<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/PHOTO-2026-02-06-00-41-07-copy-750090128.jpg" alt="President Commissioner Marx Capital Asia Marx Andryan. (Dok. Istimewa)" width="100%">
<figcaption>President Commissioner Marx Capital Asia Marx Andryan. (Dok. Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Meningkatnya risiko kredit bermasalah di tengah perlambatan ekonomi dan kompleksitas pembiayaan korporasi menjadi perhatian serius pelaku industri keuangan. Kondisi tersebut mendorong Marx Consulting Group (MCG) melalui unit advisory finansialnya, PT Marx Capital Asia (MCA), menggelar Business &amp; Law Seminar bertajuk Strategic Solutions for Modern Debt Challenges di Jakarta Pusat, Kamis (5/2). Seminar ini membahas berbagai strategi praktis yang dapat diterapkan lembaga keuangan untuk menghadapi lonjakan sengketa utang dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). MCG menilai, banyak kredit bermasalah sulit dipulihkan karena struktur pembiayaan yang lemah sejak awal, minimnya mitigasi risiko hukum, serta restrukturisasi yang belum terintegrasi antara aspek bisnis dan legal. President Director Marx Capital Asia Ferita Lie mengatakan, keterlambatan pengambilan keputusan kerap membuat kreditur kehilangan posisi tawar dalam sengketa utang. &ldquo;Dengan struktur pembiayaan yang tepat sejak awal dan strategi yang terarah, nilai kredit sebenarnya masih dapat dipulihkan secara signifikan,&rdquo; ujarnya. Ferita menegaskan, restrukturisasi utang tidak cukup hanya diformulasikan dalam dokumen perjanjian. Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada pengelolaan arus kas yang disiplin, pengujian kelayakan rencana restrukturisasi, serta pengawasan ketat setelah kesepakatan dicapai. &ldquo;Restrukturisasi yang efektif harus bisa dijalankan secara operasional, bukan sekadar rapi di atas kertas. Arus kas harus benar-benar diamankan untuk pembayaran utang sejak hari pertama,&rdquo; katanya. Dari sisi hukum, President Commissioner Marx Capital Asia Marx Andryan menekankan pentingnya penguatan posisi kreditur sejak tahap awal pemberian pembiayaan. Langkah tersebut mencakup pengamanan agunan, jaminan pribadi, hingga pengaturan alur dana atau cash waterfall untuk memastikan kemampuan bayar debitur. Sementara itu, kurator dan praktisi restrukturisasi Rizky Dwinanto mengungkapkan, kreditur pasif memiliki risiko lebih besar dalam proses PKPU. Ia memaparkan sejumlah studi kasus di Indonesia, termasuk skenario ketika debitur memanfaatkan celah hukum untuk menunda kewajiban pembayaran. Seminar ini menegaskan bahwa tantangan utang modern tidak hanya berkaitan dengan kemampuan bayar debitur, tetapi juga dipengaruhi manuver hukum, kompleksitas struktur korporasi, serta dinamika politik dan media. Peserta yang mayoritas berasal dari perbankan dan lembaga keuangan dibekali strategi penguatan posisi kreditur, mitigasi risiko PKPU, serta pendekatan restrukturisasi berbasis arus kas guna menjaga pemulihan nilai pembiayaan.

Meningkatnya risiko kredit bermasalah di tengah perlambatan ekonomi dan kompleksitas pembiayaan korporasi menjadi perhatian serius.

