvVaw1iSor_Xvrr1iHSutHUkizV">P.KY/<wbr />09/2012</a>&nbsp;Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (4)," bunyi keterangan sanksi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012764995/shane-lukas-menangis-aku-minta-maaf-sudah-mempermalukan-ayah">Shane Lukas Menangis: Aku Minta Maaf Sudah Mempermalukan Ayah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Dalam amar putusannya, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan Pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim PN Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara tersebut pun menuai sorotan. Mereka adalah T Oyong SH MH sebagai hakim ketua, H Bakri SH MHum, dan Dominggus Silaban SH MH masing-masing sebagai hakim anggota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi Yudisial (KY) pun telah memutuskan usulan sanksi skors dua tahun nonpalu, kepada tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan penundaan pemilu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan terlapor 1 Tengku Oyong SH MH, terlapor 2 H Bakrie SH MH dan terlapor 3 Dominggus Silaban SH MH untuk dijatuhi sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 2 tahun," bunyi petikan putusan KY.</div>

Ketiga hakim itu yakni, T Oyong sebagai hakim ketua, sementara H Bakri dan Dominggus Silaban masing-masing sebagai hakim anggota.

Bawas MA Hanya Jatuhkan Sanksi Sedang Kepada 3 Hakim PN Jakpus yang Putuskan Tunda Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Diktator-Nyamar-2883238859.jpeg" alt="pemimpin Junta militer Min Aung Hlang yang mengkudeta Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu." width="100%">
<figcaption>pemimpin Junta militer Min Aung Hlang yang mengkudeta Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah Myanmar kembali mengumumkan penundaan pemilihan umum setelah sebelumnya menjanjikan akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun ini. Seperti yang diketahui, Myanmar saat ini dipimpin oleh pemimpin militer bernama Junta Min Aung Hlang yang mengkudeta Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu.&nbsp;</p> <p>Penundaan pemilihan umum di Myanmar terjadi karena kondisi yang tidak kondusif di dalam negeri. Junta menilai kekerasan masih terjadi di berbagai daerah, ia tidak menginginkan jika pemilihan digelar terjadi demonstrasi yang masih berkelanjutan.</p> <p>"Dalam melaksanakan pemilu, agar bebas dan adil serta bisa memberikan suara tanpa rasa takut, tetap diperlukan peraturan keamanan sehingga status darurat perlu diperpanjang dengan batas waktu yang belum ditentukan," kata Junta militer Myanmar dikutip dari Reuters.</p> <p>Menanggapi pengumuman itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ikut berkomentar. Menurutnya pernyataan Junta militer hanya ingin memperlama kedudukan ia berkuasa, ini dapat dilihat dari penundaan yang terus menerus dilakukannya dengan beralasan jurang kekerasan dan ketidakstabilan yang tidak bisa ia selesaikan selama memimpin negara.</p> <p>"Rezim yang dipimpin Junta memiliki kewenangan yang tidak stabil dan cenderung keras terhadap masyarakat. Dengan kondisi tersebut Myanmar tidak akan bisa keluar dari krisis," kata juru bicara Kemenlu AS, Matthew Miller.</p> <p>Myanmar berada dalam kondisi krisis politik dan kemanusiaan sejak militer melakukan kudeta kepemimpinan dari Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Sejak kepemimpinannya, warga selalu memprotes kebijakan yang dikeluarkan militer dan membuat kondisi di dalam negeri Myamnar tidak aman.</p> <p>Atas banyaknya protes dari masyarakat tersebut, Junta militer cenderung menggunakan kekerasan dalam mengatasi demonstrasi yang terjadi hampir setiap hari tersebut.</p> <p>Menurut lembaga pemantau hak asasi manusia, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), melaporkan jumlah korban tewas sejak Junta militer memimpin sebanyak 3.875 orang, sementara yang ditangkap mencapai 24.100.</p>

Pemerintah Myanmar kembali mengumumkan penundaan pemilihan umum setelah sebelumnya menjanjikan akan dilaksanakan pada bulan Agustus.

