<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="header_content_wrap header_align_mc"> <div class="post_header post_header_single entry-header"><strong><span class="fontstyle0"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/deforestasi-FWI-192843216.jpg" alt="Kegiatan menebang hutan diperkirakan makin masif untuk memenuhi proyek co-firing biomass." width="100%">
<figcaption>Kegiatan menebang hutan diperkirakan makin masif untuk memenuhi proyek co-firing biomass.</figcaption>
</figure> </span></strong></div> <div class="post_header post_header_single entry-header">&nbsp;</div> <div class="post_header post_header_single entry-header"><strong><span class="fontstyle0">JawaPos.com&nbsp;</span></strong><span class="fontstyle2">&ndash; Dalam dokumen&nbsp;</span><span class="fontstyle3">Comprehensive Investment and Policy Plan&nbsp;</span><span class="fontstyle2">(CIPP), yang akan mengatur alokasi dana USD 21 miliar dolar dari skema&nbsp;</span><span class="fontstyle3">Just Energy Transition Partnership&nbsp;</span><span class="fontstyle2">(JETP),&nbsp;</span><span class="fontstyle3"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle2">biomassa di 52 PLTU dimasukkan dalam kategori pendanaan transisi energi.</span></div> </div> <div class="post_content post_content_single entry-content"> <div class="elementor elementor-37684" data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="37684" data-elementor-settings="[]"> <div class="elementor-inner"> <div class="elementor-section-wrap"> <section class="elementor-element elementor-element-49eae0e elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="49eae0e" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-dcee15f sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="dcee15f" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-c191d2a sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c191d2a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle2">Hal ini dinilai bermasalah, karena energi dari pembakaran biomassa bersifat problematik untuk disebut sebagai solusi pengurangan emisi karbon. Kayu adalah bahan bakar yang buruk, polutif, dan padat karbon. </span></p> <p><span class="fontstyle2">Namun, ia dianggap netral karbon karena emisi dari pembakaran kayu diasumsikan akan ditangkap kembali oleh pohon yang ditanam di perkebunan kayu energi, atau lazim disebut Hutan Tanaman Energi (HTE).&nbsp;</span><span class="fontstyle2">Padahal, pembakaran kayu tetap menghasilkan utang karbon yang butuh puluhan tahun untuk dilunasi.</span></p> <p><span class="fontstyle2">Utang ini terjadi karena penyediaan&nbsp;</span><em><span class="fontstyle3">feedstock&nbsp;</span></em><span class="fontstyle2">biomassa diperoleh dari pembukaan kebun energi yang menghilangkan hutan alam.&nbsp;</span><span class="fontstyle2">Dalam skala besar, biomassa kayu tidak akan netral karbon karena kecepatan penyerapan karbon lewat pertumbuhan pohon baru tidak akan menandingi kecepatan pembakaran kayu.</span></p> <p><span class="fontstyle2"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013304929/ironis-jutaan-hektare-hutan-alam-terancam-hilang-demi-cita-cita-energi-bersih">Ironis, Jutaan Hektare Hutan Alam Terancam Hilang demi Cita-cita Energi Bersih</a></strong></span></p> <p><span class="fontstyle2">Direktur Walhi Jawa Barat, Wahyudin menuturkan, p</span><span class="fontstyle0">enggunaan biomassa akan memunculkan masalah baru bagi keberlangsungan alam dan manusianya. Kalau mendapatkan dukungan biaya internasional, <span class="fontstyle2">p</span>enggunaan biomassa akan semakin memperburuk pencemaran di hilir. </span></p> <p>"Masyarakat di sekitar PLTU setiap harinya akan terus dibanjiri polusi dari aktivitas pembakaran batu bara dan serbuk kayu. Sebelum <em>co-firing</em> diterapkan di dua PLTU di Jawa Barat, warga sudah merasakan dampak kesehatan dari aktivitas PLTU. Ketika ditambah dengan campuran serbuk kayu, maka potensi gangguan kesehatan warga sekitar akan lebih parah," ujar Wahyudin, dikutip dari laman <em>Forest Watch Indonesia (FWI)</em>, Selasa (28/11).