Risiko Kredit Bermasalah Meningkat, Marx Consulting Group Bahas Strategi Hadapi Tantangan Utang Modern

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/akpi-54756633.jpg" alt="CETAK KURATOR: Ketua Umum AKPI Imran Nating Surabaya kemarin (17/7)." width="100%">
<figcaption>CETAK KURATOR: Ketua Umum AKPI Imran Nating Surabaya kemarin (17/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pascapandemi Covid-19, banyak perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang masuk ke pengadilan niaga. Itu disebabkan perusahaan-perusahaan masih terbebani utang buntut dari pandemi. &rdquo;Kondisi dunia usaha pasca-Covid masih lesu. Baru merangkak naik, perusahaan terbebani utang sehingga sulit untuk recovery," ujar Imran Nating, ketua umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) saat membuka Pendidikan Kurator dan Pengurus AKPI di Surabaya kemarin (17/7). Menurut dia, perkara kepailitan dan PKPU pada 2021 mencapai 900 perkara. Jumlah itu masih statis. Tahun ini hingga kemarin ada 400 perkara. Di Pengadilan Niaga Surabaya, misalnya, jumlah perkara kepailitan dan PKPU tahun ini hingga kemarin tercatat 80 perkara. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah hingga akhir tahun. Sedangkan tahun 2021 mencapai 139 perkara dan 2022 sebanyak 115 perkara. Imran menambahkan, perusahaan-perusahaan yang sudah tidak dapat diselamatkan akan jatuh pailit. Dari situ kurator bakal berperan untuk mengurus pemberesan boedel pailit. &rdquo;Karena itu, dibutuhkan kurator-kurator profesional untuk menanganinya,&rsquo;&rsquo; tambahnya. Untuk itu, AKPI menyelenggarakan Pendidikan Kurator dan Pengurus. Tahun ini organisasi profesi kurator dan pengurus tersebut menyelenggarakan pendidikan di Jakarta dan Surabaya selama dua pekan. Di Jakarta diikuti 100 peserta dan di Surabaya 50 peserta. Menurut dia, calon kurator dan pengurus melalui seleksi ketat sebelum mendapatkan lisensi. &rdquo;Di akhir pendidikan kami ada dua lapis ujian. Begitu lolos, kami ajukan ke Kemenkum HAM untuk mendapat lisensi sebagai kurator dan pengurus,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. AKPI tidak hanya mencetak kurator dan pengurus yang profesional, tetapi juga berintegritas agar tidak melanggar aturan saat menjalankan tugas. Salah satunya membuat kurikulum yang memuat kode etik. &rdquo;Harapan kami, kurator-kurator AKPI bisa menjadi mitra kerja bagi dunia bisnis," kata Imran. (gas/c6/ttg)

Pascapandemi Covid-19, banyak perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang masuk ke pengadilan niaga.

Pascapandemi, Perkara Kepailitan dan PKPU Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/M.-HADI-SHUBHAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MENTERI BUMN dan direktur utama Garuda Indonesia sudah bisa tersenyum lebar. Mereka bisa bahagia menyusul berhasilnya restrukturisasi seluruh utang Garuda Indonesia melalui salah satu instrumen hukum dalam kepailitan. Yakni, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang disepakati pada Jumat, 17 Juni 2022. Proposal restrukturisasi telah disetujui mayoritas krediturnya. Sehingga tinggal menunggu pengesahan (homologasi) dari pengadilan. Hal itu berarti Garuda Indonesia telah berhasil lolos dari kebangkrutan maupun kepailitan, dan akan kembali terbang lebih tinggi.  