Ingin Berkuasa Lebih Lama, Pemimpin Myanmar Min Aung Hlang Tunda Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ingin-lepas-dari-jerat-hukum-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) menerima berkas permohonan kasasi Partai Prima melawan KPU RI. Upaya hukum kasasi itu diajukan Partai Prima setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak gugatan banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Proses kasasi perkara tersebut Jumat (26/5) kemarin sudah diterima MA," kata juru bicara MA Suharto dikonfirmasi, Minggu (28/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri&nbsp;Jakarta&nbsp;Pusat&nbsp;<wbr />mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), terkait gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk Pemilu 2024.&nbsp;PN&nbsp;Jakpus&nbsp;menghukum KPU untuk menunda proses tahapan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menerima gugatan penggugat (Partai&nbsp;Prima) untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU RI)," demikian bunyi putusan&nbsp;PN&nbsp;Jakpus, Rabu (2/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini dibacakan pada Rabu (2/3),&nbsp; oleh Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. Serta, panitera pengganti Bobi Iskandardinata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PN&nbsp;Jakpus&nbsp;meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, KPU diminta untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024, sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari," pinta Hakim&nbsp;PN&nbsp;Jakpus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menunda proses tahapan Pemilu,&nbsp;PN&nbsp;Jakpus&nbsp;juga meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp 500 juta kepada pihak penggugat, dalam hal ini Partai&nbsp;Prima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500 juta kepada penggugat," demikian putusan&nbsp;PN&nbsp;Jakpus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;PT DKI&nbsp;Jakarta&nbsp;mengabulkan gugatan banding yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Permohonan banding itu ditempuh, setelah Pengadilan Negeri&nbsp;Jakarta&nbsp;Pusat&nbsp;(PN&nbsp;Jakpu<wbr />s) memenangkan gugatan Partai&nbsp;Prima&nbsp;dan meminta KPU untuk menunda seluruh tahapan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menerima permohonan banding pembanding/tergugat. Membatalkan putusan&nbsp;PN&nbsp;Jakpus. Mengabulkan eksepsi tergugat,&nbsp;PN&nbsp;Jakpus&nbsp;tidak berwenang mengadili perkara," tegas Ketua Majelis Hakim Sugeng Riyono membacakan putusan, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis Hakim PT DKI&nbsp;Jakarta&nbsp;tidak sependapat dengan&nbsp;PN&nbsp;Jakarta&nbsp;Pusat. Sehingga, tahapan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap digelar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Mahkamah Agung (MA) menerima berkas permohonan kasasi Partai Prima melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

MA Terima Berkas Permohonan Kasasi Partai Prima Terkait Penundaan Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Komisioner-KPU-Mochammad-Afifuddin-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah pernyataan dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengenai adanya mediasi dengan Partai Prima sebelum persidangan digelar dalam memori banding tambahan yang disampaikan kepada PN Jakpus, Selasa (21/3).<br /> <br /> "Dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jakpus Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst halaman 42 disebutkan pengadilan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai mediator. Berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tidak berhasil, padahal tidak pernah ada mediasi," ujar anggota KPU RI Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Media Center KPU RI, Jakarta, Jumat, (24/3).<br /> <br /> Menurut KPU, lanjut Afif, sapaan Mochammad Afifuddin, pemeriksaan perkara perdata tanpa didahului mediasi itu melanggar Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<br /> <br /> "Akibat dari terjadinya pelanggaran tanpa mediasi, pemeriksaan perkara cacat yuridis serta harus ditetapkan putusan sela untuk dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Perma 1/2016," ucap dia.<br /> <br /> Pasal tersebut menyebutkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, yakni pemeriksaan perkara perdata tanpa didahului mediasi, apabila diajukan upaya hukum, pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan mediasi.<br /> <br /> Berikutnya dalam memori banding tambahan itu, KPU menyampaikan sejumlah poin lain, di antaranya KPU memohon penangguhan pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana dalam amar putusan PN Jakpus tersebut.<br /> <br /> Beberapa hal yang melatarbelakangi permohonan itu adalah terdapat kepentingan negara yang wajib diutamakan dalam rangka menjalankan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<br /> <br /> Beragam ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu tidak ada yang berkenaan dengan alasan penundaan pemilu. Yang ada adalah pemilu lanjutan dan pemilu susulan.<br /> <br /> Selain itu, KPU memandang ada kemungkinan dua atau lebih kewenangan hukum putusan yang berbeda karena di satu sisi, KPU saat ini dituntut untuk memberikan kesempatan perbaikan verifikasi administrasi selama 10 x 24 jam kepada Partai Prima berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023.<br /> <br /> "Namun di sisi lain, berdasarkan amar putusan serta merta PN Jakpus, KPU diperintahkan pula untuk menunda tahapan pemilu dengan serta merta yang dimaknai pula menunda tahapan verifikasi perbaikan, sebagaimana amar putusan Bawaslu dimaksud," kata Afif.<br /> <br /> Penyerahan memori banding tambahan oleh KPU itu disarankan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/3).<br /> <br /> Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta KPU membuat memori banding tambahan guna memperkuat permohonan banding yang diajukan menanggapi putusan PN Jakpus terkait dengan gugatan Partai Prima itu. Selain itu, Junimart meminta KPU menyewa jasa pengacara.