</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-b3ce44c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="b3ce44c" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-865be24 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="865be24" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-48be10f sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="48be10f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">"Menurut kami CIPP cuma akal-akalan untuk peluang bisnis, dan kami merekomendasikan pendana internasional untuk tidak masuk ke biomassa. Ketimbang dijadikan bisnis yang mengancam hutan alam dan wilayah kelola masyarakat, pemerintah lebih baik meningkatkan status kawasan hutan dan memberikan pengelolaannya kepada masyarakat sekitar hutan agar mereka mendapatkan kedaulatan agraria," lanjut Wahyudin.</span>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-847eae6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="847eae6" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-fdbecd0 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="fdbecd0" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-1a9290c sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1a9290c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">Kebutuhan suplai biomassa kayu dalam skala besar juga menyebabkan ketergantungan akan sumber daya hutan dan lahan. Laporan Forest Watch Indonesia (2023), memproyeksikan bahwa deforestasi hutan alam untuk memenuhi kebutuhan&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">di 52 PLTU di seluruh Indonesia dapat mencapai 4,65 juta hektare, yang setidaknya berasal dari 43 perusahaan HPH, 147 perusahaan HTI, serta 1124 konsesi Perhutanan Sosial (PS). </span></p> <p><span class="fontstyle0">Kebijakan&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">akan terus mendorong ekspansi perusahaan-perusahaan kehutanan (PBPH-HA/HPH dan PBPH-HT/HTI) dan bahkan PS untuk melakukan pembangunan hutan tanaman energi. Pembangunan hutan tanaman energi dengan mengorbankan hutan alam bukanlah cara yang berkeadilan ataupun berkelanjutan dalam transisi energi.</span></p> <p><span class="fontstyle0"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013027589/fwi-proyeksikan-deforestasi-hutan-alam-dari-transisi-energi-capai-465-juta-hektare">FWI Proyeksikan Deforestasi Hutan Alam dari Transisi Energi Capai 4,65 Juta Hektare</a></strong></span></p> <section class="elementor-element elementor-element-4c2cc7c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="4c2cc7c" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-bede247 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="bede247" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-0879fbf sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0879fbf" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">FWI (2023) mencatat bahwa pembangunan HTE yang dilakukan oleh 13 perusahaan implementor sudah mengorbankan 55 ribu hektare hutan alam. Deforestasi tersebut menyebabkan hilangnya ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal yang eksistensinya sangat bergantung pada sumber daya hutan. </span></p> <p><span class="fontstyle0">Selain itu, deforestasi dari pembangunan HTE telah menyebabkan hilangnya habitat spesies kunci, seperti Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera. Pembangunan HTE adalah ancaman&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>planned deforestation</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">terhadap hutan alam di dalam 31 konsesi HTE di Indonesia, yang nilainya mencapai 420 ribu hektare.</span></p> <p><span class="fontstyle0">Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI,&nbsp;Anggi Putra Prayoga menuturkan, p</span>embangunan Hutan Tanaman Energi saat ini menunjukkan kinerja yang buruk. Misalnya, perusahaan HTE di Jambi melakukan penanaman energi dengan melakukan deforestasi dengan menghabiskan tegakan pohon di daerah tangkapan air di hulu sungai, habitat Harimau Sumatera, dan tempat bergantungnya Suku Anak Dalam di Jambi.</p> <p>"Hutan alam yang hilang kemudian digantikan dengan tanaman monokultur (tanaman energi), yang secara fungsi tidak akan pernah bisa menyamai hutan alam. Hutan alam memiliki fungsi lebih dari sekadar hitungan emisi karbon. Pembiayaan transisi energi untuk bisnis biomassa tidak tepat dan keliru," jelas Anggi.