Lolosnya kebangkrutan Garuda tersebut karena jumlah utang Garuda yang mencapai Rp 120 triliun pada lebih dari 500 kreditur telah disetujui untuk direstrukturisasi dengan berbagai skema pembayaran. Dapat dibayangkan jika tidak melalui mekanisme PKPU, hampir mustahil restrukturisasi utang yang sedemikian besar jumlahnya dan sedemikian banyak krediturnya, hanya dalam waktu kurang dari setengah tahun.  Banyak pengusaha yang salah persepsi mengenai UU Kepailitan dan PKPU Indonesia. Kepailitan diberi stigma sebagai alat untuk mematikan perusahaan, baik yang sehat maupun yang tidak sehat. Pandangan itu jelas sangat keliru. Sebab, bagian dari hukum kepailitan kita terdapat instrumen hukum PKPU yang dapat digunakan untuk menangkis permohonan pailit serta menghindarkan perusahaan dari kebangkrutan. Selain Garuda, beberapa perusahaan raksasa yang berhasil melakukan restrukturisasi semua utangnya melalui PKPU sehingga lolos dari kebangkrutan dan kepailitan adalah Grup Duniatex, Grup Sritex, dan Meikarta.  Belum lekang dalam ingatan kita, beberapa pengusaha melalui kekuatan beberapa menteri yang pengusaha meminta Presiden Jokowi untuk menandatangani Perpu Moratorium UU Kepailitan. Alasannya, instrumen hukum kepailitan cukup mengganggu iklim usaha di Indonesia yang terbukti dalam masa pandemi pengajuan PKPU terhadap pengusaha meningkat signifikan. Mencapai seribuan perkara dalam satu tahun.  Untung, Presiden Jokowi tidak menggubris beberapa pembantunya di kabinet itu untuk menandatangani Perpu Moratorium UU Kepailitan tersebut. Jika hal itu terjadi, Garuda Indonesia sudah tentu hanya tinggal nama.  Yang Dirindukan  PKPU sejatinya ditujukan untuk kepentingan debitur sebagai instrumen agar tidak masuk ke jurang kepailitan atau kebangkrutan nonpailit. Sebuah perusahaan yang berstatus PKPU, untuk sementara tagihan pembayaran utangnya dibekukan selama masa PKPU itu berlangsung. Masa PKPU diberikan total paling lama (baik PKPU sementara maupun tetap) adalah 270 hari (sekitar 9 bulan). Dalam masa paling lama 9 bulan tersebut, debitur akan menyusun skema business planning yang berisi model restrukturisasi utang terhadap semua krediturnya.  Selanjutnya, para kreditur akan memberikan suara persetujuan terhadap skema pembayaran baru itu. Jika mayoritas kreditur (separatis dan konkuren) menyetujui skema yang baru tersebut, akan disahkan oleh pengadilan. Dengan pengesahan pengadilan itu, semua pihak –baik yang setuju maupun tidak setuju– harus tunduk pada isi perdamaian yang baru yang disahkan tersebut.  Keuntungan restrukturisasi melalui PKPU itu adalah, pertama, akan mengikat semua krediturnya, baik yang setuju maupun tidak setuju. Kedua, memutihkan semua kontrak yang terjadi sebelum PKPU dan selanjutnya kontraknya mengacu pada skema baru. Ketiga, dapat dipaksakan (law enforceable) terhadap siapa pun karena output PKPU adalah putusan pengadilan yang berupa pengesahan perdamaian. Keempat, lebih efisien dan efektif jika dibandingkan dengan restrukturisasi melalui non-PKPU, karena waktunya yang terbatas dan semua kreditur harus duduk satu meja dengan debitur.  Dengan keuntungan PKPU tersebut, sejatinya ada ’surga’ di dalam ’neraka’ kepailitan yang berarti di samping menghindari kebangkrutan dan kepailitan, debitur diberi kesempatan bernapas yang lebih panjang dan ringan. Hal itu sesuai dengan kemampuan membayar atas semua utang kreditur yang dituangkan dalam proposal perdamaian tersebut. Meski demikian, jika debitur lalai atau salah mengalkulasi strategi bisnisnya ke depan, PKPU debitur dapat berujung pada ’neraka’ kepailitan.  