KPU Bantah Gelar Mediasi dengan Partai Prima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/BAMSOET-05-01-.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamoet) mengatakan, wacana penundaan pemilu masih prematur untuk dibicarakan saat ini. Politikus Golkar ini menegaskan bahwa MPR RI akan menaati UUD NRI 1945 agar pelaksanaan pemilu dilaksanakan sesuai jadwal setiap lima tahun sekali yakni pada tahun 2024.<br /> <br /> "Meributkan soal wacana penundaan pemilu saat ini terlalu prematur, sebab MPR RI sendiri akan tetap berpijak pada ketentuan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku," kata Bamsoet saat acara press gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Jawa Barat.<br /> <br /> Dia juga mengatakan, penundaan pemilu hanya bisa dilakukan apabila ada suatu keadaan force majeure sebagaimana diatur di dalam konstitusi maupun undang-undang.<br /> <br /> "Apabila terjadi force majeure berupa kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan sebagian atau seluruh tahapan," ujarnya.<br /> <br /> Bamsoet kemudian menyinggung wacana penundaan pemilu yang mencuat usai keluarnya putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda pelaksanaan Pemilu 2024.<br /> <br /> Dia menyebut bahwa saat ini pengaturan terkait penundaan pemilu belum ada karena penyusunan amandemen ke-4 UUD NRI 1945 hanya mengatur periodesasi masa jabatan bagi presiden/wakil presiden, DPR/DPD/MPR dan DPRD di tingkat provinsi, kota/kabupaten.<br /> <br /> "Karena dalam konstitusi hanya ada pengaturan masa jabatan presiden dan jabatan-jabatan lain yang berasal dari pemilu berakhir 20 Oktober setiap lima tahun sekali," ucapnya.<br /> <br /> Untuk itu, dia mempertanyakan bagaimana dengan perpanjangan masa jabatan presiden, wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, MPR dan DPRD di tingkat provinsi, kota/kabupaten yang habis pada tahun 2024 apabila penundaan pemilu terjadi.<br /> <br /> "Apakah mereka tetap atau akan digantikan oleh pelaksana tugas ataupun pejabat sementara? Kepala daerah jelas ada Plt. Tetapi bagaimana dengan presiden, wakil presiden, anggota DPR, MPR, DPD dan DPRD? Apakah disebut Plt presiden, Plt wakil presiden, Plt anggota DPR dan seterusnya," tuturnya.<br /> <br /> Menurut dia, perlu dipikirkan aturan hukum baru mengenai masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, MPR dan DPRD di tingkat provinsi, kota/kabupaten apabila terjadi penundaan pemilu karena situasi force majeure.<br /> <br /> Sebab, tambah dia, perpanjangan atau penambahan masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, MPR, DPD dan DPRD belum di dalam konstitusi maupun perundang-undangan.<br /> <br /> "Coba bayangkan kalau COVID-19 baru mulai hari ini, apakah dimungkinkan 2024 digelar pemilu? Karena bencana pandemi tidak hanya berskala nasional, tapi internasional," katanya.<br /> <br /> Dia menambahkan bahwa diskursus terkait aturan hukum baru mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, MPR dan DPRD apabila penundaan pemilu terjadi karena situasi force majeure dapat dibangun dalam konteks antisipatif.<br /> <br /> "Menarik untuk dikaji oleh para stakeholder (pemangku kepantingan) bangsa. Semuanya perlu kita pikirkan dan atur guna mengantisipasi segala hal yang mungkin terjadi," tutur Bamsoet.<br /> <br /> Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman, Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, hingga Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal MPR RI Siti Fauziah.

