<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

a <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/13/anies-1251251051.jpg" alt="Anies Baswedan saat menghadiri Rapimnas Gerakan Rakyat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/7)." width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan saat menghadiri Rapimnas Gerakan Rakyat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyoroti polemik terkait penulisan ulang sejarah yang belakangan kembali mencuat dalam ruang publik. Ia menekankan pentingnya objektivitas dan kelengkapan dalam &nbsp;sejarah bangsa agar dapat menjadi bahan pelajaran yang utuh bagi generasi mendatang. "Ya, objektivitas, kelengkapan atas semua peristiwa yang terjadi, bangsa manapun ada masa jaya, ada prestasi yang dibanggakan, ada problem yang harus dikoreksi. Dan kesemuanya adalah bagian dari sejarah," kata Anies usai menghadiri Rapimnas Gerakan Rakyat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/7). Menurut Anies, sejarah tidak boleh disunting atas dasar kepentingan politik atau narasi sesaat. Ia menegaskan, setiap elemen dalam perjalanan bangsa harus dicatat secara jujur, baik yang membanggakan maupun yang menyakitkan. "Karena itulah semuanya menjadi pelajaran. Karena itulah penting untuk tidak mengurangi dan juga tidak menambah, tapi lengkap apa adanya, sehingga sejarah menjadi pelajaran," tegasnya. Anies menjelaskan sejarah tidak hanya mencakup narasi kemenangan dan kebesaran, tetapi juga mencakup sisi gelap, kegagalan, bahkan tragedi. Semua itu harus dihadirkan apa adanya agar publik memiliki gambaran utuh tentang masa lalu bangsanya. "Keberhasilan jadi kebanggaan, kekurangan jadi bahan untuk koreksi. Itulah perjalanan bangsa," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu. Ia juga mengaitkan pentingnya kejujuran dalam sejarah dengan kehidupan individu. Karena itu, Anies mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk para penulis, sejarawan, hingga pengambil kebijakan, untuk tidak menjadikan sejarah sebagai alat propaganda.&nbsp; "Manusia juga begitu, ada prestasi, ada mungkin kalian berfrustrasi, dan itu bagian jadi sejarah pribadi. Itu pesan saya," pungkasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyoroti pentingnya objektivitas dalam penulisan sejarah bangsa.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Soroti Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Berharap Tak Dijadikan Alat Propaganda

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/06/fadli-zon-menbud-2647715248.jpg" alt="Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <h3>Sejarah Tidak Dikhususkan ke Pemerkosaan 1998</h3> JawaPos.com - Meski terus berpolemik, Kementerian Kebudayaan (Kemenkebud) tetap teguh untuk melanjutkan proses penulisan ulang sejarah Indonesia. Uji publik pun siap digelar pada Juli ini.&nbsp; Menteri Kebudayaan (menbud) Fadli Zon mengungkapkan proses penulisan ulang sejarah cukup membutuhkan waktu. Setidaknya, sudah lebih dari 7 bulan proses ini berlangsung.&nbsp; Dia memastikan penulisan ulang sejarah ini dilakukan oleh para sejarawan dari perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Setidaknya, ada sekitar 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi yang dilibatkan.&nbsp; &ldquo;Jadi yang menulis itu adalah para sejarawan bukan politisi, bukan aktivis, bukan NGO, bukan LSM gitu ya. Yang menulis sejarah adalah para sejarawan,&rdquo; tuturnya ditemui usai Embassy Briefing menyongsong gelaran Chandi Summit, di Jakarta, Jumat (4/7) malam.&nbsp; Selain itu, kata dia, penulisan ini tidak dimulai dari nol. Sumber-sumber sejarah yang lama tetap ada, tetapi dilakukan penambahan atas fakta-fakta baru. Mengingat, sudah 26 tahun tak ada pemutakhiran tentang sejarah ini. Misalnya, soal temuan-temuan arkeologis yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peninggalan warisan budaya seperti di Leang-Leang yang berusia 51.200 tahun dan lainnya.&nbsp; Kemudian, soal temuan di Situs Bongal di Tapanuli Utara yang mencatatkan kemungkinan masuknya Islam itu bukan di abad ke-13 seperti yang diketahui selama ini. Namun , ada kemungkinan di abad ke-7 jika merujuk temuan-temuan di sana.&nbsp; Soal kekhawatiran atas penghilangan kejadian sejarah dalam proses penulisan ulang sejarah ini, Fadli Zon menampik tegas. Dia mengatakan tak ada hubungan antara penulisan ulang sejarah kali ini dengan kejadian tersebut. Sebab, yang ditulis ulang atau yang dimutakhirkan ini tidak spesifik mengenai kejadian sejarah 98, tapi kejadian sejarah secara umum.&nbsp; &ldquo;Itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Ini yang kita tulis itu bukan (khusus,red) sejarah 98. Tapi sejarah secara umum dari 1,8 juta tahun yang lalu sampai sekarang,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Kalau pun ada keraguan atau dirasa tidak sesuai dengan hasil penulisan ulang sejarah ini, ia mengatakan, pihaknya sangat terbuka. Ada uji publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikannya.&nbsp; &ldquo;Kan ada uji publik. Karena Nggak ada yang dirahasiakan, semuanya transparan, semuanya terbuka. Saya kemarin aja kan sangat terbuka di DPR,&rdquo; paparnya.&nbsp; Seperti diketahui, kekhawatiran ini muncul setelah sebelumnya Fadli Zon sempat menyebut pemerkosaan massal pada Mei 1998 hanya rumor. Pernyataan ini pun sudah diklarifikasi olehnya, bahwa dia tak menafikkan adanya kejadian tragis tersebut. (mia)