Yang Tidak Dirindukan  Dalam beberapa kondisi PKPU, bisa berakhir pada kepailitan. Pertama, jika debitur melakukan kecurangan selama proses PKPU, seperti diam-diam menjual aset-aset tanpa sepengetahuan pengurus PKPU atau membayar sebagian utangnya pada kreditur yang disukai (terafiliasi dan jaringannya) tanpa membayar kreditur lainnya. Kecurangan debitur itu bisa membuat PKPU diakhiri sebelum waktunya dan akan dinyatakan pailit.  Kedua, proposal perdamaian yang berisi skema baru rencana pembayaran utang terhadap semua krediturnya itu ditolak oleh mayoritas krediturnya. Biasanya kreditur akan menolak jika rancangan restrukturisasi dianggap sangat merugikan krediturnya. Misalnya, jangka waktu pembayaran yang dicicil sangat lama atau permintaan pemotongan utang (diskonto) yang besar atau utangnya akan dikonversi menjadi saham. Di samping itu, kreditur akan menolak proposal rencana pembayaran dari debitur jika melihat prospek bisnis dari debitur yang tidak menjanjikan.  Ketiga, meski proposal perdamaian telah disetujui oleh para krediturnya, tetapi pengadilan enggan mengesahkan perdamaian tersebut, maka pengadilan juga akan menyatakan debitur itu pailit. Keengganan pengadilan untuk mengesahkan perdamaian meski telah disetujui oleh mayoritas krediturnya didasarkan pada beberapa sebab. Misalnya, harta benda debitur jauh lebih besar dari yang ditawarkan untuk membayar atau karena melakukan penipuan dan persekongkolan jahat.  Keempat, debitur tidak punya komitmen dalam menjalankan isi skema baru yang sudah disahkan pengadilan. Hal itu berarti debitur telah melakukan kelalaian untuk memenuhi kewajiban yang baru. Kreditur yang dirugikan karena debitur wanprestasi lagi atas skema pembayaran tersebut dapat mengajukan pembatalan perdamaian ke pengadilan. Tujuannya, pengadilan membatalkan perdamaian yang telah disahkan itu dan menyatakan pailit.  Kelima, dalam masa PKPU (baik PKPU sementara maupun PKPU tetap) ternyata debitur sama sekali tidak mengajukan proposal perdamaian. Atau, mengajukan proposal perdamaian namun tidak serius membahasnya dengan para kreditur. Sehingga masa PKPU terlampaui. Dengan terlampauinya masa PKPU tersebut, sedangkan perdamaian tidak pernah atau tidak serius ditawarkan, maka pengadilan akan menyatakan debitur PKPU itu pailit. (*)  <hr />  *) M. HADI SHUBHAN, Guru Besar Bidang Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

PKPU: ’’Surga’’ yang (Tidak) Dirindukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Irfan-Setiaputra_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT <a href="https://www.jawapos.com/tag/garuda-indonesia/">Garuda Indonesia</a> (Persero) Tbk (GIAA) telah mengajukan permohonan perpanjangan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pkpu/">PKPU</a>) selama 30 hari kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Pengajuan perpanjangan waktu ini mempertimbangkan verifikasi klaim yang masih berlangsung, mekanisme rencana perdamaian yang masih didiskusikan lebih lanjut dengan para kreditur perseroan, sekaligus mengakomodir permintaan dari beberapa kreditur.  Direktur Utama <a href="https://www.jawapos.com/tag/garuda-indonesia/">Garuda Indonesia</a> Irfan Setiaputra menjelaskan bahwa perpanjangan PKPU akan memberikan kesempatan yang lebih optimal bagi Garuda dan segenap kreditur termasuk lessor, dalam mencapai kesepakatan bersama.  