Bamsoet: Pemilu Ditunda Jika Keadaan Force Majure

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/MAHFUD.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers didampingi Gubernur Olly Dondokabey. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers didampingi Gubernur Olly Dondokabey. ANTARA</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Menkopolhukam Mahfud MD saat kunjungan kerja ke Sulawesi Utara mengatakan akan timbul problem hukum kalau penundaan pemilu dipaksakan.<br /> <br /> "Oke pemilu ndak jadi, terus caranya ini gimana dong kalau harus ditunda, diubah UUD," kata Menko Mahfud di Manado, Sabtu.<br /> <br /> Menurut dia, mengubah Undang-Undang Dasar memakan biaya politik, biaya sosial, juga biaya nominal uangnya itu akan mahal.<br /> <br /> Coba bayangkan begini, kata dia, tanggal 20 Oktober tahun 2024 masa jabatan Presiden Jokowi habis, karena menurut konstitusi pasal 7 disebut pemilu lima tahun sekali, masa jabatan presiden lima tahun.<br /> <br /> "Jadi tanggal 20 Oktober habis, terus karena ada keputusan Mahkamah Agung atau pengadilan ditunda pemilu, ya harus mengubah Undang-Undang Dasar karena MPR atau DPR tidak bisa membuat undang-undang mengubah jadwal pemilu," ujarnya.<br /> <br /> Jadwal pemilu tersebut adalah muatan konstitusi bukan muatan undang-undang, ujarnya.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> "Jadwal teknis pemilu memang di undang-undang tapi jadwal definitif periodik adalah muatan konstitusi tidak bisa diubah oleh undang-undang maupun oleh pengadilan, harus pembuat konstitusi," tuturnya.<br /> <br /> Pembuat konstitusi, kalau asumsi-nya adalah partai politik yang ada di MPR atau MPR yang beranggotakan partai politik, tidak mungkin ada perubahan konstitusi karena syarat mengubah konstitusi itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR.<br /> <br /> "Nah kalau sekarang mau ada perubahan jadwal Pemilu lalu MPR mau bersidang, yuk sidang, PDIP ndak mau hadir, Nasdem ndak mau hadir, ndak mau ditunda, Demokrat tidak mau, maka tidak kuorum, tidak sampai 2/3 yang hadir di sidang itu," ujarnya.<br /> <br /> Akibatnya, sidang MPR tidak sah dan keadaan akan menjadi kacau balau sejak tanggal 21 Oktober tahun 2024.<br /> <br /> "Karena itu mari kita memastikan pemilu tidak akan ditunda meskipun ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena itu bukan kewenangan-nya," ucapnya.<br /> <br /> Menurut Menko Mahfud, membuat konstitusi baru, mengundang sidang MPR melakukan kesepakatan-kesempatan politik untuk membuat perubahan jadwal Pemilu, akan jauh lebih mahal biaya sosial politiknya dibandingkan dengan menunda pemilu.<br /> <br /> "Mahal sekali itu. Mari kita jaga ini kehidupan konstitusional kita," ajaknya.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Kalaupun mungkin suatu saat akan ada perpanjangan jabatan, tapi jangan dikaitkan dengan situasi kekinian.<br /> <br /> "Itu untuk jangka panjang saja, nanti sesudah pemilu, lalu nanti dipikirkan kembali besok. Kalau suatu saat butuh perpanjangan gimana, nah itu baru dipikirkan," ujarnya.<br /> <br /> Hal tersebut kata dia, jangan dipikirkan, karena sekarang jadwal pemilu sudah ditetapkan, disepakati, tahapan sudah mulai.<br /> Pewarta : Karel Alexander Polakitan

Mahfud MD: Paksakan Pemilu Ditunda Timbulkan Problem Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20230313_160754.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (13/3). (Ridwan /JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (13/3). (Ridwan /JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil mengomentari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan KPU RI menunda tahapan Pemilu 2024. Pria yang karib disapa Kang Emil ini menyebut, mahal untuk menunda penyelenggaraan pesta demokrasi.<br /> <br /> "Saya kira pertama, di republik ini banyak elemen peradilan ada PTUN, MA, dan sebagainya, tentu apapun harus dihormati. Tapi menurut saya, harganya mahal kalau menunda pemilu," kata Kang Emil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (13/3).<br /> <br /> Gubernur Jawa Barat ini menegaskan, pesta demokrasi lima tahunan harus tetap berjalan. Karena itu, ia mengharapkan pemilu tetap berjalan.<br /> <br /> "Jadi, saya masuk ke kelompok yang disepakati, rakyat juga sudah menunggu bagaimana pemilu yang disepakati 2024, mudah-mudahan bisa diselenggarakan," harap Emil.<br /> <br /> KPU RI juga sudah resmi mengajukan banding atas putusan PN Jakpus yang memerintahkan KPU menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan memulainya dari awal. Pengajuan banding itu dilakukan oleh KPU RI yang diwakili Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa, Andi Krisna dengan menyerahkan memori banding ke PN Jakpus.<br /> <br /> "Hari ini, KPU sudah menyampaikan memori banding di PN Jakpus dan kemudian tadi sudah kami sampaikan dokumen. Sudah juga kami terima akta permohonan banding, sehingga dengan demikian KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut," ujar Andi Krisna kepada wartawan di PN Jakarta Pusat, Jumat (10/3).<br /> <br /> Dia lalu menyampaikan pengajuan banding itu membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berjalan. "Pemilu tetap berjalan, sebagaimana disampaikan pimpinan KPU, pasti rekan-rekan sudah mengetahuinya. Jadi, proses dan tahapan berjalan sebagaimana PKPU Nomor 3 tahun 2022 (tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024) yang sudah ditetapkan KPU," pungkas Andi.