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan penulisan ulang sejarah Indonesia tidak terkait dengan kasus pemerkosaan massal 1998.

Libatkan 113 Sejarawan dari 34 Perguruan Tinggi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Tetap Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/fadli-3805533387.jpg" alt="Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Humas Kementerian Kebudayaan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Humas Kementerian Kebudayaan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Fadli Zon belakangan menuai sorotan publik atas idenya mau menulis ulang sejarah nasionak. Sejumlah pihak menentang ide itu, karena muncul kekhawatiran di masyarakat penulisan ulang sejarah akan melenceng dari fakta sebenarnya. &nbsp; Di tengah sorotan publik yang belum mereda, Fadli Zon yang merupakan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia mengkritisi dunia perfilman. Dia menganggap film di Indonesia kualitasnya belum terlalu mumpuni. Fadli Zon berpandangan, film Indonesia belum bagus secara kualitas karena naskah skenarionya yang kurang bagus. "Cerita-cerita di Indonesia, cerita-cerita rakyat, ekspresi-ekspresi budaya yang bisa dipilih itu menurut saya semestinya film Indonesia itu tidak mungkin kekurangan ide. Dari sebuah story-telling, tidak mungkin kekurangan ide," ujar Fadli Zon. "Mungkin masalahnya, sebagaimana yang kita ketahui salah satunya adalah skenario. Skenario kita yang terkadang-kadang mungkin tidak terlalu kuat, seperti cerita pada umum-nya kalau secara lisan," imbuhnya. Sadar dengan kelemahan itu, Fadli Zon ingin Kementerian Kebudayaan membuat sayembara penulisan naskah skenario. Dengan harapan, ke depannya kualitas film Indonesia akan jadi lebih baik lagi. "Bahkan saya minta kalau bisa ada lomba skenario film dalam waktu dekat ini. Mungkin diawali dalam beberapa workshop, lomba, kemudian hadiahnya agak besar. Kalau agak besar nanti pesertanya bisa banyak," kata Fadli Zon. Meski begitu, Fadli Zon juga memberikan apresiasi karena film Indonesia saat ini sudah mulai diperhatikan dunia. Semakin banyak film Indonesia yang melakukan pemutaran dalam festival internasional dalam beberapa tahun belakangan. &nbsp; </div>

Fadli Zon belakangan menuai sorotan publik atas idenya mau menulis ulang sejarah nasionak. Sejumlah pihak menentang ide itu

Usai Disorot Soal Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon Kritisi Dunia Perfilman

Penulisan ulang sejarah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Penulisan ulang sejarah

Berita Terkini

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Soroti Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Berharap Tak Dijadikan Alat Propaganda

Libatkan 113 Sejarawan dari 34 Perguruan Tinggi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon Tetap Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah

Usai Disorot Soal Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon Kritisi Dunia Perfilman

Download Aplikasi JawaPos.com