</p> <p class="class-paragraph"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013307832/pengadaan-hutan-tanaman-dalam-upaya-transisi-energi-dinilai-picu-eksklusi-sosial-dan-deforestasi">Pengadaan Hutan Tanaman dalam Upaya Transisi Energi Dinilai Picu Eksklusi Sosial dan Deforestasi</a></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-580e760 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="580e760" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-32af5a5 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="32af5a5" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-29ecda8 sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="29ecda8" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <section class="elementor-element elementor-element-8d8d75c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="8d8d75c" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-80eb589 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="80eb589" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-4ed1608 sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4ed1608" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">Dalam rekam jejaknya, industri perkayuan Indonesia juga erat dengan perampasan lahan dan praktik buruk yang mendorong konflik warga. Padahal dalam penelitian Trend Asia, untuk proyek&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">biomassa 10 persen di seluruh PLTU yang dicanangkan pemerintah, dibutuhkan lahan sebanyak 2,33 juta hektare, atau 35 kali luas DKI Jakarta. Potensi praktik buruk dalam pengadaan ini akan sangat besar.</span></p> <p><span class="fontstyle0">Masalahnya, industri biomassa dalam bentuk pelet kayu di Indonesia selama ini bukan hanya dilakukan untuk kebutuhan domestik. Ia juga diekspor untuk kebutuhan listrik Jepang dan Korea. Data Trend Asia, sejak 2019 hingga 2021, Indonesia sudah mengekspor hampir 800 ribu ton pelet kayu, termasuk sebanyak 43,8 ribu ton ke Jepang, yang merupakan salah satu negara investor dalam skema JETP. </span></p> <p><span class="fontstyle0">Masuknya&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">biomassa ke dalam skema pendanaan JETP akan semakin mendorong pengembangan biomassa kayu yang bermasalah. Negara yang mengembangkan bioenergi dari kayu sebagai sumber energi terbarukan, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Denmark, dan Jepang, akan semakin didorong untuk berinvestasi dalam pengembangan biomassa kayu guna menjamin suplai untuk negara mereka sendiri. Denmark misalnya, telah menjajaki kemungkinan investasi pembangkit dan penyediaan biomassa di Sumbawa.</span></p> <p><span class="fontstyle0"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013312854/cipp-jetp-dinilai-kurang-libatkan-pemda-rencana-pensiun-dini-pltu-pun-kontradiktif-dengan-target-ambisius">CIPP JETP Dinilai Kurang Libatkan Pemda, Rencana Pensiun Dini PLTU pun Kontradiktif dengan Target Ambisius</a></strong></span></p> <p><span class="fontstyle0">Manajer Program Bioenergi Trend Asia,&nbsp;Amalya Oktaviani menyebutkan bahwa k</span>etergantungan kepada negara-negara investor terkait bentuk pengembangan energi terbarukan, menunjukkan Indonesia tidak berdaulat dalam menentukan sumber energi terbarukannya.&nbsp;"Dengan memasukkan bioenergi dan melegitimasi kayu sebagai bahan bakar energi terbarukan dalam dokumen CIPP JETP, menjadi jalan klaim bagi negara investor pengembang industri biomassa, bahwa mereka telah mewujudkan energi terbarukan. Tapi dengan mengorbankan hutan alam di Indonesia," ujarnya.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-0b7c4d8 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="0b7c4d8" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-a810e9d sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="a810e9d" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-25ff2f0 sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="25ff2f0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">"Di dalam dokumen CIPP JETP, ada 31 PLT Bioenergi, termasuk PLTBm Merauke yang kita tahu menyebabkan deforestasi masif dan penyingkiran hak-hak masyarakat adat. Pola ekstraksi seperti ini terus berulang, dari mulai sektor kehutanan, perkebunan, hingga energi. Kita bukan sedang melangkah di jalan transisi energi, tapi sedang mengalami <em>climate colonialism</em> dari negara yang kita bilang negara investor. Jauh dari transisi berkeadilan," pungkasnya.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div>

Klaim netral karbon pembakaran biomassa kayu bermasalah. Implementasi co-firing di PLTU juga memperburuk dampak polusi.