Sehubungan dengan tenggat waktu, pihaknya berharap bahwa pengajuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebelum finalisasi rencana perdamaian dan penuntasan proses <a href="https://www.jawapos.com/tag/pkpu/">PKPU</a>. Proses perpanjangan PKPU ini juga akan menjadi permohonan terakhir yang diharapkan dapat dimaksimalkan oleh seluruh pihak.  “Sebagaimana PKPU yang bertujuan untuk mendapatkan win-win solution bagi seluruh pihak yang terkait, maka kami percaya bahwa proses ini perlu dijalani secara seksama dan dengan prinsip kehati-hatian,” ujar dia kepada JawaPos.com, Rabu (11/5).  Pihaknya pun turut menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pengertian dari para kreditur sepanjang proses PKPU berlangsung, yang sejauh ini berjalan dengan lancar. "Hal ini menjadi penanda penting bahwa proses komunikasi yang selama ini berlangsung telah menunjukan optimisme yang semakin solid terhadap outlook bisnis Garuda ke depannya," ujarnya.  Selama proses <a href="https://www.jawapos.com/tag/pkpu/">PKPU</a> berlangsung, Garuda berkomitmen untuk menjamin operasi penerbangan angkutan penumpang dan kargo tetap berjalan normal. Lebih lanjut, kinerja operasional Garuda pada penutup kuartal I-2022 pun mulai menunjukan peningkatan yang menjanjikan.  Hal tersebut turut ditunjang oleh adanya relaksasi kebijakan mobilitas perjalanan yang mendorong minat masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan transportasi udara semakin meningkat.  "Selain itu, kembali dioperasikan layanan penerbangan umrah dari sejumlah kota besar di Indonesia serta akan dilaksanakannya penerbangan haji turut menjadi sinyal positif dalam upaya percepatan pemulihan kinerja yang akan terus kami optimalkan," tutup Irfan.

Ajukan Perpanjangan PKPU, Bos Garuda Harapkan Jadi Permohonan Terakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/besok-hidup-dan-mati-merpati-arilines-ditentukan_m_.jpg" alt="Karyawati Merpati Airlines" width="100%">
<figcaption>Karyawati Merpati Airlines</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masih ingat maskapai Merpati Airlines? Maskapai penerbangan milik BUMN itu punya asa untuk terbang lagi tahun depan setelah berhenti beroperasi sejak 2013 lalu.  Presiden Direktur Merpati Nusantara Airlines Asep Eka Nugraha mengatakan keputusan hidup dan mati Merpati bergantung kepada proses sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dijadwalkan pada Rabu, 14 November 2018 besok di di Pengadilan Niaga Surabaya. “Kami masih tunggu keputusan PKPU minggu ini (14 November). Alhamdulillah mitra strategis MZ sudah terpilih dan sudah tanda tangan perjanjian” jelasnya kepada Jawapos.com, Selasa (13/11). Keputusan itu menjadi titik krusial bagi Merpati Airlines. Apabila diputuskan tidak pailit maka pihaknya bisa segera tancap gas melaksanakan langkah strategis operasional. Salah satu langkah agar bisa membuat Merpati kembali terbang yaitu melalui debt restrukturisasi. Langkah ini akan dikuatkan dengan mitra yang sudah sepakat akan mengucurkan dana untuk kembalinya Merpati beroperasional kembali.  “Jika nanti, Merpati telah beroperasi, hasilnya akan dimanfaatkan untuk penyelesaian kewajiban atau utang yang saat ini sedikirnya Rp 10 Triliun,” kata dia.