Komentari Putusan PN Jakpus, Ridwan Kamil: Harganya Mahal Tunda Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Mochammad-Afifuddin-KPU-gugatan-PKR.tiff" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengajukan banding atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tertanggal 2 Maret 2023. Putusan itu mengenai penundaan pemilu 2024.<br /> <br /> Banding ditandai dengan diterbitkannya Akta Pernyataan Banding oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/SRT.PDT.BDG/2023/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2023.<br /> <br /> “Selain menyatakan Banding terhadap Putusan PN Jakarta Pusat, KPU juga telah menyerahkan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST,” ujar Anggota KPU Mochammad Afifuddin melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/3).<br /> <br /> Afifuddin menambahkan, pernyataan Banding yang dilakukan oleh KPU terhadap Putusan PN Jakarta Pusat ini sebagai bentuk keseriusan KPU dalam menghadapi gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). KPU tegas menentang penundaan pemilu 2024.<br /> <br /> "Selanjutnya, KPU menunggu putusan dari Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap Banding yang diajukan,” tambahnya.<br /> <br /> Memori banding disampaikan KPU melalui Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (AHPS) Setjen KPU, Andi Krisna di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Andi menerangkan, KPU sudah secara keseluruhan telah menyampaikan seluruh proses dan dokumen Banding. “Tadi sudah kami sampaikan dokumen, kami juga sudah terima Akta Permohonan Banding,” jelasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), terkait gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk Pemilu 2024. PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda penyelenggaraan Pemilu.<br /> <br /> “Menerima gugatan penggugat (Partai Prima) untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU RI),” demikian bunyi putusan PN Jakpus, Rabu (2/3).<br /> <br /> Putusan ini dibacakan pada Rabu (2/3), oleh Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. Serta, panitera pengganti Bobi Iskandardinata.<br /> <br /> PN Jakpus meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, KPU diminta untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.<br /> <br /> “Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024, sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” pinta Hakim PN Jakpus.<br /> <br /> Selain menunda proses tahapan Pemilu, PN Jakpus juga meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp 500 juta kepada pihak penggugat, dalam hal ini Partai Prima.

KPU Resmi Ajukan Banding Soal Vonis Pemilu 2024 Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPU-RI-Hasyim-Asyari-Jalani-Sidang-Kode-Etik-di-DKPP-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu. Rencananya, hari ini (10/3) memori banding itu dikirim ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.<br /> <br /> ”Insya Allah besok (hari ini, Red) kami daftarkan memori banding itu,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di kantor KPU RI, Jakarta, kemarin (9/3).<br /> <br /> Untuk memantapkan draf banding tersebut, KPU juga mengundang sejumlah pakar hukum. Mereka diminta menyampaikan masukan. ”Pandangan yang berkembang dari para pakar ini akan memperkaya apa yang sudah kami siapkan dalam rancangan memori banding,” imbuhnya.<br /> <br /> Pakar hukum yang dimintai saran dan masukan, antara lain, Prof Yusril Ihza Mahendra, Fritz Edward Siregar, Muhammad Fauzan, Heru Widodo, Jimmy Ufsunan, Bayu Dwi Anggoro, Oce Madril, Khairul Fahmi, dan Riawan Tjandra. ”Para akademisi berpendapat sama. Semuanya sepakat mengajukan banding,” ucap Yusril seusai pertemuan.<br /> <br /> Dia menjelaskan, meski substansinya sangat kontroversial, secara teori putusan pengadilan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Nah, yang bisa membatalkan keputusan itu secara hukum hanya putusan pengadilan di atasnya.<br /> <br /> Soal putusan tersebut menuai kritik dan perdebatan, Yusril menyebut hal itu ranah akademik. Padahal, putusan pengadilan tidak terpaku pada pendapat akademisi. ”Putusan pengadilan itu mengikat. Pendapat akademik ya pendapat,” ungkapnya.<br /> <br /> Secara pribadi, Yusril yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) mengakui bahwa putusan itu sangat keliru dan menabrak banyak ketentuan.

KPU Resmi Banding Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penundaan pemilu

Berita Terkini