Masih Ada Kegiatan Bakar dan Tebang Hutan, Mestinya Tak Lolos Skema Pendanaan JETP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221020-WA0003.jpg" alt="PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengakuisisi PLTU Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. (Dok PLN)" width="100%">
<figcaption>PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengakuisisi PLTU Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. (Dok PLN)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah mendapatkan pendanaan senilai USD 500 juta (sekitar Rp 7,6 triliun) untuk mempercepat upaya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Program pensiun dini PLTU itu dalam rangka menuju net zero emissions (NZE) pada 2060.</p> <p>Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, pendanaan tersebut didapatkan melalui skema energy transition mechanism (ETM) country platform.</p> <p>&rdquo;Dari jumlah dana yang disetujui, prioritas untuk jangka pendek akan difokuskan untuk mempercepat penghentian dini dua proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara sebesar 1,7 gigawatt,&rdquo; ujarnya pada Workshop on Energy Transition Mechanism (ETM) Implementation di Jakarta kemarin (23/8).</p> <p>Febrio melanjutkan, pendanaan itu masih bisa meningkat hingga USD 4 miliar atau sekitar Rp 61,2 triliun. Utamanya dari Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, dan pendanaan lainnya, termasuk pemerintah Indonesia. Meski begitu, Febrio menyebutkan, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah minimnya kontribusi sektor swasta.</p> <p>Selain itu, jelas Febrio, masih dibutuhkan pembiayaan murah dari aliran dana konsesi. &rdquo;Semakin rendah pricing pembiayaan konsesional yang diperoleh negara, semakin besar fleksibilitas yang dimiliki negara tersebut untuk mengembangkan mekanisme yang dapat memastikan risiko kredit yang dapat diterima dan juga transisi yang adil bagi investor, pemberi pinjaman, dan semua pihak yang terkait,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sebagaimana diketahui, pensiun dini PLTU merupakan salah satu langkah menuju NZE pada 2060. Hal itu juga bagian dari kesepakatan dalam Konferensi Perubahan Iklim Ke-26 PBB (COP-26) di Glasgow, Skotlandia, 2021 silam.</p> <p>Sebagai contoh program pensiun dini PLTU, jika masa berlaku PLTU 24 tahun, masa berlaku itu bisa dikurangi menjadi 15 tahun saja. Pada prinsipnya, semakin cepat pensiun dilakukan, emisi karbon bisa berkurang.</p> <p>Upaya pensiun dini PLTU memerlukan dana yang besar. Sebab, PLTU yang akan distop akan &rdquo;digantikan&rdquo; pembayarannya untuk mempercepat masa pensiun. Selain itu, pemerintah akan menggantinya dengan pembangkit yang lebih ramah lingkungan.</p> <p>Febrio mengatakan, berdasar dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia telah menaikkan target penurunan emisi menjadi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri dan dengan bantuan internasional 43,20 persen. &rdquo;NDC yang disempurnakan ini menunjukkan ambisi Indonesia yang lebih. Yang akan selaras dengan strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim 2050 dengan visi untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih awal,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Menurut Febrio, masih dibutuhkan pendanaan yang besar untuk mencapai target tersebut, yaitu mencapai USD 281 miliar pada 2030. Jumlah itu tentu akan dipenuhi oleh investasi publik dan swasta. <strong>(dee/agf/gih/far/c9/fal)</strong></p>

Pemerintah mendapatkan pendanaan senilai USD 500 juta (sekitar Rp 7,6 triliun) untuk mempercepat upaya pensiun dini PLTU batu bara.

Pensiun Dini Dua PLTU, RI Dapat Rp 7,6 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230124-WA0004.jpg" alt="Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono melakukan kunjungan kerja ke pabrik pengelolaan sampah Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono melakukan kunjungan kerja ke pabrik pengelolaan sampah Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung. (istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono melakukan kunjungan kerja ke pabrik pengelolaan sampah Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung, Cilegon, Banten. Dia melihat langsung proses pengolahan sampah menjadi bahan bakar pengganti batu bara atau <em>co-firing</em> untuk digunakan di PLTU Suralaya yang dikelola PT Indonesia Power.<br /> <br /> Menurut Diaz, inisiasi ini selaras dengan upaya pencapaian target Presiden mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus mendorong ekonomi Indonesia tetap maju. "Penerapan BBJP di TPSA ini berkontribusi mencapai target-target Presiden untuk menurunkan emisi GRK 31,89 persen tanpa bantuan internasional atau 43,2 persen dengan bantuan internasional sekaligus dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tetap positif di atas 5 persen," ungkap Diaz, Selasa (24/1).<br /> <br /> Diaz menyebut, proyek-proyek seperti ini yang mendukung penurunan emisi sekaligus mendorong perekonomian seharusnya dapat didukung bersama-sama sebagai salah satu proyek strategis. Dengan begitu, emisi GRK juga terus bisa berkurang.<br /> <br /> Terkait penggunaan di PLTU Suralaya, Direktur Utama Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menyampaikan, suplai briket BBJP untuk <em>co-firing</em> dapat menggantikan sekitar 5 persen penggunaan batu bara. "Kebutuhan batu bara PLTU Suralaya 40.000 ton per hari yang mana 5 persennya sekitar 2.000 ton berpotensi disuplai BBJP," jelas Edwin.<br /> <br /> Sementara itu, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menyebut, pemanfaatan TPSA Bagendung akan diperluas setelah menjadi salah satu kota yang terpilih menerima Rp 100 miliar melalui program Kementerian PUPR bekerja sama dengan Bank Dunia. Hal ini disebut tentunya mendukung arahan Presiden untuk mengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.<br /> <br /> "Pengolahan BBJP akan ditambah dari 30 ton per hari menjadi 200 ton per hari maksimal pada Agustus 2023 sehingga nantinya Kota Cilegon defisit sampah pada 2025," ujar Helldy.