Besok, Hidup dan Mati Merpati Airlines Ditentukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/calon-jamaah-di-kota-ini-giliran-nglurug-kantor-first-travel_m_156747.jpeg" alt="TUNTUT KEJELASAN: Rudy Hermanady (kanan, membawa berkas kertas) bersama Imam (tengah) mengoordinasikan calon jamaah umrah (10/9) di kawasan Bumi Citra Fajar." width="100%">
<figcaption>TUNTUT KEJELASAN: Rudy Hermanady (kanan, membawa berkas kertas) bersama Imam (tengah) mengoordinasikan calon jamaah umrah (10/9) di kawasan Bumi Citra Fajar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Calon jamaah umrah First Travel (FT) Cabang Kota Delta gusar dengan nasibnya yang terkatung-katung. Belasan jamaah berkumpul pada akhir pekan (10/9) di Perumahan Bumi Citra Fajar, Sidoarjo. Mereka ingin memastikan perkembangan perkara itu. Mendapat refund (pengembalian uang) atau bisa berangkat melalui biro travel lain. Kepala Cabang FT Sidoarjo Rudy Hermanady yang sebelumnya berada di Jakarta kini sudah kembali. Dia memaparkan penanganan kasus di ibu kota kepada para jamaah yang menjadi korban penipuan. &rsquo;&rsquo;Opsi terbaik masih terus dipikirkan,&rdquo; katanya. Menurut dia, salah satu solusi yang bisa ditempuh saat ini adalah mendaftarkan para korban ke PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang). Nah, syaratnya adalah surat kuasa pernyataan para jamaah. &rsquo;&rsquo;Ini sangat menentukan, arahnya akan condong ke pailitnya perusahaan atau tetap berangkat dengan cara lain,&rdquo; jelasnya. Rudy menerangkan, dua kemungkinan itu akan ditentukan pengadilan niaga. Jika memang pailit, negara bakal menyita seluruh aset perusahaan. Lalu, menjual dan membagi rata hasilnya kepada para jamaah yang menjadi korban penipuan. Nah, kemungkinan kedua, pengadilan niaga mengusulkan kepada Kementerian Agama (Kemenag) agar memperpanjang izin FT untuk sementara. &rsquo;&rsquo;Baru kalau tidak disetujui, calon jamaah menggunakan sarana dari travel lain,&rdquo; ucapnya. Dia berjanji terus menjembatani calon jamaah umrah dengan kantor pusat. Rudy mengatakan bahwa pihaknya akan kembali ke Jakarta pada 13 September. Tujuannya, menggali informasi lebih lanjut tentang masa depan calon jamaah. &rsquo;&rsquo;Orang menganggap kantor cabang tahu tentang masalah itu. Pada kenyataannya, kami sama sekali tidak tahu keuangan di kantor pusat,&rdquo; paparnya. Bahkan, Rudy menyebut dirinya juga menjadi korban. Dia mengaku sudah melunasi uang pembayaran umrah. Namun, sampai sekarang dirinya tidak kunjung berangkat. &rsquo;&rsquo;Mulai 2016 saya juga tidak mendapat bayaran sama sekali. Justru yang ada malah harus tombok. Menalangi pembayaran pegawai kantor cabang,&rdquo; sebutnya. Biaya akomodasi ke Jakarta untuk mengurus masalah itu, lanjut dia, berasal dari kantong pribadi. Rudy mengatakan bahwa kantor pusat sama sekali tidak memberi uang. &rsquo;&rsquo;Mari berdoa bersama agar permasalahan ini bisa segera menemukan jalan keluar,&rdquo; ungkapnya. Anis Nasrullah, salah seorang calon jamaah, menyangsikan kemungkinan pemberangkatan. Dia menganggap sisa saldo perusahaan yang hanya Rp 1,3 juta tidak masuk akal. Warga Simokerto, Surabaya, itu juga berkeberatan dengan opsi pailit. &rsquo;&rsquo;Itu prosesnya panjang sampai uang bisa kembali. Menurut pengalaman saya, bisa sampai 2,5 tahun,&rdquo; ujarnya. Samsul, jamaah lain asal Prambon, merasa heran dengan pengakuan Rudy. Dia mempertanyakan fungsi kantor cabang. Samsul menuturkan, kantor cabang seharusnya menjadi kepanjangan tangan kantor pusat. Jadi, aneh kalau kepala cabang tidak mengetahui masalah keuangan kantor pusat. &rsquo;&rsquo;Kami butuh kepastian secepatnya,&rdquo; tegasnya. Rudy maklum dengan dua pernyataan itu. Dia memahami kegelisahan para calon jamaah umrah. &rsquo;&rsquo;Fungsi kami di cabang hanya menampung administrasi. Semua yang berkaitan dengan keuangan langsung ke pusat,&rdquo; terangnya.

Calon Jamaah di Kota Ini Giliran Nglurug Kantor First Travel