Co-firing PLTU Suralaya, 5 Persen Bahan Bakarnya dari Sampah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PLTU-Suralaya-Cilegon-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah menargetkan akan mencapai <em>Net Zero Emission</em> (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam hal ini, pemerintah RI menargetkan pengurangan emisi sebesar 314 juta ton CO2e pada 2030 dan 1.526 juta ton CO2e pada 30 tahun kemudian.<br /> <br /> Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melakukan cara-cara efektif terkait pengurangannya. Diantaranya dengan menyiapkan <em>roadmap</em> atau peta jalan untuk mencapai target nol emisi atau NZE.<br /> <br /> Salah satunya, PT PLN (Persero) yang telah menyiapkan peta jalan transisi energi guna mencapai target nol emisi pada 2060. Bahkan, peta jalan itu diakui telah dibuat sejak tahun 2021 dan telah disampaikan pada KTT COP26 di Glasgow.<br /> <br /> Sepanjang tahun 2022, sejumlah program turunan dari <em>roadmap</em> yang ada, baik dari PLN maupun pemerintah, telah digaungkan. Mulai dari rencana pensiun dini PLTU, program kompor listrik gratis, hingga rencana pemberian insentif KBLBB atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.<br /> <br /> Lebih lengkap, berikut ini sejumlah program yang dicanangkan pemerintah dan BUMN sepanjang tahun 2022 untuk mencapai target NZE.<br /> <br /> <strong>1. Rencana pensiun dini PLTU</strong><br /> <br /> PLN sudah menyiapkan peta jalan <em>early retirement</em> atau pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mencapai NZE pada tahun 2060. <em>Retirement</em> PLTU batu bara itu akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2056 dan diganti dengan energi baru terbarukan (EBT).<br /> <br /> Pada peta jalan PLN, percepatan pensiun dini PLTU sebesar 3,5 GW dapat dilakukan sebelum 2040, terutama untuk PLTU dengan teknologi <em>subcritical</em>. Pensiun dini PLTU dapat dilakukan ketika kapasitas EBT pengganti sudah operasional.<br /> <br /> Selain<em> early retirement</em>, PLN akan mencapai NZE 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan <em>Carbon Capture, Utilization, and Storage</em> (CCUS) sebesar 19 GW. Inisiatif lainnya seperti <em>biomass cofiring</em> di beberapa PLTU juga akan dilakukan untuk mencapai NZE.<br /> <br /> <strong>2. Pemerintah luncurkan skema ETM</strong><br /> <br /> Secara resmi pemerintah meluncurkan <em>Energy Transition Mechanism</em> (ETM) <em>Country Platform</em>, pada Senin (14/12). Untuk diketahui, ETM adalah sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi.<br /> <br /> ETM dibentuk agar bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional, maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa proyek transisi energi sudah tidak terhindarkan lagi mengingat perubahan iklim telah menjadi ancaman serius dunia.<br /> <br /> Namun transisi ini, selain untuk menjamin masa depan, juga mesti menjaga perekonomian nasional serta daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin. Oleh karena itu, dia pun mengajak seluruh anggota G20 untuk memberikan komitmen dan inisiatifnya dalam pembiayaan transisi energi melalui ETM.<br /> <br /> "Inilah yang kami sebut sebagai <em>blended finance</em> sebagai komitmen dan determinasi bersama untuk membiayai transisi energi yang adil dan terjangkau," katanya dalam forum diskusi Sustainable Finance For Climate Transition Roundtable di Bali pada Kamis (14/7).<br /> <br /> PLN dan Asian Development Bank (ADB) juga menyepakati penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP), yaitu PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM.<br /> <br /> <strong>3. Rencana diskon mobil listrik dan motor listrik</strong><br /> <br /> Pemerintah tengah mematangkan insentif ataupun subsidi kendaraan listrik. Insentif akan diberikan untuk pembelian kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor, yang diproduksi perusahaan yang memiliki pabrik di Indonesia.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/g20-mobil-listrik.jpg" alt="INFRASTRUKTUR: Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>INFRASTRUKTUR: Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>  INFRASTRUKTUR: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjajal pengisian daya mobil listrik di Bali akhir Agustus lalu. Bali akan menerapkan kawasan kendaraan listrik di sejumlah destinasi wisata mulai tahun depan. (Setwapres untuk Jawa Pos)<br /> <br /> Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, pemerintah hingga kini masih menghitung besaran pemberian subsidi kendaraan listrik. Selain untuk pembelian, pemerintah sedang mengalkulasi dukungan untuk pembangunan industri terkait. Dengan demikian, insentif tidak hanya diberikan untuk pembelian kendaraan listrik, tetapi juga kepada industrinya.<br /> <br /> Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, insentif diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi pengembangan industri kendaraan listrik. Meski belum ada angka final, papar Agus, insentif yang akan diberikan untuk pembelian mobil listrik besarnya berkisar Rp 80 juta.<br /> <br /> Sedangkan untuk mobil listrik berbasis <em>hybrid</em> sekitar Rp 40 juta. Untuk kendaraan roda dua, pembelian motor listrik memperoleh insentif sekitar Rp 8 juta. Sementara motor konversi menjadi motor listrik mendapat insentif sekitar Rp 5 juta.<br /> <br /> <strong>4. Wacana konversi ke kompor listrik</strong><br /> <br /> Rencana mengganti kompor gas dengan kompor listrik menuai perdebatan. Pemerintah memastikan batal melaksanakan program kompor induksi atau kompor listrik pada tahun ini.<br /> <br /> Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, konversi LPG 3 kg menjadi kompor listrik atau induksi masih akan dibahas lebih lanjut.<br /> <br /> Konversi kompor gas melon ke kompor listrik sudah diujicobakan di Bali dan Solo sebagai <em>prototype</em> sebanyak 2.000 sampai 30.000 unit. Airlangga menegaskan bahwa hasil uji coba akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan-perbaikan.<br /> <br /> Namun kemudian, setelah menuai perdebatan salah satunya karena konversi LPG 3 kg ke kompor listrik 1.000 watt dikaitkan dengan isu kelebihan pasokan listrik PT PLN (Persero). Akhirnya, pada Jumat (23/9) Airlangga menegaskan, pemerintah belum akan memberlakukan konversi kompor gas elpiji tiga kilogram menjadi kompor listrik induksi pada tahun ini.<br /> <br /> Airlangga mengaku, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, konversi ini masih dalam tahap uji coba. Selanjutnya, pada Selasa (27/9) Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memutuskan untuk membatalkan program ini. Keputusan itu diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KOMPOR-LISTRIK.jpg" alt="DEMI KENYAMANAN MASYARAKAT: Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. (Foto: PLN untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEMI KENYAMANAN MASYARAKAT: Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. (Foto: PLN untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>  DEMI KENYAMANAN MASYARAKAT: Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. (PLN untuk Jawa Pos)<br /> <br /> <strong>5. Investasi nol emisi butuh USD 1 triliun</strong><br /> <br /> Indonesia membutuhkan investasi mencapai USD 1 triliun untuk mendukung target nol emisi pada tahun 2060 mendatang. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022, Senin (10/10).<br /> <br /> Ia juga mengatakan, bahwa faktor keuangan atau <em>finance</em> menjadi tantangan pemerintah untuk mencapai NZE pada tahun 2060. Selain itu, tantangan lainnya, yakni persoalan teknologi dan sumber daya manusia (SDM).<br /> <br /> Dana tersebut, kata Rida, selain untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan transmisi, dana tersebut juga akan digunakan untuk mendukung implementasi early retirement atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.<br /> <br /> Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas global untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Rida menjelaskan, dalam roadmap pengembangannya, Indonesia memiliki potensi 700 Giga Watt (GW) EBT dalam bauran energi di mana paling banyak bersumber dari energi surya, air atau hydro, laut, geothermal, dan dari sumber lainnya seperti hidrogen dan nuklir.

Kaleidoskop 2022: Menuju NZE, Pensiun Dini PLTU sampai Subsidi KBLBB